Total 581 items.

IKK Tahun 2021-2023


Tahun
#UrusanNama VariabelDefinisi OperasionalKelompokTargetNilaiKeterangan
1PENDIDIKAN1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDJumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%Outcome %98,63 %
2PENDIDIKAN1.a.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output Unit90 UnitSesuai kuota provinsi
3PENDIDIKAN1.a.1.2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang4690 Orang
4PENDIDIKAN1.a.1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang160 Orang
5PENDIDIKAN1.a.1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)Output Orang438 Orang
6PENDIDIKAN1.a.1.5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Output Orang550 Orang
7PENDIDIKAN1.a.1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia diniOutput Orang407 Orang
8PENDIDIKAN1.a.1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD Output Orang41 Orang
9PENDIDIKAN1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam sekolah dasarJumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
10PENDIDIKAN1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaJumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100%Outcome %
11PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.1 Jumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiOutput Unit95 Unit
12PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang12981 Orang
13PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang10583 Orang
14PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri danSwasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang9463 Orang
15PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang8061 Orang
16PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output Orang833 Orang
17PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output Orang615 Orang
18PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasarOutput Orang870 Orang
19PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output Orang636 Orang
20PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output Orang154 OrangSesuai kemampuan anggaran
21PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)Output Orang46 Orang
22PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)Output Orang265 Orang
23PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)Output Orang253 Orang
24PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput Orang870 OrangMI menjadi kewenangan kemenag tidak dihitung lagi
25PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidikOutput Orang636 OrangMTS menjadi kewenagan kemenag tidak dihitung lagi
26PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput Orang77 Orang
27PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IVatau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput Orang23 Orang
28PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput Orang79 Orang
29PENDIDIKAN1.a.2,1.a.3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajatOutput Orang52 Orang
30PENDIDIKAN1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanJumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedangbelajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah Kab/Kota yang bersangkutan dikalikan 100% Outcome %
31PENDIDIKAN1.a.4.1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)Output Unit3 Unit
32PENDIDIKAN1.a.4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahOutput Orang1272 Orang
33PENDIDIKAN1.a.4.3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)yang menerima pembebasan biaya pendidikanOutput Orang1272 Orang
34PENDIDIKAN1.a.4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikankesetaraan (Negeri dan Swasta)Output Orang19 Orang
35PENDIDIKAN1.a.4.5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)Output Orang24 Orang
36PENDIDIKAN1.a.4.6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)Output Orang24 Orang
37PENDIDIKAN1.a.4.7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahOutput Orang3 Orang
38PENDIDIKAN1.a.4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1Output Orang3 Orang
39KESEHATAN1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukJumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100% Outcome %1,02 %
40KESEHATAN1.b.1.1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standarOutput Unit7 Unit
41KESEHATAN1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasiJumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %87,50 %Budi Rahayu belum lengkap SPAnya
42KESEHATAN1.b.2.1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaOutput Unit1 UnitBudi Rahayu
43KESEHATAN1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanJumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
44KESEHATAN1.b.4.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 5
45KESEHATAN1.b.4.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standarOutput Orang1586 Orang
46KESEHATAN1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirJumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100% Outcome %99,01 %
47KESEHATAN1.b.5.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 6 Rincian logistik disesuaikan dengan PMK No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
48KESEHATAN1.b.5.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar Output Orang1627 Orang
49KESEHATAN1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarJumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kabupaten/kota x 100%Outcome %92,36 %
50KESEHATAN1.b.6.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 9 Rincian logistik disesuaikan dengan PMK No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
51KESEHATAN1.b.6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar Output Orang96 Orang
52KESEHATAN1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %hanya penduduk Kota Magelang
53KESEHATAN1.b.7.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
54KESEHATAN1.b.7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar Output Orang105 Orang
55KESEHATAN1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarJumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x 100% Outcome %92,98 %
56KESEHATAN1.b.8.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
57KESEHATAN1.b.8.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output Orang101 Orang
58KESEHATAN1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarJumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
59KESEHATAN1.b.9.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
60KESEHATAN1.b.9.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output Orang112 Orang
61KESEHATAN1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x 100% Outcome %100,00 %
62KESEHATAN1.b.10.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
63KESEHATAN1.b.10.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Output Orang1820 Orang
64KESEHATAN1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
65KESEHATAN1.b.11.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 3
66KESEHATAN1.b.11.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang1934 Orang
67KESEHATAN1.b.12. Jumlah Presentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarJumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
68KESEHATAN1.b.12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 4
69KESEHATAN1.b.12.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang455 Orang
70KESEHATAN1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarJumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
71KESEHATAN1.b.13.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 7
72KESEHATAN1.b.13.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang1805 Orang
73KESEHATAN1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarJumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %100,00 %
74KESEHATAN1.b.14.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaOutput 4
75KESEHATAN1.b.14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarOutput Orang123 Orang
76PEKERJAAN UMUM1.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/KotaOutput 151 Bangunan Milik Pemerintah Kota Magelang
77PEKERJAAN UMUM1.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintahkabupaten/kota yang dipelihara/dirawatOutput 151
78PEKERJAAN UMUM1.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kotaada/tidakOutput Ada
79PEKERJAAN UMUM1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/KotaLuas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100% Outcome %Nihil %Kota Magelang tidak mempunyai kewenangan pengelolaan sungai
80PEKERJAAN UMUM1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kotaLuas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100% Outcome %Nihil %Kota magelang tidak mempunyai pantai
81PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota Output HaNihil Ha
82PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)Output Nihil Kota Magelang tidak memiliki sungai
83PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota Output haNihil haKota Magelag tidak memiliki pantai
84PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)Output Nihil Kota Magelag tidak memiliki pantai
85PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kotaOutput Nihil Kota Magelang tidak memiliki sungai
86PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kotaOutput Nihil
87PEKERJAAN UMUM1.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kotaOutput Nihil Kota Magelangidak memiliki sungai
88PEKERJAAN UMUM1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100% Outcome %Nihil %Kota magelang tidak mempunyai daerah irigasi
89PEKERJAAN UMUM1.c.3.1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baikPanjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m) dibagi Panjang jaringan irigasi primer (m) x 100% Output %Nihil %Kota Magelang tidak mempunyai aset irigasi primer. Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi Progomanggis - Kalibening yang merupakan kewenangan pusat / BBWS Serayu Opak. Di dalam jaringan itu, saluran primernya saluran Pogomanggis. Pemkot Magelang hanya memelihara saluran tersier dan saluran Kalikota saja
90PEKERJAAN UMUM1.c.3.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) dibagi Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100% Output %81,00 %
91PEKERJAAN UMUM1.c.3.3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baikperbandingan Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m) dengan Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100% Output %38,44 %Saluran irigasi tersier tercatat sebagai aset DPU. Disperpa pada saluran irigasi kuarter.
