61 | POLRES Magelang Kota | Data TPB | 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir |  Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir |
62 | POLRES Magelang Kota | Data TPB | 16.1.2.(a) Kematian Disebabkan Konflik per 100.000 Penduduk |  Kematian Disebabkan Konflik per 100.000 Penduduk |
63 | POLRES Magelang Kota | Data TPB | 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya |  Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya |
64 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Data TPB | 16.10.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Pemerintah Kota Magelang) |  Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
65 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Data TPB | 16.10.2.(b) Jumlah Sengketa Informasi Publik |  Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. |
66 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Data TPB | 16.10.2.(c) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan |  Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan |
67 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir |  Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir |
68 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan |  Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan |
69 | POLRES Magelang Kota | Data TPB | 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. |  16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. |
70 | POLRES Magelang Kota | Data TPB | 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan yang melapor ke polisi |  Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. |
71 | Pengadilan Negeri Magelang | Data TPB | 16.3.1.(c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum |  Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum |
72 | POLRES Magelang Kota | Data TPB | 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan |  Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan |
73 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data TPB | 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) |  Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). |
74 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui |  Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui |
75 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 16.6.1.(a) Opini BPK ( 1 = WTP, 0 = Selain WTP ) |  16.6.1.(a) Opini BPK |
76 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |  Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) |
77 | Bagian Organisasi Setda | Data TPB | 16.6.1.(b) Nilai SAKIP |  Nilai SAKIP |
78 | Bagian Organisasi Setda | Data TPB | 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) |  Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) |
79 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda | Data TPB | 16.6.1.(c) Persentase Penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan |  Persentase Penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan |
80 | Bagian Organisasi Setda | Data TPB | 16.6.1.(d) Indeks Reformasi Birokrasi |  Nilai Indeks Reformasi Birokrasi |