Total 591 items.

Approval IKK Tahun 2021-2021


Tahun
#UrusanNama VariabelDefinisi OperasionalKelompokNilaiKeterangan
1PENDIDIKAN1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDPerbandingan antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dengan jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100% Outcome98.63% %3312/3358 x 100%
2PENDIDIKAN1.a.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output90 Unit
3PENDIDIKAN1.a.1.2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput4690 Orang
4PENDIDIKAN1.a.1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput160 Orang
5PENDIDIKAN1.a.1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)Output438 Orang
6PENDIDIKAN1.a.1.5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Output550 Orang
7PENDIDIKAN1.a.1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazahdiploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anakusia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikatprofesi guru pendidikan anak usia diniOutput407 Orang
8PENDIDIKAN1.a.1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikatpendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal darilembagOutput146 Orang
9PENDIDIKAN1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarPerbandingan jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dengan jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome116.65% %12981 / 11128 x 100%
10PENDIDIKAN1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaPerbandingan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dengan jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome152.87% %9440 / 6175 x 100%
11PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.1 Jumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiOutput95 Unit
12PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput12981 Orang
13PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput10583 Orang
14PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri danSwasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput9463 Orang
15PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput8061 Orang
16PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta)Output833 Orang
17PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output615 Orang
18PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasarOutput870 Orang
19PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output636 Orang
20PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output154 Orang
21PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolahmenengah pertama (Negeri dan Swasta)Output46 Orang
22PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output265 Orang
23PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)Output253 Orang
24PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput870 Orang
25PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput636 Orang
26PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikdan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput77 Orang
27PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput23 Orang
28PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput79 Orang
29PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput52 Orang
30PENDIDIKAN1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanPerbandingan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dengan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome0% %0 / 23275 x 100%
31PENDIDIKAN1.a.4.1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output3 Unit
32PENDIDIKAN1.a.4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput1272 Orang
33PENDIDIKAN1.a.4.3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput1272 Orang
34PENDIDIKAN1.a.4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Output19 Orang
35PENDIDIKAN1.a.4.5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Output24 Orang
36PENDIDIKAN1.a.4.6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)Output24 Orang
37PENDIDIKAN1.a.4.7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memilikiijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput3 Orang
38PENDIDIKAN1.a.4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1Output3 Orang
39KESEHATAN1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPerbandingan Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan dibagi dengan Jumlah penduduk di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome1.025% %1310/127846 x 100%
40KESEHATAN1.b.1.1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standarOutput7 Unit
41KESEHATAN1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasiperbandingan Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dengan Jumlah RS di Kabupaten Kota dikalikan 100% Outcome87.5% %7/8 x 100%
42KESEHATAN1.b.2.1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaOutput1 Unit
43KESEHATAN1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatanPerbandingan Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dengan Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome100% %1409/ 1409 x 100%
44KESEHATAN1.b.4.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput18 -
45KESEHATAN1.b.4.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standarOutput162 Orang
46KESEHATAN1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPerbandingan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome99.01% %1396/ 1410 x 100%
47KESEHATAN1.b.5.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput12 -
48KESEHATAN1.b.5.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar Output163 Orang
49KESEHATAN1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarPerbandingan Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah balita di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome92.36% %4766/ 5160 x 100%
50KESEHATAN1.b.6.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
51KESEHATAN1.b.6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar Output95 Orang
52KESEHATAN1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome105.32% %18224/ 17303 x 100%
53KESEHATAN1.b.7.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
54KESEHATAN1.b.7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar Output67 Orang
55KESEHATAN1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome92.98% %77137/ 82959 x 100%
56KESEHATAN1.b.8.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
57KESEHATAN1.b.8.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output85 Orang
58KESEHATAN1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome100% %18453/ 18453 x 100%
59KESEHATAN1.b.9.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
60KESEHATAN1.b.9.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output67 Orang
61KESEHATAN1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome100% %10657/ 10657 x 100%
62KESEHATAN1.b.10.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
63KESEHATAN1.b.10.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output81 Orang
64KESEHATAN1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %3373/ 3373 x 100%
65KESEHATAN1.b.11.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
66KESEHATAN1.b.11.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput99 Orang
67KESEHATAN1.b.12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPerbandingan Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %148/148 x 100%
68KESEHATAN1.b.12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput5 -
69KESEHATAN1.b.12.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput67 Orang
70KESEHATAN1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPerbandingan Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %148/148 x 100%
71KESEHATAN1.b.13.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput31 -
72KESEHATAN1.b.13.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput99 Orang
73KESEHATAN1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPerbandingan Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %3197/ 3197 x 100%
74KESEHATAN1.b.14.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput30 -
75KESEHATAN1.b.14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput99 Orang
76KESEHATAN1.b.3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilJumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan : Jumlah ibu hamil di Kabupaten/kota x 100% Outcome95.53% %1388/ 1453 x 100%
77KESEHATAN1.b.3.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 Unit
78KESEHATAN1.b.3.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal Output181 Orang
79PEKERJAAN UMUM1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/KotaPerbandingan Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100% OutcomeNIHIL %
80PEKERJAAN UMUM1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kotaPerbandingan Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dengan Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100% OutcomeNIHIL %
81PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota OutputNIHIL Ha
82PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)OutputNIHIL -
83PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota OutputNIHIL ha
84PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)OutputNIHIL -
85PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kotaOutputNIHIL -
86PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kotaOutputNIHIL -
87PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kotaOutputNIHIL -
88PEKERJAAN UMUM1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi perbandingan luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dengan Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100% OutcomeNIHIL %
89PEKERJAAN UMUM1.c.3.1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baikperbandingan Panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi primer (m) x 100% OutputNIHIL %
90PEKERJAAN UMUM1.c.3.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik perbandingan Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100% Output81% %4050/ 5000 x 100%
91PEKERJAAN UMUM1.c.3.3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik perbandingan Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100% OutputNIHIL %
92PEKERJAAN UMUM1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaperbandingan Jumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dengan Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100% Outcome97.08% %31066/ 32001 x 100%
93PEKERJAAN UMUM1.c.4.1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaada/tidakOutputADA -
94PEKERJAAN UMUM1.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota ada/tidakOutputADA -
95PEKERJAAN UMUM1.c.4.3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM Output1 -
96PEKERJAAN UMUM1.c.4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM Output1 -
97PEKERJAAN UMUM1.c.4.5 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. OutputNIHIL -