92PEKERJAAN UMUM1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaJumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100% Outcome %97,08 %
93PEKERJAAN UMUM1.c.4.1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaada/tidakOutput ada
94PEKERJAAN UMUM1.c.4.3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM Output 1
95PEKERJAAN UMUM1.c.4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM Output Izin1 Izin
96PEKERJAAN UMUM1.c.4.5 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. Output 0
97PEKERJAAN UMUM1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota x 100% Outcome %91,07 %
98PEKERJAAN UMUM1.c.5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD SOutput Unit Rumah1464 Unit Rumah
99PEKERJAAN UMUM1.c.5.2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Output Unit Rumah2676 Unit Rumah
100PEKERJAAN UMUM1.c.5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALDT Output Unit Rumah4140 Unit Rumah
101PEKERJAAN UMUM1.c.5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Output Unit Rumah181 Unit Rumah
102PEKERJAAN UMUM1.c.5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Output Unit Rumah181 Unit Rumah
103PEKERJAAN UMUM1.c.5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Output Unit Rumah181 Unit Rumah
104PEKERJAAN UMUM1.c.5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik dibagi Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha x 100% Output 91,06
105PEKERJAAN UMUM1.c.5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanJumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT dibagi Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha x 100% Output 0,60
106PEKERJAAN UMUM1.c.5.9 Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T x 100% Output 0,61
107PEKERJAAN UMUM1.c.5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempatJumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat dibagi Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100% Output 98,24
108PEKERJAAN UMUM1.c.5.11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinjaperbandingan Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia dengan Jumlah sarana pengangkutan yang ibutuhkan kab/kota x 100%Output 100,00
109PEKERJAAN UMUM1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/KotaJumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100% Outcome %100,00 %
110PEKERJAAN UMUM1.c.6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiJumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku dibagi Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) x 100% Output %7,69 %Jml pengajuan SLF/Jml pengajuan PBG Non Rumah tahun tsb. Laik Fungsi dibuktikandengan Sertifikat Laik Fungsi
111PEKERJAAN UMUM1.c.6.2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksistingOutput 10677
112PEKERJAAN UMUM1.c.6.3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedungada/tidakOutput ada
113PEKERJAAN UMUM1.c.6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung ada/tidakOutput ada
114PEKERJAAN UMUM1.c.6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan Output Bangunan Gedung10 Bangunan GedungBangunan Cagar Budaya
115PEKERJAAN UMUM1.c.6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi Output Bangunan Gedung10 Bangunan Gedung
116PEKERJAAN UMUM1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaJumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100% Outcome %90,49 %
117PEKERJAAN UMUM1.c.7.1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota (m) Output 116516
118PEKERJAAN UMUM1.c.7.2 Panjang jalan yang dibangun (m)Output 0
119PEKERJAAN UMUM1.c.7.3 Panjang jembatan yg dibangun (m) Output 0
120PEKERJAAN UMUM1.c.7.4 Panjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi (m) Output 3801
121PEKERJAAN UMUM1.c.7.5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m) Output 0
122PEKERJAAN UMUM1.c.7.6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (m)Output 0
123PEKERJAAN UMUM1.c.7.7 Panjang jembatan yang direhabilitasi (m) Output 0
124PEKERJAAN UMUM1.c.7.8 Panjang jalan yang dipelihara (m) Output 116516
125PEKERJAAN UMUM1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensiJumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100% Outcome %0 %
126PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.1 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Kontruksi diwilayah kabupaten/kotaOutput Orang0 Orang
127PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.2 Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih diwilayah kabupaten/kota Output Orang13 Orang
128PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kotaOutput Orang128 Orang
129PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupankabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhirada/tidakOutput ada
130PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumberdari APBD Kab/Kotaada/tidakOutput ada
131PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBNada/tidakOutput ada
132PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksiwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnyaada/tidakOutput ada
133PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksisesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan olehbadan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkalaada/tidakOutput ada
134PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksikabupaten/kotaada/tidakOutput ada
135PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yangdilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi olehmenteriada/tidakOutput ada
136PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisada/tidakOutput ada
137PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kotaada/tidakOutput ada
138PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kotaada/tidakOutput ada
139PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiada/tidakOutput ada
140PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutput ada
141PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutput ada
142PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaada/tidakOutput ada
143PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kotaOutput 200
144PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kotaOutput 0 Tidak ada pengajuan TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan, di akhir 2021 sudah dihapus)
145PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/KotaOutput 27
146PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/KotaOutput 77
147PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujuiOutput 27
148PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Output
149PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutput 0
150PEKERJAAN UMUM1.c.8.1.25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannyaOutput
151PEKERJAAN UMUM1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksiJumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100% Outcome %100,00 %
152PEKERJAAN UMUM1.c.5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia dibagi dengan Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota x 100% Output %100,00 %
153PEKERJAAN UMUM1.c.5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaJumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot dibagi Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD – S x 100% Output %0,60 %
154PEKERJAAN UMUM1.c.7.9 Panjang jembatan yang dipelihara (m)Output Meter407,1 Meter
155PEKERJAAN UMUM1.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD dibagi dengan Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota x 100%Output Unit Rumah0 Unit Rumah
156PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.4 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (onsite / offsite)Output Unit
157PERUMAHAN RAKYAT1.d.1 Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaJumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100% Outcome UnitNihil Unit
158PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.2 Jumlah rumah yang terkena bencana alamOutput UnitNihil Unit
159PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannyaOutput UnitNihil Unit
160PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alamOutput JiwaNihil Jiwa
161PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Output UnitNihil Unit
162PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksiOutput UnitNihil Unit
163PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksiOutput UnitNihil Unit
164PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencanaOutput UnitNihil Unit
165PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.8 Jumlah Jiwa korban bencana yang terfasilitasiOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
166PERUMAHAN RAKYAT1.d.2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kotaRumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%Outcome %21 %
167PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
168PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
169PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah TanggaNihil Rumah Tangga
170PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah Tangga21 Rumah Tangga
171PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.5 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMOutput Rumah Tangga21 Rumah Tangga
172PERUMAHAN RAKYAT1.d.2.6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanahOutput HaNihil Ha
173PERUMAHAN RAKYAT1.d.3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiLuas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikali 100%Outcome Ha39,912 Ha
174PERUMAHAN RAKYAT1.d.3.2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLHOutput Unit56 Unit
175PERUMAHAN RAKYAT1.d.3.3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuhOutput Ha17,848 Ha
176PERUMAHAN RAKYAT1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kab/kota dikalikan 100% Outcome %9,14 %2579 / 28210 x 100%
177PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.1 Jumlah rumah di kab/kotaOutput Unit28210 Unit
178PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLHOutput Unit56 Unit
179PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.3 Jumlah rumah tidak layak huniOutput Unit2579 Unit
180PERUMAHAN RAKYAT1.d.4.6 Jumlah rumah pembangunan baru Output 20
181PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSUOutput Unit31 Unit
182PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkunganOutput Unit29947 Unit
183PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNHOutput UnitNihil Unit
184PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJUOutput Unit
185PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.8 Jumlah pengembang yang teregistrasiOutput 13
186PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihanOutput 10
187PERUMAHAN RAKYAT1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU Prasarana, Sarana dan Utilitas UmumJumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kabupaten/kotaOutcome Unit2105 Unit
188PERUMAHAN RAKYAT1.d.1.9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahanOutput Nihil
189PERUMAHAN RAKYAT1.d.5.7 Jumlah pengembang yang tersertifikasiOutput Unit
