Total 3,582 items.

List Data Prioritas tahun 2023

Periode

#Nama VariabelOPDModulsatuan
1Total Realisasi Belanja APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData Strategis TriwulanRp
2Realisasi PAD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData Strategis TriwulanRp
3Jumlah Restoran [unit]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TahunanUnit
4Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP
12/2019)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahDaerah Dalam AngkaRp
5Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP
12/2019)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahDaerah Dalam AngkaRp
6Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP
12/2019)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahDaerah Dalam AngkaRp
7Jumlah Anggaran PAD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
8Realisasi SILPA [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
9Realisasi Belanja APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
10Anggaran Belanja Dalam APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
11Potensi PAD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
12Jumlah Anggaran Kesehatan [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
13Anggaran APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
14Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja
pemerintah
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPB%
15Realisasi Pendapatan Pemerintah DaerahBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPBRp
16Realisasi Penerimaan PajakBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPBRp
17Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak DomestikBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPBRp
184.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBDBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
194.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam
APBD
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
204,d.3 Manajemen asetBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK-
214.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD
Tahun sebelumnya
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
224.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk
pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
234.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerahBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
244.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga
kesehatan
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
254.a.2. Rasio PADBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
264.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi
transfer expenditures)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
274.a.6. Opini Laporan KeuanganBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKKUnit
283.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK-
29Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintahan [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData TahunanOrang
30Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Kepangkatan
(Terpilah Gender)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
31Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kota Magelang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam Angka
32Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja
Berdasarkan Golongan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
33Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
34Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja (Terpilah
Gender)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
35Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kota Magelang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam Angka
36Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Pendidikan
Berdasarkan Jabatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
37Jumlah PNS [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Pilah GenderOrang
38Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Pilah GenderOrang
39Jumlah CPNS Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Pilah GenderOrang
40Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Instansi
Pemerintah [orang]
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
41Jumlah PNS Kota Magelang [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
42Jumlah UPT [unit]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanUnit
43Jumlah ASN Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
44Jumlag CPNS Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
45Jumlah PPPK Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
46Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi
Pemerintah [orang]
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
47Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
48Jumlah Tenaga Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah (dengan
SK Walikota) [orang]
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
49Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
50Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil
Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData TPB%
514.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIKK%
524.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIKK%
534.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIKK%
54Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi
[perusahaan]
Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanPerusahaan
55Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL [perusahaan]Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanPerusahaan
56Luas Ruang Terbuka Hijau [ha]Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanHa
57Pengurangan Sampah dari Sumbernya yang di Daur Ulang [m3]Dinas Lingkungan HidupData Strategis Triwulanm3
58Luas Kawasan Gunung Tidar [ha]Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanHa
59Indeks Kualitas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupData Tahunan-
60Indeks Kualitas AirDinas Lingkungan HidupData Tahunan%
61Indeks Kualitas UdaraDinas Lingkungan HidupData Tahunan%
62Indeks Tutupan VegetasiDinas Lingkungan HidupData Tahunan
63Volume Sampah Rata-Rata per Hari per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
64Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah/Tinja di Kota MagelangDinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
65Jumlah Bank Sampah dan Volumenya per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
66Jumlah Kampung Organik per Kelurahan di Kota MagelangDinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
67Jumlah Perusahaan Pengumpul dan Pengolah Limbah B3Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
68Jumlah sampah yang tertangani (ton)Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanTon
69Jumlah Objek yang Harus Dilakukan Pemantauan Kualitas
Lingkungan Sesuai Ketentuan yang Dampaknya Lintas Kabupaten
kota
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
70Jumlah Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
71Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah [m²]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunanm2
72Jumlah Daya Tampung TPU [orang]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanOrang
73Jumlah Dokumen LingkunganDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
74Jumlah Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC)Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
75Jumlah Izin Penyimpanan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun
(LB3)
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
76Jumlah Dokumen Lingkungan yang Dinilai (AMDAL, UKL/UPL,
SPPL) bagi Usaha yang Izinnya Dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
77Total timbunan sampahDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
78Volume sampah yang mengalami guna ulang, daur ulang,
pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
79Volume Produksi Sampah di Depo Sampah [m³]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunanm3
80Jumlah Daya Tampung Depo Sampah [m³]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunanm3
81Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda [kasus]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanKasus
82Jumlah Kasus Lingkungan yang Terjadi [kasus]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanKasus
83Luas Ruang Terbuka HijauDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
84Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanDokumen
85Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanIzin
86Jumlah pengelolaan sampah oleh swastaDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanUnit
873.d.1.1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDinas Lingkungan HidupIKK-
883.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanggaDinas Lingkungan HidupIKK-
893.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada TahuraDinas Lingkungan HidupIKK-
903.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURADinas Lingkungan HidupIKK-
912.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
922.j.1.1.a.b.c Hasil perhitungan provinsi terhadap : a.
Indeks kualitas air(IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b.
Indeks tutupan hutan(ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH
Dinas Lingkungan HidupIKK-
932.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaDinas Lingkungan HidupIKK-
942.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di
wilayahkabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
952.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
962.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
pemerintah daerahkabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
972.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di
Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH
dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
982.j.3.2 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di
Daerahkabupaten/ kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
992.j.3.3 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan
dan ketrampilanmasyarakat hukum adat terkait PPLH
Dinas Lingkungan HidupIKK-
1002.j.3.4 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklatDinas Lingkungan HidupIKK-
1012.j.3.5 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerahkabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya
di Daerahkabupaten/kota yang ditangani
Dinas Lingkungan HidupIKK-
1021.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/KotaDinas Lingkungan HidupIKK-
103Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada
n-1
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
104Data Capaian IKLH Per tahunDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
105Data contoh ujiDinas Lingkungan HidupSIPDData
106Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMDDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
107Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMDDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
108Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk
pengambilan keputusan KRP
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
109Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRPDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
110Data hasil Validasi KLHSDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
111Data hasil Validasi KLHS RPJMDDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
112Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
113Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang adaDinas Lingkungan HidupSIPDData
114Data Pengkajian Pembangunan BerkelanjutanDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
115Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LHDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
116Data pengujian parameter kualitas lingkunganDinas Lingkungan HidupSIPDData
117Data Perumusan Skenario Pembangunan BerkelanjutanDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
118Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang
disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
119Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
120Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
121Dokumen DIKPLHDDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
122Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
123Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi
(termasuk daftar isu strategis)
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
124Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
kabupaten/kota eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
125Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
kabupaten/kota yang disusun atau direview
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
126Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusunDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
127Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang
eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
128Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
129Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH
untuk 30 Tahun
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
130Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusunDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
131Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d.
n-1
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
132Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
133Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
yang dipublikasikan kepada Masyarakat
Dinas Lingkungan HidupSIPDPublikasi
134Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya
diterbitkan kabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin
135Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya
diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan
Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin
136Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik
yang masuk dan diproses
Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin/persetujuan
137Kebijakan/data informasi terkait RPPLHDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
138Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
139Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan
standar teknis pengelolaan sampah
Dinas Lingkungan HidupSIPDKegiatan
140Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan
Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
141Kegiatan pengurangan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDKegiatan
142Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat
aktif dalam 1 tahun terakhir
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
143Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas
dalam pengelolaan persampahan
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
144Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaanDinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
145Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran
Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Dinas Lingkungan HidupSIPDKeluarga
146Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
147Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin
lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi
oleh Pemerintah daerah kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
148Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur
Pencemar
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
149Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah
B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
150Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK,
penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
151Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
152Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
153Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain
terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman
Yang Sehat
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
154Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rehabilitasi yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
155Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
remediasi yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
156Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Restorasi yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
157Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
158Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan
Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
159Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
160Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan
emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota
di 5 sektor
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
161Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen
persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah
B3
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
162Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
163Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
164Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan
dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang
lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDLembaga
165Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang
lingkungan hidup skala kab/kota eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDLembaga
166Lokasi pelaksanaan RehabilitasiDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
167Lokasi pelaksanaan remediasiDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
168Lokasi pelaksanaan RestorasiDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
169Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
170Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
171Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
172Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
173Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola
lingkup kewenangan kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
174Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan
kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
175Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang
dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDOrang
176Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDEntitas
177Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan
Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Dinas Lingkungan HidupSIPDMateri
178Nilai IKADinas Lingkungan HidupSIPDPoin
179Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka
PPLH
Dinas Lingkungan HidupSIPDPoin
180Nilai IKLHDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
181Nilai IKTLDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
182Nilai IKUDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
183Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi
SDM bidang Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDOrang
184Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang
ditindaklanjuti/ditangani
Dinas Lingkungan HidupSIPDAduan
185Permohonan kelayakan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
186Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
187Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
188Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
189Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
190Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin/persetujuan
191PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDDinas Lingkungan HidupSIPDOrang
192PPLHD EksistingDinas Lingkungan HidupSIPDOrang
193PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan
kapasitas
Dinas Lingkungan HidupSIPDOrang
194PPLHD yang dibutuhkanDinas Lingkungan HidupSIPDOrang
195Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang diterbitkan
Dinas Lingkungan HidupSIPDRekomendasi
196Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan
melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik yang diterbitkan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
197Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
198RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
199Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelolaDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
200Sarana dan prasarana pemilahan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
201Sarana dan prasarana pengangkutan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
202Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
203Sarana dan prasarana pengumpulan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
204Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup
kewenangan kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
205Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan
kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
206Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)Dinas Lingkungan HidupSIPDTitik
207Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai
kinerjanya dalam pengelolaan sampah
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
208Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran
terhadap upaya dan rencana PPLH
Dinas Lingkungan HidupSIPDUsaha/Kegiatan
209Volume timbulan sampah yang diangkutDinas Lingkungan HidupSIPDTon
210Volume timbulan sampah yang dikumpulkanDinas Lingkungan HidupSIPDTon
211Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Dinas Lingkungan HidupSIPDTon
212Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahanDinas Lingkungan HidupSIPDTon
213Volume timbulan sampah yang diolahDinas Lingkungan HidupSIPDTon
214Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPADinas Lingkungan HidupSIPDTon
215Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Laki-Laki [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
216Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Laki-Laki [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
217Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Perempuan [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
218Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Perempuan [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
219Jumlah Pemuda di Kota MagelangDinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
220Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas per Kelurahan di Kota
Magelang Berdasarkan Mata Pencaharian (Terpilah Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
221Jumlah Pemeluk Agama di Kota MagelangDinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
222Jumlah KK dan Rata-Rata Anggota KK per Kelurahan di Kota
Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
223Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas per Kelurahan di Kota
Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
224Jumlah Akte Perkawinan dan Kelahiran per Bulan yang
Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Magelang
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
225Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan
Pengesahan Anak di Kota Magelang
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
226Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
227Jumlah Penduduk per Kelompok Umur di Kota Magelang (Terpilah
Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
228Penduduk per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Umur di Kota
Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaTerpilah Gender
229Angka Kelahiran Kasar per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
230Angka Kematian Kasar per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
231Angka Migrasi Masuk per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
232Angka Migrasi Keluar per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
233Jumlah Penduduk yang Nikah Dini [jiwa]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderJiwa
234Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
235Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
236Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
237Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
SMP [orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
238Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
SMA [orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
239Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S1
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
240Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S2
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
241Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S3
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
242Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan D
III [orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
243Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
244Jumlah Penduduk Usia 19 - 24 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
245Jumlah Kepala Keluarga [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
246Jumlah Penduduk yang Sudah Terekam Dalam E-KTP [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
247Jumlah Penduduk yang Wajib E-KTP [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
248Jumlah Penduduk [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
249Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
250Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
251Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun [Orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
252Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
253Jumlah Anak Perempuan Usia >15 [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
254Jumlah Anak Laki-Laki Usia >15 [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
255Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
256Jumlah Anak Usia 1 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
257Jumlah Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
258Jumlah Penduduk yang Berstatus KawinDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
259Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki KIA [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
260Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
261Jumlah Penduduk Berstatus Kawin yang Berakta NikahDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
262Penduduk Usia ProduktifDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
263Penduduk Usia 0-5 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
264Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-5 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
265Penduduk Usia 0-18 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
266Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-18 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
267Banyaknya penduduk usia 12 tahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
268Banyaknya penduduk usia 15-24 tahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
269Jumlah anakDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
270Jumlah penduduk usia (16 s.d 19) thnDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
271Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta
Kelahiran
Dinas Kependudukan dan CapilData TPB%
272Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya
Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur
Dinas Kependudukan dan CapilData TPB%
273Persentase Kepemilikan Akte Lahir untuk Penduduk 40%
Berpendapatan Bawah
Dinas Kependudukan dan CapilData TPB%
274Persentase Anak yang Memiliki Akta KelahiranDinas Kependudukan dan CapilData TPB%
2752.k.1.1. Perekaman KTP-elDinas Kependudukan dan CapilIKK%
276 2.k.1,2.k.2.1 Penerbitan akta perkawinanDinas Kependudukan dan CapilIKK-
277 2.k.1,2.k.2.2 Penerbitan akta perceraianDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2782.k.1,2.k.2.3 Penerbitan akta kematianDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2792.k.1,2.k.2.4 Penyajian data kependudukanDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2802.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu)
hari yang memiliki KIA
Dinas Kependudukan dan CapilIKK%
2812.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2822.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
Dinas Kependudukan dan CapilIKK-
283Data Kependudukan Kabupaten/KotaDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
284Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikanDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
285Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
286Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
287Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
288Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan
Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
289Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
290Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko
Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
291Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko
Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
292Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
293Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang
tersedia
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDpaket
294Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
yang tersedia
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
295Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data KependudukanDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
296Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen
atas peLaporan Peristiwa Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
297Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait
Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
298Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukanDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
299Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan
serta Kebutuhan yang lain
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
300Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan
Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
301Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan
Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
302Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan
Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan yang disusun
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
303Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran PendudukDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
304Laporan hasil fasilitasi pendaftaran pendudukDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
305Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipilDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
306Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
307Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipilDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
308Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
309Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan
Pembangunan Daerah
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
310Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
311Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
312Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
313Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
314Jumlah Personil Satpol PP Laki-laki [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaData Strategis TriwulanOrang
315Jumlah Personil Satpol PP Perempuan [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaData Strategis TriwulanOrang
316Jumlah LINMAS [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaData TahunanOrang
317Jumlah Pos SISKAMLING [unit]Satuan Polisi Pamong PrajaData TahunanUnit
318Jumlah Bencana Kebakaran & Obyek yang Terbakar di Kota
Magelang
Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam AngkaUnit
319Jumlah Pelanggaran Cukai di Kota MagelangSatuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam Angka
320Jumlah Pelanggaran Perda yang Ditemukan dan Ditangani Oleh
Satpol PP
Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam Angka
321Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat yang Ditemukan dan
Ditangani oleh Satpol PP
Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam Angka
322Personil Satpol PP [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja PembangunanOrang
323Jumlah Wilayah Sasaran Patroli Pol PP Berdasarkan Jadwal
Patroli Rutin Pol PP Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
324Jumlah Pelanggaran K3 yang TerselesaikanSatuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
325Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan
Teridentifikasi oleh Satpol PP
Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
326Jumlah Kasus KebakaranSatuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
327Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaranSatuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunankm²
328Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal
15 menit
Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja PembangunanKasus
3291.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanSatuan Polisi Pamong PrajaIKK%
330Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota
yang ditangani
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKKasus
3311.e.1.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3321.e.1.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanSatuan Polisi Pamong PrajaIKKPerda
3331.e.1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas
sebagai PPNS
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3341.e.1.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada
serta penanganan gangguan trantibum
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3351.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanSatuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3361.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi
rawan bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3371.e.3.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana
yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman
bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3381.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3391.e.4.3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang
ikut pelatihan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
340Kesiapsigaan bencanaSatuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3411.e.4.6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan
perlindungan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3421.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3431.e.5.4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong
dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3441.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3451.e.6.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana
prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor
kecamatan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3461.e.6.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang
dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor
kecamatan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3471.e.6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana
damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap
keluarahan/desa
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3481.e.6.5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKUnit
3491.e.6.6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi
Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar
Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3501.e.6.7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah
yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3511.e.6.8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam
kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3521.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranSatuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3531.e.1.6 tersedianya sarana prasarana minialSatuan Polisi Pamong PrajaIKKSarana
3541.e.6.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi
pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non
kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di
kabupaten/kota
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
355Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis
Dalam Penanggulangan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
356Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis
Dalam Pencegahan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
357Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi
Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
358Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi
Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
359Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki
Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
360Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang
Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
361Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara
Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun)
yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
362Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada
Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap
Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
363Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada
Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap
Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
364Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non
Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
365Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
366Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
367Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan
Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
368Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun),
Sah, dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
369Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap
Tahun), Sah, dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
370Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan
Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
371Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
372Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
373Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
374Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
375Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang
Telah Dibuat
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
376Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang
Telah Dimutakhirkan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
377Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia
Dukungan Sapras Damkar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
378Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
379Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
380Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan
Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan
Penelitian
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
381Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
382Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai
Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
383Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
384Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai
Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
385Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
386Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan
Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
387Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan
Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
388Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Cegah Dini
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
389Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Deteksi Dini
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
390Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Patroli
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
391Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Pembinaan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
392Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Pengamanan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
393Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Pengawalan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
394Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
395Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
396Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
397Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
398Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
399Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
400Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
401Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
402Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada
kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
403Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
404Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi
yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
405Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap
Evakuasi yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
406Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap
Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
407Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang
Mengancam Keselamatan Manusia
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
408Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang TerlayaniSatuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
409Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang TerlayaniSatuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
410Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali
Kota Sesuai SOP
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
411Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai
SOP
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
412Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
Tersedia
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDUnit
413Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah
dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDUnit
414Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan
Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDUnit
415SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
416Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
417Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
418Jumlah Investor Berskala Nasional [perusahaan]Dinas Penanaman Modal & PTSPData TahunanPerusahaan
419Jumlah Nilai Investasi Berskala NasionalDinas Penanaman Modal & PTSPData TahunanRp (juta)
420Lama Proses Perizinan [hari]Dinas Penanaman Modal & PTSPData TahunanHari
421Jumlah Perizinan Berusaha berdasarkan Jenis IzinDinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
422Jumlah Proyek per Skala Usaha di Kota MagelangDinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
423Jumlah Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung per Bulan
di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
424Jumlah Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan per Jenis Izin di
Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
425Jumlah Izin Berusaha per Bulan yang Dikeluarkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
426Jumlah Penerbitan Izin Berusaha per Skala Usaha di Kota
Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
427Jumlah Penerbitan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional
per Bulan di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
428Jumlah Penerbitan Izin Trayek Kota Magelang Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
429Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
430Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi per
Sektor di Kota Magelang (Data Akumulasi)
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
431Jumlah Izin Berusaha per Bulan yang diterbitkan OSS yang
berlokasi di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
432Jumlah Proyek per Jenis Resiko di Kota MagelangDinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
433Jumlah Nomor Induk Berusaha per Jenis PerusahaanDinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaBuah
434Jumlah Surat Keputusan Perubahan Penggunaan Tanah per Bulan
di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
435Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan
Terpadu
Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja Pembangunan
436Jumlah PMDNDinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
437Jumlah PMADinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
438Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin PenelitianDinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
439Jumlah Izin Non UMKDinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
440Realisasi PMDN [Juta Rp] (akumulasi)Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanRp
441Realisasi PMA [Juta Rp] (akumulasi)Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanRp
442Jumlah Izin Usaha Mikro Kecil (Unit)Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanUnit
4433.g.4. Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4443.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha
industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkan
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4453.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai
dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4463.f.1.1.a.1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuanuntuk izin : a. Pusat perbelanjaan b.
Toko Swalayan
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4472.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .1 SK Izin Lokasi Yang
Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4482.p.1.1 Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan
pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4492.p.1.2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan
kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan
pinjam oleh koperasiuntuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4502.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kotaDinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4512.q.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif
penanaman modalyang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKKPerda
4522.q.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian
insentif dan/atau kemudahan penanaman modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKKDokumen
4532.q.3 Jumlah pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4542.q.4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meetingDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4552.q.5 Jumlah Pameran Penanaman ModalDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4562.q.6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modalDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4572.q.7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4582.q.8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4592.q.9 Laporan realisasi penanaman modalDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4602.q.10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat
kabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4612.q.11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDNDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4622.q.12 Tersedianya data daninformasi perizinan dan non
peizinankabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
463Perizinan yang diterbitkanDinas Penanaman Modal & PTSPSIPDIzin
464Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan
penanaman modal.
Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDOrang
465Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDDokumen
466Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non
Perizinan berbasis Elektronik.
Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDOrang
467Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDDokumen
468Rencana Minat Investasi di dalam negeri;Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDDokumen
469Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDUnit Usaha
470Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDUnit Usaha
471Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDUnit Usaha
472Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan MTs di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
473Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLTA di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
474Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid SMK di Kota Magelang (data
sampai dengan th 2016)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
475Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLB di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
476Jumlah Lulusan Peserta Didik di Kota Magelang Berdasarkan
Jenjang Pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
477Jumlah Siswa dan Guru Kelompok Bermain (KB) di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
478Jumlah Siswa dan Guru Tempat Pengasuhan Anak (TPA) di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
479Jumlah Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) di Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
480Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) per
Kelurahan di Kota Magelang Dibawah Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
481Jumlah Kelompok Seni di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
482Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
483Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs) di Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
484Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak per
Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
485Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat per Kelurahan di
Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaTerpilah Gender
486Jumlah Paduan Suara dan Penyanyi di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
487Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
488Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
489Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di
Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
490Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di
Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
491Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
492Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
493Jumlah Siswa Putus Sekolah [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanData Pilah GenderOrang
494Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/D4 [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanData Pilah GenderOrang
495Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baikDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
496Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baikDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
497Jumlah Sekolah AdiwiyataDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
498Jumlah Siswa Jenjang TK/RA/Penitipan Anak [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
499Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI/Paket A
[orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
500Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun di Jenjang SMP/MTs/Paket B
[orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
501Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SD/MI
(yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
502Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs
(yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
503Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
504Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada Tahun
Ajaran Sebelumnya [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
505Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
506Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada
Tahun Ajaran Sebelumnya [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
507Jumlah Siswa Baru Tingkat 1 pada Jenjang SMP/MTs [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
508Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
509Jumlah Guru SD/M1 [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
510Jumlah Guru SMP/MTs [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
511Jumlah Anak Usia Sekolah Berkebutuhan Khusus [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
512Jumlah Lembaga Kesenian yang Terdapat Dalam Satu
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
513Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
514Jumlah SMP Terakreditasi A, B dan C [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
515Jumlah MI Terakreditasi A, B dan C [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
516Jumlah MTs Terakreditasi A, B dan C [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
517Jumlah Guru PAUD [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
518Jumlah Siswa Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun
[orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
519Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
520Jumlah Lulusan SD dan MI yang Melanjutkan [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
521Jumlah Lulusan SMP dan MTs yang Melanjutkan [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
522Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
523Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
524Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan [unit]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
525Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
526Jumlah Organisasi KepramukaanDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
5271.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5281.a.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Terakreditasi (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKUnit
5291.a.1.2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah
Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5301.a.1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
menerima pembebasan biaya pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5311.a.1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan
Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5321.a.1.5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5331.a.1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau
psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia
dini
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5341.a.1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD berijazah D-IV atau
S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau
sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD
non-formal dari lembaga
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5351.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam sekolah dasar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5361.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5371.a.2,1.a.3.1 Jumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiDinas Pendidikan dan KebudayaanIKKUnit
5381.a.2,1.a.3.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar
peserta didik dari Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5391.a.2,1.a.3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah
menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima
perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5401.a.2,1.a.3.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah
dasar (Negeri danSwasta) yang menerima pembebasan biaya
pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5411.a.2,1.a.3.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah
menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima
pembebasan biaya pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5421.a.2,1.a.3.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang
sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5431.a.2,1.a.3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5441.a.2,1.a.3.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasarDinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5451.a.2,1.a.3.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah
pertama (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5461.a.2,1.a.3.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5471.a.2,1.a.3.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5481.a.2,1.a.3.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang
sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5491.a.2,1.a.3.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang
sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5501.a.2,1.a.3.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5511.a.2,1.a.3.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah
pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5521.a.2,1.a.3.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah
dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5531.a.2,1.a.3.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah
menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
D-IVatau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5541.a.2,1.a.3.18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang
sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
SMA/sederajat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5551.a.2,1.a.3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki
ijazah SMA/sederajat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5561.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5571.a.4.1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi
(Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKUnit
5581.a.4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri
dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik
dari Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5592.u. Terlestarikannya Cagar BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5602.u.1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang
dilindungi(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,
penyelamatan danpublikasi)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5612.u.2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan
yangdikembangkan(penyebarluasan, pengkajian, penayaan
keberagaman)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5622.u.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan
(membangunkarakter bangsa, meningkatkan ketahanan
budaya,dan meningkatkankesejahteraan masyarakat)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5632.u.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang
dibina(peningkatankompetensi, standarisasi dan
sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5642.u.5 Register cagar budaya (pendaftaran,
pengjasian,penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5652.u.6 Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan,
zonasi, pemeliharaan dan pemugaran
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5662.u.7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya kota ke luar
kota dengan dukungan data
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5672.u.8 Pengembangan cagar budaya kota
(penelitian,revitalisasi, adaptasi)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5682.u.9 Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama,
sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
danpariwisata
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5692.u.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan
pemanfaatan koleksimuseum
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5702.u.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan
danpelaksanaan kegiatan museum
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5712.u.12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan
sarana danprasarana museum kabupaten/kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5722.u.13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan
pemanfaatan koleksimuseum
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5732.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata kotaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5742.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata kotaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5752.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5762.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5772.u.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan
pemuseumankabupaten/kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5782.u.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar
budaya danpermuseuman
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5792.u.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan
masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5801.a.4.3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri
dan Swasta)yang menerima pembebasan biaya pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5811.a.4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan
pendidikankesetaraan (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5821.a.4.5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan
(Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5831.a.4.6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5841.a.4.7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang
memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5851.a.4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan
kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV
atau S1
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
586Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
587Laporan Hasil Pembinaan Muatan LokalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
588Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
589Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan DesaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
590Rumah Dinas Penjaga SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
591Laporan Pembinaan Pranata TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
592Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
593Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan TradisiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
594Rumah Dinas penjaga sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
595Laporan Pembinaan Lembaga TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
596Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
597Laporan Pembinaan Mediasi AdatDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
598Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
599Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
600Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
601Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
602Santri yang telah dididik dan diberdayakanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
603Laporan Pengembangan Bahasa SastraDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
604Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
605Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur
dalam Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
606Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
607Lembaga kebudayaan yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
608Sarana sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
609Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan KapasitasnyaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
610Sarana sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
611Lembaga Penggiat Seni yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
612sarana Sekolah Nonformal/KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
613Lembaga Wisata Budaya yang DitingkatkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
614sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
615Lembaga, Adat yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
616Sarana sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
617Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang
Diterbitkan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDEksemplar
618Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
619objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelolaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
620Sarana Sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
621Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
622satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima
pembinaan kelembagaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
623Objek Budaya Bahari yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
624satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima
pembinaan kelembagaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
625Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
626satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
627Objek Cagar Budaya yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
628satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
629Objek Cagar Budaya yang dilindungiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
630satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
631Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
632satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus
diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
633Objek Cagar Budaya yang ditetapkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
634satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih
baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
635Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah
Provinsi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
636satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus
dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
637Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
638satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
639Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PemanfaatanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
640satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
641Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PengembanganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
642satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
643Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PelindunganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
644satuan PAUD yang mengelola Dana BOPDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
645Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan PemanfaatanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
646satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
647Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan PelindunganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
648satuan PAUD yang siap dievaluasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
649Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan
Pengembangan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
650satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga
siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
651objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan PengembanganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
652satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga
siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
653objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
654satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan
dalam penyelenggaraan proses belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
655objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan PemanfaatanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
656satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tanggaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
657Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk NominasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
658satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan
alat praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
659Orang mengikuti kegiatan Kependidikan KepramukaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
660satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan
perlengkapan sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
661Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
662satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki
peralatan rumah tangga yang harus diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
663Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang
berjasa dalam pemajuan kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDSertifikat
664satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki
peralatan rumah tangga yang masih baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
665Pakaian dan Perlengkapan AdatDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
666satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki
peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
667Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap MuseumDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
668satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat
praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
669Pelayanan Kesehatan TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
670satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima
perlengkapan sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
671Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MuseumDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
672satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana
BOP
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
673Pemuda Pelopor Adat yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
674satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
menyelenggarakan proses belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
675Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
676satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki
alat praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
677satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki
perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses
belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
678Permuseuman yang dibina dan dikelolaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
679satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki
peralatan rumah tangga
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
680Peserta Sosialisasi Adat IstiadatDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
681Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKSDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
682Sarana dan Prasarana BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
683Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
684Sarana dan Prasarana Lembaga BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
685satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga
siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
686Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
687Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
688Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpeliharaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
689Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang
memadai
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
690Sarana dan Prasarana Pembinaan SejarahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
691Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang
harus diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
692Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
693satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang
harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
694Sumber Daya Manusia KebudayaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
695Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang
masih baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
696Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat
Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
697Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang
harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
698Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti
proses standarisasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDSertifikat
699Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga
Siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
700Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan
Kapasitasnya
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
701Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk
Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
702Sumber Daya Manusia, Adat yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
703Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
704Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
705Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
706Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
707Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan
peraga Siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
708Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan
peraga Siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
709Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
710Satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tanggaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
711Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
712Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOSDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
713Sekolah Dasar yang siap dievaluasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
714Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
715Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOSDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
716Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
717Sekolah yang memiliki kantin yang memadaiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
718Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
