Total 596 items.

Approval IKK Tahun 2021-2021


Tahun
#UrusanNama VariabelDefinisi OperasionalKelompokNilaiKeterangan
1PENDIDIKAN1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDPerbandingan antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dengan jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100% Outcome98.63% %3312/3358 x 100%
2PENDIDIKANJumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output90 Unit
3PENDIDIKANJumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput4690 Orang
4PENDIDIKANJumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput160 Orang
5PENDIDIKANJumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)Output438 Orang
6PENDIDIKANJumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Output550 Orang
7PENDIDIKANJumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia diniOutput407 Orang
8PENDIDIKANJumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembagaOutput146 Orang
9PENDIDIKAN1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarPerbandingan jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dengan jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome116.65% %12981 / 11128 x 100%
10PENDIDIKAN1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaPerbandingan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dengan jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome152.87% %9440 / 6175 x 100%
11PENDIDIKANJumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiOutput95 Unit
12PENDIDIKANJumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput12981 Orang
13PENDIDIKANJumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput10583 Orang
14PENDIDIKANJumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput9463 Orang
15PENDIDIKANJumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput8061 Orang
16PENDIDIKANJumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output833 Orang
17PENDIDIKANJumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output615 Orang
18PENDIDIKANJumlah pendidik pada jenjang sekolah dasarOutput870 Orang
19PENDIDIKANJumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output636 Orang
20PENDIDIKANJumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output154 Orang
21PENDIDIKANJumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output46 Orang
22PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output265 Orang
23PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output253 Orang
24PENDIDIKANJumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput870 Orang
25PENDIDIKANJumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput636 Orang
26PENDIDIKANJumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput77 Orang
27PENDIDIKANJumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput23 Orang
28PENDIDIKANJumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput79 Orang
29PENDIDIKANJumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput52 Orang
30PENDIDIKAN1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanPerbandingan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dengan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome0% %0 / 23275 x 100%
31PENDIDIKANJumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output3 Unit
32PENDIDIKANJumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput1272 Orang
33PENDIDIKANJumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput1272 Orang
34PENDIDIKANJumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Output19 Orang
35PENDIDIKANJumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Output24 Orang
36PENDIDIKANJumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)Output24 Orang
37PENDIDIKANJumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput3 Orang
38PENDIDIKANJumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1Output3 Orang
39KESEHATAN1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPerbandingan Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan dibagi dengan Jumlah penduduk di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome1.025% %1310/127846 x 100%
40KESEHATANJumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standarOutput7 Unit
41KESEHATAN1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasiperbandingan Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dengan Jumlah RS di Kabupaten Kota dikalikan 100% Outcome87.5% %7/8 x 100%
42KESEHATANJumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaOutput1 Unit
43KESEHATAN1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatanPerbandingan Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dengan Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome100% %1409/ 1409 x 100%
44KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput18 -
45KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standarOutput162 Orang
46KESEHATAN1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPerbandingan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome99.01% %1396/ 1410 x 100%
47KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput12 -
48KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar Output163 Orang
49KESEHATAN1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarPerbandingan Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah balita di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome92.36% %4766/ 5160 x 100%
50KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
51KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar Output95 Orang
52KESEHATAN1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome105.32% %18224/ 17303 x 100%
53KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
54KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar Output67 Orang
55KESEHATAN1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome92.98% %77137/ 82959 x 100%
56KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
57KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output85 Orang
58KESEHATAN1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome100% %18453/ 18453 x 100%
59KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
60KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output67 Orang
61KESEHATAN1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikalikan 100% Outcome100% %10657/ 10657 x 100%
62KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
63KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output81 Orang
64KESEHATAN1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPerbandingan Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %3373/ 3373 x 100%
65KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 -
66KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput99 Orang
67KESEHATAN1.b.12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPerbandingan Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %148/148 x 100%
68KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput5 -
69KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput67 Orang
70KESEHATAN1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPerbandingan Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %148/148 x 100%
71KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput31 -
72KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput99 Orang
73KESEHATAN1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPerbandingan Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota dikalikan 100% Outcome100% %3197/ 3197 x 100%
74KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput30 -
75KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput99 Orang
76KESEHATAN1.b.3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilJumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan : Jumlah ibu hamil di Kabupaten/kota x 100% Outcome95.53% %1388/ 1453 x 100%
77KESEHATANJumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput10 Unit
78KESEHATANJumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal Output181 Orang
79PEKERJAAN UMUM1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/KotaPerbandingan Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100% OutcomeNIHIL %
80PEKERJAAN UMUM1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kotaPerbandingan Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dengan Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100% OutcomeNIHIL %
81PEKERJAAN UMUMLuas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota OutputNIHIL Ha
82PEKERJAAN UMUMPanjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)OutputNIHIL -
83PEKERJAAN UMUMLuas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota OutputNIHIL ha
84PEKERJAAN UMUMPanjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)OutputNIHIL -
85PEKERJAAN UMUMRencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kotaOutputNIHIL -
86PEKERJAAN UMUMRencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kotaOutputNIHIL -
87PEKERJAAN UMUMData prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kotaOutputNIHIL -
88PEKERJAAN UMUM1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi perbandingan luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dengan Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100% OutcomeNIHIL %
89PEKERJAAN UMUMPersentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baikperbandingan Panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi primer (m) x 100% OutputNIHIL %
90PEKERJAAN UMUMPersentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik perbandingan Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100% Output81% %4050/ 5000 x 100%
91PEKERJAAN UMUMPersentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik perbandingan Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100% OutputNIHIL %
92PEKERJAAN UMUM1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaperbandingan Jumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dengan Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100% Outcome97.08% %31066/ 32001 x 100%
93PEKERJAAN UMUMPemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaada/tidakOutputADA -