190TRANTIBUMLINMAS1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanJumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Outcome %100,00 %
191TRANTIBUMLINMAS1.e.1.1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Output Kasus979 Kasus
192TRANTIBUMLINMAS1.e.1.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanOutput Orang40 Orang
193TRANTIBUMLINMAS1.e.1.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanOutput Perda9 Perda
194TRANTIBUMLINMAS1.e.1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNSOutput Orang3 Orang
195TRANTIBUMLINMAS1.e.1.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibumOutput Ada
196TRANTIBUMLINMAS1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanJumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi dikali 100% Outcome %100,00 %
197TRANTIBUMLINMAS1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%Outcome OrangNihil Orang
198TRANTIBUMLINMAS1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranJumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100% Outcome %100,00 %19/19 x 100%
199TRANTIBUMLINMAS1.e.6.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan ada/tidakOutput Tidak
200TRANTIBUMLINMAS1.e.6.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan ada/tidakOutput Tidak
201TRANTIBUMLINMAS1.e.6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa Output 0
202TRANTIBUMLINMAS1.e.6.5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Output Unit112 Unit
203TRANTIBUMLINMAS1.e.6.6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Output Orang49 Orang
204TRANTIBUMLINMAS1.e.6.7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran Output Orang0 Orang
205TRANTIBUMLINMAS1.e.6.8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran Output Orang0 Orang
206TRANTIBUMLINMAS1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranRata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaranOutcome Menit5,58 Menit
207TRANTIBUMLINMAS1.e.6.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kotaOutput 114
208TRANTIBUMLINMAS1.e.3.1 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengandinyatakan sah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan dikali 100% Output %0 %Penyusunan dokumen KRB baru ada di tahun 2023
209TRANTIBUMLINMAS1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%Outcome Orang0 Orang
210TRANTIBUMLINMAS1.e.4.1 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakansah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan x 100% Output %0 %Penyusunan dokumen RPB baru ada di tahun 2025
211TRANTIBUMLINMAS1.e.4.2 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakansah/legalKemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan x 100% Output %0 %Penyusunan dokumen renkon baru ada di tahun 2023
212TRANTIBUMLINMAS1.e.4.3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikutpelatihanjumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan : jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana x 100% Output %
213TRANTIBUMLINMAS1.e.4.5 Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalopspenanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulanganbencanaJumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops dibagi jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output %0 %
214TRANTIBUMLINMAS1.e.4.6 Persentase warga negara yang mendapat peralatanperlindunganJumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan / jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Output %0 %
215TRANTIBUMLINMAS1.e.5.1 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuksetiap status KLBJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB dibagi Jumlah seluruh penetapan status KLB x 100% Output %Nihil %Tidak ada KLB
216TRANTIBUMLINMAS1.e.5.2 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuksetiap status darurat bencanaJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana dibagi Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana x 100% Output %Nihil %Tidak ada KLB
217TRANTIBUMLINMAS1.e.5.3 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganandarurat bencanajumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dibagi jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana x 100% Output %
218TRANTIBUMLINMAS1.e.4.4 Persentase warga negara yang ikut pelatihanJumlah warga negara yang ikut pelatihan / Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100%Output %
219TRANTIBUMLINMAS1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanaJumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100%Outcome Orang18 Orang
220TRANTIBUMLINMAS1.e.5.4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dandievakuasi terhadap kejadian bencanaJumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100%Output %100 %
221TRANTIBUMLINMAS1.e.3.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yangmemperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencanaJumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%Output %
222SOSIAL1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100% Outcome %100,00 %
223SOSIAL1.f.1.1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimilikiOutput Layanan1 Layanan
224SOSIAL1.f.1.2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTMOutput Orang424 Orang
225SOSIAL1.f.1.3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentukOutput 1
226SOSIAL1.f.1.4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkauOutput Orang362 Orang
227SOSIAL1.f.1.5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Output Unit3 Unit
228SOSIAL1.f.1.6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar giziOutput Orang656 Orang
229SOSIAL1.f.1.7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standarOutput Unit0 Unit
230SOSIAL1.f.1.8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandangOutput Orang656 Orang
231SOSIAL1.f.1.9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantuOutput Orang16 Orang
232SOSIAL1.f.1.10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelterOutput Unit5 Unit
233SOSIAL1.f.1.11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersediaOutput paket1 paket
234SOSIAL1.f.1.12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatanOutput Orang656 Orang
235SOSIAL1.f.1.13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgahOutput Orang0 Orang
236SOSIAL1.f.1.14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakanOutput Orang105 Orang
237SOSIAL1.f.1.15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/pusat kesejahteraan sosialOutput Orang356 Orang
238SOSIAL1.f.1.16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat Output Kegiatan362 Kegiatan
239SOSIAL1.f.1.17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukanOutput Orang656 Orang
240SOSIAL1.f.1.18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasarOutput Orang82 Orang
241SOSIAL1.f.1.19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluargaOutput Orang13 Orang
242SOSIAL1.f.1.20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluargaOutput Orang17 Orang
243SOSIAL1.f.1.21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujukOutput Orang6 Orang
244SOSIAL1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kotaJumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Outcome %100,00 %
245SOSIAL1.f.2.1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makananOutput Orang27 Orang
246SOSIAL1.f.2.2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandangOutput Orang19 Orang
247SOSIAL1.f.2.3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimilikiJumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100% Output Unit11 Unit
248SOSIAL1.f.2.4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentanOutput paket7 paket
249SOSIAL1.f.2.5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososialJika tidak ada mohon dibuatkan surat pernyataan bahwa data itu tidak adaOutput Orang10 Orang
250SOSIAL1.f.2.6 Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersediaOutput Orang14 Orang
251TENAGA KERJA2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjaJumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100%Outcome %Nihil %
252TENAGA KERJA2.a.1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlakuOutput Dokumen
253TENAGA KERJA2.a.1.2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerjaMenghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target / Angka realisasi x 100%Output %
254TENAGA KERJA2.a.1.3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kotaJumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporanOutput PerusahaanNihil Perusahaan
255TENAGA KERJA2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiJumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% Outcome %34,24 %
256TENAGA KERJA2.a.2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klasterJumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n / Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun x 100% Output %52,17 %
257TENAGA KERJA2.s.2.4 Persentase LPK yang terakreditasiLPK yang terakreditasi pada tahun n / Jumlah seluruh LPK pada tahun n x 100% Output %16,67 %
258TENAGA KERJA2.a.2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinanJumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n dibagi Jumlah LPK yang terdata pada tahun n x 100% Output %100,00 %
259TENAGA KERJA2.a.2.6 Jumlah penganggur yang dilatihOutput Orang330 Orang
260TENAGA KERJA2.a.2.7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihanJumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n dibagi Jumlah orang yang dilatih pada tahun n x 100% Output %100,00 %
261TENAGA KERJA2.a.2.8 Persentase penyerapan lulusanJumlah lulusan yang bekerja pada tahun n dibagi jumlah lulusan pada tahun n x 100% Output %
262TENAGA KERJA2.a.2.9 Lulusan bersertifikat kompetensiJumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n x 100% Output Orang
263TENAGA KERJA2.a.2.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihanJumlah CPMI dilatih dibagi Jumlah CPMI terdaftar x 100% Output OrangNihil Orang
264TENAGA KERJA2.a.2.11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)Output OrangNihil Orang
265TENAGA KERJA2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaPDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi Jumlah tenaga kerja x 100% Outcome %9,86 %
266TENAGA KERJA2.a.3.2 Data tingkat produktivitas totalPertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).Output -0,90 3.2 - 4.44+ -0.339 (Pertumbuhan modal diproksi dari pertumbuhan PDRB PMTB adhk. Pertumbuhan tenaga kerja diproksi dari pertumbuhan angkatan kerja)
267TENAGA KERJA2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan x 100% Outcome %21,75 %
268TENAGA KERJA2.a.4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan / Jumlah perusahaan x 100% Output %
269TENAGA KERJA2.a.4.2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n / Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB x 100% Output %
270TENAGA KERJA2.a.4.3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaanOutput 77
