Total 592 items.

IKK Tahun 2021-2023


Tahun
#UrusanNama VariabelDefinisi OperasionalKelompokTargetNilaiKeterangan
1PENDIDIKAN1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDJumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%Outcome %98,63 %
2PENDIDIKAN1.a.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output Unit90 UnitSesuai kuota provinsi
3PENDIDIKAN1.a.1.2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang4690 Orang
4PENDIDIKAN1.a.1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang160 Orang
5PENDIDIKAN1.a.1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)Output Orang438 Orang
6PENDIDIKAN1.a.1.5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Output Orang550 Orang
7PENDIDIKAN1.a.1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia diniOutput Orang407 Orang
8PENDIDIKAN1.a.1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD Output Orang41 Orang
9PENDIDIKAN1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam sekolah dasarPerbandingan jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dengan jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
10PENDIDIKAN1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaPerbandingan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dengan jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
11PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.1 Jumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiOutput Unit95 Unit
12PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang12981 Orang
13PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang10583 Orang
14PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri danSwasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang9463 Orang
15PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang8061 Orang
16PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output Orang833 Orang
17PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output Orang615 Orang
18PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasarOutput Orang870 Orang
19PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output Orang636 Orang
20PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output Orang154 OrangSesuai kemampuan anggaran
21PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output Orang46 Orang
22PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output Orang265 Orang
23PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)Output Orang253 Orang
24PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput Orang870 OrangMI menjadi kewenangan kemenag tidak dihitung lagi
25PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput Orang636 OrangMTS menjadi kewenagan kemenag tidak dihitung lagi
26PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput Orang77 Orang
27PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IVatau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput Orang23 Orang
28PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput Orang79 Orang
29PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput Orang52 Orang
30PENDIDIKAN1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanPerbandingan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedangbelajar di pendidikan kesetaraan dengan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
31PENDIDIKAN1.a.4.1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output Unit3 Unit
32PENDIDIKAN1.a.4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang1272 Orang
33PENDIDIKAN1.a.4.3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang1272 Orang
34PENDIDIKAN1.a.4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikankesetaraan (Negeri dan Swasta)Output Orang19 Orang
35PENDIDIKAN1.a.4.5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Output Orang24 Orang
36PENDIDIKAN1.a.4.6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)Output Orang24 Orang
37PENDIDIKAN1.a.4.7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput Orang3 Orang
38PENDIDIKAN1.a.4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1Output Orang3 Orang
39KESEHATAN1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukJumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100% Outcome %1,02 %
40KESEHATAN1.b.1.1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standarOutput Unit7 Unit
41KESEHATAN1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasiperbandingan Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di KabupatenKota x 100% Outcome %87,50 %Budi Rahayu belum lengkap SPAnya
42KESEHATAN1.b.2.1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaOutput Unit1 UnitBudi Rahayu
43KESEHATAN1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatanJumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
44KESEHATAN1.b.4.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 5
45KESEHATAN1.b.4.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standarOutput Orang1586 Orang
46KESEHATAN1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirJumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100% Outcome %99,01 %
47KESEHATAN1.b.5.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 6 Rincian logistik disesuaikan dengan PMK No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
48KESEHATAN1.b.5.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar Output Orang1627 Orang
49KESEHATAN1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarJumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah balita di kabupaten/kota x 100%Outcome %92,36 %
50KESEHATAN1.b.6.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 9 Rincian logistik disesuaikan dengan PMK No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
51KESEHATAN1.b.6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar Output Orang96 Orang
52KESEHATAN1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %hanya penduduk Kota Magelang
53KESEHATAN1.b.7.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
54KESEHATAN1.b.7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar Output Orang105 Orang
55KESEHATAN1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarJumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x 100% Outcome %92,98 %
56KESEHATAN1.b.8.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
57KESEHATAN1.b.8.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output Orang101 Orang
58KESEHATAN1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarJumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
59KESEHATAN1.b.9.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
60KESEHATAN1.b.9.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output Orang112 Orang
61KESEHATAN1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
62KESEHATAN1.b.10.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
63KESEHATAN1.b.10.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output Orang1820 Orang
64KESEHATAN1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
65KESEHATAN1.b.11.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
66KESEHATAN1.b.11.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang1934 Orang
67KESEHATAN1.b.12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarJumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
68KESEHATAN1.b.12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 4
69KESEHATAN1.b.12.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang455 Orang
70KESEHATAN1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarJumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
71KESEHATAN1.b.13.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 7
72KESEHATAN1.b.13.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang1805 Orang
73KESEHATAN1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPresentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
74KESEHATAN1.b.14.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 4
75KESEHATAN1.b.14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang123 Orang
76KESEHATAN1.b.3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilJumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di Kabupaten/kota x 100% Outcome %95,53 %
77KESEHATAN1.b.3.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput Unit5 Unit
78KESEHATAN1.b.3.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal Output Orang1628 Orang
79PEKERJAAN UMUM1.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/KotaOutput 151 Bangunan Milik Pemerintah Kota Magelang
80PEKERJAAN UMUM1.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawatOutput 151
81PEKERJAAN UMUM1.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kotaada/tidakOutput Ada
82PEKERJAAN UMUM1.d.5.2 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minumOutput Unit31066 Unit
83PEKERJAAN UMUM1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/KotaLuas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100% Outcome %Nihil %Kota Magelang tidak mempunyai kewenangan pengelolaan sungai
84PEKERJAAN UMUM1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kotaLuas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100% Outcome %Nihil %Kota magelang tidak mempunyai pantai
85PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota Output HaNihil Ha
86PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)Output Nihil Kota Magelang tidak memiliki sungai
87PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota Output haNihil haKota Magelag tidak memiliki pantai
88PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)Output Nihil Kota Magelag tidak memiliki pantai
89PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kotaOutput Nihil Kota Magelang tidak memiliki sungai
90PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kotaOutput Nihil
91PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kotaOutput Nihil Kota Magelangidak memiliki sungai
92PEKERJAAN UMUM1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100% Outcome %Nihil %Kota magelang tidak mempunyai daerah irigasi
93PEKERJAAN UMUM1.c.3.1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baikPanjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m) dibagi Panjang jaringan irigasi primer (m) x 100% Output %Nihil %Kota Magelang tidak mempunyai aset irigasi primer. Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi Progomanggis - Kalibening yang merupakan kewenangan pusat / BBWS Serayu Opak. Di dalam jaringan itu, saluran primernya saluran Pogomanggis. Pemkot Magelang hanya memelihara saluran tersier dan saluran Kalikota saja
94PEKERJAAN UMUM1.c.3.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) dibagi Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100% Output %81,00 %
95PEKERJAAN UMUM1.c.3.3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baikperbandingan Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100% Output %38,44 %Saluran irigasi tersier tercatat sebagai aset DPU. Disperpa pada saluran irigasi kuarter.