94PEKERJAAN UMUMTersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota ada/tidakOutputADA -
95PEKERJAAN UMUMJumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM Output1 -
96PEKERJAAN UMUMJumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM Output1 -
97PEKERJAAN UMUMJumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. OutputNIHIL -
98PEKERJAAN UMUM1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestikperbandingan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan Jumlah rumah di Kabupaten x 100% Outcome0.57% %181/ 32001 x 100%
99PEKERJAAN UMUMJumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD SOutput1464 -
100PEKERJAAN UMUMJumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Output2676 -
101PEKERJAAN UMUMJumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T Output4140 -
102PEKERJAAN UMUMJumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Output181 -
103PEKERJAAN UMUMJumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Output181 -
104PEKERJAAN UMUMJumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Output181 -
105PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar perbandingan Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik dengan Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha x 100% Output91.06% -27272/ 29948 x 100%
106PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanperbandingan Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT dengan Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha x 100% Output0.6% -181/29948 x 100%
107PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan unit pengolahan setempatperbandingan Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat dengan Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100% Output13.82% -4140/ 29948 x 100%
108PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinjaperbandingan Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia dengan Jumlah sarana pengangkutan yang ibutuhkan kab/kota x 100%Output100% -4/4 x 100%
109PEKERJAAN UMUM1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kotaperbandingan Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dengan Jumlah IMB yang berlaku x 100% Outcome100% %71/71 x 100%
110PEKERJAAN UMUMRasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiperbandingan Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku dengan Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) x 100% OutputNIHIL %
111PEKERJAAN UMUMJumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksistingOutput10677 -
112PEKERJAAN UMUMPenetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung ada/tidakOutputADA -
113PEKERJAAN UMUMPenetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung ada/tidakOutputADA -
114PEKERJAAN UMUMJumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan Output10 -
115PEKERJAAN UMUMJumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi Output10 -
116PEKERJAAN UMUMJumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota Output10 -
117PEKERJAAN UMUMJumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat Output10 -
118PEKERJAAN UMUM1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaperbandingan Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dengan Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100% Outcome90.49% %105440/116516 x 100%
119PEKERJAAN UMUMPanjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota (m) Output116.516 -
120PEKERJAAN UMUMPanjang jalan yang dibangun (m)OutputNIHIL -
121PEKERJAAN UMUMPanjang jembatan yg dibangun (m) OutputNIHIL -
122PEKERJAAN UMUMPanjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi (m) Output3.801 -
123PEKERJAAN UMUMPanjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m) OutputNIHIL -
124PEKERJAAN UMUMPanjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (m) OutputNIHIL -
125PEKERJAAN UMUMPanjang jembatan yang direhabilitasi (m) OutputNIHIL -
126PEKERJAAN UMUMPanjang jalan yang dipelihara (m) Output16864.57 -
127PEKERJAAN UMUM1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensiperbandingan Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisdengan Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100% OutcomeNIHIL %
128PEKERJAAN UMUMJumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kotaOutputNIHIL Orang
129PEKERJAAN UMUMJumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota Output13 Orang
130PEKERJAAN UMUMJumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kotaOutput128 Orang
131PEKERJAAN UMUMTerselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhirada/tidakOutputADA -
132PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kotaada/tidakOutputADA -
133PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBNada/tidakOutputADA -
134PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnyaada/tidakOutputADA -
135PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkalaada/tidakOutputADA -
136PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kotaada/tidakOutputADA -
137PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yaada/tidakOutputADA -
138PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisada/tidakOutputADA -
139PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kotaada/tidakOutputADA -
140PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kotaada/tidakOutputADA -
141PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiada/tidakOutputADA -
142PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutputADA -
143PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutputADA -
144PEKERJAAN UMUMTersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutputADA -
145PEKERJAAN UMUMJumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kotaOutput200 -
146PEKERJAAN UMUMJumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kotaOutputNIHIL -
147PEKERJAAN UMUMJumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/KotaOutput27 -
148PEKERJAAN UMUMJumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/KotaOutput77 -
149PEKERJAAN UMUMJumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiOutput27 -
150PEKERJAAN UMUMJumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output510 -
151PEKERJAAN UMUMJumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutputNIHIL -
152PEKERJAAN UMUMJumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output510 -
153PEKERJAAN UMUM1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksiperbandingan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100% Outcome100% %510/510 x 100%
154PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia : Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota x 100% Output100% %68/68 x 100%
155PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALDJumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD : Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota x 100% Output94.35% %2676/2836 x 100%
156PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaJumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot : Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD – S x 100% Output0.60% %181/29948 x 100%
157PEKERJAAN UMUMPanjang jembatan yang dipelihara (m) Output588.76 -
158PEKERJAAN UMUMKinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman perbandingan Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T x 100% Output0% -0/22536 x 100%
159PERUMAHAN RAKYAT1.d.1. Hunian untuk enyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaJumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100% OutcomeNIHIL Unit
160PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah yang terkena bencana alamOutputNIHIL Unit
161PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannyaOutputNIHIL Unit
162PERUMAHAN RAKYATJumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alamOutputNIHIL Jiwa
163PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi OutputNIHIL Unit
164PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksiOutputNIHIL Unit
165PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksiOutputNIHIL Unit
166PERUMAHAN RAKYATJumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencanaOutputNIHIL Unit
167PERUMAHAN RAKYATJumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasiOutputNIHIL Rumah Tangga
168PERUMAHAN RAKYAT1.d.2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota(Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) : Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100% OutcomeNIHIL Unit
169PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
170PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
171PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
172PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
173PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutputNIHIL Rumah Tangga
174PERUMAHAN RAKYATJumlah total luasan (Ha) pengadaan tanahOutputNIHIL Ha
175PERUMAHAN RAKYATPersentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiPerbandingan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dengan Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikalikan 100% Outcome44.72% %17848/ 39912 x 100%
176PERUMAHAN RAKYAT1.d.3. Persentase kawasan permukiman kumuh < 10 HaOutput39912 Ha
177PERUMAHAN RAKYATJumlah unit peningkatan kualitas RTLHOutput56 Unit
178PERUMAHAN RAKYATJumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuhOutput17848 Ha
179PERUMAHAN RAKYAT1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Perbandingan Jumlah unit rumah tidak layak huni dengan Jumlah unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome8.61% Unit2579/ 29947 x 100%
180PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah di kab/kotaOutput29947 Unit
181PERUMAHAN RAKYATJumlah unit Peningkatan Kualitas RTLHOutput2579 Unit
182PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah tidak layak huniOutput2579 Unit
183PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah yang tidak dihuniOutputNIHIL Unit
184PERUMAHAN RAKYATRasio rumah dan KKJumlah KK dibagi dengan Jumlah total unit rumah Output106.86% -32001/ 29947 x 100%
185PERUMAHAN RAKYATJumlah rumah pembangunan baruOutput20 Unit