98PEKERJAAN UMUM1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestikperbandingan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan Jumlah rumah di Kabupaten x 100% Outcome0.57% %181/ 32001 x 100%
99PEKERJAAN UMUM1.c.5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD SOutput1464 -
100PEKERJAAN UMUM1.c.5.2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Output2676 -
101PEKERJAAN UMUM1.c.5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALDT Output4140 -
102PEKERJAAN UMUM1.c.5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Output181 -
103PEKERJAAN UMUM1.c.5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Output181 -
104PEKERJAAN UMUM1.c.5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Output181 -
105PEKERJAAN UMUM1.c.5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar perbandingan Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik dengan Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha x 100% Output91.06% -27272/ 29948 x 100%
106PEKERJAAN UMUM1.c.5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanperbandingan Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT dengan Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha x 100% Output0.6% -181/29948 x 100%
107PEKERJAAN UMUM1.c.5.9 Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman perbandingan Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T x 100% Output0% -0/22536 x 100%
108PEKERJAAN UMUM1.c.5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempatperbandingan Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat dengan Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100% Output13.82% -4140/ 29948 x 100%
109PEKERJAAN UMUM1.c.5.1 1 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinjaperbandingan Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia dengan Jumlah sarana pengangkutan yang ibutuhkan kab/kota x 100%Output100% -4/4 x 100%
110PEKERJAAN UMUM1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kotaperbandingan Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dengan Jumlah IMB yang berlaku x 100% Outcome100% %71/71 x 100%
111PEKERJAAN UMUM1.c.6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiperbandingan Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku dengan Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) x 100% OutputNIHIL %
112PEKERJAAN UMUM1.c.6.2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksistingOutput10677 -
113PEKERJAAN UMUM1.c.6.3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedungada/tidakOutputADA -
114PEKERJAAN UMUM1.c.6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung ada/tidakOutputADA -
115PEKERJAAN UMUM1.c.6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan Output10 -
116PEKERJAAN UMUM1.c.6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi Output10 -
117PEKERJAAN UMUM1.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota Output10 -
118PEKERJAAN UMUM1.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat Output10 -
119PEKERJAAN UMUM1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaperbandingan Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dengan Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100% Outcome90.49% %105440/116516 x 100%
120PEKERJAAN UMUM1.c.7. 1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota (m) Output116.516 -
121PEKERJAAN UMUM1.c.7. 2 Panjang jalan yang dibangun (m)OutputNIHIL -
122PEKERJAAN UMUM1.c.7. 3 Panjang jembatan yg dibangun (m) OutputNIHIL -
123PEKERJAAN UMUM1.c.7. 4 Panjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi (m) Output3.801 -
124PEKERJAAN UMUM1.c.7. 5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m) OutputNIHIL -
125PEKERJAAN UMUM1.c.7. 6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (m)OutputNIHIL -
126PEKERJAAN UMUM1.c.7. 7 Panjang jembatan yang direhabilitasi (m) OutputNIHIL -
127PEKERJAAN UMUM1.c.7. 8 Panjang jalan yang dipelihara (m) Output16864.57 -
128PEKERJAAN UMUM1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensiperbandingan Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisdengan Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100% OutcomeNIHIL %
129PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayahkabupaten/kotaOutputNIHIL Orang
130PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih diwilayah kabupaten/kota Output13 Orang
131PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasioperator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kotaOutput128 Orang
132PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupankabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhirada/tidakOutputADA -
133PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumberdari APBD Kab/Kotaada/tidakOutputADA -
134PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBNada/tidakOutputADA -
135PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksiwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnyaada/tidakOutputADA -
136PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksisesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan olehbadan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkalaada/tidakOutputADA -
137PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksikabupaten/kotaada/tidakOutputADA -
138PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yangdilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi olehmenteriada/tidakOutputADA -
139PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisada/tidakOutputADA -
140PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kotaada/tidakOutputADA -
141PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kotaada/tidakOutputADA -
142PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiada/tidakOutputADA -
143PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutputADA -
144PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutputADA -
145PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutputADA -
146PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kotaOutput200 -
147PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kotaOutputNIHIL -
148PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/KotaOutput27 -
149PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/KotaOutput77 -
150PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiOutput27 -
151PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output510 -
152PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutputNIHIL -
153PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutput510 -
154PEKERJAAN UMUM1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksiperbandingan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100% Outcome100% %510/510 x 100%
155PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia : Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota x 100% Output100% %68/68 x 100%
156PEKERJAAN UMUM1.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD : Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota x 100% Output94.35% %2676/2836 x 100%
157PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaJumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot : Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD – S x 100% Output0.60% %181/29948 x 100%
158PEKERJAAN UMUMPanjang jembatan yang dipelihara (m) Output588.76 -
159PERUMAHAN RAKYAT1.d.1. Hunian untuk enyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaJumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100% OutcomeNIHIL Unit
160PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.2 Jumlah rumah yang terkena bencana alamOutputNIHIL Unit
161PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannyaOutputNIHIL Unit
162PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alamOutputNIHIL Jiwa
163PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi OutputNIHIL Unit
164PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksiOutputNIHIL Unit
165PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksiOutputNIHIL Unit
166PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencanaOutputNIHIL Unit
167PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasiOutputNIHIL Rumah Tangga
168PERUMAHAN RAKYAT1.d.2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota(Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) : Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100% OutcomeNIHIL Unit
169PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
170PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
171PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
172PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
173PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.5 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
174PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanahOutputNIHIL Ha
175PERUMAHAN RAKYATPersentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiPerbandingan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dengan Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikalikan 100% Outcome44.72% %17848/ 39912 x 100%
176PERUMAHAN RAKYAT1.d.3. Persentase kawasan permukiman kumuh < 10 HaOutput39912 Ha
177PERUMAHAN RAKYAT1.d.3.2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLHOutput56 Unit
178PERUMAHAN RAKYAT1.d.3.3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuhOutput17848 Ha
179PERUMAHAN RAKYAT1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Perbandingan Jumlah unit rumah tidak layak huni dengan Jumlah unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome8.61% Unit2579/ 29947 x 100%
180PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.1 Jumlah rumah di kab/kotaOutput29947 Unit
181PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLHOutput2579 Unit
182PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.3 Jumlah rumah tidak layak huniOutput2579 Unit
183PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.4 Jumlah rumah yang tidak dihuniOutputNIHIL Unit
184PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.6 Jumlah rumah pembangunan baruJumlah KK dibagi dengan Jumlah total unit rumah Output106.86% -32001/ 29947 x 100%
185PERUMAHAN RAKYAT1.d.5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)Perbandingan Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dengan Jumlah unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome1.98% %594/ 29947 x 100%
186PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSUOutput31 Unit
187PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.2 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minumOutput31066 Unit
188PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan Output29947 Unit
189PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNHOutput594 Unit
190PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJUOutputNIHIL Unit
191PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.7 Jumlah pengembang yang tersertifikasiOutputNIHIL Unit
192PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.8 Jumlah pengembang yang teregistrasiOutputNIHIL -
193PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihanOutputNIHIL -
194PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.4 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / offsite)OutputNIHIL Ha
195TRANTIBUMLINMAS1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanJumlah pengaduan yang ditangani : Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100% Outcome100 % %979/ 979 x 100%
196TRANTIBUMLINMASJumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Output979 Kasus
197TRANTIBUMLINMAS1.e.1.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanOutput40 Orang
198TRANTIBUMLINMAS1.e.1.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanOutput9 Perda
199TRANTIBUMLINMAS1.e.1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNSOutput3 Orang
200TRANTIBUMLINMAS1.e.1.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibumOutputAda -
201TRANTIBUMLINMAS1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanJumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan : Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi x 100% Outcome100% %9/9 x 100%
202TRANTIBUMLINMAS1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaOutcome382 Orang
203TRANTIBUMLINMAS1.e.3.1 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan x 100% OutputNIHIL %
204TRANTIBUMLINMAS1.e.3.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencanaJumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana : Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100% Output0.299 % %382/ 127846 x 100%
205TRANTIBUMLINMAS1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaOutcome376 Orang
206TRANTIBUMLINMAS1.e.4.1 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan x 100% Output100% %4/4 x 100%
207TRANTIBUMLINMAS1.e.4.2 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : Jumlah satu dokumenRenkon yang lengkap dan sudah disahkan x 100% OutputNIHIL %
208TRANTIBUMLINMAS1.e.4.3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihanjumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan : jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana x 100% Output0.05% %60 / 127846 x 100%
209TRANTIBUMLINMAS1.e.4.4 Persentase warga negara yang ikut pelatihanjumlah warga negara yang ikut pelatihan : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output0.05% %60 / 127846 x 100%
210TRANTIBUMLINMAS1.e.4.5 Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencanaJumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% OutputNihil %
211TRANTIBUMLINMAS1.e.4.6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindunganJumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% OutputNihil %
212TRANTIBUMLINMAS1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaOutcome18 Orang
213TRANTIBUMLINMAS1.e.5.1 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLBJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB : Jumlah seluruh penetapan status KLB x 100% OutputNihil %
214TRANTIBUMLINMAS1.e.5.2 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencanaJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana : Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana x 100% OutputNihil %
215TRANTIBUMLINMAS1.e.5.3 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencanajumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana : jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana x 100% Output100% %40/40 x 100%
216TRANTIBUMLINMAS1.e.5.4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencanajumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi : Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100% Output100% %18/18 x 100%
217TRANTIBUMLINMAS1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranJumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100% Outcome100% %19/19 x 100%
218TRANTIBUMLINMAS1.e.6.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan ada/tidakOutputNihil -
219TRANTIBUMLINMAS1.e.6.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan ada/tidakOutputNihil -
220TRANTIBUMLINMAS1.e.6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa OutputNihil -
221TRANTIBUMLINMAS1.e.6.5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Output112 Unit
222TRANTIBUMLINMAS1.e.6.6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Output49 Orang
223TRANTIBUMLINMAS1.e.6.7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran OutputNihil Orang
224TRANTIBUMLINMAS1.e.6.8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran OutputNihil Orang
225TRANTIBUMLINMAS1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranRata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaranOutcome14 -menit
226TRANTIBUMLINMAS1.e.6.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kotaOutput114 -
227SOSIAL1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)perbadningan Jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti x 100% dengan populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis Outcome100% %424/424 x 100%
228SOSIAL1.f.1.1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimilikiOutput1 -
229SOSIAL1.f.1.2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTMOutput424 -
230SOSIAL1.f.1.3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentukOutput1 -
231SOSIAL1.f.1.4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkauOutput362 -
232SOSIAL1.f.1.5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Output3 -
233SOSIAL1.f.1.6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar giziOutput25 Orang
234SOSIAL1.f.1.7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standarJika tidak ada mohon dibuatkan surat pernyataan bahwa data itu tidak adaOutputNihil -
235SOSIAL1.f.1.8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandangOutputNihil -
236SOSIAL1.f.1.9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantuOutput16 -
237SOSIAL1.f.1.10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelterOutput5 -
238SOSIAL1.f.1.11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersediaOutput1 -
239SOSIAL1.f.1.12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatanOutputNihil -
240SOSIAL1.f.1.13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgahOutputNihil Orang
241SOSIAL1.f.1.14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakanOutput105 Orang
242SOSIAL1.f.1.15Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/pusat kesejahteraan sosialOutput356 Orang
243SOSIAL1.f.1.16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat Output5 Kegiatan
244SOSIAL1.f.1.17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukanOutput1 Orang
245SOSIAL1.f.1.18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasarOutput82 Orang
246SOSIAL1.f.1.19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluargaOutput13 Orang
247SOSIAL1.f.1.20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluargaOutput17 Orang
248SOSIAL1.f.1.21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujukOutput6 Orang
249SOSIAL1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kotaperbandingan jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran -dengan Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Output100% %35/35 x 100%
250SOSIAL1.f.2.1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makananOutput27 Orang
251SOSIAL1.f.2.2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandangOutput19 Orang
252SOSIAL1.f.2.3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimilikiOutputNihil Unit
253SOSIAL1.f.2.4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentanOutput7 -
254SOSIAL1.f.2.5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososialOutput10 Orang
255SOSIAL1.f.2.6 Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersediaOutput14 Orang
256TENAGA KERJA2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjaperbandingan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100% OutcomeNihil %
257TENAGA KERJA2.a.1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.OutputAda Dokumen
258TENAGA KERJA2.a.1.2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerjaMenghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Output-20% %
259TENAGA KERJA2.a.1.3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kotaJumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporanOutputNihil Perusahaan
260TENAGA KERJA2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensiperbandingan Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% Output34.24% %113/330 x 100%
261TENAGA KERJA2.s.2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klasterperbadningan Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n dengan Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n x 100% Output52.17% %12/23 x 100%
262TENAGA KERJA2.s.2.4 Persentase LPK yang terakreditasiLPK yang terakreditasi pada tahun n : Jumlah seluruh LPK pada tahun n x 100% Output16.67% %2/12 x 100%
263TENAGA KERJA2.a.2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinanJumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n -: Jumlah LPK yang terdata pada tahun n x 100% Output100% %12/12 x 100%
264TENAGA KERJA2.a.2.6 Jumlah penganggur yang dilatihOutput330 Orang
265TENAGA KERJA2.a.2.7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihanJumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n : Jumlah orang yang dilatih pada tahun n x 100% Output100% %330/330 x 100%
266TENAGA KERJA2.a.2.8 Persentase penyerapan lulusanJumlah lulusan yang bekerja pada tahun n : jumlah lulusan pada tahun n x 100% Output68.58% %585/853 x 100%
267TENAGA KERJA2.a.2.9 Lulusan bersertifikat kompetensiJumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n : Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n x 100% Output34.24% Orang113/330 x 100%
268TENAGA KERJA2.a.2.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihanOutputNihil Orang
269TENAGA KERJA2.a.2.11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)OutputNihil Orang
270TENAGA KERJA2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaPDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan): Jumlah tenaga kerja x 100% Outcome65347.78% %8721968,47 / 13347 x 100%
271TENAGA KERJA2.a.3.2 Data tingkat produktivitas totalPertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).Output5.64 -PE=5,44 PI=4,59 PTK=-4,79 PRODUKTIVITAS TOTAL
272TENAGA KERJA2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak: Jumlah perusahaan x 100% Outcome21.75% %72/331 x 100%
273TENAGA KERJA2.a.4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n : Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih x 100% Output113.21% %120/106 x 100%
274TENAGA KERJA2.a.4.2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n : Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB x 100% Output62. 34% %48/77 x 100%
275TENAGA KERJA2.a.4.3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaanOutput77 -
276TENAGA KERJA2.a.4.4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upahperbandiungan Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah dengan Jumlah perusahaan yang sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) x 100% Output29.76% %50/168 x 100%
277TENAGA KERJA2.a.4.5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS KetenagakerjaanJumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dengan Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor x 100% Output83.91% %33567/40004 x 100%
278TENAGA KERJA2.a.4.6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih : Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% Output2.36% %7/296 x 100%
279TENAGA KERJA2.a.4.8 Jumlah perselisihan kepentinganOutput7 -
280TENAGA KERJA2.a.4.10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaanOutput4 -
281TENAGA KERJA2.a.4.11 Jumlah perselisihan PHKOutput7 -
282TENAGA KERJA2.a.4.12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHKOutput7 Orang
283TENAGA KERJA2.a.4.13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartiteOutput1 Orang
284TENAGA KERJA2.a.4.14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakanOutputAda Unit
285TENAGA KERJA2.a.4.15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan IndustrialJumlah penjanjian bersama : Jumlah kasus perselisihan x 100% Output28.5714% %2/7 x 100%
286TENAGA KERJA2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kotaJumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan : Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100% Output68.58% %585/853 x 100%
287TENAGA KERJA2.a.5.2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaOutput843 Orang
288TENAGA KERJA2.a.5.3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota Output21 -
289TENAGA KERJA2.a.5.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kotaOutputNihil Orang
290TENAGA KERJA2.a.5.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Output2 Orang
291TENAGA KERJA2.a.5.6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kotaOutputNihil -
292TENAGA KERJA2.a.5.7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/KotaOutput17 -
293TENAGA KERJA2.a.5.8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)OutputNihil Orang
294TENAGA KERJA2.a.5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasiOutput12 Orang
295TENAGA KERJA2.a.5.11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulanganOutputNihil Orang
296TENAGA KERJA2.a.5.12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerjaOutputNihil Orang
297TENAGA KERJA2.a.5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganyaJumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan : Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya x 100% Output100% -2/2 x 100%
298TENAGA KERJA2.a.2.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensiPerbandingan Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dengan Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n dikalikan 100 %Output100 %
299TENAGA KERJA2.a.2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanJumlah instruktur pada tahun n dengan Jumlah peserta pelatihan pada tahun n dikalikan 100%Output4.54 %
300TENAGA KERJA2.a.3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitasPerbandingan Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah perusahaan pada tahun n dikalikan 100%Output0% %0/296 x 100%
301TENAGA KERJA2.a.4.7 Jumlah mogok kerjaOutputNihil -
302TENAGA KERJA2.a.4.8 Jumlah penutupan perusahaanOutputNihil -
303TENAGA KERJA2.a.5.1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kotaOutput843 -
304TENAGA KERJA2.a.5.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOutput14 -
305TENAGA KERJA2.a.5.14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukOutputNihil %
306PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDJumlah ARG pada belanja langsung APBD : Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x 100% Outcome1.28% %10.055.547.000 / 786.953.864.994 x 100%
307PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG Output29 Unit
308PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota Output29 Kegiatan
309PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupatenJumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun ) x 100% Outcome0.028% %9 / 32521 x 100%
310PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasanterhadap anakOutput5 Media
311PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayananminimalOutput2 -
312PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani : Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten x 100% Output100 % %9/9 x 100%
313PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)Jumlah perempuuan yang mengalami kekerasan : Jumlah penduduk perempuan x 100% Outcome4 -
314PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidangperempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Output4 -
315PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatihOutput3 Orang
316PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatpelatihanOutput260 -
317PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kotaOutput4 -
318PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuantermasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Output2 -
319PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan ygtelah terstandardisasi Output2 -
320PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayaniOutput5 %
321PANGAN2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhanJumlah cadangan pangan : Jumlah kebutuhan pangan x 100% Outcome125.08% %14195000/ 11349063 x 100%
322PANGAN2.h.1.1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnyauntuk penyimpanan cadangan panganAda/tidak infrastruktur pergudanganOutputNihil -
323PANGAN2.h.1.2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnyaAda/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnyaOutputNihil -
324PANGAN2.h.1.3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokalAda/tidak regulasi harga minimum daerahOutputNihil -
325PANGAN2.h.1.4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangkapemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbangAda/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakatOutputAda -
326PANGAN2.h.1.5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan panganAda/tidak peta ketahanan dan kerentanan panganOutputNihil -
327PANGAN2.h.1.6 Tertanganinya kerawanan panganAda/tidak penanganan daerah rentan rawan panganOutputNihil -
328PANGAN2.h.1.7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganAda/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganOutputNihil -
329PANGAN2.h.1.8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segarAda/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segarOutputAda -
330PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kotaJumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) : Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun x 100% Output100% -3/3 x 100%
331PERTANAHAN2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanLuas tanah sesuai peruntukan izin lokasi : Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi x 100% Outcome100% %3220/ 3220 x 100%
332PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6.2 Dokumen Izin membuka tanahJumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak : Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun x 100% OutputAda Dokumen
333PERTANAHAN2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas UmumJumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum : Jumlah kebutuhan tanah untukpembangunan fasilitas umum x 100% Output10.43% %385/3691 x 100%
334PERTANAHAN2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman ModalJumlah tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas izin lokasi : Luas izin lokasi yang diterbitkan x 100% OutputBengkel = 100% Ruko = 0% Usaha sarana pendukung olahraga = 0% Keseluruhan = 10.43% -Bengkel = 385/385 x 100% = 100% Ruko = 0/321 x 100% = 0% Usaha sarana pendukung olahraga = 0/2985 x 100% = 0% Keseluruhan = 385/3691 x 100% = 10,43%
335PERTANAHAN2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah AbsenteeJumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha : Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100% OutputNihil -
336PERTANAHAN2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatLuas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah : Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100% OutputNihil -
337PERTANAHAN2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasiJumlah sengketa tanah garapan yang ditangani : Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100% OutputNihil -
338PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yangbersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan DaftarSubyekJumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee : Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform x 100% Output100% -2/2 x 100%
339PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6.3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi KepadaBekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/AbsenteeJumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee : Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek x 100% OutputNihil -
340PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6.4 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/KotaJumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik : Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun x 100% Output100% Dokumen1/1 x 100%
341LINGKUNGAN HIDUP2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/KotaIKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan OutcomeIKA=1376.67 IKU=83.67 IKL= 31.38 IKLH= 47.03 -
342LINGKUNGAN HIDUP2.j.1.1.a.b.c Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air(IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan(ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITHOutput51.32 -
343LINGKUNGAN HIDUP2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaOutcome98.08% -37360,772/ 38090,772 x 100%
344LINGKUNGAN HIDUP2.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayahkabupaten/kota1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan OutputAda -
345LINGKUNGAN HIDUP2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/KotaJumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota : Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100% Outcome51.51% -17/33 x 100%
346LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahkabupaten/kotaIzin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota : Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi x 100% Output100% -7/7 x 100%
347LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Jumlah PPLHD yang ada : Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota x 100% Output14.285% -1/7 x 100%
348LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.2 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerahkabupaten/ kotaJumlah MHA yang diakui : Jumlah usulan MHA x 100% Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun OutputNihil -
349LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.3 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilanmasyarakat hukum adat terkait PPLHJumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ; Jumlah MHA yang ada x 100% OutputNihil -
350LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.4 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklatJumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana : target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat x 100% OutputNihil -
351LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.5 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerahkabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota yang ditanganipengaduan masyarakat yang ditangani : Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100% Output100% -3/3 x 100%
352ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.1. Perekaman KTP-elJumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP : Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100% Outcome100% %97.278 / 97.278 x 100%
353ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.k.1,2.k.2.1 Penerbitan akta perkawinanJumlah akta perkawinan yang diterbitkan : Peristiwa perkawinan yang dilaporkan x 100% Output100% -96/96 x 100%
354ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.k.1,2.k.2.2 Penerbitan akta perceraianJumlah akta perceraian yang diterbitkan : Peristiwa perceraian yang dilaporkan x 100% Output100% -20/20 x 100%
355ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.3 Penerbitan akta kematianJumlah akta kematian yang diterbitkan : Peristiwa kematian yang dilaporkan x 100% Output100% -2256 / 2256 x 100%
356ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.4 Penyajian data kependudukanJumlah penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun : 2 kali x 100% Output100% -1/1 X 100%
357ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIAJumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA : Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100% Outcome100% %30569 / 30569 x 100%
358ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranJumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir : Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100% Outcome99.95% -34502/ 34518 x 100%
359ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaJumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama : Jumlah OPD x 100% Outcome43.48% -10/23 x 100%
360PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalJumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun : Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100% OutcomeNihil %
361PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.l.1,2.l.2.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desaOutputNihil -
362PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalandikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahunsebelumnyaOutputNihil -
363PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yangterfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakanOutputNihil -
364PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.l.1,2.l.2.4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembagaadatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaanOutputNihil -
365PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriJumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% OutcomeNihil %
366PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)Outcome1.3 -
367PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)yang di-PerdakanAda/tidakOutputAda -
368PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur25-49 tahunMedian Usia Kawin Pertama WanitaUsia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di IndonesiaOutput2841 -
369PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific FertilityRate/ASFR 15-19) Output5.0263 -
370PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE)Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) : Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) x 100% Output100% %43604/43604 x100%
371PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktifdalam pengelolaan program KKBPKOutput11 -
372PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Jumlah peserta KB aktif modern : Jumlah pasangan usia subur x 100% Output29.73% %4144/ 13937 x 100%
373PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap melayani KBMKJPJumlah faskes yang siap melayani KB MKJP : Jumlah faskes x 100% Output96.55% %28/29 x 100%
374PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2..2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)Jumlah peserta KB aktif : Jumlah pasangan usia subur x 100% Output68.84% %9594/ 13937 x 100%
375PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Kelompok KerjaKKBPK yang efektifJumlah kelompok kerja KKBPK yang efektifOutput17 -
376PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.4 Persentase pelayanan KB Pasca PersalinanJumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode konstrasepsi cara modern : Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100% KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari Output6.48% %903/13937 x 100%
377PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani : Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome7.72% %2152/ 27874 x 100%
378PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3.1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaanrendahDaftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendahOutput1168 -
379PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI : Jumlah keluarga PBI x 100% Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah. Output4891 %
380PERHUBUNGAN2.n.1. Rasio konektivitas Kab/KotaRasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)Outcome90 -
381PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminalpenumpang angkutan tipe CJumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia : Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100% Output52.17 % %12/23 x 100%
382PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.2 Terlaksananya pelayanan uji berkalaJumlah kendaraan yang diuji per tahun : Jumlah kendaraan wajib uji x 100% Output109.03% -5710/ 5237 x 100%
383PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, sertaangkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomiJumlah penetapan tarif lintas penyebrangan : Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota x 100% Output100% -19/19 x 100%
384PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untukjaringan jalan Kabupaten atau KotaJumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota : Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100% Output100% %7/7 x 100%
385PERHUBUNGAN2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/KotaJumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota : Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x 100%OutcomeV/C Ratio di Jalan Kota = 0.43 - Arteri Primer = 0.48 - Arteri Sekunder = 0.61 - Kolektor Primer = 0.56 - Kolektor Sekunder = 0.42 - Lokal = 0.42" -
386PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.5 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untukjaringan jalan Kabupaten atau Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota : Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100% Output100% %7/7 x 100%
387KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo : Jumlah OPD x 100% Outcome100% %29/29 x 100%
388KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1..1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan IntraPemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yangdisediakan oleh Dinas KominfoJumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo : Jumlah OPD x 100% Output100% %29/29 x 100%
389KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yangberkualitas yang disediakan Dinas KominfoJumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo : Jumlah OPD x 100% Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) Output100% %29/29 x 100%
390KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yangdisediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dansinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintahSistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).OutputAda -
391KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasiJumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi : Jumlah layanan publik x 100% Outcome100% %22/22 x 100%
392KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standarJumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar : Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output93.33% %28/30 x 100%
393KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layananaplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuaidengan ketentuan perundang- undanganJumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan : Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output73.33% %22/30 x 100%
394KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layananadministrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen prosesbisnis yang telah diimplementasikan secara elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik : Jumlah Layanan x 100% Output29.41% %5/17 x 100%
395KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layananadministrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikatelektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik : Jumlah layanan x 100% Output76.47% %13/17 x 100%
396KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2..6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuanperaturan perundang-undanganJumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan : Jumlah sistem elektronik x 100% Output100% %91/91 x 100%
397KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahJumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah : layanan publik dan layanan administrasi x 100% Output100% %9/9 x 100%
398KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah : Jumlah perangkat daerah x 100% Output100% %29/29 x 100%
399KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat datapemerintahJumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah : Jumlah perangkat daerah x 100% Output100% %29/29 x 100%
400KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) : Jumlah perangkat daerah x 100% Output81.82% %9/11 x 100%
401KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.11 Persentase data yang dapat berbagi pakaiJumlah data yang dapat berbagi pakai : Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah x 100% Output100% %21/21 x 100%
402KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yangmendukung smart cityJumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city : Jumlah perangkat daerah x 100% Output96.55% %28/29 x 100%
403KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas KominfoJumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo : Jumlah ASN pengelola TIK x 100% OutputNihil %
404KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab OutputAda -
405KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kotaJumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota : Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas x 100%Outcome0.10% %101/ 97277 x 100%
406KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. 1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerahkab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah danpemerintah kab/kotaJumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah : Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota x 100% Output100% %2/2 x 100%
407KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. 2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakanpemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategikomunikasi (STRAKOM)Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) : Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota x 100% Output100% %8/8 x 100%
408KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3.3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yangdilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOPyang telah ditetapkanJumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP : Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik x 100% Output100% %7/7 x 100%
409KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayananpublik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi PenyelenggaraNegara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015Perbandingan Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 dengan Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dikalikan 100% OutputNihil %
410KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasJumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset : Jumlah seluruh koperasi x 100% Outcome35.29% -84/238 x 100%
411KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.1 Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerahkabupaten/kotaJumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan : Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam x 100% Output61.87% %86/139 x 100%
412KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasiuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kotaJumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan : Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan x 100% OutputNihil %
413KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output29.83% %71/238 x 100%
414KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilaikesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kotaJumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya : Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100% Output29.02% %65/224 x 100%
415KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output46.64% %111/238 x 100%
416KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihanperkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kotajumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian : Jumlah anggota koperasi yang ada x 100% Output0.22% %211/ 96336 x 100%
417KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan danpelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output2.52% %6/238 x 100%
418KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaanOutput10 %
419KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output36.13% %86/238 x 100%
420KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasipembiayaan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output4.20% %10/238 x 100%
421KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output0% %0/238 x 100%
422KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output50.42% %120/238 x 100%
423KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraanuntuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output0% %0/238 x 100%
424KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaJumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha : Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% Outcome100% -151/151 x 100%
425KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.21 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroJumlah pertumbuhan wirausaha baru : Jumlah wirausaha yang ada x 100% Output100% -321/321 x 100%
426KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem onlinedata system (ODS)jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output0% %0/8445 x 100%
427KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitrajumlah usaha mikro yang bermitra : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output0% %0/8445 x 100%
428KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasistandarisasi dan sertifikasi produk usahajumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi : jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk x 100% Output2.47% %209/8445 x 100%
429KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasipemasaranjumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran : jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran x 100% Output1.40% %118/8445 x 100%
430KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihanJumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output2.07% -175/8445 x 100%
431KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampinganjumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output0% %0/8445 x 100%
432PENANAMAN MODAL2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota : Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100% Outcome52.65% %197724/ 573284 x 100%
433PENANAMAN MODAL2.q.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modalyang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotaJumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investorOutputAda Perda
434PENANAMAN MODAL2.q.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modalTersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modalOutputAda Dokumen
435PENANAMAN MODAL2.q.3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentifpenanaman modalJumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahunOutputNihil -
436PENANAMAN MODAL2.q.4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meetingJumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meetingOutput1 -
437PENANAMAN MODAL2.q.5 Kegiatan pameran penanaman modalJumlah kegiatan pameran penanaman modalOutputNihil -
438PENANAMAN MODAL2.q.6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modalJumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modalOutputNihil -
439PENANAMAN MODAL2.q.7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modalJumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modalOutput82 -
440PENANAMAN MODAL2.q.8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modalJumlah penerbitan perizinan dan nonperizinanOutput1723 -
441PENANAMAN MODAL2.q.9 Laporan realisasi penanaman modalJumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/KotaOutput15928552002 -
442PENANAMAN MODAL2.q.10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kotaJumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modalOutput1 -
443PENANAMAN MODAL2.q.11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDNJumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modalOutput142 -
444PENANAMAN MODAL2.q.12 Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinankabupaten/kotaJumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterimaOutputAda -
445KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiriPerbandinganJumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi dengan Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikalikan 100 %Outcome2.05% %600 / 29.238 x 100%
446KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanOutputNihil -
447KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1.2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan KewirausahaanOutputNihil -
448KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatanperbandingan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dengan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikalikan 100%Outcome2.77% %809 / 29.238 x 100%
449KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangankepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaJumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaOutput14 -
450KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2.2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihanmanajemen organisasi kepemudaanJumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanOutputNihil -
451KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3. Peningkatan prestasi olahragaJumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasionalOutcome91 -
452KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3.1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2pendidikanJumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahragaOutput65 -
453KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3.2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahJumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahOutput12 -
454STATISTIK2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahperbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome100% %29/29 x 100%
455STATISTIK2.s.1,2.s.2.1 Tersedianya buku profil daerahAda/tidakOutputAda -
456STATISTIK2.s.1,2.s.2.2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukanJumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukanOutputNihil -
457STATISTIK2.s.1,2.s.2.3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanJumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanOutput2 -
458STATISTIK2.s.1,2.s.2.4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasidari BPSJumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput1 -
459STATISTIK2.s.1,2.s.2.5 Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSJumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput2 -
460STATISTIK2.s.1,2.s.2.6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral dikalikan 100 %Output100% %2/2 x 100%
461STATISTIK2.s.1,2.s.2.7 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadataindikator statistik sektoral dengan Jumlah indikator statistik sektoral dikalikan 100 %Output100% %107/107 x 100%
462STATISTIK2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahPerbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome100% %29/29 x 100%