96PEKERJAAN UMUM1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaJumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100% Outcome %97,08 %
97PEKERJAAN UMUM1.c.4.1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaada/tidakOutput ada
98PEKERJAAN UMUM1.c.4.3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM Output 1
99PEKERJAAN UMUM1.c.4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM Output Izin1 Izin
100PEKERJAAN UMUM1.c.4.5 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. Output 0
101PEKERJAAN UMUM1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) dibagi Jumlah rumah di Kabupaten x 100% Outcome %91,07 %
102PEKERJAAN UMUM1.c.5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD SOutput Unit Rumah1464 Unit Rumah
103PEKERJAAN UMUM1.c.5.2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Output Unit Rumah2676 Unit Rumah
104PEKERJAAN UMUM1.c.5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALDT Output Unit Rumah4140 Unit Rumah
105PEKERJAAN UMUM1.c.5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Output Unit Rumah181 Unit Rumah
106PEKERJAAN UMUM1.c.5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Output Unit Rumah181 Unit Rumah
107PEKERJAAN UMUM1.c.5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Output Unit Rumah181 Unit Rumah
108PEKERJAAN UMUM1.c.5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik dibagi Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha x 100% Output 91,06
109PEKERJAAN UMUM1.c.5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanJumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT dibagi Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha x 100% Output 0,60
110PEKERJAAN UMUM1.c.5.9 Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T x 100% Output 0,61
111PEKERJAAN UMUM1.c.5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempatJumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat dibagi Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100% Output 98,24
112PEKERJAAN UMUM1.c.5.1 1 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinjaperbandingan Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia dengan Jumlah sarana pengangkutan yang ibutuhkan kab/kota x 100%Output 100,00
113PEKERJAAN UMUM1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/KotaJumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku x 100% Outcome %100,00 %
114PEKERJAAN UMUM1.c.6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiJumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku dibagi Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) x 100% Output %7,69 %Jml pengajuan SLF/Jml pengajuan PBG Non Rumah tahun tsb. Laik Fungsi dibuktikandengan Sertifikat Laik Fungsi
115PEKERJAAN UMUM1.c.6.2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksistingOutput 10677
116PEKERJAAN UMUM1.c.6.3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedungada/tidakOutput ada
117PEKERJAAN UMUM1.c.6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung ada/tidakOutput ada
118PEKERJAAN UMUM1.c.6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan Output Bangunan Gedung10 Bangunan GedungBangunan Cagar Budaya
119PEKERJAAN UMUM1.c.6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi Output Bangunan Gedung10 Bangunan Gedung
120PEKERJAAN UMUM1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaJumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100% Outcome %90,49 %
121PEKERJAAN UMUM1.c.7. 1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota (m) Output 116516
122PEKERJAAN UMUM1.c.7. 2 Panjang jalan yang dibangun (m)Output 0
123PEKERJAAN UMUM1.c.7. 3 Panjang jembatan yg dibangun (m) Output 0
124PEKERJAAN UMUM1.c.7. 4 Panjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi (m) Output 3801
125PEKERJAAN UMUM1.c.7. 5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m) Output 0
126PEKERJAAN UMUM1.c.7. 6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (m)Output 0
127PEKERJAAN UMUM1.c.7. 7 Panjang jembatan yang direhabilitasi (m) Output 0
128PEKERJAAN UMUM1.c.7. 8 Panjang jalan yang dipelihara (m) Output 116516
129PEKERJAAN UMUM1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensiJumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100% Outcome %0 %
130PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayahkabupaten/kotaOutput Orang0 Orang
131PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih diwilayah kabupaten/kota Output Orang13 Orang
132PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasioperator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kotaOutput Orang128 Orang
133PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupankabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhirada/tidakOutput ada
134PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumberdari APBD Kab/Kotaada/tidakOutput ada
135PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBNada/tidakOutput ada
136PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksiwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnyaada/tidakOutput ada
137PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksisesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan olehbadan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkalaada/tidakOutput ada
138PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksikabupaten/kotaada/tidakOutput ada
139PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yangdilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi olehmenteriada/tidakOutput ada
140PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisada/tidakOutput ada
141PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kotaada/tidakOutput ada
142PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kotaada/tidakOutput ada
143PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiada/tidakOutput ada
144PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutput ada
145PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutput ada
146PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutput ada
147PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kotaOutput 200
148PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kotaOutput 0 Tidak ada pengajuan TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan, di akhir 2021 sudah dihapus)
149PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/KotaOutput 27
150PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/KotaOutput 77
151PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiOutput 27
152PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
153PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutput 0
154PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutput
155PEKERJAAN UMUM1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksiperbandingan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100% Outcome %100,00 %
156PEKERJAAN UMUM1.c.5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia dibagi dengan Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota x 100% Output %100,00 %
157PEKERJAAN UMUM1.c.5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaJumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot dibagi Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD – S x 100% Output %0,60 %
158PEKERJAAN UMUM1.c.7.9 Panjang jembatan yang dipelihara (m)Output Meter407,1 Meter
159PEKERJAAN UMUM1.c.5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinjaJumlah sarana pengangkutan yang tersedia dibagi dengan Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota x 100%Output
160PEKERJAAN UMUM1.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD dibagi dengan Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota x 100%Output Unit Rumah0 Unit Rumah
161PEKERJAAN UMUM1.c.5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Perbandingan Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot dibagi Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-SOutput
162PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALDJumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD dibagi dengan Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota x 100%Outcome %
163PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.4 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / offsite)Output Unit
164PERUMAHAN RAKYAT1.d.1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaJumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100% Outcome UnitNihil Unit
165PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.2 Jumlah rumah yang terkena bencana alamOutput UnitNihil Unit
166PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannyaOutput UnitNihil Unit
167PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alamOutput JiwaNihil Jiwa
168PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Output UnitNihil Unit
169PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksiOutput UnitNihil Unit
170PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksiOutput UnitNihil Unit
171PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencanaOutput UnitNihil Unit
172PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.8 Jumlah Jiwa korban bencana yang terfasilitasiOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
173PERUMAHAN RAKYAT1.d.2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kotaRumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%Outcome %21 %
174PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
175PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
176PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
177PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah Tangga21 Rumah Tangga
178PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.5 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah Tangga21 Rumah Tangga
179PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanahOutput HaNihil Ha
180PERUMAHAN RAKYATPersentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiLuas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikali 100%Outcome %35,25 %14,07 / 39,91 x 100%
181PERUMAHAN RAKYAT1.d.3. Luas kawasan permukiman kumuh kurang dari 10 HaOutput Ha39,912 Ha
182PERUMAHAN RAKYAT1.d.3.2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLHOutput Unit56 Unit
183PERUMAHAN RAKYAT1.d.3.3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuhOutput Ha17,848 Ha
184PERUMAHAN RAKYAT1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome %9,14 %2579 / 28210 x 100%
185PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.1 Jumlah rumah di kab/kotaOutput Unit28210 Unit
186PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLHOutput Unit56 Unit
187PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.3 Jumlah rumah tidak layak huniOutput Unit2579 Unit
188PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.6 Jumlah rumah pembangunan baru Output 20
189PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSUOutput Unit31 Unit
190PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkunganOutput Unit29947 Unit
191PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNHOutput UnitNihil Unit
192PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJUOutput Unit
193PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.8 Jumlah pengembang yang teregistrasiOutput 13
194PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihanOutput 10
195PERUMAHAN RAKYAT1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSUOutcome Unit2105 Unit
196PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahanOutput Nihil
197PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi-- Unit
198TRANTIBUMLINMAS1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanJumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Outcome %100,00 %
199TRANTIBUMLINMAS1.e.1.1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Output Kasus979 Kasus
200TRANTIBUMLINMAS1.e.1.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanOutput Orang40 Orang
201TRANTIBUMLINMAS1.e.1.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanOutput Perda9 Perda
202TRANTIBUMLINMAS1.e.1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNSOutput Orang3 Orang
203TRANTIBUMLINMAS1.e.1.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibumOutput Ada
204TRANTIBUMLINMAS1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanJumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dibagi Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi dikali 100% Outcome %100,00 %
205TRANTIBUMLINMAS1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaOutcome OrangNihil Orang
206TRANTIBUMLINMAS1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranJumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100% Outcome %100,00 %19/19 x 100%
207TRANTIBUMLINMAS1.e.6.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan ada/tidakOutput Tidak
208TRANTIBUMLINMAS1.e.6.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan ada/tidakOutput Tidak
209TRANTIBUMLINMAS1.e.6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa Output 0
210TRANTIBUMLINMAS1.e.6.5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Output Unit112 Unit
211TRANTIBUMLINMAS1.e.6.6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Output Orang49 Orang
212TRANTIBUMLINMAS1.e.6.7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran Output Orang0 Orang
213TRANTIBUMLINMAS1.e.6.8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran Output Orang0 Orang
214TRANTIBUMLINMAS1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranRata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaranOutcome Menit5,58 Menit
215TRANTIBUMLINMAS1.e.6.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kotaOutput 114
216TRANTIBUMLINMAS1.e.1.1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditanganiOutput Temuan979 Temuan
217TRANTIBUMLINMAS1.e.3.1 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan dikali 100% Output %0 %Penyusunan dokumen KRB baru ada di tahun 2023
218TRANTIBUMLINMAS1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaOutcome Orang0 Orang
219TRANTIBUMLINMAS1.e.4.1 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan x 100% Output %0 %Penyusunan dokumen RPB baru ada di tahun 2025
220TRANTIBUMLINMAS1.e.4.2 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan x 100% Output %0 %Penyusunan dokumen renkon baru ada di tahun 2023
221TRANTIBUMLINMAS1.e.4.3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihanjumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan : jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana x 100% Output %
222TRANTIBUMLINMASKesiapsigaan bencanajumlah warga negara yang ikut pelatihan : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output %
223TRANTIBUMLINMAS1.e.4.5 Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencanaJumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops dibagi jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output %0 %
224TRANTIBUMLINMAS1.e.4.6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindunganJumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan / jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output %0 %
225TRANTIBUMLINMAS1.e.5.1 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLBJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB dibagi Jumlah seluruh penetapan status KLB x 100% Output %Nihil %Tidak ada KLB
226TRANTIBUMLINMAS1.e.5.2 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencanaJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana dibagi Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana x 100% Output %Nihil %Tidak ada KLB
227TRANTIBUMLINMAS1.e.5.3 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencanajumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dibagi jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana x 100% Output %
228TRANTIBUMLINMAS1.e.4.4 Persentase warga negara yang ikut pelatihanJumlah warga negara yang ikut pelatihan / Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100%Output %
229TRANTIBUMLINMAS1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100%Outcome Orang18 Orang
230TRANTIBUMLINMAS1.e.5.4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencanaJumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100%Output %100 %
231TRANTIBUMLINMAS1.e.3.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencanaJumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%Output %
232SOSIAL1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)Jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100% Outcome %100,00 %
233SOSIAL1.f.1.1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimilikiOutput Layanan1 Layanan
234SOSIAL1.f.1.2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTMOutput Orang424 Orang
235SOSIAL1.f.1.3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentukOutput 1
236SOSIAL1.f.1.4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkauOutput Orang362 Orang
237SOSIAL1.f.1.5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Output Unit3 Unit
238SOSIAL1.f.1.6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar giziOutput Orang656 Orang
239SOSIAL1.f.1.7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standarOutput Unit0 Unit
240SOSIAL1.f.1.8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandangOutput Orang656 Orang
241SOSIAL1.f.1.9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantuOutput Orang16 Orang
242SOSIAL1.f.1.10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelterOutput Unit5 Unit
243SOSIAL1.f.1.11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersediaOutput paket1 paket
244SOSIAL1.f.1.12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatanOutput Orang656 Orang
245SOSIAL1.f.1.13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgahOutput Orang0 Orang
246SOSIAL1.f.1.14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakanOutput Orang105 Orang
247SOSIAL1.f.1.15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/pusat kesejahteraan sosialOutput Orang356 Orang
248SOSIAL1.f.1.16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat Output Kegiatan362 Kegiatan
249SOSIAL1.f.1.17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukanOutput Orang656 Orang
250SOSIAL1.f.1.18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasarOutput Orang82 Orang
251SOSIAL1.f.1.19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluargaOutput Orang13 Orang
252SOSIAL1.f.1.20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluargaOutput Orang17 Orang
253SOSIAL1.f.1.21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujukOutput Orang6 Orang
254SOSIAL1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kotaJumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Output %100,00 %
255SOSIAL1.f.2.1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makananOutput Orang27 Orang
256SOSIAL1.f.2.2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandangOutput Orang19 Orang
257SOSIAL1.f.2.3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimilikiJumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Output Unit11 Unit
258SOSIAL1.f.2.4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentanOutput paket7 paket
259SOSIAL1.f.2.5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososialJika tidak ada mohon dibuatkan surat pernyataan bahwa data itu tidak adaOutput Orang10 Orang
260SOSIAL1.f.2.6 Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersediaOutput Orang14 Orang
261TENAGA KERJA2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjaJumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100%Outcome %Nihil %
262TENAGA KERJA2.a.1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlakuOutput Dokumen
263TENAGA KERJA2.a.1.2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerjaMenghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target / Angka realisasi x 100%Output %
264TENAGA KERJA2.a.1.3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kotaJumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporanOutput PerusahaanNihil Perusahaan
265TENAGA KERJA2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiJumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% Output %34,24 %
266TENAGA KERJA2.a.2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klasterJumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n / Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun x 100% Output %52,17 %
267TENAGA KERJA2.s.2.4 Persentase LPK yang terakreditasiLPK yang terakreditasi pada tahun n / Jumlah seluruh LPK pada tahun n x 100% Output %16,67 %
268TENAGA KERJA2.a.2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinanJumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n dibagi Jumlah LPK yang terdata pada tahun n x 100% Output %100,00 %
269TENAGA KERJA2.a.2.6 Jumlah penganggur yang dilatihOutput Orang330 Orang
270TENAGA KERJA2.a.2.7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihanJumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n dibagi Jumlah orang yang dilatih pada tahun n x 100% Output %100,00 %
271TENAGA KERJA2.a.2.8 Persentase penyerapan lulusanJumlah lulusan yang bekerja pada tahun n dibagi jumlah lulusan pada tahun n x 100% Output %
272TENAGA KERJA2.a.2.9 Lulusan bersertifikat kompetensiJumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n x 100% Output Orang
273TENAGA KERJA2.a.2.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihanJumlah CPMI dilatih dibagi Jumlah CPMI terdaftar x 100% Output OrangNihil Orang
274TENAGA KERJA2.a.2.11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)Output OrangNihil Orang
275TENAGA KERJA2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaPDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100% Outcome %9,86 %
276TENAGA KERJA2.a.3.2 Data tingkat produktivitas totalPertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).Output -0,90 3.2 - 4.44+ -0.339 (Pertumbuhan modal diproksi dari pertumbuhan PDRB PMTB adhk. Pertumbuhan tenaga kerja diproksi dari pertumbuhan angkatan kerja)
277TENAGA KERJA2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan x 100% Outcome %21,75 %
278TENAGA KERJA2.a.4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan / Jumlah perusahaan x 100% Output %