186PERUMAHAN RAKYAT1.d.5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)Perbandingan Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dengan Jumlah unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome1.98% %594/ 29947 x 100%
187PERUMAHAN RAKYATJumlah perumahan yang terfasilitasi PSUOutput31 Unit
188PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minumOutput31066 Unit
189PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan Output29947 Unit
190PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)Output594 Unit
191PERUMAHAN RAKYATJumlah perumahan yang terfasilitasi RTNHOutputNIHIL Unit
192PERUMAHAN RAKYATJumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJUOutputNIHIL Unit
193PERUMAHAN RAKYATJumlah pengembang yang tersertifikasiOutputNIHIL -
194PERUMAHAN RAKYATJumlah pengembang yang teregistrasiOutputNIHIL -
195PERUMAHAN RAKYATJumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihanOutputNIHIL -
196PERUMAHAN RAKYATJumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahanOutputNIHIL Ha
197TRANTIBUMLINMAS1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanJumlah pengaduan yang ditangani : Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100% Outcome100 % %979/ 979 x 100%
198TRANTIBUMLINMASJumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Output979 Kasus
199TRANTIBUMLINMASJumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanOutput40 Orang
200TRANTIBUMLINMAS1.e.2. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanOutput9 Perda
201TRANTIBUMLINMASJumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNSOutput3 Orang
202TRANTIBUMLINMASTersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibumOutputAda -
203TRANTIBUMLINMAS1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanJumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan : Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi x 100% Outcome100% %9/9 x 100%
204TRANTIBUMLINMAS1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaOutcome382 Orang
205TRANTIBUMLINMASPersentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan x 100% OutputNIHIL %
206TRANTIBUMLINMASPersentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencanaJumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana : Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100% Output0.299 % %382/ 127846 x 100%
207TRANTIBUMLINMAS1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaOutcome376 Orang
208TRANTIBUMLINMASPersentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan x 100% Output100% %4/4 x 100%
209TRANTIBUMLINMASPersentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : Jumlah satu dokumenRenkon yang lengkap dan sudah disahkan x 100% OutputNIHIL %
210TRANTIBUMLINMASPersentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihanjumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan : jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana x 100% Output0.05% %60 / 127846 x 100%
211TRANTIBUMLINMASPersentase warga negara yang ikut pelatihanjumlah warga negara yang ikut pelatihan : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output0.05% %60 / 127846 x 100%
212TRANTIBUMLINMASPersentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencanaJumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% OutputNihil %
213TRANTIBUMLINMASPersentase warga negara yang mendapat peralatan perlindunganJumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan : jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% OutputNihil %
214TRANTIBUMLINMAS1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaOutcome18 Orang
215TRANTIBUMLINMASPersentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLBJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB : Jumlah seluruh penetapan status KLB x 100% OutputNihil %
216TRANTIBUMLINMASPersentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencanaJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana : Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana x 100% OutputNihil %
217TRANTIBUMLINMASPersentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencanajumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana : jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana x 100% Output100% %40/40 x 100%
218TRANTIBUMLINMASPersentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencanajumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi : Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100% Output100% %18/18 x 100%
219TRANTIBUMLINMAS1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranJumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100% Outcome100% %19/19 x 100%
220TRANTIBUMLINMASTersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan ada/tidakOutputNihil -
221TRANTIBUMLINMASTersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan ada/tidakOutputNihil -
222TRANTIBUMLINMASPos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa OutputNihil -
223TRANTIBUMLINMASJumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Output112 Unit
224TRANTIBUMLINMASJumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Output49 Orang
225TRANTIBUMLINMASJumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran OutputNihil Orang
226TRANTIBUMLINMASJumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran OutputNihil Orang
227TRANTIBUMLINMAS1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranRata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaranOutcome14 -menit
228TRANTIBUMLINMASJumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kotaOutput114 -
229SOSIAL1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)perbadningan Jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti x 100% dengan populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis Outcome100% %424/424 x 100%
230SOSIALJumlah layanan data dan pengaduan yang dimilikiOutput1 -
231SOSIALJumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTMOutput424 -
232SOSIALJumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentukOutput1 -
233SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkauOutput362 -
234SOSIALJumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Output3 -
235SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar giziOutput25 Orang
236SOSIALJumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standarJika tidak ada mohon dibuatkan surat pernyataan bahwa data itu tidak adaOutputNihil -
237SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandangOutputNihil -
238SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantuOutput16 -
239SOSIALJumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelterOutput5 -
240SOSIALJumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersediaOutput1 -
241SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatanOutputNihil -
242SOSIALJumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgahOutputNihil Orang
243SOSIALJumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakanOutput105 Orang
244SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan socialOutput356 Orang
245SOSIALJumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat Output5 Kegiatan
246SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukanOutput1 Orang
247SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasarOutput82 Orang
248SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluargaOutput13 Orang
249SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluargaOutput17 Orang
250SOSIALJumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujukOutput6 Orang
251SOSIAL1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kotaperbandingan jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran -dengan Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Output100% %35/35 x 100%
252SOSIALJumlah korban bencana yang mendapatkan makananOutput27 Orang
253SOSIALJumlah korban bencana yang menerima paket sandangOutput19 Orang
254SOSIALJumlah tempat penampungan pengungsi yang dimilikiOutputNihil Unit
255SOSIALJumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentanOutput7 -
256SOSIALJumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososialOutput10 Orang
257SOSIALJumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersediaOutput14 Orang
258TENAGA KERJA2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjaperbandingan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100% OutcomeNihil %
259TENAGA KERJADokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.OutputAda Dokumen
260TENAGA KERJAPersentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerjaMenghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Output-20% %
261TENAGA KERJAJumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kotaJumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporanOutputNihil Perusahaan
262TENAGA KERJA2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensiperbandingan Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% Output34.24% %113/330 x 100%
263TENAGA KERJAPersentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klasterperbadningan Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n dengan Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n x 100% Output52.17% %12/23 x 100%
264TENAGA KERJAPersentase LPK yang terakreditasiLPK yang terakreditasi pada tahun n : Jumlah seluruh LPK pada tahun n x 100% Output16.67% %2/12 x 100%
265TENAGA KERJAPersentase LPK yang memiliki perizinanJumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n -: Jumlah LPK yang terdata pada tahun n x 100% Output100% %12/12 x 100%
266TENAGA KERJAJumlah penganggur yang dilatihOutput330 Orang
267TENAGA KERJAPersentase lulusan bersertifikat pelatihanJumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n : Jumlah orang yang dilatih pada tahun n x 100% Output100% %330/330 x 100%
268TENAGA KERJAPersentase penyerapan lulusanJumlah lulusan yang bekerja pada tahun n : jumlah lulusan pada tahun n x 100% Output68.58% %585/853 x 100%
