data 2161-2180 dari total 4379

Data Prioritas tahun 2024

Tahun

#OPDModulVariabelSatuan
 
2161Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente   Dokumen
2162Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum   Dokumen
2163Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota   Dokumen
2164Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota   Dokumen
2165Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan   Dokumen
2166Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen pencatatan dalam daftar tanah   Dokumen
2167Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen perencanaan konsolidasi tanah   Dokumen
2168Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)   Dokumen
2169Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan   Dokumen
2170Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah   Dokumen
2171Badan Pertanahan NasionalSIPDDokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah   Dokumen
2172Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota   Berita Acara
2173Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota   Berita Acara
2174Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota   Berita Acara
2175Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan   Dokumen
2176Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan   Dokumen
2177Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun   Dokumen
2178Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan   Dokumen
2179Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota   Dokumen
2180Badan Pertanahan NasionalSIPDJumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat   Dokumen