719Silabus Muatan Lokal Pendidikan DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
720Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
721Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil
peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
722Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
723Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi
putus sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
724Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun
belum menerima biaya personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
725Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya
personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
726Siswa pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
727siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
728Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta DidikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
729Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
730Siswa yang menerima perlengkapan Peserta DidikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
731Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
732Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
733Tempat beribadahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
734Tempat bermain/berolahragaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
735Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal /
Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
736Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus
sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
737Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah
lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
738Asrama sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
739Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah lulus
sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
740Asrama sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
741Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal /
Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
742Asrama sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
743Tenaga Kependidikan pada satuan PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
744Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi
akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
745Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
746Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang
terkonservasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBahasa
747Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
748Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang
terevitalisasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBahasa
749Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah PertamaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
750Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang
terkaji Vitalitasnya
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBahasa
751Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang
berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
752Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
753Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan
pangkat/golongan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
754Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
memerlukan pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
755Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian
promosi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
756Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
757Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan
kompetensi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
758Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan
Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuku
759Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
760Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuah
761Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOP PAUD
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
762Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang
dibutuhkan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuah
763Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
764Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang
tersedia
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuah
765Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
766Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan
Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
767Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
768Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan
Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
769Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
770Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
771Unit sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
772Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
773Unit sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
774Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
775Unit sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
776Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah
Umum dan Madrasah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
777Usulan pendirian sekolah baruDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
778Fasilitas BermainDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
779Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
780Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
781Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
782Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
783utilitas PAUD yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
784utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
785Gedung PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
786Utilitas sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
787Gedung PAUD yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
788Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
789Gedung PAUD yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
790utilitas Sekolah Nonformal/KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
791Gedung PAUD yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
792utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
793Gedung PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
794utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak
sedang/berat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
795Gedung PKBMDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
796Utilitas sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
797Gedung PKBM yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
798Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
799Gedung PKBM yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
800Utilitas sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
801Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
802Gedung Sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
803Guru yang memiliki rumah dinasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
804Kamus Bahasa daerah yang tersusunDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDKamus
805Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
806Kantin Sekolah yang telah dibangunDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
807Kantin Sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
808Kepala sekolah yang memiliki rumah dinasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
809kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
810kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
811Laboratorium yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
812Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusunDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
813pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
814Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
815Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah
lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
816Pendidik pada Sekolah Menengah PertamaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
817Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus
sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
818Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan
pangkat/golongan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
819Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
820Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
821Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan
Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
822Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan
Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
823Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan
Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
824Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang
didistribusikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
825Pendidik Non ASNDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
826Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
827Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
828Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
telah lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
829Pendidik pada satuan PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
830Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik
S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
831Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
832Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang
berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
833Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi
akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
834Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
835Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
836Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
837Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
838Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima
biaya personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
839Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus
sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
840Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun
belum menerima biaya personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
841Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya
personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
842Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan BelajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
843Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku
Teks Peserta Didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
844Peserta Didik yang menerima Perlengkapan BelajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
845Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks
Peserta Didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
846Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil
peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
847Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
848Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
849Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
850Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
851Prasarana PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
852Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
853Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
854Prasarana sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
855Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
856Prasarana Sekolah Nonformal/KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
857Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
858Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak
sedang/berat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
859Prasarana sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
860Prasarana sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
861Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDPublikasi
862rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPD%
863Ruang GuruDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
864Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
865Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
866Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
867Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
868Ruang Guru yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
869Ruang Guru yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
870Ruang guru yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
871ruang kantorDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
872ruang kegiatan anakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
873Ruang kelasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
874Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
875Ruang kelas baru yang baru ditambahkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
876Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
877Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
878Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
memerlukan pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
879Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
880Ruang kelas yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
881Ruang kelas yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
882Ruang Kepala SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
883Ruang Kepala Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
884Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
885Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
886ruang khusus pembelajaranDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
887Ruang khusus praktik/bengkel kerjaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
888Ruang laboratoriumDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
889Ruang laboratorium yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
890Ruang laboratorium yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
891Ruang laboratorium IPADinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
892ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus digantiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
893ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan
rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
894ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
895ruang PAUD yang tidak memiliki mebelDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
896ruang pembelajaranDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
897ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel
yang harus diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
898ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel
yang harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
899ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel
yang masih baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
900ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memiliki
mebel
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
901Ruang perpustakaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
902Ruang Perpustakaan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
903Ruang Perpustakaan Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
904Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
905Ruang pimpinanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
906ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
907Ruang Serba Guna/AulaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
908Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
909Ruang Serba Guna/Aula yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
910Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
911Ruang sirkulasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
912ruang tenaga pendidikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
913Ruang TU yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
914Ruang Unit Kesehatan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
915Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
916Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
917Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang
dipublikasikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
918Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
919Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses
masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
920Ruang yang memliki mebel yang harus digantiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
921Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan KesejarahanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
922Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
923Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan
Perpolisian Masyarakat (Polmas)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
924Ruang yang memliki mebel yang masih baikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
925Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
926Ruang yang tidak memliki mebelDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
927Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
928ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
929Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
930Rumah Dinas GuruDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
931Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir
Urusan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
932Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
933Dokumen Publikasi Seni dan Budaya DaerahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
934Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
935Rumah Dinas guru yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
936Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
937Rumah Dinas guru yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
938Laporan Even Penggiat SeniDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
939Rumah Dinas Kepala SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
940Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar
Daerah Provinsi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
941Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
942Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Urusan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
943Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
944Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan SastraDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
945Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang] (data awal tahun
adalah data estimasi sedangkan data akhir tahun adalah
jumlah ibu bersalin riil selama 1 tahun)
Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
946Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati
(Kota Magelang dan Luar Kota Magelang) [orang]
Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
947Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati
(Kota Magelang) [orang]
Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
948Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
949Jumlah Pelayanan Ibu Nifas [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
950Jumlah Pelayanan Anak Balita [jiwa]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
951Jumlah Kasus Diare [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
952Jumlah Kematian Ibu [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
953Jumlah Kematian Bayi [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
954Jumlah Kematian Anak Balita [jiwa]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
955Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData TahunanJiwa
956Jumlah Balita [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
957Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData TahunanJiwa
958Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData TahunanJiwa
959Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan KlinikDinas KesehatanData TahunanUnit
960Jumlah Dokter [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
961Jumlah Perawat [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
962Jumlah Bidan [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
963Jumlah Apoteker [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
964Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
965Jumlah Rumah Sakit per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Jenisnya
Dinas KesehatanDaerah Dalam AngkaUnit
966Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas KesehatanDaerah Dalam AngkaUnit
967Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
968Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per
Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas KesehatanDaerah Dalam AngkaJiwa
969Angka Kematian Ibu (AKI) per Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
970Angka Kematian Post Neonatal di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
971Angka Kematian Neonatal per Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
972Angka Kematian Bayi (AKB) per Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
973Jumlah Balita Gizi Buruk per Kelurahan di Kota Magelang
(Terpilah Gender)
Dinas KesehatanDaerah Dalam Angka
974Jumlah Tenaga Farmasi dan Ahli Gizi di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam AngkaOrang
975Jumlah Bayi Lahir Hidup [jiwa]Dinas KesehatanData Pilah GenderJiwa
976Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData Pilah GenderJiwa
977Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData Pilah GenderJiwa
978Balita Berdasarkan Status Gizi lebih [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
979Balita Berdasarkan Status Gizi Baik [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
980Balita Berdasarkan Status Gizi Kurang [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
981Balita Berdasarkan Status Gizi Buruk [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
982Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
983Jumlah Kematian Bayi [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
984Jumlah Kematian Balita [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
985Jumlah Penderita TB Paru [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
986Jumlah Penderita Malaria [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
987Jumlah Penderita HIV AIDS [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
988Jumlah Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
989Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
990Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
991Jumlah Puskesmas Terakreditasi NasionalDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
992Jumlah Tenaga Dokter Spesialis [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
993Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 jamDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
994Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang TerjadiDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
995Jumlah Ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90
tablet selama kehamilan
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
996Jumlah anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin ADinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
997Jumlah remaja putri mendapat tablet tambah darahDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
998Jumlah bayi kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI)
eksklusif
Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
999Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat
tambahan asupan gizi
Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1000Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan
Definitif
Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1001Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1002Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1003Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1004Jumlah Desa/Kelurahan UCI [Kelurahan]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanKelurahan
1005Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1006Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1007Jumlah Penderita DBD yang Ditangani Sesuai SOP [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1008Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1009Jumlah Kunjungan Pasien JKN di Sarana Kesehatan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1010Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1011Jumlah Bayi Lahir Hidup [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1012Jumlah Posyandu Aktif [unit]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanUnit
1013Total Posyandu [unit]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanUnit
1014UHC (Universal Health Coverage) Kota Magelang [%]Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan%
1015Jumlah Balita StuntingDinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1016Jumlah Faskes dan jejaringDinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanUnit
1017Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1018Jumlah Kasus Accute Flacid Paralysis (AFP) non Polio yang
Dilaporkan [kasus]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanKasus
1019Jumlah Penderita Pnemonia Balita yang Ditangani [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1020Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia Balita [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1021Jumlah Pasien TB yang Meninggal [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1022Jumlah Pasien Tuberkulosis BTA yang Mendapatkan Pengobatan
Melalui DOTS [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1023Jumlah Pasien Baru TB Paru BTA yang Diperkirakan Ada [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1024Jumlah Pasien Tuberkulosis BTA yang Sembuh [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1025Jumlah Kematian Tersangka Malaria [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1026Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1027Jumlah Sasaran Ibu Hamil [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1028Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi yang Tertangani [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1029Jumlah Seluruh Neonatus Dengan Komplikasi yang ditemukan