269TENAGA KERJALulusan bersertifikat kompetensiJumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n : Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n x 100% Output34.24% Orang113/330 x 100%
270TENAGA KERJAJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan OutputNihil Orang
271TENAGA KERJAJumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)OutputNihil Orang
272TENAGA KERJA2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaPDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan): Jumlah tenaga kerja x 100% Outcome65347.78% %8721968,47 / 13347 x 100%
273TENAGA KERJAData tingkat produktivitas totalPertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).Output5.64 -PE=5,44 PI=4,59 PTK=-4,79 PRODUKTIVITAS TOTAL
274TENAGA KERJA2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak: Jumlah perusahaan x 100% Outcome21.75% %72/331 x 100%
275TENAGA KERJAPersentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n : Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih x 100% Output113.21% %120/106 x 100%
276TENAGA KERJAPersentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n : Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB x 100% Output62. 34% %48/77 x 100%
277TENAGA KERJARekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaanOutput77 -
278TENAGA KERJAPersentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upahperbandiungan Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah dengan Jumlah perusahaan yang sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) x 100% Output29.76% %50/168 x 100%
279TENAGA KERJAPersentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS KetenagakerjaanJumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dengan Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor x 100% Output83.91% %33567/40004 x 100%
280TENAGA KERJAPersentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih : Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% Output2.36% %7/296 x 100%
281TENAGA KERJAJumlah perselisihan kepentinganOutput7 -
282TENAGA KERJAJumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaanOutput4 -
283TENAGA KERJAJumlah perselisihan PHKOutput7 -
284TENAGA KERJAJumlah pekerja/buruh yang ter-PHKOutput7 Orang
285TENAGA KERJAJumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartiteOutput1 Orang
286TENAGA KERJALembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakanOutputAda Unit
287TENAGA KERJAPersentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan IndustrialJumlah penjanjian bersama : Jumlah kasus perselisihan x 100% Output28.5714% %2/7 x 100%
288TENAGA KERJA2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kotaJumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan : Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100% Output68.58% %585/853 x 100%
289TENAGA KERJAJumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaOutput843 Orang
290TENAGA KERJAJumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota Output21 -
291TENAGA KERJAJumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kotaOutputNihil Orang
292TENAGA KERJAJumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Output2 Orang
293TENAGA KERJAJumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kotaOutputNihil -
294TENAGA KERJAJumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/KotaOutput17 -
295TENAGA KERJAJumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)OutputNihil Orang
296TENAGA KERJAJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi Output12 Orang
297TENAGA KERJAJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan OutputNihil Orang
298TENAGA KERJAJumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja OutputNihil Orang
299TENAGA KERJAData pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganyaJumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan : Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya x 100% Output100% -2/2 x 100%
300TENAGA KERJAPersentase instruktur bersertifikat kompetensiPerbandingan Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dengan Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n dikalikan 100 %Output100 %
301TENAGA KERJARasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanJumlah instruktur pada tahun n dengan Jumlah peserta pelatihan pada tahun n dikalikan 100%Output4.54 %
302TENAGA KERJAPersentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitasPerbandingan Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah perusahaan pada tahun n dikalikan 100%Output0% %0/296 x 100%
303TENAGA KERJAJumlah mogok kerjaOutputNihil -
304TENAGA KERJAJumlah penutupan perusahaanOutputNihil -
305TENAGA KERJAJumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kotaOutput843 -
306TENAGA KERJAJumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOutput14 -
307TENAGA KERJAJumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukOutputNihil %
308PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDJumlah ARG pada belanja langsung APBD : Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x 100% Outcome1.28% %10.055.547.000 / 786.953.864.994 x 100%
309PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG Output29 Unit
310PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota Output29 Kegiatan
311PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupatenJumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun ) x 100% Outcome0.028% %9 / 32521 x 100%
312PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anakOutput5 Media
313PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimalOutput2 -
314PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPersentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani : Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten x 100% Output100 % %9/9 x 100%
315PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)Jumlah perempuuan yang mengalami kekerasan : Jumlah penduduk perempuan x 100% Outcome4 -
316PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Output4 -
317PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatihOutput3 Orang
318PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihanOutput260 -
319PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kotaOutput4 -
320PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Output2 -
321PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi Output2 -
322PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPersentase korban kekerasan perempuan yang terlayaniOutput5 %
323PANGAN2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhanJumlah cadangan pangan : Jumlah kebutuhan pangan x 100% Outcome125.08% %14195000/ 11349063 x 100%
324PANGANTersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan panganAda/tidak infrastruktur pergudanganOutputNihil -
325PANGANTersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnyaAda/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnyaOutputNihil -
326PANGANTersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokalAda/tidak regulasi harga minimum daerahOutputNihil -
327PANGANTerlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbangAda/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakatOutputAda -
328PANGANTersedianya peta ketahanan dan kerentanan panganAda/tidak peta ketahanan dan kerentanan panganOutputNihil -
329PANGANTertanganinya kerawanan panganAda/tidak penanganan daerah rentan rawan panganOutputNihil -
330PANGANTersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganAda/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganOutputNihil -
331PANGANTerlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segarOutputAda -
332PERTANAHANSK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kotaJumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) : Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun x 100% Output100% -3/3 x 100%
333PERTANAHAN2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanLuas tanah sesuai peruntukan izin lokasi : Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi x 100% Outcome100% %3220/ 3220 x 100%
334PERTANAHANDokumen Izin membuka tanahJumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak : Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun x 100% OutputAda Dokumen
335PERTANAHAN2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas UmumJumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum : Jumlah kebutuhan tanah untukpembangunan fasilitas umum x 100% Output10.43% %385/3691 x 100%
336PERTANAHAN2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman ModalJumlah tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas izin lokasi : Luas izin lokasi yang diterbitkan x 100% OutputBengkel = 100% Ruko = 0% Usaha sarana pendukung olahraga = 0% Keseluruhan = 10.43% -Bengkel = 385/385 x 100% = 100% Ruko = 0/321 x 100% = 0% Usaha sarana pendukung olahraga = 0/2985 x 100% = 0% Keseluruhan = 385/3691 x 100% = 10,43%
337PERTANAHAN2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah AbsenteeJumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha : Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100% OutputNihil -
338PERTANAHAN2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatLuas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah : Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100% OutputNihil -
339PERTANAHAN2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasiJumlah sengketa tanah garapan yang ditangani : Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100% OutputNihil -
340PERTANAHANSK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar SubyekJumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee : Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform x 100% Output100% -2/2 x 100%
341PERTANAHANSK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/AbsenteeJumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee : Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek x 100% OutputNihil -
342PERTANAHANDokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/KotaJumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik : Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun x 100% Output100% Dokumen1/1 x 100%