279TENAGA KERJA2.a.4.2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n / Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB x 100% Output %
280TENAGA KERJA2.a.4.3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaanOutput 77
281TENAGA KERJA2.a.4.4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upahJumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah / Jumlah perusahaan yang sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) x 100% Output %29,76 %
282TENAGA KERJA2.a.4.5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS KetenagakerjaanJumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan / Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor x 100% Output %
283TENAGA KERJA2.a.4.6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih / Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% Output %2,36 %
284TENAGA KERJA2.a.4.9 Jumlah perselisihan kepentinganOutput 7
285TENAGA KERJA2.a.4.10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaanOutput 4
286TENAGA KERJA2.a.4.11 Jumlah perselisihan PHKOutput 7
287TENAGA KERJA2.a.4.12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHKOutput Orang7 Orang
288TENAGA KERJA2.a.4.13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartiteOutput Orang2 Orang
289TENAGA KERJA2.a.4.14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakanOutput UnitAda Unit
290TENAGA KERJA2.a.4.15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan IndustrialJumlah penjanjian bersama dibagi Jumlah kasus perselisihan x 100% Output %28,57 %
291TENAGA KERJA2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kotaJumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100% Output %68,58 %
292TENAGA KERJA2.a.5.2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaOutput Orang843 Orang
293TENAGA KERJA2.a.5.3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota Output 21
294TENAGA KERJA2.a.5.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kotaOutput Orang0 Orang
295TENAGA KERJA2.a.5.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Output Orang2 Orang
296TENAGA KERJA2.a.5.6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kotaOutput 0
297TENAGA KERJA2.a.5.7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/KotaOutput
298TENAGA KERJA2.a.5.8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)Output Orang0 Orang
299TENAGA KERJA2.a.5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasiJumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi dibagi Jumlah CPMI/CTKI x 100% Output Orang
300TENAGA KERJA2.a.5.11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulanganJumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan dibagi Jumlah PMI yang pulang x 100% Output OrangNihil Orang
301TENAGA KERJA2.a.5.12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerjaJumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja dibagi Jumlah PMI/TKI x 100% Output OrangNihil Orang
302TENAGA KERJA2.a.5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganyaJumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan dibagi Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya x 100% Output
303TENAGA KERJA2.a.2.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensiJumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n x 100% Output %
304TENAGA KERJA2.a.2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanJumlah instruktur pada tahun n dibagi Jumlah peserta pelatihan pada tahun n x 100% Output %
305TENAGA KERJA2.a.3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitasJumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n dibagi Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% Output %
306TENAGA KERJA2.a.4.7 Jumlah mogok kerjaOutput 0
307TENAGA KERJA2.a.4.8 Jumlah penutupan perusahaanOutput 0
308TENAGA KERJA2.a.5.1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kotaOutput 843
309TENAGA KERJA2.a.5.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOutput 14
310TENAGA KERJA2.a.5.14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukOutput %0 %
311PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDJumlah ARG pada belanja langsung APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x 100% Outcome %
312PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG Output Unit28 Unit
313PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota Output Kegiatan28 Kegiatan
314PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupatenJumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun ) x 100% Outcome %
315PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasanterhadap anakOutput Media5 Media
316PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayananminimalOutput 2
317PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani dibagi Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten x 100% Output %
318PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan x 100% Outcome
319PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidangperempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Output 5
320PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatihOutput Orang
321PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatpelatihanOutput 5
322PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kotaOutput 2 GOW dan SALIMAH
323PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuantermasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Output 2
324PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan ygtelah terstandardisasi Output 2
325PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayaniJumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan dibagi Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan x 100% Output %100,00 %
326PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.4 jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihanOutput Orang4 Orang
327PANGAN2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhanJumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan pangan x 100% Outcome %125,08 %
328PANGAN2.h.1.1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnyauntuk penyimpanan cadangan panganAda/tidak infrastruktur pergudanganOutput 0
329PANGAN2.h.1.2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnyaAda/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnyaOutput
330PANGAN2.h.1.3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokalAda/tidak regulasi harga minimum daerahOutput 0
331PANGAN2.h.1.4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangkapemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbangAda/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakatOutput Ada
332PANGAN2.h.1.5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan panganAda/tidak peta ketahanan dan kerentanan panganOutput Ada
333PANGAN2.h.1.6 Tertanganinya kerawanan panganAda/tidak penanganan daerah rentan rawan panganOutput Nihil
334PANGAN2.h.1.7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganAda/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganOutput Nihil
335PANGAN2.h.1.8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segarAda/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segarOutput Ada
336PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kotaJumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) / Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun x 100%Output %100,00 %Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kab/Kota tidak menerbitkan ijin lokasi
337PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/KotaJumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik / Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun x 100%Output Dokumen100,00 Dokumen
338PERTANAHAN2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanLuas tanah sesuai peruntukan izin lokasi / Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi x 100%Outcome %NIHIL %Terkait Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi
339PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .4 Dokumen Izin membuka tanahJumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak / Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun x 100%Output DokumenNIHIL DokumenDi BPN tidak ada izin membuka tanah
340PERTANAHAN2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas UmumJumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%Outcome %NIHIL %Untuk jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan nya di BPN tidak ada data terkait hal tersebut
341PERTANAHAN2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman ModalJumlah tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan x 100%Outcome NIHIL Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi
342PERTANAHAN2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah AbsenteeJumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100%Outcome 0
343PERTANAHAN2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatLuas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100%Outcome NIHIL Di BPN tidak ada izin membuka tanah
344PERTANAHAN2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasiJumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%Outcome NIHIL Di BPN tidak ada tanah garapan
345LINGKUNGAN HIDUP2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/KotaIKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan Outcome 51,32
346LINGKUNGAN HIDUP2.j.1.1.a.b.c Hasil perhitungan provinsi terhadap :a. Indeks kualitas air(IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)Output IKA=30,83 IKU=81,08 IKL= 31,48
347LINGKUNGAN HIDUP2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaJumlah total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh total volume timbunan sampah Tahun berjalan Kab/KotaOutcome m298,08 m237360,772/ 38090,772 x 100%
348LINGKUNGAN HIDUP2.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayahkabupaten/kota1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Output Ada
349LINGKUNGAN HIDUP2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/KotaJumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100% Outcome 48,48
350LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahkabupaten/kotaIzin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dibagi Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi x 100% Output 100,00
351LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Jumlah PPLHD yang ada dibagi Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota x 100% Output 16,67
352LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerahkabupaten/ kotaJumlah MHA yang diakui dibagi Jumlah usulan MHA x 100% Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun Output Nihil Tidak ada MHA di Kota Magelang
353LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilanmasyarakat hukum adat terkait PPLHJumlah MHA yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah MHA yang ada x 100% Output Nihil Tidak ada MHA di Kota Magelang
354LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklatJumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana dibagi target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat x 100% Output 0
355LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerahkabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota yang ditanganipengaduan masyarakat yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100% Output 100,00
356ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.1. Perekaman KTP-elJumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP / Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100%Outcome %100,00 %
357ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.1 Penerbitan akta perkawinanJumlah akta perkawinan yang diterbitkan / Peristiwa perkawinan yang dilaporkan x 100%Output %100,00 %
358ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.2 Penerbitan akta perceraianJumlah akta perceraian yang diterbitkan / Peristiwa perceraian yang dilaporkan x 100%Output %100,00 %
359ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.3 Penerbitan akta kematianJumlah akta kematian yang diterbitkan / Peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%Output %100,00 %
360ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.4 Penyajian data kependudukanJumlah penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun x 100%Output %100 %
361ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIAJumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%Outcome %100,00 %
362ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranJumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%Outcome %99,95 %
363ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.4. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaJumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah OPD x 100%Outcome %40,00 %
364PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalJumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100% Outcome %Nihil %Tidak mempunyai desa
365PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desaOutput Nihil Tidak mempunyai desa
366PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalandikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahunsebelumnyaOutput Nihil Tidak mempunyai desa
367PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yangterfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakanOutput Nihil Tidak mempunyai desa
368PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembagaadatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaanOutput Nihil Tidak mempunyai desa
369PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriJumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% Outcome %Nihil %Tidak mempunyai desa
370PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)Outcome
371PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)yang di-PerdakanAda/tidakOutput Ada
372PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur25-49 tahunMedian Usia Kawin Pertama WanitaUsia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di IndonesiaOutput
373PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific FertilityRate/ASFR 15-19) Output
374PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE)Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) dibagi Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) x 100% Output %
375PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktifdalam pengelolaan program KKBPKOutput 13
376PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Jumlah peserta KB aktif modern dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Output %
377PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap melayani KBMKJPJumlah faskes yang siap melayani KB MKJP dibagi Jumlah faskes x 100% Output %96,67 %yang belum KKB Polresta
378PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2..2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)Jumlah peserta KB aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Output %68,84 %
379PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Kelompok KerjaKKBPK yang efektifJumlah kelompok kerja KKBPK yang efektifOutput
380PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.4 Persentase pelayanan KB Pasca PersalinanJumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode konstrasepsi cara modern dibagi Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100% KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari Output %
381PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome %15,44 %
382PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI dibagi Jumlah keluarga PBI x 100% Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah. Output %
383PERHUBUNGAN2.n.1. Rasio konektivitas Kab/KotaRasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)Outcome
384PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe CJumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia / Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100%Output %52,17 %
385PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.2 Terlaksananya pelayanan uji berkalaJumlah kendaraan yang diuji per tahun / Jumlah kendaraan wajib uji x 100%Output %109,03 %
386PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomiJumlah penetapan tarif lintas penyebrangan / Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota x 100%Output %100,00 %
387PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100%Output %100,00 %
388PERHUBUNGAN2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/KotaJumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x100%Outcome %
389KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100% Outcome %100 %29 dengan RSUD Kota Magelang
390KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1..1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100% Output %100 %29 dengan RSUD Kota Magelang
391KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas KominfoJumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo : Jumlah OPD x 100% Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) Output %100,00 %29 dengan RSUD Kota Magelang
392KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintahSistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).Output Ada
393KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasiJumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah layanan publik x 100% Outcome %49,20 %
394KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standarJumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar dibagi Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output %93,33 %
395KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undanganJumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dibagi Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output %75,86 %
396KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik dibagi Jumlah Layanan x 100% Output %27,78 %
397KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik dibagi Jumlah layanan x 100% Output %72,22 %
398KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2..6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganJumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi sistem elektronik x 100% Jumlah Output %
399KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahJumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah dibagi layanan publik dan layanan administrasi x 100% Output %100 %
400KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Jumlah perangkat daerah Output %100,00 %
401KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Output %100,00 %
402KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Output %31,03 %
403KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.11 Persentase data yang dapat berbagi pakaiJumlah data yang dapat berbagi pakai : Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah x 100% Output %100 %
404KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart cityJumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Output %96,55 %Kesbang belum masuk
405KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas KominfoJumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo dibagi Jumlah ASN pengelola TIK x 100% Output %0,00 %
406KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab Output Ada
407KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kotaJumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas x100% Outcome %100,00 %
408KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. 1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kotaJumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dibagi Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota x 100% Output %100,00 %
409KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. 2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dibagi Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota x 100% Output %100,00 %
410KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3.3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkanJumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP dibagi Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik x 100% Output %100,00 %
411KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 dibagi Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah x 100% Output %0 %
412KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasJumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi Jumlah seluruh koperasi x 100% Outcome 40,19
413KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.1 Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerahkabupaten/kotaJumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan dibagi Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam x 100% Output %
414KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasiuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kotaJumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan dibagi Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan x 100% Output %Nihil %
415KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %29,83 %
416KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya dibagi Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100% Output %29,02 %
417KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %46,64 %
418KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotajumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian dibagi Jumlah anggota koperasi yang ada x 100% Output %0,22 %Tahun 2021 jumlah SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian sebanyak 211 tahun 2022 jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian sebanyak 141 sehingga di akhir tahun 2022 jml SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian menjadi 352
419KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibagi x 100% Output %2,52 %
420KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaanJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan / Jumlah koperasi yang ada x 100%Output %4,20 %Koperasi yang diberikan fasilitas pembiayaan adalah koperasi yang mendapat bantuan hibah. Tahun 2021 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah sebanyak 10 koperasi , tahun 2022 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah 11 , sehingga di akhir tahun 2022 jumlah koperasi yang telah mendapat bantuan hibah sebanyak 21 koperasi.
421KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %36,13 %
422KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %4,20 %Koperasi yang diberikan fasilitas pembiayaan adalah koperasi yang mendapat bantuan hibah. Tahun 2021 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah sebanyak 10 koperasi , tahun 2022 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah 11 , sehingga di akhir tahun 2022 jumlah koperasi yang telah mendapat bantuan hibah sebanyak 21 koperasi.
423KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %0,00 %
424KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %50,42 %Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan setiap tahunnya berubah dan bukan merupaka akumulasi, tergantung permintaan koperasi yang meminta dukungan pendampingan. Jadi bisa saja 1 koperasi meminta pendampingan setiap tahunnya bahkan dalam setiap tahun meminta beberapa kali pendampingan juga dimungkinkan.
425KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %0,00 %
426KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaJumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% Outcome 22,14 usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah usaha mikro yang telah memiliki NIB
427KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroJumlah pertumbuhan wirausaha baru dibagi Jumlah wirausaha yang ada x 100% Output 2,99
428KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output %0,00 %
429KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitrajumlah usaha mikro yang bermitra dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output %0,00 %
430KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usahajumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dibagi jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk x 100% Output %2,33 %
431KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranjumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dibagi jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran x 100% Output %1,31 %
432KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihanJumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output 1,95
433KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampinganjumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output %0,00 %
434PENANAMAN MODAL2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100%Outcome %53,61 %
435PENANAMAN MODAL2.q.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotaJumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor Output Perda2 Perda
436PENANAMAN MODAL2.q.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modalTersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modalOutput DokumenAda Dokumen
437PENANAMAN MODAL2.q.3 Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentifJumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahunOutput Dokumen0 DokumenMulai pemberian tahun 2021,monev pelaporan evaluasi diberikan Tahun 2022,
438PENANAMAN MODAL2.q.4 Jumlah kegiatan seminar bisnis / busines forum, dan one on one meetingJumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meetingOutput Kegiatan1 Kegiatan
439PENANAMAN MODAL2.q.5 Jumlah kegiatan pameran penanaman modalJumlah kegiatan pameran penanaman modalOutput Kegiatan0 Kegiatan2021 tidak ada karena covid Tahun 2022 diselenggarakan Pameran di Bandung
440PENANAMAN MODAL2.q.6 Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modalJumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modalOutput Kegiatan0 KegiatanTidak ada penerimaan misi (khusus luar negeri) , misi penanaman modal adalah penerimaan kunjungan individu atau sekelompok orang dari luar negeri
441PENANAMAN MODAL2.q.7 Jumlah konsultasi Perizinan Berusaha dan NonperizinanJumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modalOutput Kegiatan82 Kegiatan
442PENANAMAN MODAL2.q.8 Jumlah penerbitan NonperizinanJumlah penerbitan perizinan dan nonperizinanOutput Kegiatan1723 Kegiatan
443PENANAMAN MODAL2.q.9 Jumlah Nilai Realisasi Penanaman ModalJumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/KotaOutput Rp583.437.168.802 Rp
444PENANAMAN MODAL2.q.10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kotaJumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal (aparatur yang mendapat pelatihan di tahun bersangkutan)Output Orang1 Orang
445PENANAMAN MODAL2.q.11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDNJumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modalOutput Unit142 Unit
446PENANAMAN MODAL2.q.12 Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinankabupaten/kotaJumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi dibagi Jumlah permintaan data dan informasi yang diterimaOutput Dokumen38 Dokumen
447KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiriJumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%Outcome %2,05 %
448KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanJumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanOutput Orang0 Orangkegiatan belum dilaksanakan tahun 2021
449KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1.2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan KewirausahaanJumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaanOutput Orang0 Orangkegiatan belum dilaksanakan tahun 2021
450KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatanOrganisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikalikan 100%Outcome %2,77 %
451KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaJumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaOutput Orang14 Orang
452KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2.2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanJumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanOutput Orang0 Orangkegiatan tahun 2021 belum bisa dilaksanakan karena terdampak recofusing
453KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3. Peningkatan prestasi olahragaJumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasionalOutcome Orang91 Orang
454KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3.1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikanJumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahragaOutput Orang65 Orang
455KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3.2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahJumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahOutput Orang12 Orang
456STATISTIK2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahJumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi Jumlah OPD X 100% Outcome %100,00 %
457STATISTIK2.s.1,2.s.2.1 Tersedianya buku profil daerahAda/tidakOutput Ada
458STATISTIK2.s.1,2.s.2.2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukanJumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukanOutput 0
459STATISTIK2.s.1,2.s.2.3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanJumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanOutput 2
460STATISTIK2.s.1,2.s.2.4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSJumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput 1
461STATISTIK2.s.1,2.s.2.5 Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput 2
462STATISTIK2.s.1,2.s.2.6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral dikalikan 100 %Output %100,00 %
463STATISTIK2.s.1,2.s.2.7 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadataindikator statistik sektoral dengan Jumlah indikator statistik sektoral dikalikan 100 %Output %100,00 %
464STATISTIK2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahPerbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome %100,00 %
465KEBUDAYAAN2.u. Terlestarikannya Cagar BudayaJumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata X 100%Outcome %100,00 %
466KEBUDAYAAN2.u.1.1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan danpublikasi)Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)Output Objek24 Objek11+1+1+11
467KEBUDAYAAN2.u.1.2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)Output Objek7 Objek
468KEBUDAYAAN2.u.1.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)Jumlah objek dimanfaatkanOutput Objek7 Objek
469KEBUDAYAAN2.u.1.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelolaOutput Objek21 Objek
470KEBUDAYAAN2.u.1.5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskanOutput Objek11 Objek
471KEBUDAYAAN2.u.1.6 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)Jumlah CB yang diselamatkan, dizonasikan, dipelihara, dan dipugarOutput Objek12 Objek
472KEBUDAYAAN2.u.1.7 Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan dataJumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/KotaOutput DokumenNIHIL Dokumen
473KEBUDAYAAN2.u.1.8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasiOutput Objek12 Objek
474KEBUDAYAAN2.u.1.9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisataJumlah CB dimanfaatkanOutput Objek12 Objek
475KEBUDAYAAN2.u.1.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumJumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkanOutput Objek34 Objek
476KEBUDAYAAN2.u.1.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museumOutput Orang821 Orang
477KEBUDAYAAN2.u.1.12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kotaOutput Orang821 Orang
