| 1 | PENDIDIKAN | 1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100% | Outcome | 100 % | 94.91 % | |
| 2 | PENDIDIKAN | 1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam sekolah dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100%
| Outcome | 100 % | 115,53 % | jumlah siswa sd usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun |
| 3 | PENDIDIKAN | 1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% | Outcome | 100 % | 170,52 % | Jumlah anak usia 13-15 tahun dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun |
| 4 | PENDIDIKAN | 1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedangbelajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah Kab/Kota yang bersangkutan dikalikan 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 5 | KESEHATAN | 1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk | Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 1 % | 1,01 % | |
| 6 | KESEHATAN | 1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | 100 % | 88,89 % | Tambah catatan: RS tambah 1 Akmil (belum terakreditasi) |
| 7 | KESEHATAN | 1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 8 | KESEHATAN | 1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 9 | KESEHATAN | 1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kabupaten/kota x 100% | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 10 | KESEHATAN | 1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 11 | KESEHATAN | 1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 12 | KESEHATAN | 1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 13 | KESEHATAN | 1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 14 | KESEHATAN | 1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 15 | KESEHATAN | 1.b.12. Jumlah Presentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 16 | KESEHATAN | 1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 17 | KESEHATAN | 1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 18 | KESEHATAN | 1.b.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 19 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/Kota | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100%
| Outcome | NIHIL | NIHIL | tidak terdapat WS yang menjadi kewenangan Kota Magelang |
| 20 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100%
| Outcome | NIHIL | NIHIL | Kota Magelang tidak mempunyai garis pantai |
| 21 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100%
| Outcome | NIHIL | NIHIL | Tidak Ada Daerah Irigasi Kewenangan Kota Magelang |
| 22 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100%
| Outcome | % | 76,30 % | Jumlah pengguna air minum perpipaan berkurang karena adanya pemutusan jaringan karena tidak membayar atau mundur sebagai pelanggan PDAM |
| 23 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 71,11 % | Penyesuaian data dari Capil sehingga capaiannya menurun |
| 24 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota | Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 25 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota | Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100%
| Outcome | % | 85,69 % | |
| 26 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100%
| Outcome | 30 % | 24,00 % | Kurangnya peminat sebagai peserta sertifikasi tenaga konstruksi dan kurangnya dukungan dalam penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |
| 27 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100%
| Outcome | 30 % | 100,00 % | |
| 28 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.1 Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%
| Outcome | Unit | NIHIL Unit | TIDAK ADA BENCANA |
| 29 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100% | Outcome | % | NIHIL % | TIDAK ADA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH |
| 30 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikali 100% | Outcome | % | 23,20 % | |
| 31 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kab/kota dikalikan 100%
| Outcome | % | 4,78 % | |
| 32 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kabupaten/kota | Outcome | Unit | 0,32 Unit | Jumlah unit rumah yg sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kab/kota |
| 33 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 34 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi dikali 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 35 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100% | Outcome | Orang | 100,00 Orang | |
| 36 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 37 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | Outcome | Menit | 5.89 Menit Menit | |
| 38 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100% | Outcome | 127666 Orang | 0,90 Orang | Warga negera pada daerah rawan bencana |
| 39 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100% | Outcome | 0 Orang | 100,00 Orang | |
| 40 | SOSIAL | 1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 41 | SOSIAL | 1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 42 | TENAGA KERJA | 2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100% | Outcome | nihil % | nihil % | nihil |
| 43 | TENAGA KERJA | 2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%
| Outcome | % | 95,25 % | |
| 44 | TENAGA KERJA | 2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi Jumlah tenaga kerja x 100%
| Outcome | % | 11696647550,49 % | |
| 45 | TENAGA KERJA | 2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan x 100%
| Outcome | % | 37,91 % | |
| 46 | TENAGA KERJA | 2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100%
| Outcome | % | 87,27 % | |
| 47 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD operasi dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung operasi dan modal APBD di APBD x 100%
| Outcome | % | 6,58 % | |
| 48 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah anak penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota penduduk usia kurang dari 18 tahun x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 49 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan x 100%
| Outcome | | 0,05 | |
| 50 | PANGAN | 2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan | Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota dibagi Jumlah target cadangan dengan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan x 100%
| Outcome | 100 % | 114,84 % | satuan dalam % |
| 51 | PERTANAHAN | 2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi dibagi Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi x 100% | Outcome | % | NIHIL % | |
| 52 | PERTANAHAN | 2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100% | Outcome | % | NIHIL % | |
| 53 | PERTANAHAN | 2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR yang diterbitkan x 100% | Outcome | | NIHIL | |
| 54 | PERTANAHAN | 2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100% | Outcome | | NIHIL | |
| 55 | PERTANAHAN | 2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakat | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100% | Outcome | | NIHIL | |
| 56 | PERTANAHAN | 2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100% | Outcome | | NIHIL | |
| 57 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota | IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).