343LINGKUNGAN HIDUP2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/KotaIKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan OutcomeIKA=1376.67 IKU=83.67 IKL= 31.38 IKLH= 47.03 -
344LINGKUNGAN HIDUPHasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH Output51.32 -
345LINGKUNGAN HIDUP2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaOutcome98.08% -37360,772/ 38090,772 x 100%
346LINGKUNGAN HIDUPTersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan OutputAda -
347LINGKUNGAN HIDUP2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/KotaJumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota : Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100% Outcome51.51% -17/33 x 100%
348LINGKUNGAN HIDUPData izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kotaIzin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota : Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi x 100% Output100% -7/7 x 100%
349LINGKUNGAN HIDUPRasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Jumlah PPLHD yang ada : Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota x 100% Output14.285% -1/7 x 100%
350LINGKUNGAN HIDUPPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaJumlah MHA yang diakui : Jumlah usulan MHA x 100% Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun OutputNihil -
351LINGKUNGAN HIDUPTerfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLHJumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ; Jumlah MHA yang ada x 100% OutputNihil -
352LINGKUNGAN HIDUPJumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklatJumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana : target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat x 100% OutputNihil -
353LINGKUNGAN HIDUPPenanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani pengaduan masyarakat yang ditangani : Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100% Output100% -3/3 x 100%
354ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.1. Perekaman KTP-elJumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP : Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100% Outcome100% %97.278 / 97.278 x 100%
355ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPenerbitan akta perkawinanJumlah akta perkawinan yang diterbitkan : Peristiwa perkawinan yang dilaporkan x 100% Output100% -96/96 x 100%
356ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPenerbitan akta perceraianJumlah akta perceraian yang diterbitkan : Peristiwa perceraian yang dilaporkan x 100% Output100% -20/20 x 100%
357ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPenerbitan akta kematianJumlah akta kematian yang diterbitkan : Peristiwa kematian yang dilaporkan x 100% Output100% -2256 / 2256 x 100%
358ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPenyajian data kependudukanJumlah penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun : 2 kali x 100% Output100% -1/1 X 100%
359ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIAJumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA : Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100% Outcome100% %30569 / 30569 x 100%
360ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranJumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir : Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100% Outcome99.95% -34502/ 34518 x 100%
361ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaJumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama : Jumlah OPD x 100% Outcome43.48% -10/23 x 100%
362PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalJumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun : Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100% OutcomeNihil %
363PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desaOutputNihil -
364PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnyaOutputNihil -
365PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakanOutputNihil -
366PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaanOutputNihil -
367PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriJumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% OutcomeNihil %
368PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desaOutputNihil -
369PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnyaOutputNihil -
370PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaanOutputNihil -
371PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)Outcome1.3 -
372PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBTersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-PerdakanAda/tidakOutputAda -
373PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBMedian Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahunMedian Usia Kawin Pertama WanitaUsia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di IndonesiaOutput2841 -
374PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBAngka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Output5.0263 -
375PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPersentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) : Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) x 100% Output100% %43604/43604 x100%
376PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBJumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPKOutput11 -
377PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Jumlah peserta KB aktif modern : Jumlah pasangan usia subur x 100% Output29.73% %4144/ 13937 x 100%
378PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPersentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap melayani KB MKJPJumlah faskes yang siap melayani KB MKJP : Jumlah faskes x 100% Output96.55% %28/29 x 100%
379PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPersentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Jumlah peserta KB aktif : Jumlah pasangan usia subur x 100% Output68.84% %9594/ 13937 x 100%
380PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektifJumlah kelompok kerja KKBPK yang efektifOutput17 -
381PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPersentase pelayanan KB Pasca PersalinanJumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode konstrasepsi cara modern : Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100% KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari Output6.48% %903/13937 x 100%
382PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani : Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome7.72% %2152/ 27874 x 100%
383PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPersentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendahDaftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendahOutput1168 -
384PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBPersentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI : Jumlah keluarga PBI x 100% Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah. Output4891 %
385PERHUBUNGAN2.n.1. Rasio konektivitas Kab/KotaRasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)Outcome90 -
386PERHUBUNGANPersentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe CJumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia : Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100% Output52.17 % %12/23 x 100%
387PERHUBUNGANTerlaksananya pelayanan uji berkalaJumlah kendaraan yang diuji per tahun : Jumlah kendaraan wajib uji x 100% Output109.03% -5710/ 5237 x 100%
388PERHUBUNGANPenetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomiJumlah penetapan tarif lintas penyebrangan : Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota x 100% Output100% -19/19 x 100%
389PERHUBUNGANPersentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota : Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100% Output100% %7/7 x 100%
390PERHUBUNGAN2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/KotaJumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota : Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x 100%OutcomeV/C Ratio di Jalan Kota = 0.43 - Arteri Primer = 0.48 - Arteri Sekunder = 0.61 - Kolektor Primer = 0.56 - Kolektor Sekunder = 0.42 - Lokal = 0.42" -
391PERHUBUNGANPersentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota : Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100% Output100% %7/7 x 100%
392KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo : Jumlah OPD x 100% Outcome100% %29/29 x 100%
393KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo : Jumlah OPD x 100% Output100% %29/29 x 100%
394KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo : Jumlah OPD x 100% Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) Output100% %29/29 x 100%
395KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintahSistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).OutputAda -
396KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasiJumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi : Jumlah layanan publik x 100% Outcome100% %22/22 x 100%
397KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standarJumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar : Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output93.33% %28/30 x 100%
398KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undanganJumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan : Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output73.33% %22/30 x 100%
399KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik : Jumlah Layanan x 100% Output29.41% %5/17 x 100%
400KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik : Jumlah layanan x 100% Output76.47% %13/17 x 100%
401KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganJumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan : Jumlah sistem elektronik x 100% Output100% %91/91 x 100%
402KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahJumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah : layanan publik dan layanan administrasi x 100% Output100% %9/9 x 100%
403KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah : Jumlah perangkat daerah x 100% Output100% %29/29 x 100%
404KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah : Jumlah perangkat daerah x 100% Output100% %29/29 x 100%
405KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) : Jumlah perangkat daerah x 100% Output81.82% %9/11 x 100%
406KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase data yang dapat berbagi pakaiJumlah data yang dapat berbagi pakai : Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah x 100% Output100% %21/21 x 100%
407KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart cityJumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city : Jumlah perangkat daerah x 100% Output96.55% %28/29 x 100%
408KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas KominfoJumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo : Jumlah ASN pengelola TIK x 100% OutputNihil %
409KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab OutputAda -
410KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kotaJumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota : Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas x 100%Outcome0.10% %101/ 97277 x 100%
411KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kotaJumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah : Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota x 100% Output100% %2/2 x 100%
412KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) : Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota x 100% Output100% %8/8 x 100%
413KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkanJumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP : Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik x 100% Output100% %7/7 x 100%
414KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015Perbandingan Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 dengan Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dikalikan 100% OutputNihil %
415KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasJumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset : Jumlah seluruh koperasi x 100% Outcome35.29% -84/238 x 100%
416KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerah kabupaten/kotaJumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan : Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam x 100% Output61.87% %86/139 x 100%
417KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan : Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan x 100% OutputNihil %
418KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output29.83% %71/238 x 100%
419KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya : Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100% Output29.02% %65/224 x 100%
420KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output46.64% %111/238 x 100%
421KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian : Jumlah anggota koperasi yang ada x 100% Output0.22% %211/ 96336 x 100%
422KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output2.52% %6/238 x 100%
423KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaanOutput10 %
424KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output36.13% %86/238 x 100%
425KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output4.20% %10/238 x 100%
426KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output0% %0/238 x 100%
427KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output50.42% %120/238 x 100%
428KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan : Jumlah koperasi yang ada x 100% Output0% %0/238 x 100%
429KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaJumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha : Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% Outcome100% -151/151 x 100%
430KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHRasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroJumlah pertumbuhan wirausaha baru : Jumlah wirausaha yang ada x 100% Output100% -321/321 x 100%
431KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output0% %0/8445 x 100%
432KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase jumlah usaha mikro yang bermitrajumlah usaha mikro yang bermitra : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output0% %0/8445 x 100%
433KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usahajumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi : jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk x 100% Output2.47% %209/8445 x 100%
434KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranjumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran : jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran x 100% Output1.40% %118/8445 x 100%
435KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHRasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihanJumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output2.07% -175/8445 x 100%
436KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPersentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampinganjumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan : Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output0% %0/8445 x 100%
437PENANAMAN MODAL2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota : Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100% Outcome52.65% %197724/ 573284 x 100%
438PENANAMAN MODALPERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotaJumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investorOutputAda Perda
439PENANAMAN MODALStandar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modalTersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modalOutputAda Dokumen
440PENANAMAN MODALLaporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modalJumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahunOutputNihil -
441PENANAMAN MODALKegiatan seminar bisnis, forum, one on one meetingJumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meetingOutput1 -
442PENANAMAN MODALKegiatan pameran penanaman modalJumlah kegiatan pameran penanaman modalOutputNihil -
443PENANAMAN MODALKegiatan penerimaan misi penanaman modalJumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modalOutputNihil -
444PENANAMAN MODALKonsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modalJumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modalOutput82 -
445PENANAMAN MODALPenerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modalJumlah penerbitan perizinan dan nonperizinanOutput1723 -
446PENANAMAN MODALLaporan realisasi penanaman modalJumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/KotaOutput15928552002 -
447PENANAMAN MODALPembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kotaJumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modalOutput1 -
448PENANAMAN MODALPembinaan penanaman modal PMA dan PMDNJumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modalOutput142 -
449PENANAMAN MODALTersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kotaJumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterimaOutputAda -
450KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiriPerbandinganJumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi dengan Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikalikan 100 %Outcome2.05% %600 / 29.238 x 100%
451KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAJumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanOutputNihil -
452KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAJumlah pemuda yang mendapat bantuan KewirausahaanOutputNihil -
453KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatanperbandingan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dengan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikalikan 100%Outcome2.77% %809 / 29.238 x 100%
454KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAJumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaJumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaOutput14 -
455KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAJumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanJumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanOutputNihil -
456KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3. Peningkatan prestasi olahragaJumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasionalOutcome91 -
457KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAJumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikanJumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahragaOutput65 -
458KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAJumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahJumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahOutput12 -
459STATISTIK2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahperbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome100% %29/29 x 100%
460STATISTIKTersedianya buku profil daerahAda/tidakOutputAda -
461STATISTIKJumlah survey statistik sektoral yang dilakukanJumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukanOutputNihil -
462STATISTIKJumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanJumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanOutput2 -
463STATISTIKJumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSJumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput1 -
464STATISTIKJumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSJumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput2 -
465STATISTIKPersentase kelengkapan metadata kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral dikalikan 100 %Output100% %2/2 x 100%
466STATISTIKPersentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadataindikator statistik sektoral dengan Jumlah indikator statistik sektoral dikalikan 100 %Output100% %107/107 x 100%
467STATISTIK2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahPerbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome100% %29/29 x 100%