478KEBUDAYAAN2.u.1.13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budayaJumlah tim pendaftaran CB yang dibentukOutput Orang0 Orang
479KEBUDAYAAN2.u.1.14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsiJumlah pembentukan tim ahli CBOutput Orang7 Orang
480KEBUDAYAAN2.u.1.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budayaJumlah ahli CB yang disertifikasiOutput Orang7 Orang
481KEBUDAYAAN2.u.1.16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseumanJumlah sdm CB + jumlah SDM MuseumOutput Orang13 Orang6 Museum 7 CB
482KEBUDAYAAN2.u.1.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kotaJumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)Output Orang13 Orang6 Museum 7 CB
483KEBUDAYAAN2.u.1.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseumanJumlah sarana dan prasarana pendaftaran (CB + Museum)Output Objek0 Objek
484KEBUDAYAAN2.u.1.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakatJumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakatOutput Kegiatan5 Kegiatan
485PERPUSTAKAAN2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatNilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakatOutcome 61
486PERPUSTAKAAN2.v.1.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukKoleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output %51,14 %
487PERPUSTAKAAN2.v.1.2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakatJumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site : Jumlah penduduk di wilayahnya x 100%Output %55,57 %
488PERPUSTAKAAN2.v.1.3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukKetersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output %0,09 %
489PERPUSTAKAAN2.v.1.4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaanJumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan : Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya x 100%Output %29,11 %
490PERPUSTAKAAN2.v.1.5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatOutput 2
491PERPUSTAKAAN2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)Outcome 43,69
492PERPUSTAKAAN2.v.2.1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaJumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaOutput 37
493PERPUSTAKAAN2.v.2.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaJumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaOutput 0
494PERPUSTAKAAN2.v.2.3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Output 416
495KEARSIPAN2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanT = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKNOutcome 100 T = (100+100+100+100)/4
496KEARSIPAN2.w.1. 1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip aktif x 100%Output %100,00 %
497KEARSIPAN2.w.1. 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip inaktif x 100%Output %100,00 %
498KEARSIPAN2.w.1. 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantutemu balikJumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik : Jumlah seluruh arsip statis x 100%Output %100,00 %
499KEARSIPAN2.w.1. 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKNmelalui JIKNJumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN : Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan kab/kota x 100%Output %100,00 %
500KEARSIPAN2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatT = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPKOutcome %33,33 %REVISI T= (100+100)/6
501KEARSIPAN2.w.2.1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPKNSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan ArsipOutput 100,00
502KEARSIPAN2.w.2.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuaiNSPKNSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari BencanaOutput 0 Keputusan Kepala Disperpusip No: 067/294/290 tahun 2019 tentang SOP pada Disperpusip
503KEARSIPAN2.w.2.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yangsesuai NSPK di provinsiNSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat DaerahOutput 0 2022 Arsip Eks Balitbang karena digabung dengan Bappeda
504KEARSIPAN2.w.2.4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuaiNSPKNSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip ElektronikOutput 4
505KEARSIPAN2.w.2.5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPKNSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)Output 0
506KEARSIPAN2.w.2.6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yangsesuai NSPKNSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip StatisOutput 0 Peraturan Walikota Magelang nomor 49 Tahun 2019 tentang system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemkot magelang
507KELAUTAN & PERIKANAN3.a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)Outcome kg100,00 kg
508KELAUTAN & PERIKANAN3.a.1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha(RTP)Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)Output Nihil
509KELAUTAN & PERIKANAN3.a.2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasionalJumlah TPI yang operasional dibagi Jumlah seluruh TPI yang ada di wilyah kab/kota x 100%Output %Nihil %tidak ada nelayan di Kota Magelang
510KELAUTAN & PERIKANAN3.a.3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaanikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yangditerbitkanJumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkanOutput Izin
511KELAUTAN & PERIKANAN3.a.4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraanusaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/danpenguatan kelembagaanJumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahunOutput Orang280 Orang
512KELAUTAN & PERIKANAN3.a.5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksiJumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahunOutput kg
513PARIWISATA3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADTotal realisasi PAD dari sektor pariwisata / total realisasi PAD x 100%Outcome %3,60 %
514PARIWISATA3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome %-96,08 %
515PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.1 Jumlah entitas pengelolaan destinasiJumlah entitas pengelolaan destinasiOutput 13
516PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataJumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataOutput 142
517PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kotaJumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/KotaOutput 52
518PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanOutput
519PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriJumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriOutput 3
520PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.6 Jumlah event luar negeri yang diikutiJumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/KotaOutput 0
521PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeriJumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeriOutput 167
522PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasiJumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi / Jumlah tenaga kerja pariwisata x 100%Output %9,90 %
523PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataanJumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan / Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan x 100%Output %100,00 %
524PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatJumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatOutput %8 %
525PARIWISATA3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome %-9,69 %
526PARIWISATA3.b.3. Tingkat hunian akomodasiJumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100%Outcome %20,18 %
527PARIWISATA3.b.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuTotal nilai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB / total PDRB berlaku x 100%Outcome 42,00
528PERTANIAN3.c.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahunJumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi Luas panen x 100%Outcome
529PERTANIAN3.c.1..1 Sarana pertanian dan prasarana pertanian yang diberikanJumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikanOutput 38
530PERTANIAN3.c.1.2 Prasarana pertanian yang digunakanJumlah prasarana pertanian yang digunakanOutput 128
531PERTANIAN3.c.1.3 Penerbitan izin usaha pertanianJumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanianOutput
532PERTANIAN3.c.1.4 Persentase prasarana yang digunakanJumlah prasarana yang aktif digunakan dibagi Jumlah prasarana yang dibangun x 100%Output %100,00 %
533PERTANIAN3.c.1.5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kotaJumlah usulan yang difasitasi dibagi Jumlah usulan usaha pertanian x 100%Output %
534PERTANIAN3.c.2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%Outcome %12,98 %(148-131)/131 x 100%
535PERTANIAN3.c.2.1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencanaJumlah area yang dapat ditanggulangi / luas area terkena bencana Output %Nihil %
536KEHUTANAN3.d Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkanOutcome 0 Tidak ada hutan di Kota Magelang
537KEHUTANAN3.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanggaJumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingiOutput 0 Tidak ada hutan di Kota Magelang
538KEHUTANAN3.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada TahuraLuas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiOutput 0