271TENAGA KERJA2.a.4.4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upahJumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah / Jumlah perusahaan yang sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) x 100% Output %29,76 %
272TENAGA KERJA2.a.4.5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS KetenagakerjaanJumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan / Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor x 100% Output %
273TENAGA KERJA2.a.4.6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih / Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% Output %2,36 %
274TENAGA KERJA2.a.4.9 Jumlah perselisihan kepentinganOutput 7
275TENAGA KERJA2.a.4.10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaanOutput 4
276TENAGA KERJA2.a.4.11 Jumlah perselisihan PHKOutput 7
277TENAGA KERJA2.a.4.12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHKOutput Orang7 Orang
278TENAGA KERJA2.a.4.13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartiteOutput Orang2 Orang
279TENAGA KERJA2.a.4.14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakanOutput UnitAda Unit
280TENAGA KERJA2.a.4.15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan IndustrialJumlah penjanjian bersama dibagi Jumlah kasus perselisihan x 100% Output %28,57 %
281TENAGA KERJA2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kotaJumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100% Outcome %68,58 %
282TENAGA KERJA2.a.5.2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaOutput Orang843 Orang
283TENAGA KERJA2.a.5.3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota Output 21
284TENAGA KERJA2.a.5.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kotaOutput Orang0 Orang
285TENAGA KERJA2.a.5.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Output Orang2 Orang
286TENAGA KERJA2.a.5.6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kotaOutput 0
287TENAGA KERJA2.a.5.7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/KotaOutput
288TENAGA KERJA2.a.5.8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)Output Orang0 Orang
289TENAGA KERJA2.a.5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasiJumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi dibagi Jumlah CPMI/CTKI x 100% Output Orang
290TENAGA KERJA2.a.5.11 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga KerjaIndonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulanganJumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan dibagi Jumlah PMI yang pulang x 100% Output OrangNihil Orang
291TENAGA KERJA2.a.5.12 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerjaJumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja dibagi Jumlah PMI/TKI x 100% Output OrangNihil Orang
292TENAGA KERJA2.a.5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganyaJumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan dibagi Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya x 100% Output
293TENAGA KERJA2.a.2.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensiJumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n x 100% Output %
294TENAGA KERJA2.a.2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanJumlah instruktur pada tahun n dibagi Jumlah peserta pelatihan pada tahun n x 100% Output %
295TENAGA KERJA2.a.3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitasJumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n dibagi Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% Output %
296TENAGA KERJA2.a.4.7 Jumlah mogok kerjaOutput 0
297TENAGA KERJA2.a.4.8 Jumlah penutupan perusahaanOutput 0
298TENAGA KERJA2.a.5.1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayahkabupaten/kotaOutput 843
299TENAGA KERJA2.a.5.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/CalonTenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdataOutput 14
300TENAGA KERJA2.a.5.14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukOutput %0 %
301PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDJumlah ARG pada belanja langsung APBD operasi dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung operasi dan modal APBD di APBD x 100% Outcome %
302PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG Output Unit28 Unit
303PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota Output Kegiatan28 Kegiatan
304PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupatenJumlah anak penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota penduduk usia kurang dari 18 tahun x 100% Outcome %
305PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasanterhadap anakOutput Media5 Media
306PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayananminimalOutput 2
307PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani dibagi Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten x 100% Output %
308PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan x 100% Outcome
309PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidangperempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Output 5
310PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatihOutput Orang
311PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatpelatihanOutput 5
312PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kotaOutput 2 GOW dan SALIMAH
313PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuantermasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Output 2
314PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan ygtelah terstandardisasi Output 2
315PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.3.7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayaniJumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan dibagi Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan x 100% Output %100,00 %
316PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK2.g.2.4 jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihanOutput Orang4 Orang
317PANGAN2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhanJumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota dibagi Jumlah target cadangan dengan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan x 100% Outcome %125,08 %
318PANGAN2.h.1.1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnyauntuk penyimpanan cadangan panganAda/tidak infrastruktur pergudanganOutput 0
319PANGAN2.h.1.2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnyaAda/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnyaOutput
320PANGAN2.h.1.3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokalAda/tidak regulasi harga minimum daerahOutput 0
321PANGAN2.h.1.4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangkapemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbangAda/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakatOutput Ada
322PANGAN2.h.1.5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan panganAda/tidak peta ketahanan dan kerentanan panganOutput Ada
323PANGAN2.h.1.6 Tertanganinya kerawanan panganAda/tidak penanganan daerah rentan rawan panganOutput Nihil
324PANGAN2.h.1.7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganAda/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan panganOutput Nihil
325PANGAN2.h.1.8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segarAda/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segarOutput Ada
326PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kotaJumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) / Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun x 100%Output %100,00 %Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kab/Kota tidak menerbitkan ijin lokasi
327PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/KotaJumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik / Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun x 100%Output Dokumen100,00 Dokumen
328PERTANAHAN2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanLuas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi dibagi Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi x 100%Outcome %NIHIL %Terkait Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi
329PERTANAHAN2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .4 Dokumen Izin membuka tanahJumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak / Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun x 100%Output DokumenNIHIL DokumenDi BPN tidak ada izin membuka tanah
330PERTANAHAN2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas UmumJumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%Outcome %NIHIL %Untuk jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan nya di BPN tidak ada data terkait hal tersebut
331PERTANAHAN2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman ModalLuas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR yang diterbitkan x 100%Outcome NIHIL Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi
332PERTANAHAN2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah AbsenteeJumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100%Outcome 0
333PERTANAHAN2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatLuas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100%Outcome NIHIL Di BPN tidak ada izin membuka tanah
334PERTANAHAN2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasiJumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%Outcome NIHIL Di BPN tidak ada tanah garapan
335LINGKUNGAN HIDUP2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/KotaIKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan Outcome 51,32
336LINGKUNGAN HIDUP2.j.1.1.a. Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air(IKA)Output IKA=30,83 IKU=81,08 IKL= 31,48
337LINGKUNGAN HIDUP2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaJumlah total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh total volume timbunan sampah Tahun berjalan Kab/KotaOutcome m298,08 m237360,772/ 38090,772 x 100%
338LINGKUNGAN HIDUP2.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayahkabupaten/kota1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Output Ada
339LINGKUNGAN HIDUP2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/KotaJumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100% Outcome 48,48
340LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahkabupaten/kotaIzin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dibagi Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi x 100% Output 100,00
341LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Jumlah PPLHD yang ada dibagi Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota x 100% Output 16,67
342LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kotaJumlah MHA yang diakui dibagi Jumlah usulan MHA x 100% Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun Output Nihil Tidak ada MHA di Kota Magelang
343LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklatJumlah MHA yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah MHA yang ada x 100% Output Nihil Tidak ada MHA di Kota Magelang
344LINGKUNGAN HIDUP2.j.3.6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100% Output 100,00
345ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.1. Perekaman KTP-elJumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100%Outcome %100,00 %
346ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.1 Penerbitan akta perkawinanJumlah akta perkawinan yang diterbitkan / Peristiwa perkawinan yang dilaporkan x 100%Output %100,00 %
347ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.2 Penerbitan akta perceraianJumlah akta perceraian yang diterbitkan / Peristiwa perceraian yang dilaporkan x 100%Output %100,00 %
348ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.3 Penerbitan akta kematianJumlah akta kematian yang diterbitkan / Peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%Output %100,00 %
349ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1,2.k.2.4 Penyajian data kependudukanJumlah penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun x 100%Output %100 %
350ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIAJumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%Outcome %100,00 %
351ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranJumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%Outcome %99,95 %
352ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samaJumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah OPD x 100%Outcome %40,00 %
353PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalJumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100% Outcome %Nihil %Tidak mempunyai desa
354PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desaOutput Nihil Tidak mempunyai desa
355PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalandikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahunsebelumnyaOutput Nihil Tidak mempunyai desa
356PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yangterfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakanOutput Nihil Tidak mempunyai desa
357PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.1,2.l.2.4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembagaadatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaanOutput Nihil Tidak mempunyai desa
358PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriJumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% Outcome %Nihil %Tidak mempunyai desa
359PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)Outcome
360PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)yang di-PerdakanAda/tidakOutput Ada
361PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur25-49 tahunMedian Usia Kawin Pertama WanitaUsia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di IndonesiaOutput
362PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific FertilityRate/ASFR 15-19) Output
363PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE)Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) dibagi Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) x 100% Output %
364PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.1.5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktifdalam pengelolaan program KKBPKOutput 13
365PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Jumlah peserta KB aktif modern dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome %
366PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap melayani KBMKJPJumlah faskes yang siap melayani KB MKJP dibagi Jumlah faskes x 100% Output %96,67 %yang belum KKB Polresta
367PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)Jumlah peserta KB aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Output %68,84 %
368PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Kelompok KerjaKKBPK yang efektifJumlah kelompok kerja KKBPK yang efektifOutput
369PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.2.4 Persentase pelayanan KB Pasca PersalinanJumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode konstrasepsi cara modern dibagi Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100% KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari Output %
370PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100% Outcome %15,44 %
371PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB2.m.3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI dibagi Jumlah keluarga PBI x 100% Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah. Output %
372PERHUBUNGAN2.n.1. Rasio konektivitas Kab/KotaRasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)Outcome
373PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe CJumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia / Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100%Output %52,17 %
374PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.2 Terlaksananya pelayanan uji berkalaJumlah kendaraan yang diuji per tahun / Jumlah kendaraan wajib uji x 100%Output %109,03 %
375PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomiJumlah penetapan tarif lintas penyebrangan / Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota x 100%Output %100,00 %
376PERHUBUNGAN2.n.1,2.n.2.4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100%Output %100,00 %
377PERHUBUNGAN2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/KotaJumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x100%Outcome %
378KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100% Outcome %100 %29 dengan RSUD Kota Magelang
379KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KominfoJumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100% Output %100 %29 dengan RSUD Kota Magelang
380KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas KominfoJumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo : Jumlah OPD x 100% Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) Output %100,00 %29 dengan RSUD Kota Magelang
381KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.1.3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintahSistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).Output Ada
382KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasiJumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah layanan publik x 100% Outcome %49,20 %
383KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standarJumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar dibagi Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output %93,33 %
384KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undanganJumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dibagi Jumlah Perangkat Daerah x 100% Output %75,86 %
385KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik dibagi Jumlah Layanan x 100% Output %27,78 %
386KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronikJumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik dibagi Jumlah layanan x 100% Output %72,22 %
387KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganJumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi sistem elektronik x 100% Jumlah Output %
388KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahJumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah dibagi layanan publik dan layanan administrasi x 100% Output %100 %
389KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Jumlah perangkat daerah Output %100,00 %
390KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintahJumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Output %100,00 %
391KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Output %31,03 %
392KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.11 Persentase data yang dapat berbagi pakaiJumlah data yang dapat berbagi pakai : Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah x 100% Output %100 %
393KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart cityJumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% Output %96,55 %Kesbang belum masuk
394KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas KominfoJumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo dibagi Jumlah ASN pengelola TIK x 100% Output %0,00 %
395KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.2.14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab Output Ada
396KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kotaJumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk x100% Outcome %100,00 %
397KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3.1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kotaJumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dibagi Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota x 100% Output %100,00 %
398KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3.2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dibagi Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota x 100% Output %100,00 %
399KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.o.3.3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkanJumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP dibagi Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik x 100% Output %100,00 %
400KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPersentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 dibagi Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah x 100% Output %0 %
401KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasJumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi Jumlah seluruh koperasi yang aktif x 100% Outcome 40,19
402KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.1 Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerahkabupaten/kotaJumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan dibagi Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam x 100% Output %
403KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasiuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kotaJumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan dibagi Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan x 100% Output %Nihil %
404KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %29,83 %
405KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya dibagi Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100% Output %29,02 %
406KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %46,64 %
407KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotajumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian dibagi Jumlah anggota koperasi yang ada x 100% Output %0,22 %Tahun 2021 jumlah SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian sebanyak 211 tahun 2022 jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian sebanyak 141 sehingga di akhir tahun 2022 jml SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian menjadi 352
408KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibagi x 100% Output %2,52 %
409KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaanJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan / Jumlah koperasi yang ada x 100%Output %4,20 %Koperasi yang diberikan fasilitas pembiayaan adalah koperasi yang mendapat bantuan hibah. Tahun 2021 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah sebanyak 10 koperasi , tahun 2022 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah 11 , sehingga di akhir tahun 2022 jumlah koperasi yang telah mendapat bantuan hibah sebanyak 21 koperasi.
410KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %36,13 %
411KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %4,20 %Koperasi yang diberikan fasilitas pembiayaan adalah koperasi yang mendapat bantuan hibah. Tahun 2021 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah sebanyak 10 koperasi , tahun 2022 jumlah koperasi yang mendapat bantuan hibah 11 , sehingga di akhir tahun 2022 jumlah koperasi yang telah mendapat bantuan hibah sebanyak 21 koperasi.
412KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %0,00 %
413KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %50,42 %Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan setiap tahunnya berubah dan bukan merupaka akumulasi, tergantung permintaan koperasi yang meminta dukungan pendampingan. Jadi bisa saja 1 koperasi meminta pendampingan setiap tahunnya bahkan dalam setiap tahun meminta beberapa kali pendampingan juga dimungkinkan.
414KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kotaJumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan dibagi Jumlah koperasi yang ada x 100% Output %0,00 %
415KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaJumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% Outcome 22,14 usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah usaha mikro yang telah memiliki NIB
416KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroJumlah pertumbuhan wirausaha baru dibagi Jumlah wirausaha yang ada x 100% Output 2,99
417KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output %0,00 %
418KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitrajumlah usaha mikro yang bermitra dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output %0,00 %
419KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usahajumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dibagi jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk x 100% Output %2,33 %
420KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranjumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dibagi jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran x 100% Output %1,31 %
421KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihanJumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output 1,95
422KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH2.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampinganjumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan dibagi Jumlah usaha mikro yang ada x 100% Output %0,00 %
423PENANAMAN MODAL2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100%Outcome %53,61 %
424PENANAMAN MODAL2.q.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotaJumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor Output Perda2 Perda
425PENANAMAN MODAL2.q.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif penanaman modalTersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modalOutput DokumenAda Dokumen
426PENANAMAN MODAL2.q.3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modalJumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahunOutput Dokumen0 DokumenMulai pemberian tahun 2021,monev pelaporan evaluasi diberikan Tahun 2022,
427PENANAMAN MODAL2.q.4 kegiatan seminar bisnis / busines forum, dan one on one meetingJumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meetingOutput Kegiatan1 Kegiatan
428PENANAMAN MODAL2.q.5 kegiatan pameran penanaman modalJumlah kegiatan pameran penanaman modalOutput Kegiatan0 Kegiatan2021 tidak ada karena covid Tahun 2022 diselenggarakan Pameran di Bandung
429PENANAMAN MODAL2.q.6 kegiatan penerimaan misi penanaman modalJumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modalOutput Kegiatan0 KegiatanTidak ada penerimaan misi (khusus luar negeri) , misi penanaman modal adalah penerimaan kunjungan individu atau sekelompok orang dari luar negeri
430PENANAMAN MODAL2.q.7 konsultasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman ModalJumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modalOutput Kegiatan82 Kegiatan
431PENANAMAN MODAL2.q.8 penerbitan Perizinan dan Non perizinan Penanaman ModalJumlah penerbitan perizinan dan nonperizinanOutput Kegiatan1723 Kegiatan
432PENANAMAN MODAL2.q.9 Laporan Realisasi Penanaman ModalJumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/KotaOutput Rp583.437.168.802 Rp
433PENANAMAN MODAL2.q.10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kotaJumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal (aparatur yang mendapat pelatihan di tahun bersangkutan)Output Orang1 Orang
434PENANAMAN MODAL2.q.11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDNJumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modalOutput Unit142 Unit
435PENANAMAN MODAL2.q.12 Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinankabupaten/kotaJumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi dibagi Jumlah permintaan data dan informasi yang diterimaOutput Dokumen38 Dokumen
436KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiriJumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha di provinsi dibagi Jumlah pemuda umur 16-30 tahun di kabupaten/kota X 100%Outcome %2,05 %
437KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanJumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanOutput Orang0 Orangkegiatan belum dilaksanakan tahun 2021
438KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.1.2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan KewirausahaanJumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaanOutput Orang0 Orangkegiatan belum dilaksanakan tahun 2021
439KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatanJumlah pemuda 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikabupaten/kota dibagi jumlah pemuda umur 16-30 tahun dikabupaten/kota dikalikan 100%Outcome %2,77 %
440KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaJumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaOutput Orang14 Orang
441KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.2.2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanJumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaanOutput Orang0 Orangkegiatan tahun 2021 belum bisa dilaksanakan karena terdampak recofusing
442KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3. Peningkatan prestasi olahragaJumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasionalOutcome Orang91 Orang
443KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3.1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikanJumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahragaOutput Orang65 Orang
444KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.r.3.2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahJumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerahOutput Orang12 Orang
445STATISTIK2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahJumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi Jumlah OPD X 100% Outcome %100,00 %
446STATISTIK2.s.1,2.s.2.1 Tersedianya buku profil daerahAda/tidakOutput Ada
447STATISTIK2.s.1,2.s.2.2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukanJumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukanOutput 0
448STATISTIK2.s.1,2.s.2.3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanJumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukanOutput 2
449STATISTIK2.s.1,2.s.2.4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSJumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput 1
450STATISTIK2.s.1,2.s.2.5 Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPSOutput 2
451STATISTIK2.s.1,2.s.2.6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral dikalikan 100 %Output %100,00 %
452STATISTIK2.s.1,2.s.2.7 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistikPerbandingan Jumlah metadataindikator statistik sektoral dengan Jumlah indikator statistik sektoral dikalikan 100 %Output %100,00 %
453STATISTIK2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahPerbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 %Outcome %100,00 %
454KEBUDAYAAN2.u. Terlestarikannya Cagar BudayaJumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yangterdata X 100%Outcome %100,00 %
455KEBUDAYAAN2.u.1.1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan danpublikasi)Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)Output Objek24 Objek11+1+1+11
456KEBUDAYAAN2.u.1.2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)Output Objek7 Objek
457KEBUDAYAAN2.u.1.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)Jumlah objek dimanfaatkanOutput Objek7 Objek
458KEBUDAYAAN2.u.1.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelolaOutput Objek21 Objek
459KEBUDAYAAN2.u.1.5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskanOutput Objek11 Objek
460KEBUDAYAAN2.u.1.6 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)Jumlah CB yang diselamatkan, dizonasikan, dipelihara, dan dipugarOutput Objek12 Objek
461KEBUDAYAAN2.u.1.7 Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan dataJumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/KotaOutput DokumenNIHIL Dokumen
462KEBUDAYAAN2.u.1.8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasiOutput Objek12 Objek
463KEBUDAYAAN2.u.1.9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisataJumlah CB dimanfaatkanOutput Objek12 Objek
464KEBUDAYAAN2.u.1.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumJumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkanOutput Objek34 Objek
465KEBUDAYAAN2.u.1.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museumOutput Orang821 Orang
466KEBUDAYAAN2.u.1.12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kotaOutput Orang821 Orang