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1030Jumlah Anak Balita yang Memperoleh Pelayanan Pemantauan
Minimal 8 Kali [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1031Pelayanan Gawat Darurat Level 1Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1032Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan
Dinas KesehatanData TPB%
1033Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun/balitaDinas KesehatanData TPB%
1034Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada
usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
Dinas KesehatanData TPB%
1035Prevalensi anemia pada ibu hamilDinas KesehatanData TPB%
1036Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahunDinas KesehatanData TPB%
1037Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak
terinfeksi
Dinas KesehatanData TPBOrang
1038Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.Dinas KesehatanData TPBOrang
1039Insiden Hepatitis B per 100.000 pendudukDinas KesehatanData TPBOrang
1040Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit
tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
Dinas KesehatanData TPBOrang
1041Cakupan pelayanan kesehatan essensialDinas KesehatanData TPB%
1042Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin
program nasional
Dinas KesehatanData TPB%
1043Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial
yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan
Dinas KesehatanData TPB%
1044Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan
Dinas KesehatanData TPB%
1045Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang
Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan
Dinas KesehatanData TPBOrang
1046Kejadian Malaria per 1.000 orangDinas KesehatanData TPBOrang
1047Prevalensi Tekanan Darah TinggiDinas KesehatanData TPBOrang
1048Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur >= 18 TahunDinas KesehatanData TPB%
1049Jumlah Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem
Kesehatan Masyarakat per 1.000 Penduduk
Dinas KesehatanData TPBOrang
1050Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Dinas KesehatanData TPB%
1051Kepadatan dan Distribusi Tenaga KesehatanDinas KesehatanData TPBOrang
1052Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
Dinas KesehatanData TPBKelurahan
1053Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Dinas KesehatanData TPBKelurahan
10541.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarDinas KesehatanIKK%
10551.b.6.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10561.b.6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
balita sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10571.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10581.b.7.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10591.b.7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak
usia pendidikan dasar sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10601.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10611.b.8.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10621.b.8.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10631.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10641.b.9.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10651.b.9.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10661.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10671.b.10.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10681.b.10.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10691.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10701.b.11.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10711.b.11.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10721.b.12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10731.b.12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10741.b.12.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10751.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10761.b.13.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10771.b.13.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10781.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10791.b.14.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10801.b.14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10811.b.3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan
ibu hamil
Dinas KesehatanIKK%
10821.b.3.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKKUnit
10831.b.3.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal Dinas KesehatanIKKOrang
10841.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah
penduduk
Dinas KesehatanIKK%
10851.b.1.1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar
Dinas KesehatanIKKUnit
10861.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang
terakreditasi
Dinas KesehatanIKK%
10871.b.2.1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaDinas KesehatanIKKUnit
10881.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan
kesehatan
Dinas KesehatanIKK%
10891.b.4.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10901.b.4.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10911.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
Dinas KesehatanIKK%
10921.b.5.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10931.b.5.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal
esensial sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
1094Ruang rawat pascaa persalinanDinas KesehatanSIPDUnit
1095Ruang Rehabilitasi MedikDinas KesehatanSIPDUnit
1096Ruang Rekam MedisDinas KesehatanSIPDUnit
1097Ruang SterilisasiDinas KesehatanSIPDUnit
1098Ruang tindakan dan gawat daeruratDinas KesehatanSIPDUnit
1099Ruang tungguDinas KesehatanSIPDUnit
1100Rumah dinas NakesDinas KesehatanSIPDUnit
1101Rumah SakitDinas KesehatanSIPDUnit
1102Rumah Sakit kelas BDinas KesehatanSIPDUnit
1103Rumah Sakit kelas CDinas KesehatanSIPDUnit
1104Rumah Sakit Kelas C dan DDinas KesehatanSIPDUnit
1105Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasionalDinas KesehatanSIPDUnit
1106Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1107Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1108Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa
izin operasioanal
Dinas KesehatanSIPDUnit
1109Rumah Sakit kelas DDinas KesehatanSIPDUnit
1110Sarana di FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1111sarana FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1112sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga
Beredar
Dinas KesehatanSIPDUnit
1113Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
Dinas KesehatanSIPDpaket
1114Tempat tidur rumah sakitDinas KesehatanSIPDUnit
1115Tenaga ApotekDinas KesehatanSIPDOrang
1116Tenaga giziDinas KesehatanSIPDOrang
1117Tenaga KebidananDinas KesehatanSIPDOrang
1118Tenaga KeperawatanDinas KesehatanSIPDOrang
1119Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinyaDinas KesehatanSIPDOrang
1120Tenaga Kesehatan LainnyaDinas KesehatanSIPDOrang
1121Tenaga Kesehatan LingkunganDinas KesehatanSIPDOrang
1122Tenaga Kesehatan MasyarakatDinas KesehatanSIPDOrang
1123Tenaga Kesehatan tradisionalDinas KesehatanSIPDOrang
1124Tenaga Keteknisan MedisDinas KesehatanSIPDOrang
1125Tenaga keterapian fisikDinas KesehatanSIPDOrang
1126Tenaga Teknik BiomedikaDinas KesehatanSIPDOrang
1127Alat uji dan kalibrasi pada RMCDinas KesehatanSIPDUnit
1128Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet eksisting
Dinas KesehatanSIPDUnit
1129Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang
didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya
Dinas KesehatanSIPDpaket
1130Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas KesehatanSIPDSarana
1131Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen
Izin
Dinas KesehatanSIPDSarana
1132Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis
masa izinnya
Dinas KesehatanSIPDSarana
1133Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin
Dinas KesehatanSIPDSarana
1134BalitaDinas KesehatanSIPDOrang
1135Bayi baru lahirDinas KesehatanSIPDOrang
1136BMHP yang disediakanDinas KesehatanSIPDpaket
1137Data Perizinan Industri Rumah TanggaDinas KesehatanSIPDDokumen
1138Dokter GigiDinas KesehatanSIPDOrang
1139Dokter Spesialis AnakDinas KesehatanSIPDOrang
1140Dokter Spesialis AnestesiDinas KesehatanSIPDOrang
1141Dokter Spesialis BedahDinas KesehatanSIPDOrang
1142Dokter Spesialis JantungDinas KesehatanSIPDOrang
1143Dokter Spesialis kebidananDinas KesehatanSIPDOrang
1144Dokter Spesialis Kesehatan JiwaDinas KesehatanSIPDOrang
1145Dokter Spesialis Kulit dan KelaminDinas KesehatanSIPDOrang
1146Dokter Spesialis MataDinas KesehatanSIPDOrang
1147Dokter Spesialis ParuDinas KesehatanSIPDOrang
1148Dokter Spesialis Penyakit DalamDinas KesehatanSIPDOrang
1149Dokter Spesialis RadiologiDinas KesehatanSIPDOrang
1150Dokter Spesialis THTDinas KesehatanSIPDOrang
1151Dokter Spesialis UrologiDinas KesehatanSIPDOrang
1152Dokter UmumDinas KesehatanSIPDOrang
1153Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1154Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1155Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan KhususDinas KesehatanSIPDDokumen
1156Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon WabahDinas KesehatanSIPDDokumen
1157Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1158Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1159Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1160Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1161Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1162Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1163Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1164Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan LingkunganDinas KesehatanSIPDDokumen
1165Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1166Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1167Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1168Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1169Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1170Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1171Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1172Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota SehatDinas KesehatanSIPDDokumen
1173Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1174Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan LainnyaDinas KesehatanSIPDDokumen
1175Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasDinas KesehatanSIPDDokumen
1176Dokumen Operasional Pelayanan Rumah SakitDinas KesehatanSIPDDokumen
1177Fasilitas Kesehatan yang terakreditasiDinas KesehatanSIPDUnit
1178Fasilitas Pelayanan KesehatanDinas KesehatanSIPDUnit
1179Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1180Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa
izin operasioanal
Dinas KesehatanSIPDUnit
1181Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan
pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Dinas KesehatanSIPDUnit
1182Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasionalDinas KesehatanSIPDUnit
1183Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan
pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Dinas KesehatanSIPDUnit
1184Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1185Faskes lainnyaDinas KesehatanSIPDUnit
1186Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar
fasyankes eksisting
Dinas KesehatanSIPDUnit
1187Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1188Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1189Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1190Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1191Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1192HCUDinas KesehatanSIPDUnit
1193Ibu bersalinDinas KesehatanSIPDOrang
1194Ibu HamilDinas KesehatanSIPDOrang
1195ICCU/ICVCUDinas KesehatanSIPDUnit
1196ICUDinas KesehatanSIPDUnit
1197Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)Dinas KesehatanSIPDUnit
1198kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1199kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1200kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1201keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan
keluarga
Dinas KesehatanSIPDKeluarga
1202Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dinas KesehatanSIPDLaporan
1203NICUDinas KesehatanSIPDUnit
1204obat dan vaksin yang disediakanDinas KesehatanSIPDpaket
1205Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)Dinas KesehatanSIPDOrang
1206Orang terduga menderita HIVDinas KesehatanSIPDOrang
1207Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan
pelayanan
Dinas KesehatanSIPDOrang
1208Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Dinas KesehatanSIPDOrang
1209Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan
NAPZA
Dinas KesehatanSIPDOrang
1210Pengolahan LimbahDinas KesehatanSIPDUnit
1211Penyalahguna NAPZADinas KesehatanSIPDOrang
1212Perizinan Industri Rumah TanggaDinas KesehatanSIPDUnit
1213PICUDinas KesehatanSIPDUnit
1214Prasarana di FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1215Prasarana FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1216Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga BeredarDinas KesehatanSIPDUnit
1217PuskesmasDinas KesehatanSIPDUnit
1218RICUDinas KesehatanSIPDUnit
1219Ruang administrasiDinas KesehatanSIPDUnit
1220Ruang Administrasi dan ManajemenDinas KesehatanSIPDUnit
1221Ruang ASIDinas KesehatanSIPDUnit
1222Ruang Bank Darah Rumah SakitDinas KesehatanSIPDUnit
1223Ruang cuci linenDinas KesehatanSIPDUnit
1224Ruang dinas NakesDinas KesehatanSIPDUnit
1225Ruang FarmasiDinas KesehatanSIPDUnit
1226Ruang Gawat DaruratDinas KesehatanSIPDUnit
1227Ruang GiziDinas KesehatanSIPDUnit
1228Ruang jaga petugasDinas KesehatanSIPDUnit
1229Ruang JenazahDinas KesehatanSIPDUnit
1230Ruang kantor untuk karyawanDinas KesehatanSIPDUnit
1231Ruang Kepala PuskersmasDinas KesehatanSIPDUnit
1232Ruang kesehatan anak dan iminisasiDinas KesehatanSIPDUnit
1233Ruang kesehatan gigi dan mulutDinas KesehatanSIPDUnit
1234Ruang kesesuhatan ibu dan KBDinas KesehatanSIPDUnit
1235Ruang KIEDinas KesehatanSIPDUnit
1236Ruang LaboraturiumDinas KesehatanSIPDUnit
1237Ruang LoundryDinas KesehatanSIPDUnit
1238Ruang OperasiDinas KesehatanSIPDUnit
1239Ruang ParkirDinas KesehatanSIPDUnit
1240Ruang Pemeliharaan SarprasDinas KesehatanSIPDUnit
1241Ruang pemeriksanaan khususDinas KesehatanSIPDUnit
1242Ruang pemeriksanaan umumDinas KesehatanSIPDUnit
1243Ruang Penaggulangan KebakaranDinas KesehatanSIPDUnit
1244Ruang pendaftaran dan rekam medikDinas KesehatanSIPDUnit
1245Ruang Pengelolaan Gas MedikDinas KesehatanSIPDUnit
1246Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan SanitasDinas KesehatanSIPDUnit
1247Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)Dinas KesehatanSIPDUnit
1248Ruang persalinanDinas KesehatanSIPDUnit
1249Ruang RadiologiDinas KesehatanSIPDUnit
1250Ruang rapat/diskusiDinas KesehatanSIPDUnit
1251Ruang Rawat InapDinas KesehatanSIPDUnit
1252Ruang Rawat Intentif:Dinas KesehatanSIPDUnit
1253Ruang Rawat JalanDinas KesehatanSIPDUnit
1254Jumlah Peserta Program KB Baru [orang]DPMP4KBData Strategis TriwulanOrang
1255Jumlah Kelompok Binaan PKK [PKK]DPMP4KBData TahunanPKK
1256Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Keinginan
Mempunyai Anak per Kelurahan di Kota Magelang
DPMP4KBDaerah Dalam AngkaOrang
1257Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilaporkan
ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) per Kelurahan di Kota Magelang
DPMP4KBDaerah Dalam AngkaKasus
1258Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per Kelurahan di Kota
Magelang
DPMP4KBDaerah Dalam AngkaJiwa
1259Jumlah Akseptor Baru per Kelurahan di Kota MagelangDPMP4KBDaerah Dalam AngkaUnit
1260Jumlah Akseptor Aktif per Kelurahan di Kota MagelangDPMP4KBDaerah Dalam AngkaUnit
1261Jumlah Akseptor KB [jiwa]DPMP4KBData Pilah GenderJiwa
1262Jumlah Kekerasan Rumah Tangga [orang]DPMP4KBData Pilah GenderOrang
1263Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayaniDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1264Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP/Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1265Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung Program
Pemberdayaan Masyarakat
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1266Jumlah Organisasi Perempuan dan Anak Tingkat DaerahDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1267Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tingkat Daerah
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1268Jumlah Media yang Digunakan untuk Pelaksanaan Advokasi dan
KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan
Lokal
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1269Jumlah Perempuan usia di atas 18 tahun yang menjadi Korban
Kekerasan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1270Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Usia
0-18 Tahun
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1271Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/MahasiswaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1272Jumlah Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan AnakDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1273Total Fertility Rate (TFR)DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1274Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1275Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa/Kelurahan [lembaga]
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1276Jumlah Peserta Program KB Aktif [orang]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1277Jumlah Pasangan Usia SuburDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1278Jumlah PLKB/PKB [orang]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1279Jumlah PKK Aktif [unit]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1280Jumlah PKK [Unit]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1281Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga BalitaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1282Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang ber-KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1283Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga RemajaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1284Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja yang ber-KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1285Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga LansiaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1286Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia yang ber-KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1287Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Keluarga Sejahtera
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1288Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Keluarga Sejahtera yang ber_KB mandiri
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1289Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19
tahun
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1290Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mendapat layanan
bantuan hukum
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1291Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan
bantuan hukum
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1292Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan
reintegrasi sosial
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1293Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang memperoleh
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
puskesmas
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1294Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsosDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1295Jumlah Lembaga Pemberdayaan MasyarakatDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1296Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20
tahun
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1297Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan
kontrasepsi
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1298Jumlah pengaduan/laporan kekerasan perempuan dan anak yang
ditindaklanjuti
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1299Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1300Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan
kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat
lainnya
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1301Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
pelayanan pemulangan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1302Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatatDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1303Jumlah perkara kekerasan perempuan dan anak yang diputuskan
pengadilan dengan dasar perundang-undangan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1304Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
disidangkan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1305Jumlah petugas pembantu pembina KB DesaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1306Jumlah program pemberdayaan masyarakatDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKegiatan
1307Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung
Pemberdayaan Perempuan
DPMP4KBData TPB-
1308Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat
Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah
DPMP4KBData TPB-
1309Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu
Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM
Internasional
DPMP4KBData TPB-
1310Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang Tidak
Terpenuhi)
DPMP4KBData TPB-
13112.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDDPMP4KBIKK%
13122.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah
kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG
DPMP4KBIKKUnit
13132.g.2.4 jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan
pelatihan
DPMP4KBIKKOrang
13142.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah
yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di
tingkat kabupaten/kota
DPMP4KBIKKKegiatan
13152.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten
DPMP4KBIKK%
13162.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja
sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE
pencegahan kekerasanterhadap anak
DPMP4KBIKKMedia
13172.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki
standar pelayananminimal
DPMP4KBIKK-
13182.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang
terlayani
DPMP4KBIKK%
13192.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000 penduduk perempuan)
DPMP4KBIKK-
13202.g.3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm
bidangperempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan
pelatihan
DPMP4KBIKK-
13212.g.3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang
sudah dilatih
DPMP4KBIKKOrang
13222.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang
mendapatpelatihan
DPMP4KBIKK-
13232.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang
mendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota
DPMP4KBIKK-
13242.g.3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan
terhadap perempuantermasuk TPPO pada perangkat daerah yang
sudah dievaluasi
DPMP4KBIKK-
13252.g.3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak
perempuan ygtelah terstandardisasi
DPMP4KBIKK-
13262.g.3.7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayaniDPMP4KBIKK%
13272.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalDPMP4KBIKK%
1328 2.l.1,2.l.2.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja
sama antar desa
DPMP4KBIKK-
13292.l.1,2.l.2.2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar
desa tahun berjalandikurangi jumlah desa yang melakukan
kerja sama antar desa tahunsebelumnya
DPMP4KBIKK-
13302.l.1,2.l.2.3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
di desa yangterfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan
DPMP4KBIKK-
1331 2.l.1,2.l.2.4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga
kemasyarakatan dan lembagaadatnya melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dan pemberdayaan
DPMP4KBIKK-
13322.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriDPMP4KBIKK%
13332.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)DPMP4KBIKK-
13342.m.1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK)yang di-Perdakan
DPMP4KBIKK-
13352.m.1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh
wanita umur25-49 tahun
DPMP4KBIKK-
13362.m.1.3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age
Specific FertilityRate/ASFR 15-19)
DPMP4KBIKK-
13372.m.1.4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan
Program KKBPK(advokasi dan KIE)
DPMP4KBIKK%
13382.m.1.5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra
kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan
serta aktifdalam pengelolaan program KKBPK
DPMP4KBIKK-
13392.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
DPMP4KBIKK%
13402.m.2.1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap
melayani KBMKJP
DPMP4KBIKK%
13412.m.2..2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi
JangkaPanjang (MKJP)
DPMP4KBIKK%
13422.m.2.3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
Kelompok KerjaKKBPK yang efektif
DPMP4KBIKK-
13432.m.2.4 Persentase pelayanan KB Pasca PersalinanDPMP4KBIKK%
13442.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)
DPMP4KBIKK%
13452.m.3.1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota
dengan kesertaanrendah
DPMP4KBIKK-
13462.m.3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan
Iuran (PBI)
DPMP4KBIKK%
1347Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
DPMP4KBSIPDDokumen
1348Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
DPMP4KBSIPDLaporan
1349Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan
keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan
masyarakat atau yang disebut dengan nama lain
DPMP4KBSIPDLembaga Desa dan Desa Adat
1350Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB PriaDPMP4KBSIPDOrang
1351Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi
Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1352Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPKDPMP4KBSIPDLaporan
