JAKARTA – Berbagai pemerintah daerah di Indonesia menghadapi kesulitan dalam melakukan integrasi data lintas sektoral. Data lintas sektoral dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan universitas, masih cukup sulit untuk dihimpun dan ditemui data yang tidak valid. Pemerintah Kota Magelang berusaha untuk mengatasi kendala tersebut dengan menginisiasi sebuah portal data terbuka terintegrasi melalui DataGo.

Padahal, validitas data yang rendah mempengaruhi kualitas dokumen dan misinterpretasi pada pengukuran beberapa indikator kinerja daerah. Lahirnya DataGo dilatarbelakangi oleh kendala dalam pemenuhan data daerah. Publikasi resmi data daerah hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun dan sangat bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini membuat ketepatan waktu perumusan dokumen perencanaan serta pelaporan pertanggungjawaban kinerja wali kota menurun.

DataGo merupakan inovasi yang mengusung konsep pengelolaan data sektoral terpadu berbasis e-filling. Pengelolaan ini digerakan secara online oleh produsen data dari OPD, universitas, lembaga swasta, dan instansi vertikal pemilik data strategis daerah. DataGo merupakan data yang digunakan untuk menyusun atau menyampaikan perencanaan pembangunan dan monitoring maupun evaluasi yang ada di Kota Magelang.

“Keberadaannya sangat bermanfaat bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),” ujar Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina saat presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, beberapa waktu lalu.

DataGo berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelolaan data di seluruh produsen data. Setiap produsen data memiliki person in charge (PIC) yang bertugas mengumpulkan data lintas sektor untuk dikompilasi dalam DataGo. PIC tersebut diberikan hak akses sistem dan dibekali dengan bimbingan teknis dan coaching clinic dasar-dasar statistika secara periodik sehingga kompetensi mereka dalam tata kelola data semakin baik.

Ide DataGo merupakan konsep asli yang diterapkan di Kota Magelang dan diatur tata pelaksanaannya dalam Peraturan Wali Kota. Dalam perjalanannya, DataGo terus dikembangkan, dari semula hanya memiliki 23 PIC kini sudah ada 54 PIC yang bergabung. Integrasi data melalui DataGo tidak hanya mencakup OPD saja, melainkan menggandeng lembaga swasta, universitas, dan instansi vertikal. “Saat ini DataGo sudah berkerjasama dengan beberapa instansi vertikal maupun lembaga-lembaga pendidikan di Kota Magelang,” imbuh Windarti.

Upaya peningkatan kinerja DataGo dilakukan dengan monitoring dan evaluasi internal melalui forum data, pemantauan jumlah pengunjung portal dan pengukuran kepuasan. Tidak hanya itu, penambahan fitur dalam DataGo terus dilakukan guna memastikan kebutuhan layanan data masyarakat dapat dipenuhi. Menurut Windarti Agustina, saat ini DataGo telah memiliki 10 fitur, berkembang pesat dari semula yang hanya dua fitur. “Saat ini DataGo terintegrasi dengan portal satu data Jateng dan satu data Indonesia, kedepan dikembangkan lewat Android dan fitur-fitur lain,” jelasnya.

Windarti mengungkapkan, ide pengembangan DataGo ke depannya berasal dari masukan para pengguna data. Pemerintah Kota Magelang melakukan diseminasi statistik sektoral melalui kegiatan focus group discussion (FGD), seminar, statistical coaching clinic, dan forum data dengan partisipasi seluruh produsen data dan masyarakat. Dari kegiatan tersebut Pemkot Magelang memperoleh masukan dalam perumusan kebijakan berbasis data dan masukan-masukan kreatif bagi inovasi dan pengembangan DataGo selanjutnya.

Inovasi yang telah berjalan lebih dari tiga tahun ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyajian data daerah yang lebih valid, mudah, dan cepat. DataGo juga merupakan media integrasi data sektoral Kota Magelang yang mampu meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan khususnya pada urusan wajib statistik. “Data menjadi kebutuhan yang sangat mutlak untuk menyusun kebijakan pelaksanaan pembangunan bahkan untuk peneliti serta masyarakat. Kami berharap untuk dapat terus memenuhi kebutuhan tersebut,” tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/integrasi-data-daerah-valid-mudah-dan-cepat-dengan-datago