Total 128 items.

IKK Tahun 2021-2024


Tahun
#UrusanNama VariabelDefinisi OperasionalKelompokTargetNilaiKeterangan
1PENDIDIKAN1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDJumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%Outcome %98,63 %
2PENDIDIKAN1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam sekolah dasarJumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
3PENDIDIKAN1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaJumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100%Outcome %
4PENDIDIKAN1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanJumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedangbelajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah Kab/Kota yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
5KESEHATAN1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukJumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100% Outcome %1,02 %
6KESEHATAN1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasiJumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %87,50 %Budi Rahayu belum lengkap SPAnya
7KESEHATAN1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanJumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
8KESEHATAN1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirJumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100% Outcome %99,01 %
9KESEHATAN1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarJumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kabupaten/kota x 100%Outcome %92,36 %
10KESEHATAN1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %hanya penduduk Kota Magelang
11KESEHATAN1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarJumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x 100% Outcome %92,98 %
12KESEHATAN1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarJumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
13KESEHATAN1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
14KESEHATAN1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
15KESEHATAN1.b.12. Jumlah Presentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarJumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
16KESEHATAN1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarJumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
17KESEHATAN1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarJumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
18KESEHATAN1.b.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kotaOutcome %
19PEKERJAAN UMUM1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/KotaLuas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100% Outcome %Nihil %Kota Magelang tidak mempunyai kewenangan pengelolaan sungai
20PEKERJAAN UMUM1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kotaLuas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100% Outcome %Nihil %Kota magelang tidak mempunyai pantai
21PEKERJAAN UMUM1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100% Outcome %Nihil %Kota magelang tidak mempunyai daerah irigasi
22PEKERJAAN UMUM1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaJumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100% Outcome %97,08 %
23PEKERJAAN UMUM1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %91,07 %
24PEKERJAAN UMUM1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/KotaJumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100% Outcome %100,00 %
25PEKERJAAN UMUM1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaJumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100% Outcome %90,49 %
26PEKERJAAN UMUM1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensiJumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100% Outcome %0 %
27PEKERJAAN UMUM1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksiJumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100% Outcome %100,00 %
28PERUMAHAN RAKYAT1.d.1 Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaJumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100% Outcome UnitNihil Unit
29PERUMAHAN RAKYAT1.d.2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kotaRumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%Outcome %21 %
30PERUMAHAN RAKYAT1.d.3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiLuas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikali 100%Outcome %39,912 %
31PERUMAHAN RAKYAT1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome %9,14 %2579 / 28210 x 100%
32PERUMAHAN RAKYAT1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU Prasarana, Sarana dan Utilitas UmumJumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kabupaten/kotaOutcome %2105 %
33TRANTIBUMLINMAS1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanJumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Outcome %100,00 %
34TRANTIBUMLINMAS1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanJumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi dikali 100% Outcome %100,00 %
35TRANTIBUMLINMAS1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%Outcome OrangNihil Orang
36TRANTIBUMLINMAS1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranJumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100% Outcome %100,00 %19/19 x 100%
37TRANTIBUMLINMAS1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranRata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaranOutcome Menit5,58 Menit
38TRANTIBUMLINMAS1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%Outcome Orang0 Orang
39TRANTIBUMLINMAS1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100%Outcome Orang18 Orang
40SOSIAL1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100% Outcome %100,00 %
41SOSIAL1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kotaJumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Outcome %100,00 %
42TENAGA KERJA2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjaJumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100%Outcome %Nihil %
43TENAGA KERJA2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiJumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% Outcome %34,24 %
44TENAGA KERJA2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaPDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi Jumlah tenaga kerja x 100% Outcome %9,86 %
45TENAGA KERJA2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan x 100% Outcome %21,75 %
46TENAGA KERJA2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kotaJumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100% Outcome %68,58 %
47PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDJumlah ARG pada belanja langsung APBD operasi dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung operasi dan modal APBD di APBD x 100% Outcome %
48PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupatenJumlah anak penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota penduduk usia kurang dari 18 tahun x 100% Outcome %
49PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan x 100% Outcome
50PANGAN2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhanJumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota dibagi Jumlah target cadangan dengan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan x 100% Outcome %125,08 %
51PERTANAHAN2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanLuas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi dibagi Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi x 100%Outcome %NIHIL %Terkait Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi
52PERTANAHAN2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas UmumJumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%Outcome %NIHIL %Untuk jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan nya di BPN tidak ada data terkait hal tersebut
53PERTANAHAN2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman ModalLuas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR yang diterbitkan x 100%Outcome NIHIL Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi
54PERTANAHAN2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah AbsenteeJumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100%Outcome 0
55PERTANAHAN2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatLuas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100%Outcome NIHIL Di BPN tidak ada izin membuka tanah
56PERTANAHAN2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasiJumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%Outcome NIHIL Di BPN tidak ada tanah garapan
57LINGKUNGAN HIDUP2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/KotaIKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan Outcome 51,32
58LINGKUNGAN HIDUP2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaJumlah total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh total volume timbunan sampah Tahun berjalan Kab/KotaOutcome m298,08 m237360,772/ 38090,772 x 100%
59LINGKUNGAN HIDUP2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/KotaJumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100% Outcome 48,48
60ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.1. Perekaman KTP-elJumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100%Outcome %100,00 %
61ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIAJumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%Outcome %100,00 %
62ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranJumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%Outcome %99,95 %
63ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaJumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah OPD x 100%Outcome %40,00 %
64PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalJumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100% Outcome %Nihil %Tidak mempunyai desa
65PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriJumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% Outcome %Nihil %Tidak mempunyai desa
66PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)Outcome
67PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Jumlah peserta KB aktif modern dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome %
68PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome %15,44 %
69PERHUBUNGAN2.n.1. Rasio konektivitas Kab/KotaRasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)Outcome
70PERHUBUNGAN2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/KotaJumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x100%Outcome %
71KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100% Outcome %100 %29 dengan RSUD Kota Magelang
72KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasiJumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah layanan publik x 100% Outcome %49,20 %
73KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kotaJumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk x100% Outcome %100,00 %
74KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasJumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi Jumlah seluruh koperasi yang aktif x 100% Outcome 40,19
75KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaJumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% Outcome 22,14 usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah usaha mikro yang telah memiliki NIB
76PENANAMAN MODAL2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100%Outcome %53,61 %
77KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiriJumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha di provinsi dibagi Jumlah pemuda umur 16-30 tahun di kabupaten/kota X 100%Outcome %2,05 %
78KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatanJumlah pemuda 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikabupaten/kota dibagi jumlah pemuda umur 16-30 tahun dikabupaten/kota dikalikan 100%Outcome %2,77 %
79KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3. Peningkatan prestasi olahragaJumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasionalOutcome Orang91 Orang
80STATISTIK2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahJumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi Jumlah OPD X 100% Outcome %100,00 %
81STATISTIK2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahPerbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome %100,00 %
82KEBUDAYAAN2.u. Terlestarikannya Cagar BudayaJumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yangterdata X 100%Outcome %100,00 %
83PERPUSTAKAAN2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatNilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakatOutcome 61
84PERPUSTAKAAN2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yangdidapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsurpembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)IPLM= Jumlah UPLM dibagi dengan ALM dikali 100 UPLMi adalah variabel komponen pembentuk indeks dari unsurpembangun literasi masyarakat mulai dari UPLM 1 sampai UPLM 7sedangkan AM adalah komponen aspek masyarakat Outcome 43,69