1353Data dan Informasi Keluarga yang tersediaDPMP4KBSIPDLaporan
1354Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan
stakeholder/instansi/organisasi
DPMP4KBSIPDLaporan
1355Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkanDPMP4KBSIPDLaporan
1356Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolahDPMP4KBSIPDLaporan
1357Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah
diolah dan dilaporkan
DPMP4KBSIPDLaporan
1358Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1359Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung
KB
DPMP4KBSIPDDokumen
1360Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan
pengaduan
DPMP4KBSIPDOrang
1361Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan
Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks
Pembangunan Keluarga)
DPMP4KBSIPDKegiatan
1362Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDOrang
1363Dokumen Pemetaan KependudukanDPMP4KBSIPDDokumen
1364Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak AnakDPMP4KBSIPDKegiatan
1365Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
DPMP4KBSIPDKegiatan
1366Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersediaDPMP4KBSIPDDokumen
1367Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga yang telah disusun
DPMP4KBSIPDLaporan
1368Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan
perempuan
DPMP4KBSIPDDokumen
1369Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan
MKJP
DPMP4KBSIPDLaporan
1370Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1371Dukungan Operasional Pelayanan KB BergerakDPMP4KBSIPDLaporan
1372Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan
Gender (KG) dan Perlindungan Anak
DPMP4KBSIPDDokumen
1373Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDOrang
1374Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1375Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDOrang
1376Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1377Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
DPMP4KBSIPDOrang
1378DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1379Kajian Dampak KependudukanDPMP4KBSIPDDokumen
1380Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1381Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK
(Bangga Kencana)
DPMP4KBSIPDKampung
1382Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
DPMP4KBSIPDKegiatan
1383Kampung KB yang telah menerima pembinaanDPMP4KBSIPDKegiatan
1384Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender
(PUG)
DPMP4KBSIPDKegiatan
1385Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK
(Bangga Kencana) yg telah diserasikan
DPMP4KBSIPDDokumen
1386Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDKegiatan
1387Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDKelompok
1388Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1389Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang
telah sesuai Kearifan Budaya Lokal
DPMP4KBSIPDLaporan
1390Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1391Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks
Pembangunan Keluarga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1392Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana
Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1393Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
DPMP4KBSIPDLaporan
1394Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
DPMP4KBSIPDKegiatan
1395Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
DPMP4KBSIPDLaporan
1396Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup
Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDLayanan
1397Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDLaporan
1398layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi
dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDLayanan
1399Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua
Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1400Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi
dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan
DPMP4KBSIPDLayanan
1401Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
DPMP4KBSIPDLaporan
1402lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
DPMP4KBSIPDLembaga
1403Masyarakat yang memiliki Pengetahuan KependudukanDPMP4KBSIPDLaporan / Sertifikat
1404Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan
pendampingan
DPMP4KBSIPDLembaga
1405Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkanDPMP4KBSIPDDokumen
1406Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Usaha
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1407Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan
dikembangkan
DPMP4KBSIPDLaporan
1408organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1409Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan
dikembangkan
DPMP4KBSIPDLaporan
1410Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas
Keluarga
DPMP4KBSIPDKegiatan
1411Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah
terlaksana
DPMP4KBSIPDKegiatan
1412Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1413Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan
Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1414Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan
pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di
bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan
Kabuputaen/Kota
DPMP4KBSIPDKegiatan
1415Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak KependudukanDPMP4KBSIPDLaporan
1416Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1417Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
yang telah dikelola
DPMP4KBSIPDLaporan
1418Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDUnit
1419orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
dan Kelompok Kegiatan
DPMP4KBSIPDOrang
1420Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
Layanan Perlindungan Perempuan
DPMP4KBSIPDPerangkat Daerah
1421orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1422Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
DPMP4KBSIPDPerangkat Daerah
1423Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca
Persalinan dan Pasca Keguguran
DPMP4KBSIPDOrang
1424Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDPerangkat Daerah
1425Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1426Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan
Kebutuhan Spesifik
DPMP4KBSIPDOrang
1427Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1428Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang
mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
DPMP4KBSIPDOrang
1429orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi
Peserta KB
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1430SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
DPMP4KBSIPDOrang
1431Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
DPMP4KBSIPDLaporan
1432SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat
peningkatan kapasitas
DPMP4KBSIPDOrang
1433Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1434SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan
kapasitas
DPMP4KBSIPDOrang
1435Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1436Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
DPMP4KBSIPDKegiatan
1437Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program
KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
DPMP4KBSIPDSertifikat / Kegiatan
1438Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra
Kerja
DPMP4KBSIPDOrgaisasi
1439Parameter Kependudukan yang telah dirumuskanDPMP4KBSIPDDokumen
1440Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di
Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1441Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
dan Nonformal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1442Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi
Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1443Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi
Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1444Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis
DPMP4KBSIPDKegiatan
1445Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan
Jalur Pendidikan Formal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1446Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan
Jalur Pendidikan Nonformal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1447Penyelenggaraan Sistem Informasi KeluargaDPMP4KBSIPDLaporan
1448Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan
dan pengawasan pencatatan
DPMP4KBSIPDSertifikat
1449Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar Ruang
DPMP4KBSIPDLaporan
1450Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah
dilaksanakan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1451Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentukDPMP4KBSIPDLaporan / Dokumen
1452Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di
Distribusikan
DPMP4KBSIPDDokumen
1453Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersediaDPMP4KBSIPDLaporan
1454Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah
terlaksanakan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1455Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi,
Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI
dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1456Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan KependudukanDPMP4KBSIPDKegiatan
1457Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1458Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDUnit
1459Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersediaDPMP4KBSIPDUnit
1460Panjang Jalan per Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kota
Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam Angka
1461Panjang Jalan per Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan
di Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam Angkakm
1462Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di
Kota Magelang (km)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam Angka
1463Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi per Kelurahan yang Dibangun
Pemerintah Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam AngkaUnit
1464Jumlah Rumah Tangga per Kelurahan yang Menggunakan Air
Bersih di Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam AngkaUnit
1465Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanHa
1466Jumlah Fasilitas Pengelolaan Air Limbah [unit]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanUnit
1467Jumlah Penyedia Barang Jasa di Kota Magelang yang Mempunyai
SIUJK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanPerusahaan
1468Panjang Trotoar Jalan dalam Kabupaten/Kota [km]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1469Banyaknya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang
Dikeluarkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1470Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik dan Sedang [km]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1471Panjang Seluruh Jalan [km]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1472Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik [km²]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1473Luas Irigasi Kota [km²]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1474Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Menggunakan Sistem
Pengolahan Air Limbah Domestik Sementara (SPALD-S)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanRumah Tangga
1475Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Menggunakan Sistem
Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanRumah Tangga
1476Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Minum Melalui Pengembangan
"Sistem Pengolahan Air Minum"
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanRumah Tangga
1477Jumlah Rumah ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) [unit]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanUnit
1478Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
(RPDAST) yang Diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPBUnit
1479Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB%
1480Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB%
1481Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air
Minum Aman dan Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
1482Jumlah Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala
Kota, Kawasan dan Komunal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
1483Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air
Limbah Terpusat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
1484Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan
Lumpur Tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
14851.c.8.1.8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan
jasa konstruksisesuai kewenangannya yang sudah dan sedang
dilaskanakan olehbadan usaha jasa konstruksi yang
termutakhir secara berkala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14861.c.8.1.9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa
konstruksikabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14871.c.8.1.10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga
operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah
kabupaten/kota yangdilaksanakan sendiri atau melalui
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja
(LPPK) yang diregistrasi olehmenteri
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14881.c.8.1.11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja
konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan
teknisi/analis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14891.c.8.1.12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja
konstruksi terlatih yang tersertifikasi
operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14901.c.8.1.13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang
mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14911.c.8.1.14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan
komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14921.c.8.1.15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14931.c.8.1.16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan
konstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14941.c.8.1.17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar
jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14951.c.8.1.18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di
wilayah kab/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14961.c.8.1.19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di
wilayah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14971.c.8.1.20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang
terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14981.c.8.1.21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di
wilayah Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14991.c.8.1.22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan
usaha dan TDUP yang disetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15001.c.8.1.23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,
sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15011.c.8.1.24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang
menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15021.c.8.1.25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,
sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi
yang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15031.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
tanpa kecelakaan konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15041.c.5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur
tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15051.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung
ke IPALD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15061.c.5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15071.c.7.9 Panjang jembatan yang dipeliharaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15081.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS
kewenangan kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15091.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan
abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh
infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15101.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS
kewenangankabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKHa
15111.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang
rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15121.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang
rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKha
15131.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan
abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15141.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15151.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15161.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan
sungai milik pemerintah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15171.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang
dilayani oleh jaringan irigasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15181.c.3.1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam
kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15191.c.3.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam
kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15201.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di
seluruh kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15211.c.4.1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15221.c.4.3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran
SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15231.c.4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15241.c.4.5 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan
pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15251.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air limbah domestik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15261.c.5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat
untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15271.c.5.2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15281.c.5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat
dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan
SPALDT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15291.c.5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
penyedotan lumpur tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15301.c.5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
pengolahan lumpur tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15311.c.5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
pengolahan air limbah domestik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15321.c.5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15331.c.5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15341.c.5.9 Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15351.c.5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempatDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15361.c.5.1 1 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur
tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15371.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15381.c.6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15391.c.6.2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota
dalam tahun eksisting
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15401.c.6.3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/GedungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15411.c.6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli
bangunan/Gedung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1542Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15431.c.6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15441.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung
ke IPALD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15451.c.6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah
provinsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1546Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15471.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah
Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15481.d.5.4 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi
(on site / offsite)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKHa
15491.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah
kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15501.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15511.c.7. 1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala
daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1552Panjang jembatan yang dipelihara (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15531.c.7. 2 Panjang jalan yang dibangun (m)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15541.c.7. 3 Panjang jembatan yg dibangun (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15551.c.7. 4 Panjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi
(m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15561.c.7. 5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15571.c.7. 6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau
direhabilitasi (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15581.c.7. 7 Panjang jembatan yang direhabilitasi (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15591.c.7. 8 Panjang jalan yang dipelihara (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15601.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15611.c.8.1.1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di
wilayahkabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKOrang
15621.c.8.1.2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang
terlatih diwilayah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKOrang
15631.c.8.1.3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang
tersertifikasioperator/teknisi/analis di wilayah
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKOrang
15641.c.8.1.4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa
Konstruksi Cakupankabupaten/kota yang aktif dengan data
termutakhir
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15651.c.8.1.5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan
yang bersumberdari APBD Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15661.c.8.1.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan
yang bersumber dari APBN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15671.c.8.1.7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksiwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan
yang bersumber dari pendanaan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1568Administrator SIPJAKIDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1569AsesorDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1570Badan Usaha Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBadan Usaha
1571Badan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBadan Usaha
1572Bangunan dan LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan dan Lingkungan
1573Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung
1574Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Cagar Budaya
1575Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik
Pemerintah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Cagar Budaya
1576Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Cagar Budaya
1577Bangunan Gedung NegaraDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Negara
1578Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Negara
1579Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Negara
1580Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung
1581Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar
Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBantuan Teknis
1582Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk
Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBantuan Teknis
1583Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila
berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1584Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila
berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1585Berita acara kesepakatan batas kavling minimumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1586Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1587Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1588Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi
mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1589Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1590Berita acara konsultasi publik (minimal 2 (dua) kali)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1591Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1592Desa Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDesa
1593Dokumen Analisis SIMBGDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1594Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup StrategisDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1595Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1596Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1597Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material
dan Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1598Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi
Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1599Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1600Dokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR dengan Skema
KPDBU
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1601Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan UsahaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1602Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1603Dokumen Hasil Informasi Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1604Dokumen Hasil Survey Kondisi JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1605Dokumen Hasil Survey Kondisi JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1606Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota
dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan
terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh
Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD
dalam waktu 10 ha