468KEBUDAYAAN2.u. Terlestarikannya Cagar BudayaPerbandingan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan Jumlah cagar budaya yang terdata dikalikan 100 %Outcome100% %42/42 x 100%
469KEBUDAYAANJumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)Output24 -11+1+1+11
470KEBUDAYAANJumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)Output17 -6+8+3
471KEBUDAYAANJumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)Jumlah objek dimanfaatkanOutput11 -
472KEBUDAYAANJumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelolaOutput536 -
473KEBUDAYAANRegister cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskanOutput11 -11-0
474KEBUDAYAANPerlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaranJumlah CB yang diselamatkan, dizonasikan, dipelihara, dan dipugarOutput33 -11+11+11+0
475KEBUDAYAANLayanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan dataJumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/KotaOutputTidak ada cagar budaya yang dibawa keluar kota -
476KEBUDAYAANPengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasiOutput13 -11+1+1
477KEBUDAYAANPemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisataJumlah CB dimanfaatkanOutput15 -
478KEBUDAYAANPengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumJumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkanOutput6 -
479KEBUDAYAANPeningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museumJumlah pengunjung museumOutput821 -
480KEBUDAYAANPeningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kotaJumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museumOutput821 -
481KEBUDAYAANPengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumOutput6 -
482KEBUDAYAANPembentukan tim pendaftaran cagar budayaJumlah tim pendaftaran CB yang dibentukOutputTidak ada karena belum ada tim yang dibentuk -
483KEBUDAYAANPembentukan tim ahli cagar budata provinsiJumlah pembentukan tim ahli CBOutput6 -
484KEBUDAYAANFasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaJumlah ahli CB yang disertifikasiOutputTidak ada karena OPD tidak melaksanakan fasilitasi pensertifikasian -
485KEBUDAYAANPemetaan sdm cagar budayadan permuseumanJumlah sdm CB + jumlah sdm MuseumOutput15 -
486KEBUDAYAANPeningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kotaJumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)Output8 -
487KEBUDAYAANPenyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseumanJumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)Output3 -
488KEBUDAYAANPenyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakatJumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakatOutput5 -
489PERPUSTAKAAN2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatNilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakatOutcome61 -
490PERPUSTAKAANRasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukKoleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output787.745% %1007001/ 127846 x 100%
491PERPUSTAKAANPersentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakatJumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site : Jumlah penduduk di wilayahnya x 100%Output55.57% %71043 / 127846 x 100%
492PERPUSTAKAANRasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukKetersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output0.142% %181/ 127846 x 100%
493PERPUSTAKAANPersentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaanJumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan : Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya x 100%Output10.76% %34/316 x 100%
494PERPUSTAKAANJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatOutput2 -
495PERPUSTAKAAN2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)Outcome52.08 -
496PERPUSTAKAANJumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnyaJumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaOutput37 CD -
497PERPUSTAKAANJumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaJumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaOutput37 BUKU -
498PERPUSTAKAANJumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Output416 BUKU 538 EKS -
499KEARSIPAN2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanT = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKNOutcome100% -T = (+1+1+1)/4
500KEARSIPANpersentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip aktif x 100%Output100% %472/472 x 100%
501KEARSIPANpersentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip inaktif x 100%Output100% %3122/ 3122 x 100%
502KEARSIPANPersentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balikJumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik : Jumlah seluruh arsip statis x 100%Output100% %2070/ 2070 x 100%
503KEARSIPANPersentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKNJumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN : Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan kab/kota x 100%Output100% %65/ 2331 x 100%
504KEARSIPAN2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatT = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPKOutcome83.33% %T = (1+1+0+1+1+1)/6
505KEARSIPANPemusnahan arsip yang sesuai NSPKNSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan ArsipOutput200 -
506KEARSIPANPerlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPKNSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari BencanaOutput500 arsip -Keputusan Kepala Disperpusip No: 067/294/290 tahun 2019 tentang SOP pada Disperpusip
507KEARSIPANPenyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsiNSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat DaerahOutputNihil -
508KEARSIPANAutentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPKNSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip ElektronikOutput3071 arsip -
509KEARSIPANPencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPKNSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)Output3071 arsip -
510KEARSIPANPenerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPKNSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip StatisOutput261 arsip -Peraturan Walikota Magelang nomor 49 Tahun 2019 tentang system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemkot magelang
511PERIKANAN3.a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)Outcome173484 -
512PERIKANANJumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)OutputNihil -
513PERIKANANPersentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasionalJumlah TPI yang operasional : Jumlah seluruh TPI yang ada di wilyah kab/kota x 100%OutputNihil %
514PERIKANANJumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkanJumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkanOutputNihil -
515PERIKANANJumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaanJumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahunOutput39 -
516PERIKANANJumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksiJumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahunOutputBenih ikan kecil: 642 Benih ikan hias: 1.526 -
517PARIWISATA3.b.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuKontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuOutcome7.62% -664513,83 / 8721968,47 x 100%
518PARIWISATA3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADKontribusi sektor pariwisata terhadap PADOutcome3.6% -11490253772 / 319391301182 x 100%
519PARIWISATA3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome96.08% %-3966/ 4128 x 100%
520PARIWISATAJumlah entitas pengelolaan destinasiJumlah entitas pengelolaan destinasiOutput13 -
521PARIWISATAJumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataJumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataOutput144 -
522PARIWISATAJumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kotaJumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/KotaOutput52 -
523PARIWISATAJumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanOutputNihil -
524PARIWISATAJumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriJumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriOutput3 -
525PARIWISATAJumlah event luar negeri yang diikuti provinsiJumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/KotaOutputNihil -
526PARIWISATAJumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeriJumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeriOutput167 -
527PARIWISATAPersentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasiJumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi : Jumlah tenaga kerja pariwisata x 100%Output100% -126/126 x 100%
528PARIWISATAPersentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataanJumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan : Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan x 100%Output100% %5/5 x 100%
529PARIWISATAJumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatJumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatOutput8 -
530PARIWISATA3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome-60.92% %-680749/ 1117488 x 100%
531PARIWISATA3.b.3. Tingkat hunian akomodasiJumlah kamar yang terjual : Jumlah kamar yang tersedia x 100%Outcome7365.90% %70639/ 959 x 100%
532PERTANIAN3.c.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahunJumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : Luas panen x 100%Outcome1.451.46% %4339,88 / 299 x 100%
533PERTANIANSarana pertanian dan prasarana pertanian yang diberikanJumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikanOutput38 -
534PERTANIANPrasarana pertanian yang digunakanJumlah prasarana pertanian yang digunakanOutput128 -
535PERTANIANPenerbitan izin usaha pertanianJumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanianOutputNihil -
536PERTANIANPersentase prasarana yang digunakanJumlah prasarana yang aktif digunakan : Jumlah prasarana yang dibangun x 100%OutputNihil %
537PERTANIANPersentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kotaJumlah usulan yang difasitasi : Jumlah usulan usaha pertanian x 100%OutputNihil %
538PERTANIAN3.c.2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) : Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%Outcome12.98% %17/131 x 100%
