Rabu (21/4/2021) Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang berkunjung ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono didampingi tim. BPS Kota Magelang juga mengikuti diskusi tersebut dengan menghadirkan Kepala BPS Kota Magelang, Sri Herawati dan tim. 

Agenda difokuskan pada diskusi pembahasan skema kerjasama yang dapat dilakukan antara Pemkot Magelang dan BPS. Kepala Bidang Statistik Diskominsta, Wahyu Tri Prasetyo mengatakan hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Pemkot Magelang terhadap ketersediaan beberapa indikator strategis yang tidak dapat tersedia dan diukur secara mandiri, dan memerlukan keterlibatan BPS di dalamnya. 

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa dalam Undang-undang dan peraturan turunannya, daerah boleh secara mandiri atau melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatan statistik untuk perencanaan pembangunan dengan APBD. 

Dijelaskan dalam diskusi tersebut terdapat beberapa opsi skema kerjasama yaitu swakelola, PNBP dan hibah. 

Berdasarkan Perpres Satu Data Indonesia, BPS ditempatkan sebagai pembina data daerah. Salah satu keberhasilannya adalah bagaimana BPS membuat OPD menjadi mature dalam melakukan kegiatan statistik sektoral. Atas dasar hal tersebut maka fungsi pembina lebih diutamakan daripada fungsi pelaksana. 

Terkait perumusan indikator RPJMD, Sentot menghimbau agar Pemda tidak memasukkan semua indikator nasional, karena tidak semua indikator tersebut memiliki disagregasi sampai level Kabupaten/Kota. Ia menganjurkan penggunaan indikator proksi. Pada prinsipnya BPS siap berfungsi sebagai pembina sesuai amanat Perpres, dan memberikan coaching terkait hal tersebut. 

Perihal inflasi, ketiadaan angka di level Kabupaten/Kota bukan karena ketidakcukupan sampel semata, namun karena SOP pengukuran yang sangat rigid. Terkait indeks kebahagiaan, BPS menginformasikan bahwa survei pengukuran tingkat kebahagiaan akan digelar serentak pada bulan Juli 2021 dan dilakukan periode tiga tahunan. Namun demikian rilis data hanya sampai level Provinsi. 

Sementara itu BPS Provinsi Jateng menyatakan bahwa gini ratio tidak disarankan digunakan dalam target RPJMD, mengingat ketersediaan data tidak sampai tingkat Kabupaten/Kota. Pemerataan pembangunan dapat diproksi dari angka ketimpangan versi Bank Dunia. Begitupula dengan Indeks Williamson keberadaannya tidak akan begitu efektif di Kota Magelang yang hanya terdiri dari 3 Kecamatan. 

Untuk pengukuran tabel Input Output, idealnya dilakukan multi years karena kompleksitas data yang harus disurvei. Pemda harus memahami filosofi dan urgensi manfaat IO. IO digunakan untuk perencanaan jangka panjang. "Worth nextnya itu yang lebih penting, jangan sampai Pemda memiliki IO namun tidak dimanfaatkan," jelas Sentot. 

Disinggung pula dalam diskusi terbatas tersebut bahwa eksistensi standar data dan metadata merupakan hal yang penting.

Untuk periode dekat, Pemda disarankan untuk membentuk program Desa Cantik (Cinta Statistik). 

Menggarisbawahi diskusi, Sentot mengungkapkan "Kolaborasi BPS dengan Dinas Kominfo perlu diupayakan lebih kenceng, sehingga data OPD dapat lebih berkualitas dan dapat dimanfaatkan bersama-sama," ungkapnya.