463KEBUDAYAAN2.u. Terlestarikannya Cagar BudayaPerbandingan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan Jumlah cagar budaya yang terdata dikalikan 100 %Outcome100% %42/42 x 100%
464KEBUDAYAAN2.u.1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan danpublikasi)Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)Output24 -11+1+1+11
465KEBUDAYAAN2.u.2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)Output17 -6+8+3
466KEBUDAYAAN2.u.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangunkarakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkankesejahteraan masyarakat)Jumlah objek dimanfaatkanOutput11 -
467KEBUDAYAAN2.u.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina(peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelolaOutput536 -
468KEBUDAYAAN2.u.5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskanOutput11 -11-0
469KEBUDAYAAN2.u.6 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaranJumlah CB yang diselamatkan, dizonasikan, dipelihara, dan dipugarOutput33 -11+11+11+0
470KEBUDAYAAN2.u.7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsidengan dukungan dataJumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/KotaOutputTidak ada cagar budaya yang dibawa keluar kota -
471KEBUDAYAAN2.u.8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian,revitalisasi, adaptasi)Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasiOutput13 -11+1+1
472KEBUDAYAAN2.u.9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, danpariwisataJumlah CB dimanfaatkanOutput15 -
473KEBUDAYAAN2.u.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksimuseumJumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkanOutput6 -
474KEBUDAYAAN2.u.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan danpelaksanaan kegiatan museumJumlah pengunjung museumOutput821 -
475KEBUDAYAAN2.u.12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana danprasarana museum kabupaten/kotaJumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museumOutput821 -
476KEBUDAYAAN2.u.13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksimuseumOutput6 -
477KEBUDAYAAN2.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata provinsiJumlah tim pendaftaran CB yang dibentukOutputTidak ada karena belum ada tim yang dibentuk -
478KEBUDAYAAN2.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata provinsiJumlah pembentukan tim ahli CBOutput6 -
479KEBUDAYAAN2.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaJumlah ahli CB yang disertifikasiOutputTidak ada karena OPD tidak melaksanakan fasilitasi pensertifikasian -
480KEBUDAYAAN2.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaJumlah sdm CB + jumlah sdm MuseumOutput15 -
481KEBUDAYAAN2.u.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseumankabupaten/kotaJumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)Output8 -
482KEBUDAYAAN2.u.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya danpermuseumanJumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)Output3 -
483KEBUDAYAAN2.u.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakatJumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakatOutput5 -
484PERPUSTAKAAN2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatNilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakatOutcome61 -
485PERPUSTAKAAN2.v.1.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukKoleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output787.745% %1007001/ 127846 x 100%
486PERPUSTAKAAN2.v.1.2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakatJumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site : Jumlah penduduk di wilayahnya x 100%Output55.57% %71043 / 127846 x 100%
487PERPUSTAKAAN2.v.1.3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukKetersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output0.142% %181/ 127846 x 100%
488PERPUSTAKAAN2.v.1.4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaanJumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan : Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya x 100%Output10.76% %34/316 x 100%
489PERPUSTAKAAN2.v.1.5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatOutput2 -
490PERPUSTAKAAN2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)Outcome52.08 -
491PERPUSTAKAAN2.v.2.1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaJumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaOutput37 CD -
492PERPUSTAKAAN2.v.2.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaJumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaOutput37 BUKU -
493PERPUSTAKAAN2.v.2.3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Output416 BUKU 538 EKS -
494KEARSIPAN2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanT = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKNOutcome100% -T = (+1+1+1)/4
495KEARSIPAN2.w.1. 1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip aktif x 100%Output100% %472/472 x 100%
496KEARSIPAN2.w.1. 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip inaktif x 100%Output100% %3122/ 3122 x 100%
497KEARSIPAN2.w.1. 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantutemu balikJumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik : Jumlah seluruh arsip statis x 100%Output100% %2070/ 2070 x 100%
498KEARSIPAN2.w.1. 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKNmelalui JIKNJumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN : Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan kab/kota x 100%Output100% %65/ 2331 x 100%
499KEARSIPAN2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatT = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPKOutcome83.33% %T = (1+1+0+1+1+1)/6
500KEARSIPAN2.w.2.1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPKNSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan ArsipOutput200 -
501KEARSIPAN2.w.2.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuaiNSPKNSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari BencanaOutput500 arsip -Keputusan Kepala Disperpusip No: 067/294/290 tahun 2019 tentang SOP pada Disperpusip
502KEARSIPAN2.w.2.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yangsesuai NSPK di provinsiNSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat DaerahOutputNihil -
503KEARSIPAN2.w.2.4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuaiNSPKNSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip ElektronikOutput3071 arsip -
504KEARSIPAN2.w.2.5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPKNSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)Output3071 arsip -
505KEARSIPAN2.w.2.6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yangsesuai NSPKNSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip StatisOutput261 arsip -Peraturan Walikota Magelang nomor 49 Tahun 2019 tentang system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemkot magelang
506PERIKANAN3.a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)Outcome173484 -
507PERIKANAN3.a.1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha(RTP)Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)OutputNihil -
508PERIKANAN3.a.2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasionalJumlah TPI yang operasional : Jumlah seluruh TPI yang ada di wilyah kab/kota x 100%OutputNihil %
509PERIKANAN3.a.3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaanikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yangditerbitkanJumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkanOutputNihil -
510PERIKANAN3.a.4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraanusaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/danpenguatan kelembagaanJumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahunOutput39 -
511PERIKANAN3.a.5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksiJumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahunOutputBenih ikan kecil: 642 Benih ikan hias: 1.526 -
512PARIWISATA3.b.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuKontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuOutcome7.62% -664513,83 / 8721968,47 x 100%
513PARIWISATA3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADKontribusi sektor pariwisata terhadap PADOutcome3.6% -11490253772 / 319391301182 x 100%
514PARIWISATA3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome96.08% %-3966/ 4128 x 100%
515PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.1 Jumlah entitas pengelolaan destinasiJumlah entitas pengelolaan destinasiOutput13 -
516PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataJumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataOutput144 -
517PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kotaJumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/KotaOutput52 -
518PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanOutputNihil -
519PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriJumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriOutput3 -
520PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.6 Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsiJumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/KotaOutputNihil -
521PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi padaeven promosi pariwisata di dalam negeriJumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeriOutput167 -
522PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasiJumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi : Jumlah tenaga kerja pariwisata x 100%Output100% -126/126 x 100%
523PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataanJumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan : Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan x 100%Output100% %5/5 x 100%
524PARIWISATA 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatJumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatOutput8 -
525PARIWISATA3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome-60.92% %-680749/ 1117488 x 100%
526PARIWISATA3.b.3. Tingkat hunian akomodasiJumlah kamar yang terjual : Jumlah kamar yang tersedia x 100%Outcome7365.90% %70639/ 959 x 100%
527PERTANIAN3.c.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahunJumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : Luas panen x 100%Outcome1.451.46% %4339,88 / 299 x 100%
528PERTANIAN3.c.1..1 Sarana pertanian dan prasarana pertanian yang diberikanJumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikanOutput38 -
529PERTANIAN3.c.1.2 Prasarana pertanian yang digunakanJumlah prasarana pertanian yang digunakanOutput128 -
530PERTANIAN3.c.1.3 Penerbitan izin usaha pertanianJumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanianOutputNihil -
531PERTANIAN3.c.1.4 Persentase prasarana yang digunakanJumlah prasarana yang aktif digunakan : Jumlah prasarana yang dibangun x 100%OutputNihil %
532PERTANIAN3.c.1.5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kotaJumlah usulan yang difasitasi : Jumlah usulan usaha pertanian x 100%OutputNihil %