467KEBUDAYAAN2.u.1.13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budayaJumlah tim pendaftaran CB yang dibentukOutput Orang0 Orang
468KEBUDAYAAN2.u.1.14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsiJumlah pembentukan tim ahli CBOutput Orang7 Orang
469KEBUDAYAAN2.u.1.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budayaJumlah ahli CB yang disertifikasiOutput Orang7 Orang
470KEBUDAYAAN2.u.1.16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseumanJumlah sdm CB + jumlah SDM MuseumOutput Orang13 Orang6 Museum 7 CB
471KEBUDAYAAN2.u.1.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kotaJumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)Output Orang13 Orang6 Museum 7 CB
472KEBUDAYAAN2.u.1.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseumanJumlah sarana dan prasarana pendaftaran (CB + Museum)Output Objek0 Objek
473KEBUDAYAAN2.u.1.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakatJumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakatOutput Kegiatan5 Kegiatan
474PERPUSTAKAAN2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatNilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakatOutcome 61
475PERPUSTAKAAN2.v.1.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukKoleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output %51,14 %
476PERPUSTAKAAN2.v.1.2 Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakatJumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site : Jumlah penduduk di wilayahnya x 100%Output %55,57 %
477PERPUSTAKAAN2.v.1.3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukKetersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya : Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%Output %0,09 %
478PERPUSTAKAAN2.v.1.4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaanJumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan : Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya x 100%Output %29,11 %
479PERPUSTAKAAN2.v.1.5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatOutput 2
480PERPUSTAKAAN2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yangdidapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsurpembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)IPLM= Jumlah UPLM dibagi dengan ALM dikali 100 UPLMi adalah variabel komponen pembentuk indeks dari unsurpembangun literasi masyarakat mulai dari UPLM 1 sampai UPLM 7sedangkan AM adalah komponen aspek masyarakat Outcome 43,69
481PERPUSTAKAAN2.v.2.1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaJumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnyaOutput 37
482PERPUSTAKAAN2.v.2.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaJumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasaOutput 0
483PERPUSTAKAAN2.v.2.3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)Output 416
484KEARSIPAN2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanT = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKNOutcome 100 T = (100+100+100+100)/4
485KEARSIPAN2.w.1. 1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip aktif x 100%Output %100,00 %
486KEARSIPAN2.w.1. 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsipJumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip : Jumlah seluruh arsip inaktif x 100%Output %100,00 %
487KEARSIPAN2.w.1. 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantutemu balikJumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik : Jumlah seluruh arsip statis x 100%Output %100,00 %
488KEARSIPAN2.w.1. 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKNmelalui JIKNJumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN : Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan kab/kota x 100%Output %100,00 %
489KEARSIPAN2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatT = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPKOutcome %33,33 %REVISI T= (100+100)/6
490KEARSIPAN2.w.2.1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPKNSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan ArsipOutput 100,00
491KEARSIPAN2.w.2.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuaiNSPKNSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari BencanaOutput 0 Keputusan Kepala Disperpusip No: 067/294/290 tahun 2019 tentang SOP pada Disperpusip
492KEARSIPAN2.w.2.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yangsesuai NSPK di provinsiNSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat DaerahOutput 0 2022 Arsip Eks Balitbang karena digabung dengan Bappeda
493KEARSIPAN2.w.2.4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuaiNSPKNSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip ElektronikOutput 4
494KEARSIPAN2.w.2.5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPKNSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)Output 0
495KEARSIPAN2.w.2.6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yangsesuai NSPKNSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip StatisOutput 0 Peraturan Walikota Magelang nomor 49 Tahun 2019 tentang system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemkot magelang
496KELAUTAN & PERIKANAN3.a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten/Kota sumber data: one data KKP dibagi Target Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya yang ditetapkanOutcome kg100,00 kg
497KELAUTAN & PERIKANAN3.a.1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha(RTP)Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)Output Nihil
498KELAUTAN & PERIKANAN3.a.2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasionalJumlah TPI yang operasional dibagi Jumlah seluruh TPI yang ada di wilyah kab/kota x 100%Output %Nihil %tidak ada nelayan di Kota Magelang
499KELAUTAN & PERIKANAN3.a.3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaanikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yangditerbitkanJumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkanOutput Izin
500KELAUTAN & PERIKANAN3.a.4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraanusaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/danpenguatan kelembagaanJumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahunOutput Orang280 Orang
501KELAUTAN & PERIKANAN3.a.5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksiJumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahunOutput kg
502PARIWISATA3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADTotal realisasi PAD dari sektor pariwisata dibagi total realisasi PADx 100%Outcome %3,60 %
503PARIWISATA3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome %-96,08 %
504PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.1 Jumlah entitas pengelolaan destinasiJumlah entitas pengelolaan destinasiOutput 13
505PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataJumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataOutput 142
506PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kotaJumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/KotaOutput 52
507PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanJumlah wisatawan mancanegara per kebangsaanOutput
508PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriJumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeriOutput 3
509PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.6 Jumlah event luar negeri yang diikutiJumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/KotaOutput 0
510PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeriJumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeriOutput 167
511PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasiJumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi / Jumlah tenaga kerja pariwisata x 100%Output %9,90 %
512PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataanJumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan / Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan x 100%Output %100,00 %
513PARIWISATA3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatJumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakatOutput %8 %
514PARIWISATA3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%Outcome %-9,69 %
515PARIWISATA3.b.3. Tingkat hunian akomodasiJumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia x 100%Outcome %20,18 %
516PARIWISATA3.b.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlakuTotal nilai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dibagi totalPDRB berlaku x 100%Outcome 42,00
517PERTANIAN3.c.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahunJumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi Luaspanen x 100%Outcome
518PERTANIAN3.c.1..1 Sarana pertanian pertanian yang diberikanJumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikanOutput 38
519PERTANIAN3.c.1.2 Prasarana pertanian yang digunakanJumlah prasarana pertanian yang digunakanOutput 128
520PERTANIAN3.c.1.3 Penerbitan izin usaha pertanianJumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanianOutput
521PERTANIAN3.c.1.4 Persentase prasarana yang digunakanJumlah prasarana yang aktif digunakan dibagi Jumlah prasarana yang dibangun x 100%Output %100,00 %
522PERTANIAN3.c.1.5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kotaJumlah usulan yang difasitasi dibagi Jumlah usulan usaha pertanian x 100%Output %
523PERTANIAN3.c.2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%Outcome %12,98 %(148-131)/131 x 100%
524PERTANIAN3.c.2.1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencanaJumlah area yang dapat ditanggulangi / luas area terkena bencana Output %Nihil %
525KEHUTANAN3.d Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkanOutcome 0 Tidak ada hutan di Kota Magelang