85KEARSIPAN2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanT = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKNOutcome 100 T = (100+100+100+100)/4
86KEARSIPAN2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatT = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPKOutcome %33,33 %REVISI T= (100+100)/6
87KELAUTAN & PERIKANAN3.a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten/Kota sumber data: one data KKPOutcome %100,00 %
88PARIWISATA3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADTotal realisasi PAD dari sektor pariwisata dibagi total realisasi PADx 100%Outcome %3,60 %
89PARIWISATA3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome %-96,08 %
90PARIWISATA3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome %-9,69 %
91PARIWISATA3.b.3. Tingkat hunian akomodasiJumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia x 100%Outcome %20,18 %
92PARIWISATA3.b.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuTotal nilai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dibagi totalPDRB berlaku x 100%Outcome 42,00
93PERTANIAN3.c.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahunJumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi Luaspanen x 100%Outcome
94PERTANIAN3.c.2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%Outcome %12,98 %(148-131)/131 x 100%
95KEHUTANAN3.d Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkanOutcome 0 Tidak ada hutan di Kota Magelang
96PERDAGANGAN3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100%Outcome %23,08 %
97PERDAGANGAN3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukRealisasi dibagi RDKK x 100%Outcome %22,39 %( 20,8 ton : 92,9 ton ) x 100 %
98PERDAGANGAN3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakujumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%Outcome %98,42 %
99PERINDUSTRIAN3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%Outcome %7 %( 1834 - 1714 ) / 1714 x 100 %
100PERINDUSTRIAN3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIPJika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebutOutcome %95.96% %( 99,77 % + 88,68% + 108,54% + 86,86 % ) : 4
101PERINDUSTRIAN3.g.4. Presentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome %0 %
102PERINDUSTRIAN3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)Outcome %100% %( 50 % + 25 % + 5 % + 10 % + 10 % )
103PERINDUSTRIAN3.g.5 Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kotaJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%Outcome %Nihil %Kawasan industri tidak ada di Kota Magelang
104PERINDUSTRIAN3.g.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yangdikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome %100,00 %
105TRANSMIGRASI3.h.1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannyaOutcome Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
106TRANSMIGRASI3.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannyaOutcome Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
107TRANSMIGRASI3.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibinaOutcome Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
108PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatanJumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100%Outcome %20,69 %
109PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.2. Rasio PADJumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD x 100%Outcome %28,11 %
110PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)(Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures) dibagi Jumlah belanja APBD x 100%Outcome %74,90 %
111PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.6. Opini Laporan KeuanganOpini Laporan KeuanganOutcome UnitWTP Unit
112PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKPOutcome 3,04 Penilaian SPIP tahun 2019, 2020 tidak ada kerena pandemi, 2021 baseline penilaian terbaru, 2022 sudah keluar lagi dengan penilaian yang baru. Sehingga 2020 dan 2021 dianggap menggunakan hasil nilai terakhir yaitu 2019
113PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKPOutcome 3
114PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertamajumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100%Outcome %0,00 %
115PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitifjumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah seluruh pengadaan x 100%Outcome %6,53 %
116PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaanJumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan dibagi Total belanja operasi dan modal x 100%Outcome %57,93 %
117PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.4 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil. dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerahJumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100%Outcome %100,00 %
118PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah seluruhpegawai x 100%Outcome %
119PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome %
120PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%Outcome %
121PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.1. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD((Realisasi belanja dibagi Total Belanja APBD)-1) x 100%Outcome %-4,64 %(934.737.734.177/980.191.941.000) -1 x100%
122PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.2. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD((Total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD)-1) x 100%Outcome %26,83 %319391277825/251821496000 (-1) x 100%
123PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.3 Manajemen asetJumlah Aset Manajemen Apakah ada daftar aset tetap? Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? Outcome 4 Menjawab 4 pertanyan Ya dan Tidak
124PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBDTahun sebelumnyaNilai realisasi SILPA dibagi Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100%Outcome %29,70 %
125PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di websitePemda dibagi Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda x 100%Outcome %100,00 %
126PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda dibagi Totaljumlah dokumen yang telah dirinci x100%Outcome %
127ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3.e. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memilikiizin di kab/kotaJumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin dibagi jumlah perusahanan pemanfaatan panas bumiOutcome Nihil
128PERSANDIAN2.t. Tingkat keamanan informasi pemerintahJumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian X 100% Outcome %14,42 %