IKA = Indeks Kualitas Air
IKD = Indeks Kualitas Udara
ITH = Indeks Tutupan Hutan
| Outcome | | 64.96 | |
| 58 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | Jumlah total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh total volume timbunan sampah Tahun berjalan Kab/Kota | Outcome | m2 | 98,87 m2 | |
| 59 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%
| Outcome | | 43,33 | |
| 60 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.1. Perekaman KTP-el | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 61 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 62 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiran | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 63 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah OPD x 100% | Outcome | % | 92,86 % | |
| 64 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100%
| Outcome | % | NIHIL % | |
| 65 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100%
| Outcome | % | NIHIL % | |
| 66 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total) | | Outcome | | 1,78 | |
| 67 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB aktif modern dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100%
| Outcome | % | 71,04 % | |
| 68 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100%
| Outcome | % | 6,65 % | |
| 69 | PERHUBUNGAN | 2.n.1. Rasio konektivitas Kab/Kota | Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) | Outcome | | 1 | Tidak ada kendala |
| 70 | PERHUBUNGAN | 2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x100% | Outcome | 100 % | 88,38 % | Tingkat kinerja jalan berdasar Rasio antara Volume dan Kapasitas Jalan Perkotaan |
| 71 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 72 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi
dibagi Jumlah layanan publik x 100% | Outcome | % | 76,83 % | |
| 73 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk x100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 74 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi Jumlah seluruh koperasi yang aktif x 100%
| Outcome | 44 | 71,32 | |
| 75 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%
| Outcome | | 50,50 | |
| 76 | PENANAMAN MODAL | 2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota | (Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100% | Outcome | % | 25,63 % | |
| 77 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha di provinsi dibagi Jumlah pemuda umur 16-30 tahun di kabupaten/kota X 100% | Outcome | 0 % | 1,74 % | |
| 78 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikabupaten/kota dibagi jumlah pemuda umur 16-30 tahun dikabupaten/kota dikalikan 100% | Outcome | 0 % | 8,94 % | |
| 79 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.3. Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional | Outcome | 0 Orang | 28 Orang | |
| 80 | STATISTIK | 2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi Jumlah OPD X 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
| 81 | STATISTIK | 2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Perbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 % | Outcome | % | 100,00 % | |
| 82 | KEBUDAYAAN | 2.u. Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yangterdata X 100% | Outcome | 14% % | 32,69 % | |
| 83 | PERPUSTAKAAN | 2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat | Outcome | 71.60% | 88,43% | capaian kinerja 123.5% |
| 84 | PERPUSTAKAAN | 2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yangdidapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsurpembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) | IPLM= Jumlah UPLM dibagi dengan ALM dikali 100
UPLMi adalah variabel komponen pembentuk indeks dari unsurpembangun literasi masyarakat mulai dari UPLM 1 sampai UPLM 7sedangkan AM adalah komponen aspek masyarakat
| Outcome | 93.25% | 100% | capaian kinerja 107.2% |
| 85 | KEARSIPAN | 2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | T = (a + i + s + j)/4
T = Tingkat ketersediaan arsip
a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Outcome | 100 | 100,00 | |
| 86 | KEARSIPAN | 2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | T = (m + b + g + a + c + i)/6
T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK
g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK
a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK
c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | Outcome | 100 % | 33,33 % | Klo sesuai d datago , angka 33,33 itu karena nilai dr DO nya. T = ( m+b+g+a+c(i)/6 M= musnah. Sudah sesuai nspk. Jumlah arsip yg dimusnahkan sesuai target yaitu 500 berkas.. otomatis 100% b = penyelamatan arsip bencana, di tempat kami blm ada ...jadi nol. g = penyelamatan arsip yg digabung/ dibubarkan tidk ada...jadi nol a = autentisitas arsip statis dan alih media, realisasi sudah sesuai dgn target...otomatis nilainya 100% c = pencarian arsip statis tidak ada ...jadi nol i = ijin penggunaan arsip jg tidak ada...jadi nol T= ( m+b+g+a+c+i)/6 = (100+0+0+100+0+0)/6 = 200/6 = 33,33 |
| 87 | KELAUTAN & PERIKANAN | 3.a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten/Kota sumber data: one data KKP | Outcome | 307.351,6 % | 100,75 % | Satuan dalam % |
| 88 | PARIWISATA | 3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Total realisasi PAD dari sektor pariwisata dibagi total realisasi PADx 100% | Outcome | % | 6,83% % | 21.785.578.293/319.142.017.109 x 100% |
| 89 | PARIWISATA | 3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% | Outcome | 0 % | 27,20 % | |
| 90 | PARIWISATA | 3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% | Outcome | 0 % | 12,77 % | |
| 91 | PARIWISATA | 3.b.3. Tingkat hunian akomodasi | Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia x 100% | Outcome | 0 % | 38,86 % | Berdasarkan hasil koordinasi dan konsolidasi dengan BPS Kota Magelang bahwa data tahun 2024 dan tahun 2023 terdapat perbedaan cara penghitungan selanjutnya data tahun 2024 kami sesuaikan dengan cara perhitungan dari BPS Kota Magelang |
| 92 | PARIWISATA | 3.b.4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Total nilai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dibagi totalPDRB berlaku x 100% | Outcome | 0 | 6,57 | |
| 93 | PERTANIAN | 3.c.1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi Luaspanen x 100% | Outcome | 6.35 | 663,77 | |
| 94 | PERTANIAN | 3.c.2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | (Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan - (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100% | Outcome | -6 % | -6,3 % | Satuan dalam % |
| 95 | KEHUTANAN | 3.d Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura | Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan | Outcome | | Nihil | |