526KEHUTANAN3.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanggaJumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingiOutput 0 Tidak ada hutan di Kota Magelang
527KEHUTANAN3.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada TahuraLuas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiOutput 0
528KEHUTANAN3.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURARekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahunOutput 0
529PERDAGANGAN3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100%Outcome %23,08 %
530PERDAGANGAN3.f.1.1.a.1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuanuntuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko SwalayanJumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100% Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100%Output %
531PERDAGANGAN3.f.1.2 Persentase penerbitan TDGJumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan penerbitan TDG x 100%Output %100,00 %
532PERDAGANGAN3.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDGJumlah penerbitan TDG dibagi Jumlah gudang yang ada di kab/kota x 100%Output %90,91 %
533PERDAGANGAN3.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeriPenerima waralaba dari waralaba dalam negeri : a. Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri x 100% b. Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri x 100% c. Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri x 100%Output %0 %
534PERDAGANGAN3.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kotajumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota dibagi Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer x 100%Output %0 %
535PERDAGANGAN3.f.1.6 Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktuJumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) dibagi Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%Output %Nihil %
536PERDAGANGAN3.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanyaK = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)Output %50 %K = ( 0 + 0,5 ) x 100 %
537PERDAGANGAN3.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktuPersentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokokOutput %4,46 %44,63 / 10
538PERDAGANGAN3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukRealisasi dibagi RDKK x 100%Outcome %22,39 %( 20,8 ton : 92,9 ton ) x 100 %
539PERDAGANGAN3.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkanX = a/(bxc) x 100 X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)Output %24,88 %20,8 ton / ( 90% x 92,9) x 100 %
540PERDAGANGAN3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakujumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%Outcome %98,42 %
541PERDAGANGAN3.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab/kota x 100%Output %98,42 %
542PERDAGANGAN3.f.3.2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yangberlakuJumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan x 100%Output %37,50 %
543PERINDUSTRIAN3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%Outcome %7 %( 1834 - 1714 ) / 1714 x 100 %
544PERINDUSTRIAN3.g.1.1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI)dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kotaJumlah realisasi izin yang diterbitkan : Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%Output %Nihil %
545PERINDUSTRIAN3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIPJika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebutOutcome %95.96% %( 99,77 % + 88,68% + 108,54% + 86,86 % ) : 4
546PERINDUSTRIAN3.g.2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai denganditetapkannya menjadi PERDACapaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Output 100% RPIK sudah di Perda kan ( Perda Kota magelang Nomor : 8 Tahun 2019 )
547PERINDUSTRIAN3.g.4. Presentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome %0 %
548PERINDUSTRIAN3.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%Output %100,00 %
549PERINDUSTRIAN3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)Outcome %100% %( 50 % + 25 % + 5 % + 10 % + 10 % )
550PERINDUSTRIAN3.g.6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah danperusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/KotaJumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas dibagi Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota x 100%Output %0,88 %
551PERINDUSTRIAN3.g.5 Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kotaJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%Outcome %Nihil %Kawasan industri tidak ada di Kota Magelang
552PERINDUSTRIAN3.g.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yangdikeluarkan oleh instansi terkaitJumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan x 100%Outcome %100,00 %
553TRANSMIGRASI3.h.1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannyaOutcome Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
554TRANSMIGRASI3.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannyaOutcome Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
555TRANSMIGRASI3.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibinaOutcome Nihil Kota Magelang bukan wilayah transmigrasi
556PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatanJumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100%Outcome %20,69 %
557PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.2. Rasio PADJumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD x 100%Outcome %28,11 %
558PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)(Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures) dibagi Jumlah belanja APBD x 100%Outcome %74,90 %
559PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.6. Opini Laporan KeuanganOpini Laporan KeuanganOutcome UnitWTP Unit
560PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKPOutcome 3,04 Penilaian SPIP tahun 2019, 2020 tidak ada kerena pandemi, 2021 baseline penilaian terbaru, 2022 sudah keluar lagi dengan penilaian yang baru. Sehingga 2020 dan 2021 dianggap menggunakan hasil nilai terakhir yaitu 2019
561PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)4.a.4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKPOutcome 3
562PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertamajumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100%Outcome %0,00 %
563PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitifjumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah seluruh pengadaan x 100%Outcome %6,53 %
564PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaanJumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan dibagi Total belanja operasi dan modal x 100%Outcome %57,93 %
565PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)4.b.4 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil. dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerahJumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100%Outcome %100,00 %
566PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah seluruhpegawai x 100%Outcome %
567PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatanJumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100%Outcome %
568PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%Outcome %
569PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.1. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD((Realisasi belanja dibagi Total Belanja APBD)-1) x 100%Outcome %-4,64 %(934.737.734.177/980.191.941.000) -1 x100%
570PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.2. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD((Total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD)-1) x 100%Outcome %26,83 %319391277825/251821496000 (-1) x 100%
571PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.3 Manajemen asetJumlah Aset Manajemen Apakah ada daftar aset tetap? Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? Outcome 4 Menjawab 4 pertanyan Ya dan Tidak
572PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBDTahun sebelumnyaNilai realisasi SILPA dibagi Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100%Outcome %29,70 %
573PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di websitePemda dibagi Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda x 100%Outcome %100,00 %
574PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda dibagi Totaljumlah dokumen yang telah dirinci x100%Outcome %
575ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3.e. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memilikiizin di kab/kotaJumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin dibagi jumlah perusahanan pemanfaatan panas bumiOutcome Nihil
576ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPenerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerahkab/kotaJumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kotaOutput Nihil
577PERSANDIAN2.t. Tingkat keamanan informasi pemerintahJumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian X 100% Outcome %14,42 %
578PERSANDIAN2.t.1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankanJumlah kegiatan strategis teramankan dibagi Jumlah kegiatan strategis yang ada x 100%Output %100,00 %
579PERSANDIAN2.t.2 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerahJumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dibagi Jumlah SE yang ada x 100% Output %35,16 %
580PERSANDIAN2.t.3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendahJumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah dibagi Jumlah SE yang ada x 100% Output %10,99 %
581PERSANDIAN2.t.4 Persentase titik yang diamankan dibanding denganjumlahseluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkanPerbandingan Jumlah titik teramankan dengan Jumlah titik pada PHKS dikalikan 100%Output %3,45 %Pendekatan sanapati