533PERTANIAN3.c.2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) : Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%Outcome12.98% %17/131 x 100%
534PERTANIAN3.c.2.1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencanaOutput %
535KEHUTANAN3.d.1.1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkanOutputNihil -
536KEHUTANAN3.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanggaJumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingiOutputNihil -
537KEHUTANAN3.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada TahuraLuas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiOutputNihil -
538KEHUTANAN3.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURARekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahunOutputNihil -
539PERDAGANGAN3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan : Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100%OutcomeNihil %
540PERDAGANGAN3.f.1.1.a.1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuanuntuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko SwalayanJumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja : Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100% Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja : Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100%OutputNihil %
541PERDAGANGAN3.f.1.2 Persentase penerbitan TDGJumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja : Jumlah permohonan penerbitan TDG x 100%Output100% %7/7 x 100%
542PERDAGANGAN3.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDGJumlah penerbitan TDG : Jumlah gudang yang ada di kab/kota x 100%Output90.91% %50/55 x 100%
543PERDAGANGAN3.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeriPenerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar : Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri x 100% Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar : Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri x 100% Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar : Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri x 100%OutputNihil %
544PERDAGANGAN3.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kotajumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota : Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer x 100%OutputNihil %
545PERDAGANGAN3.f.1.6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktuJumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) : Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%OutputNihil %
546PERDAGANGAN3.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusiperdagangan di wilayah kerjanyaK = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)Output79.17 %
547PERDAGANGAN3.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktuPersentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokokOutput0.019 %
548PERDAGANGAN3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukRealisasi : RDKK x 100%Outcome24.88 %
549PERDAGANGAN3.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkanX = a/(bxc) x 100 X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)Output72.89% %9,400/(0,9x143,285)
550PERDAGANGAN3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakujumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan : jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%Outcome98.29% %7484/ 7614 x 100%
551PERDAGANGAN3.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan : Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab/kota x 100%Output44.09% %1949/ 4421 x 100%
552PERDAGANGAN3.f.3.2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yangberlakuJumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku : Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan x 100%Output37.5% %12/32 x 100%
553PERINDUSTRIAN3.g.1.1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI)dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kotaJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%OutputNihil %
554PERINDUSTRIAN3.g.3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan : Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome100% %13/13 x 100%
555PERINDUSTRIAN3.g.4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan : Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%OutcomeNihil %
556PERINDUSTRIAN3.g.5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/KotaJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan : Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%OutcomeNihil %
557PERINDUSTRIAN3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) : Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%Outcome-0.29% %-5/1714 x 100%
558PERINDUSTRIAN3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIKJika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebutOutcome95.96% %Bobot = 100/4 = 25% N1=99,77x0,25 = 24,94 N2=88,68x0,25=22,17 N3=108,54x0,25=27,135 N4=86,86x0,25=21,715 Presentase Capaian= N1+N2+N3+N4=
559PERINDUSTRIAN3.g.2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai denganditetapkannya menjadi PERDACapaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Output100% -
560PERINDUSTRIAN3.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%OutputNihil %
561PERINDUSTRIAN3.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%OutputNihil %
562PERINDUSTRIAN3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)Outcome100% %5/5 X 100%
563PERINDUSTRIAN3.g.6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah danperusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/KotaJumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas : Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota x 100%Output38.46% %15/39 x 100%
564TRANSMIGRASI3.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannyaOutputNihil -
565TRANSMIGRASI3.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannyaOutputNihil -
566TRANSMIGRASI3.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibinaOutputNihil -
567PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatanJumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan : Jumlah APBD x 100%Outcome20.69% %202812631000/980191941000 X 100%
568PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.2. Rasio PADJumlah PAD : Jumlah APBD non migas x 100%Outcome33336.146% %290756816510/ 872196847 x 100%
569PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)(Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures) : jumlah belanja APBD x 100%Outcome74.90% %692758328302/ 924851207095 x 100%
570PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.6. Opini Laporan KeuanganOpini Laporan Keuangan 10 Tahun terakhirOutcome10 UnitAda
571PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.3. Maturitas system pengendalian intern pemerintah (SPIP)OutcomeSkor 3.038 -hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
572PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.4. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP)OutcomeLevel 3 -hasil QA
573PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertamajumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n : jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100%Outcome0% %
574PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitifjumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif : Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%Outcome6.53 % %311/4765 x 100%
575PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.3. Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaanJumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan : Total belanja langsung x 100%Outcome57.93% %455920000000 / 786953864994 x 100%
576PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas : Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100%Outcome203.94 % %828/406 x 100%
577PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome22.85 % %282/1234 x 100%
578PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome22.85 % %282/1234 x 100%
579PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBDNilai absolut dari total belanja dalam realisasi/total belanja APBD)-1) x 100%Outcome-5.65% %924851207095/ 980191941000 x 100%
580PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBDNilai absolutdari total belanja dalam realisasi/total PAD dalam APBD)-1) x 100%Outcome334.51% %924851207095/ 212850446000 x 100%
581PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4,d.3 Manajemen asetJumlah Aset Manajemen Apakah ada daftar aset tetap? Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? OutcomeYa -
582PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnyaNilai realisasi SILPA/Total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%Outcome30.171% %304345542695/ 1008741538000 x 100%
583PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayananBelanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda ÷ Realisasi belanja untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda x 100%Outcome0.5596% %4406591000/786953864994 x 100%
584PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerahJumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ÷ Total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100 %Outcome100% %1/1 x 100%
585ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3.e. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kotaJumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izinOutcomeNihil -
586ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPenerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerahkab/kotaJumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kotaOutputNihil -
587PERSANDIAN2.t. Tingkat keamanan informasi pemerintahPerbandingan Jumlah nilai per area keamanan informasi dengan Jumlah area penilaian dikalikan 100%Outcome1860% %93/5 x 100%
588PERSANDIAN2.t.1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melaluikegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankanPerbandingan Jumlah kegiatan strategis teramankan dengan Jumlah kegiatan strategis yang ada dikalikan 100%Output100% %1/1 x 100%
589PERSANDIAN2.t.2 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsipsistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintahdaerahPerbandingan Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dengan Jumlah SE yang ada dikalikan 100 %Output40% %4/10 x 100%
590PERSANDIAN2.t.3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendahPerbandingan Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah dengan Jumlah SE yang ada dikalikan 100%Output100% %10/10 x 100%
591PERSANDIAN2.t.4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlahseluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubunganKomunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkanPerbandingan Jumlah titik teramankan dengan Jumlah titik pada PHKS dikalikan 100%Output100% %1/1 x 100%