539KEHUTANAN3.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURARekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahunOutput 0
540PERDAGANGAN3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100%Outcome %23,08 %
541PERDAGANGAN3.f.1.1.a.1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuanuntuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko SwalayanJumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100% Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100%Output %
542PERDAGANGAN3.f.1.2 Persentase penerbitan TDGJumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan penerbitan TDG x 100%Output %100,00 %
543PERDAGANGAN3.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDGJumlah penerbitan TDG dibagi Jumlah gudang yang ada di kab/kota x 100%Output %90,91 %
544PERDAGANGAN3.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeriPenerima waralaba dari waralaba dalam negeri : a. Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri x 100% b. Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri x 100% c. Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri x 100%Output %0 %
545PERDAGANGAN3.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kotajumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota dibagi Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer x 100%Output %0 %
546PERDAGANGAN3.f.1.6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktuJumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) dibagi Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%Output %Nihil %
547PERDAGANGAN3.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusiperdagangan di wilayah kerjanyaK = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)Output %50 %K = ( 0 + 0,5 ) x 100 %
548PERDAGANGAN3.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktuPersentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokokOutput %4,46 %44,63 / 10
549PERDAGANGAN3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukRealisasi dibagi RDKK x 100%Outcome %22,39 %( 20,8 ton : 92,9 ton ) x 100 %
550PERDAGANGAN3.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkanX = a/(bxc) x 100 X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)Output %24,88 %20,8 ton / ( 90% x 92,9) x 100 %
551PERDAGANGAN3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakujumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%Outcome %98,42 %
552PERDAGANGAN3.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab/kota x 100%Output %98,42 %
553PERDAGANGAN3.f.3.2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yangberlakuJumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan x 100%Output %37,50 %
554PERINDUSTRIAN3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%Outcome %7 %( 1834 - 1714 ) / 1714 x 100 %
555PERINDUSTRIAN3.g.1.1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI)dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kotaJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%Output %Nihil %
556PERINDUSTRIAN3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIKJika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebutOutcome %95.96% %( 99,77 % + 88,68% + 108,54% + 86,86 % ) : 4
557PERINDUSTRIAN3.g.2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai denganditetapkannya menjadi PERDACapaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Output 100% RPIK sudah di Perda kan ( Perda Kota magelang Nomor : 8 Tahun 2019 )
558PERINDUSTRIAN3.g.4. Presentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome %0 %
559PERINDUSTRIAN3.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%Output %100,00 %
560PERINDUSTRIAN3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)Outcome %100% %( 50 % + 25 % + 5 % + 10 % + 10 % )
561PERINDUSTRIAN3.g.6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah danperusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/KotaJumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas dibagi Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota x 100%Output %0,88 %
562PERINDUSTRIAN3.g.5 Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kotaJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%Outcome %Nihil %Kawasan industri tidak ada di Kota Magelang
563PERINDUSTRIAN3.g.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome %100,00 %
564TRANSMIGRASI3.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannyaOutput Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
565TRANSMIGRASI3.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannyaOutput Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
566TRANSMIGRASI3.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibinaOutput Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
567PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatanJumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD x 100%Outcome %20,69 %
568PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.2. Rasio PADJumlah PAD / Jumlah Pendapatan pada APBD x 100%Outcome %28,11 %
569PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)(Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures) / Jumlah belanja APBD x 100%Outcome %74,90 %
570PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.6. Opini Laporan KeuanganOpini Laporan KeuanganOutcome UnitWTP Unit
571PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.3. Maturitas system pengendalian intern pemerintah (SPIP)Outcome 3,04 Penilaian SPIP tahun 2019, 2020 tidak ada kerena pandemi, 2021 baseline penilaian terbaru, 2022 sudah keluar lagi dengan penilaian yang baru. Sehingga 2020 dan 2021 dianggap menggunakan hasil nilai terakhir yaitu 2019
572PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.4. Level kapabilitas APIPOutcome 3
573PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertamajumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100%Outcome %0,00 %
574PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitifjumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%Outcome %6,53 %
575PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.3. Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaanJumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan dibagi Total belanja langsung x 100%Outcome %57,93 %
576PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.4 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil. dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerahJumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100%Outcome %100,00 %
577PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas : Jumlah seluruh pegawai x 100%Outcome %
578PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome %
579PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome %
580PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD((Realisasi belanja / Total Belanja APBD)-1) x 100%Outcome %-4,64 %(934.737.734.177/980.191.941.000) -1 x100%
581PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD((Total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD)-1) x 100%Outcome %26,83 %319391277825/251821496000 (-1) x 100%
582PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4,d.3 Manajemen asetJumlah Aset Manajemen Apakah ada daftar aset tetap? Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? Outcome 4 Menjawab 4 pertanyan Ya dan Tidak
583PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnyaNilai realisasi SILPA / Total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%Outcome %29,70 %
584PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerahJumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ÷ Total jumlah dokumen yang telah dirinci x100%Outcome %
585PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayananRealisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ÷ Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda x 100%Outcome %100,00 %
586ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3.e. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kotaJumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izinOutcome Nihil
587ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPenerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerahkab/kotaJumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kotaOutput Nihil
588PERSANDIAN2.t. Tingkat keamanan informasi pemerintahJumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian X 100% Outcome %14,42 %
589PERSANDIAN2.t.1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankanJumlah kegiatan strategis teramankan dibagi Jumlah kegiatan strategis yang ada x 100%Output %100,00 %
590PERSANDIAN2.t.2 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerahJumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dibagi Jumlah SE yang ada x 100% Output %35,16 %
591PERSANDIAN2.t.3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendahJumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah dibagi Jumlah SE yang ada x 100% Output %10,99 %
592PERSANDIAN2.t.4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlahseluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubunganKomunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkanPerbandingan Jumlah titik teramankan dengan Jumlah titik pada PHKS dikalikan 100%Output %3,45 %Pendekatan sanapati