539PERTANIANPersentase fasilitasi penanggulangan bencanaOutput %
540KEHUTANANTersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkanOutputNihil -
541KEHUTANANPemberdayaan masyarakat di daerah penyanggaJumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingiOutputNihil -
542KEHUTANANPemulihan ekosistem pada TahuraLuas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiOutputNihil -
543KEHUTANANMenurunnya gangguan kawasan TAHURARekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahunOutputNihil -
544PERDAGANGAN3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan : Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100%OutcomeNihil %
545PERDAGANGANPersentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko SwalayanJumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja : Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100% Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja : Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100%OutputNihil %
546PERDAGANGANPersentase penerbitan TDGJumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja : Jumlah permohonan penerbitan TDG x 100%Output100% %7/7 x 100%
547PERDAGANGANPersentase gudang yang tidak mempunyai TDGJumlah penerbitan TDG : Jumlah gudang yang ada di kab/kota x 100%Output90.91% %50/55 x 100%
548PERDAGANGANPersentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeriPenerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar : Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri x 100% Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar : Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri x 100% Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar : Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri x 100%OutputNihil %
549PERDAGANGANPersentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kotajumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota : Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer x 100%OutputNihil %
550PERDAGANGANPersentase penerbitan SKA yang tepat waktuJumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) : Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%OutputNihil %
551PERDAGANGANPersentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanyaK = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)Output79.17 %
552PERDAGANGANPersentase koefisien variasi harga antar waktuPersentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokokOutput0.019 %
553PERDAGANGAN3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukRealisasi : RDKK x 100%Outcome24.88 %
554PERDAGANGANJumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkanX = a/(bxc) x 100 X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)Output72.89% %9,400/(0,9x143,285)
555PERDAGANGAN3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakujumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan : jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%Outcome98.29% %7484/ 7614 x 100%
556PERDAGANGANPersentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan : Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab/kota x 100%Output44.09% %1949/ 4421 x 100%
557PERDAGANGANPersentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlakuJumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku : Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan x 100%Output37.5% %12/32 x 100%
558PERINDUSTRIANPersentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kotaJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%OutputNihil %
559PERINDUSTRIAN3.g.3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan : Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome100% %13/13 x 100%
560PERINDUSTRIAN3.g.4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan : Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%OutcomeNihil %
561PERINDUSTRIAN3.g.5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/KotaJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan : Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%OutcomeNihil %
562PERINDUSTRIAN3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) : Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%Outcome-0.29% %-5/1714 x 100%
563PERINDUSTRIAN3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIKJika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebutOutcome95.96% %Bobot = 100/4 = 25% N1=99,77x0,25 = 24,94 N2=88,68x0,25=22,17 N3=108,54x0,25=27,135 N4=86,86x0,25=21,715 Presentase Capaian= N1+N2+N3+N4=
564PERINDUSTRIANPersentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDACapaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Output100% -
565PERINDUSTRIANPersentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%OutputNihil %
566PERINDUSTRIANPersentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%OutputNihil %
567PERINDUSTRIAN3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)Outcome100% %5/5 X 100%
568PERINDUSTRIANPersentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/KotaJumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas : Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota x 100%Output38.46% %15/39 x 100%
569TRANSMIGRASIJumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannyaOutputNihil -
570TRANSMIGRASIJumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannyaOutputNihil -
571TRANSMIGRASIJumlah satuan pemukiman yang dibinaOutputNihil -
572PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatanJumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan : Jumlah APBD x 100%Outcome20.69% %202812631000/980191941000 X 100%
573PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.2. Rasio PADJumlah PAD : Jumlah APBD non migas x 100%Outcome33336.146% %290756816510/ 872196847 x 100%
574PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)(Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures) : jumlah belanja APBD x 100%Outcome74.90% %692758328302/ 924851207095 x 100%
575PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.6. Opini Laporan KeuanganOpini Laporan Keuangan 10 Tahun terakhirOutcome10 UnitAda
576PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.3. Maturitas system pengendalian intern pemerintah (SPIP)OutcomeSkor 3.038 -hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
577PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.4. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP)OutcomeLevel 3 -hasil QA
578PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertamajumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n : jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100%Outcome0% %
579PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitifjumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif : Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%Outcome6.53 % %311/4765 x 100%
580PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.3. Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaanJumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan : Total belanja langsung x 100%Outcome57.93% %455920000000 / 786953864994 x 100%
581PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas : Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100%Outcome203.94 % %828/406 x 100%
582PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome22.85 % %282/1234 x 100%
583PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome22.85 % %282/1234 x 100%
584PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBDNilai absolut dari total belanja dalam realisasi/total belanja APBD)-1) x 100%Outcome-5.65% %924851207095/ 980191941000 x 100%
585PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBDNilai absolutdari total belanja dalam realisasi/total PAD dalam APBD)-1) x 100%Outcome334.51% %924851207095/ 212850446000 x 100%
586PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4,d.3 Manajemen asetJumlah Aset Manajemen Apakah ada daftar aset tetap? Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? OutcomeYa -
587PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnyaNilai realisasi SILPA/Total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%Outcome30.171% %304345542695/ 1008741538000 x 100%
588PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayananBelanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda ÷ Realisasi belanja untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda x 100%Outcome0.5596% %4406591000/786953864994 x 100%
589PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerahJumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ÷ Total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100 %Outcome100% %1/1 x 100%
590ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3.e. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kotaJumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izinOutcomeNihil -
591ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPenerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kotaJumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kotaOutputNihil -
592PERSANDIAN2.t. Tingkat keamanan informasi pemerintahPerbandingan Jumlah nilai per area keamanan informasi dengan Jumlah area penilaian dikalikan 100%Outcome1860% %93/5 x 100%
593PERSANDIANPersentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankanPerbandingan Jumlah kegiatan strategis teramankan dengan Jumlah kegiatan strategis yang ada dikalikan 100%Output100% %1/1 x 100%
594PERSANDIANPersentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerahPerbandingan Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dengan Jumlah SE yang ada dikalikan 100 %Output40% %4/10 x 100%
595PERSANDIANPersentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendahPerbandingan Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah dengan Jumlah SE yang ada dikalikan 100%Output100% %10/10 x 100%
596PERSANDIANPersentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkanPerbandingan Jumlah titik teramankan dengan Jumlah titik pada PHKS dikalikan 100%Output100% %1/1 x 100%