| 96 | PERDAGANGAN | 3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 97 | PERDAGANGAN | 3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupuk | Realisasi dibagi RDKK x 100% | Outcome | % | 41,66 % | |
| 98 | PERDAGANGAN | 3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100% | Outcome | 76.90 % | 98,93 % | |
| 99 | PERINDUSTRIAN | 3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota | (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100% | Outcome | 1.74 % | 8,73 % | |
| 100 | PERINDUSTRIAN | 3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%
Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%
Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut | Outcome | 84 % | 176,16 % | |
| 101 | PERINDUSTRIAN | 3.g.4. Presentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan x 100% | Outcome | % | Nihil % | Tahun 2024 tidak ada izin perluasan industri kecil dan menengah |
| 102 | PERINDUSTRIAN | 3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 1) Keterkinian informasi industri :
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)
- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)
2) Kelengkapan informasi industri meliputi :
- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)
Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) | Outcome | 90 % | 100 % | |
| 103 | PERINDUSTRIAN | 3.g.5 Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100% | Outcome | % | NIHIL % | Di kota Magelang tidak ada kawasan industri |
| 104 | PERINDUSTRIAN | 3.g.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yangdikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan x 100% | Outcome | 80 % | 100,00 % | |
| 105 | TRANSMIGRASI | 3.h.1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya | | Outcome | nihil | nihil | |
| 106 | TRANSMIGRASI | 3.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannya | | Outcome | nihil | nihil | |
| 107 | TRANSMIGRASI | 3.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina | | Outcome | nihil | nihil | |
| 108 | TRANSMIGRASI | 3.h Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya,2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannya,3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina | | Outcome | nihil Jumlah | nihil Jumlah | |
| 109 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN) | 4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100% | Outcome | % | 16,51% % | ((422.613.617.835-(422.613.617.835+144.159.759.072))/ 1.143.170.000.947 x 100% |
| 110 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN) | 4.a.2. Rasio PAD | Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD x 100% | Outcome | % | 34,48% % | 349.050.511.509/1.012.283.715.247 x 100% |
| 111 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN) | 4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | (Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures) dibagi Jumlah belanja APBD x 100% | Outcome | % | 69,76% % | (857.391.508.574 - 59.903.088.553)/1.143.170.000.947 x 100% |
| 112 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN) | 4.a.6. Opini Laporan Keuangan | Opini Laporan Keuangan | Outcome | Unit | 10 Unit | Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 belum tersedia |
| 113 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN) | 4.a.3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | Outcome | 3.745 | 3 | - |
| 114 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN) | 4.a.4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | Outcome | 3.3 | 3 | - |
| 115 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) | 4.b.1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100% | Outcome | % | 0,002034298 % | |
| 116 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) | 4.b.2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah seluruh pengadaan x 100% | Outcome | % | 22,63 % | |
| 117 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) | 4.b.3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan dibagi Total belanja operasi dan modal x 100% | Outcome | % | 39,81 % | |
| 118 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) | 4.b.4 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil. dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100% | Outcome | % | 118,23 % | |
| 119 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) | 4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah seluruhpegawai x 100% | Outcome | % | 76,68 % | |
| 120 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) | 4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan x 100% | Outcome | % | 26,64 % | |
| 121 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) | 4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100% | Outcome | % | 38,08 % | |
| 122 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN) | 4.d.1. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | ((Realisasi belanja dibagi Total Belanja APBD)-1) x 100% | Outcome | % | -7,22% % | ((1.060.642.359.847/1.143.170.000.947)-1) x 100% |
| 123 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN) | 4.d.2. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | ((Total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD)-1) x 100% | Outcome | % | 5,82% % | ((349.050.511.509/329.858.767.643)-1) x 100% |
| 124 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN) | 4.d.3 Manajemen aset | Jumlah Aset Manajemen
Apakah ada daftar aset tetap?
Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?
Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?
Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? | Outcome | | 4 | Ada semua |
| 125 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN) | 4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBDTahun sebelumnya | Nilai realisasi SILPA dibagi Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100% | Outcome | % | 9,62% % | 110.470.221.732,86/1.148.437.742.676 x 100% |
| 126 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK) | 4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di websitePemda dibagi Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 127 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK) | 4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda dibagi Totaljumlah dokumen yang telah dirinci x100% | Outcome | % | 100,00 % | |
| 128 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.e. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memilikiizin di kab/kota | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin dibagi jumlah perusahanan pemanfaatan panas bumi | Outcome | Nihil | Nihil | Kota Magelang tidak memiliki panas bumi |
| 129 | PERSANDIAN | 2.t. Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian X 100%
| Outcome | % | 68,37 % | |