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1607Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1608Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi
geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar
terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan
substansi rekomendasi peta dasar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1609Dokumen Kebijakan Strategis Daerah JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1610Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1611Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
Investasi dan Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1612Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1613Dokumen Leger JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1614Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1615Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1616Dokumen Outline PlanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1617Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1618Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1619Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1620Dokumen Pengumpulan Data SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1621Dokumen Pengumpulan Data SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1622Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1623Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1624Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1625Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1626Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1627Dokumen Regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1628Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1629Dokumen Rencana Induk Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1630Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1631Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1632Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1633Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1634Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1635Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1636Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air
Baku
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1637Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan RawaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1638Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Drainase
Perkotaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1639Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1640Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1641Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1642Dokumen Rencana Teknis untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1643Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1644Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1645Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Perundangundangan Bidang Penataan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1646Dokumen Training Need Assessment (TNA)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1647FlyoverDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDFlyover
1648Forum Penataan Ruang Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDForum Penataan Ruang
1649Infrastruktur untuk Melindungi Mata AirDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1650JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDJembatan
1651Jembatan GantungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDJembatan Gantung
1652Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala DaerahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1653Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLiter/Detik
1654Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Terpusat (IPAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDM_/Hari
1655Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLiter/Detik
1656Kasus Pelanggaran Bidang Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKasus
1657Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKasus
1658Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKasus
1659Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKegiatan
1660Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana,
Album Peta, Indikasi program)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1661Kelompok Masyarakat Penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKelompok Masyarakat
1662Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
Investasi dan Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1663koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1664koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1665Lembaga Pengelola Air Limbah DomestikDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLembaga
1666Lembaga Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLembaga
1667Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku
rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy
(format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik;
dan c. Peta rencana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1668Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format
softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1669Panjang Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTemuan
1670Panjang JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDkm²
1671Panjang Jaringan Irigasi PermukaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDkm²
1672Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1673Penerbitan PKKPRDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1674Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1675Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1676Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1677Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1678Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDPPNS
1679Perangkat PendukungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDPerangkat Pendukung
1680Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1681Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1682Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan
Direktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1683Pintu AirDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1684Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran
(dalam format softcopy dan hardcopy)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1685Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran
(dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1686Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1687Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1688Rapat persetujuan substansiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1689Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1690Rapat Persiapan persetujuan substansiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1691Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1692Rekomendasi peta dari BIGDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1693Sambungan RumahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSR
1694Sambungan Rumah pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD) Terpusat (IPAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSR
1695Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang DisediakanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1696SDM Penyelenggara Infrastruktur Kawasan Permukiman yang
dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas kelembagaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1697Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPALD
1698Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
(IPAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPALD
1699Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPAM
1700Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPAM
1701Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPAM
1702SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1703SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1704SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1705Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang
Penataan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1706Sumur Air Tanah untuk Air BakuDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTitik
1707Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau
Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan
Kepala Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1708Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah
disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1709Surat permohonan evaluasi dari Bupati/WalikotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1710Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPNDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1711Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri
(untuk revisi RTRW)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1712Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri
atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1713Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh
bupati/walikota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1714Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTABG
1715Tenaga Terampil KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1716Terowongan/TunnelDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTerowongan/Tunnel
1717UnderpassDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnderpass
1718Unit Air BakuDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1719Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau
Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan
permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum
diterbitkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1720Jumlah Industri Besar Formal [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1721Jumlah Usaha Mikro dan Kecil [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1722Jumlah Minimarket Jejaring [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1723Jumlah Minimarket Non Jejaring [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1724Jumlah Supermarket [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1725Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal per Kelurahan di
Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1726Jumlah Perusahaan Industri Menengah Formal per Kelurahan di
Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1727Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sentra
Industri Kecil di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1728Volume Ekspor Kota Magelang per Jenis KomoditiDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1729Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
yang Telah Ditera dan Tera Ulang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1730Jumlah Anggota Koperasi Pegawai Negeri di Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1731Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU
No. 25 Tahun 1992
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1732Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1733Jumlah Pasar Tradisional dan Modern per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1734Nilai Ekspor Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam Angka
1735Volume Ekspor Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam Angka
1736Nilai Impor Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam Angka
1737Nilai Ekspor Kota Magelang per Jenis KomoditiDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1738Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per
Kelurahan di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1739Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Perdagangan
per Kelurahan di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1740Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1741Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Industri per
Kelurahan di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1742Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kuliner Kota
Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1743Jumlah Pasar Tradisional yang tergolong baik [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1744Jumlah Seluruh Pasar [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1745Jumlah Koperasi Aktif [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1746Jumlah Koperasi [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1747Jumlah Industri Kecil FormalDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1748Jumlah Pelaku UMK [orang]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanOrang
1749Jumlah Industri Menengah FormalDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1750Nilai Expor [US$]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUS$
1751Nilai Import [Rp]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanRp
1752Jumlah Pasar Tipe A yang Menjadi Lokasi Pemantauan Harga
[unit]
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1753Jumlah EksportirDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1754Jumlah Tenaga Kerja pada UMKMDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanOrang
1755Jumlah Pelaku UMKMDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1756Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Formal
[Rp]
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanRp
1757Jumlah Aset UMKMDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1758Jumlah Omset UMKM [Rp]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanRp
1759Jumlah GudangDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1760Jumlah Tanda Daftar UsahaDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
17613.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17623.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri
termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN
yang ditetapkan dalam RPIK
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17633.g.2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai
denganditetapkannya menjadi PERDA
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17643.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan
terkini
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17653.g.6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah
danperusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk
dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri
kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17663.f.1.2 Persentase penerbitan TDGDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17673.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDGDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17683.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk
: a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b)
Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c)
Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17693.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan
bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17703.f.1.6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktuDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17713.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana
distribusiperdagangan di wilayah kerjanya
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17723.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktuDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17733.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17743.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkanDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17753.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17763.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun
berjalan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17773.f.3.2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap
ketentuan yangberlaku
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17782.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17792.p.1.3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan
untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17802.p.1.4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang
dinilaikesehatannya untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17812.p.1.5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk
koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17822.p.1.6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah
mengikuti pelatihanperkoperasian untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17832.p.1.7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan
pendidikan danpelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17842.p.1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi pembiayaan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17852.p.1.9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor
Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17862.p.1.10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasipembiayaan untuk koperasidengan wilayah
keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17872.p.1.11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi
pemasaran untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
daerahkabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17882.p.1.12 Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha
untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17892.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi kemitraanuntuk koperasi denganwilayah
keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17902.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17912.p.21 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17922.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam
sistem onlinedata system (ODS)
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17932.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitraDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17942.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan
dukungan fasilitasistandarisasi dan sertifikasi produk usaha
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17952.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan
dukungan fasilitasipemasaran
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17962.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi
pelatihan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17972.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan
pendampingan melalui lembaga pendampingan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
1798Agen dan Pasar RakyatDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1799fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara
Elektronik
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1800Gudang yang telah terdaftarDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1801Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1802Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1803Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan
Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1804Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1805Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor
Unggulan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1806Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1807Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang MetrologiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1808Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha EksporDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1809Kantor Kas Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1810Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1811Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1812Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian KesehatanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1813Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan
Asal
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1814Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan KesehatanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1815Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLokasi
1816Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1817Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang DiikutiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1818Pameran Dagang Lokal yang DiikutiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1819Pameran Dagang Nasional yang DiikutiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1820Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1821Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan
komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1822Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1823Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1824Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1825Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan
Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1826Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1827Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1828Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1829Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1830Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1831Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1832Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1833Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1834Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1835SDM yang memahami pengetahuan perkoperasianDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDOrang
1836SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDOrang
1837Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat PerlengkapanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1838Pelaku Usaha di Bidang MetrologiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1839Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan
produksi dan Pengolahan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1840Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1841Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses PembiayaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1842Pelaku Usaha EksporDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1843Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1844Pelaku Usaha Produk Ekspor UnggulanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1845Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1846Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1847Unit Usaha Yang memiliki akses pasarDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1848Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1849Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1850Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa
Akomodasi
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1851Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usahaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1852Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan
Marketplace
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1853Unit Usaha Yang produktif,bernilai TambahDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1854Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan
Perhotelan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1855Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha MikroDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1856Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan
Retail
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1857Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan
Terhadap Usaha Mikro
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1858Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1859Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan PerizinanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1860Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1861Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1862Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen PerizinanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1863Pemeriksaan Penyimpanan Bahan BerbahayaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1864Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan
Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan
Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1865Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1866Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDOrang
1867Produk Unggulan DaerahDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDProduk
1868Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1869Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang DiadakanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1870Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan
Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1871Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1872Sistem dan Jaringan Informasi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1873Evaluasi pemenuhan komitmen usahaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1874Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri
menengah
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1875Hasil pelaksanaan RPIKDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1876Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapanganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1877Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri binaannya yang belum patuh
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1878Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnyaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1879Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan
menengah
