| 1761 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.1.1* Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman | |
| 1762 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri | m3/detik |
| 1763 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.1.1.(c) Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan | % |
| 1764 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan | % |
| 1765 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.2.1.(d) Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Kelurahan |
| 1766 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.2.1.(e) Jumlah Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal | - |
| 1767 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.2.1.(f) Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat | - |
| 1768 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.3.1.(b) Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja | - |
| 1769 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang Diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Unit |
| 1770 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur | |
| 1771 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data TPB | 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister | Jumlah |
| 1772 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota | Ha |
| 1773 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | - |
| 1774 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota
| ha |
| 1775 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | - |
| 1776 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota | - |
| 1777 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | - |
| 1778 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota | - |
| 1779 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/Kota | % |
| 1780 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | IKK | 1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota | % |