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1880Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKMDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1881Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKMDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1882Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1883Pemanfaatan Sumber Daya AlamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1884Pembangunan Sumber Daya ManusiaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1885Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industriDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1886Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1887Pengembangan kawasan peruntukan industriDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1888Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengahDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1889Penyediaan Informasi dan Analisa IndustriDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1890Penyediaan sumber pembiayaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1891Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri
dan Perizinan Perluasan usaha industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1892Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri binaannya
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1893Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan
usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan
perluasan kawasan industri yang diterbitkan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1894Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha
dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1895Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan
industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1896Luas Wilayah ber-HPL [ha]Badan Pertanahan NasionalData Strategis TriwulanHa
1897Luas Wilayah ber-HP ha]Badan Pertanahan NasionalData Strategis TriwulanHa
1898Luas Wilayah ber-HGB [ha]Badan Pertanahan NasionalData Strategis TriwulanHa
1899Jumlah Pertimbangan Teknis Pertanahan per Kelurahan di Kota
Magelang
Badan Pertanahan NasionalDaerah Dalam AngkaIzin
1900Jumlah Sertifikat Baru per Kelurahan yang Dikeluarkan Kantor
Pertanahan Kota Magelang
Badan Pertanahan NasionalDaerah Dalam AngkaUnit
1901Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas
tanah yang didasari oleh dokumen hukum
Badan Pertanahan NasionalData TPB%
19022.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang diterbitkan
Badan Pertanahan NasionalIKK%
19032.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6.2 Dokumen Izin membuka
tanah
Badan Pertanahan NasionalIKKDokumen
19042.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan
Fasilitas Umum
Badan Pertanahan NasionalIKK%
19052.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman
Modal
Badan Pertanahan NasionalIKK-
19062.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
Badan Pertanahan NasionalIKK-
19072.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatBadan Pertanahan NasionalIKK-
19082.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan
melalui mediasi
Badan Pertanahan NasionalIKK-
1909Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja [kasus]Dinas Tenaga KerjaData TahunanKasus
1910Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan/PenempatanTenaga
Kerja per Kecamatan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1911Jumlah Pencari Kerja per Bulan di Kota Magelang yang
Ditempatkan dan Dihapus
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1912Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan
per Tingkat Pendidikan
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1913Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan
Berdasarkan Golongan Umur (Terpilah Gender)
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1914Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi [orang]
Dinas Tenaga KerjaData Pilah GenderOrang
1915Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis
Masyarakat [orang]
Dinas Tenaga KerjaData Pilah GenderOrang
1916Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis
Kewirausahaan [orang]
Dinas Tenaga KerjaData Pilah GenderOrang
1917Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Aktif [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1918Jumlah Pekerja/Buruh [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1919Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1920Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1921Jumlah Pekerja Perempuan [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1922Tenaga Kerja yang Dilatih [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1923Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1924Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1925Pendaftar Pelatihan Berbasis Kewirausahaan [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1926Jumlah Tenaga Kerja di BLK [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1927Jumlah Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1928Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1929Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) SwastaDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1930Jumlah Pekerja Migran Indonesia / TKI Kota MagelangDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1931Upah Minimum Kota (UMK) MagelangDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1932Jumlah Peserta Pelatihan Laki-Laki di BLK Pemerintah Kota
Magelang
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1933Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan di BLK Pemerintah Kota
Magelang
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1934Jumlah Peserta Pelatihan Laki-Laki yang Memperoleh
Sertifikasi BNSP
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1935Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan yang Memperoleh
Sertifikasi BNSP
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1936Jumlah Transmigran Swakarsa [KK]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKK
1937Jumlah Transmigran [KK]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKK
1938Jumlah kasus sengketa perusahaan yang dicatatkanDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKasus
1939Jumlah kasus sengketa perusahaan yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama (PB)
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKasus
1940Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga
kemasyarakatan
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1941Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga KerjaData TPB%
1942Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga KerjaData TPB%
19432.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke
rencana tenaga kerja
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19442.a.1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.Dinas Tenaga KerjaIKKDokumen
19452.a.1.2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana
tenaga kerja
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19462.a.1.3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja
di kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKKPerusahaan
19472.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiDinas Tenaga KerjaIKK%
19482.s.2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan
kualifikasi klaster
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19492.s.2.4 Persentase LPK yang terakreditasiDinas Tenaga KerjaIKK%
19502.a.2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinanDinas Tenaga KerjaIKK%
19512.a.2.6 Jumlah penganggur yang dilatihDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19522.a.2.7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihanDinas Tenaga KerjaIKK%
19532.a.2.8 Persentase penyerapan lulusanDinas Tenaga KerjaIKK%
19542.a.2.9 Lulusan bersertifikat kompetensiDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19552.a.2.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19562.a.2.11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19573.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi
penetapannya
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19582.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaIKK%
19593.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang
difasilitasipembangunannya
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19602.a.3.2 Data tingkat produktivitas totalDinas Tenaga KerjaIKK-
19613.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibinaDinas Tenaga KerjaIKK-
19622.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19632.a.4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan
Perusahaan (PP)
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19642.a.4.2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19652.a.4.3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang
tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan
yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan
anggota SP/SB di perusahaan
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19662.a.4.4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur
skala upah
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19672.a.4.5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai
peserta BPJS Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19682.a.4.6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Dinas Tenaga KerjaIKK%
19692.a.4.8 Jumlah perselisihan kepentinganDinas Tenaga KerjaIKK-
19702.a.4.10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19712.a.4.11 Jumlah perselisihan PHKDinas Tenaga KerjaIKK-
19722.a.4.12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHKDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19732.a.4.13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui
perundingan bipartite
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19742.a.4.14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota
yang diberdayakan
Dinas Tenaga KerjaIKKUnit
19752.a.4.15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator
Hubungan Industrial
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19762.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan
luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan
Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19772.a.5.2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19782.a.5.3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota Dinas Tenaga KerjaIKK-
19792.a.5.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu
kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19802.a.5.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19812.a.5.6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19822.a.5.7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas
bidang ketenagakerjaan Kab/Kota
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19832.a.5.8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi
Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19842.a.5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19852.a.5.11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19862.a.5.12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
kerja
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19872.a.5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19882.a.2.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensiDinas Tenaga KerjaIKK%
19892.a.2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanDinas Tenaga KerjaIKK%
19902.a.3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program
peningkatan produktivitas
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19912.a.4.7 Jumlah mogok kerjaDinas Tenaga KerjaIKK-
19922.a.4.8 Jumlah penutupan perusahaanDinas Tenaga KerjaIKK-
19932.a.5.1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah
kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19942.a.5.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19952.a.5.14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang
dibentuk
Dinas Tenaga KerjaIKK%
1996Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasiDinas Tenaga KerjaSIPDAsosiasi
1997CPMI/PMIDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
1998Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar
Kerja Online
Dinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
1999Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2000Data Teknis KetenagakerjaanDinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2001Lembaga LPTKS yang sudah terintegrasiDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2002Lembaga yang melakukan Kerjasama (MoU)Dinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2003LKS TripartitDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2004LPKSDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2005LPKS yang dibinaDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2006LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai
dengan Aturan yang Berlaku
Dinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2007LTSADinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2008Pelatihan Kerja Kabupaten/KotaDinas Tenaga KerjaSIPDUnit
2009Pencari KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2010Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job
Fair/Bursa Kerja
Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2011Penduduk Usia Kerja (PUK)Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2012Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi
Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2013Perkara Perselisihan yang terselesaikanDinas Tenaga KerjaSIPDKasus
2014Persediaan Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2015Perselisihan yang dicegahDinas Tenaga KerjaSIPDKasus
2016Perusahaan KecilDinas Tenaga KerjaSIPDPerusahaan
2017Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besarDinas Tenaga KerjaSIPDPerusahaan
2018Petugas Antar KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2019PMI PurnaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2020Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/KotaDinas Tenaga KerjaSIPDUnit
2021Tenaga kerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2022Tenaga Kerja di perusahaan yang terdaftar Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (WLKP Online)
Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2023Tenaga Kerja DisabilitasDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2024Tenaga Kerja yang dilatihDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2025Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan
kerja
Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2026Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA
Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2027calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakanDinas Tenaga KerjaSIPDLokasi
2028Calon Transmigran Terdaftar dan TerseleksiDinas Tenaga KerjaSIPDKK
2029Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Melalui
Sistem [OPD]
Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanOPD
2030Jumlah Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
[judul]
Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanJudul
2031Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah [buku]Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanBuku
2032Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang]Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanOrang
2033Jumlah Pojok Baca per Kecamatan di Kota Magelang Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah Dalam Angka
2034Jumlah Pengunjung per Bulan di Perpustakaan Kota Magelang Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah Dalam AngkaOrang
2035Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip [kegiatan]Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja PembangunanKegiatan
2036Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2037Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang]Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja PembangunanOrang
2038Jumlah Anggota Perpustakaan Kota MagelangDinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2039Jumlah Perpustakaan di Kota MagelangDinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2040Jumlah Pojok Baca di Kota MagelangDinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2041Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam satu tahun) yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2042Jumlah Pustakawan [orang]Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja PembangunanOrang
20432.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20442.w.1. 1 persentase arsip aktif yang telah
dibuatkan daftar arsip
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20452.w.1. 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan
daftar arsip
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20462.w.1. 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan
sarana bantutemu balik
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20472.w.1. 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan
dalam SIKNmelalui JIKN
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20482.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20492.w.2.1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPKDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20502.w.2.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
yang sesuaiNSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20512.w.2.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang
digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah
kabupaten/ kota yangsesuai NSPK di provinsi
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20522.w.2.4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil
alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah
yang sesuaiNSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20532.w.2.5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi
kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang
dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20542.w.2.6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat
tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah
provinsi yangsesuai NSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20552.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20562.v.1.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan
penduduk
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20572.v.1.2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20582.v.1.3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan
penduduk
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20592.v.1.4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional
perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20602.v.1.5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20612.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang
didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah
unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek
masyarakat (AM)
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20622.v.2.1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media
(digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20632.v.2.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih
bahasa
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20642.v.2.3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang
tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
2065Bahan perpustakaan tercetak di wilayah kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2066Duta baca Kab/Kota yang terpilihDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2067Kegiatan Duta BacaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDKegiatan
2068koleksi budaya etnis nusantara yang ada di wilayah Kab/KotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2069koleksi khas daerah yang dimliki perpustakaan kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2070koleksi yang dimilikiDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2071Layanan perpustakaan elektronik dimilikiDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDLayanan
2072Lokus kegiatan Duta BacaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDKegiatan/lokus
2073Masyarakat pemilik naskah kunoDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2074Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2075naskah kuno yang dumiliki masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2076pegiat literasi diwilayah kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2077Perpustakaan di wilayah Kabupaten/KotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2078perpustakaan khusus yang ada di wilayah kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2079Perpustakaan pada satuan Pendidikan khususDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2080Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengahDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2081perpustakaan yang ada di tempat-tempat umumDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2082Perpustakaan yang dibangunDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2083Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2084Perpustakaan yang sesuai standar sesuai kewenangannyaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2085peserta pada satuan pendidikan DasarDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2086tenaga perpustakaan yang ada di kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2087Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi
dan Akses Arsip Statis
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2088Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan
Penyimpanan Akibat Bencana
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2089Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat
Bencana
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2090Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2091Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2092Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang
Dimusnahkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDBerkas
2093Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2094Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip
bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2095Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip
bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2096Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan
Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDDaftar
2097Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih
Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2098Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil
Alih Media yang Dinyatakan Hilang
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2099Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan
Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2100Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang
Dinilai dan Ditetapkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2101Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDLaporan
2102Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDLaporan
2103Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPengguna
2104Naskah Dinas yang Diciptakan dan DigunakanDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDBerkas
2105Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan PenyusutanDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDBerkas
2106SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan
ditetapkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDSOP
2107Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit]
(milik Pemkot, Pemprov, Swasta)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanUnit
2108Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota
Magelang [unit]
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanUnit
2109Jumlah Wisatawan DomestikDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanOrang
2110Jumlah Wisatawan MancanegaraDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanOrang
2111Jumlah Hotel di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2112Jumlah Obyek Wisata dan Bioskop per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2113Jumlah Perkumpulan Beladiri per Kelurahan di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2114Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota
Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam Angka
2115Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2116Jumlah Wisatawan di 11 Destinasi Wisata di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaOrang
2117Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit]
(milik Pemkot, Pemprov, Swasta)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2118Jumlah Lapangan Olahraga di Kota [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2119Jumlah Lapangan Sepak Bola [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2120Jumlah Lapangan Bola Basket [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2121Jumlah Lapangan Bola Volley [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2122Jumlah Lapangan Bulu Tangkis [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2123Jumlah Kolam Renang [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2124Jumlah Organisasi Kepemudaan [organisasi]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanKegiatan
2125Jumlah GOR di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja Pembangunan
2126Jumlah Organisasi Olah RagaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja Pembangunan
2127Jumlah Kejuaraan/Kompetisi Olah Raga Pelajar dan Olah RagaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja Pembangunan
21283.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara
per kebangsaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
2129 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.1 Jumlah entitas
pengelolaan destinasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2130 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.2 Jumlah kelengkapan
infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2131 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.3 Jumlah tanda daftar
usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2132 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.4 Jumlah wisatawan
mancanegara per kebangsaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2133 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.5 Jumlah promosi event
daerah yang terlaksana di dalam negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2134 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.6 Jumlah event luar negeri
yang diikuti
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2135 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.7 Jumlah industri
pariwisata daerah yang berpartisipasi padaeven promosi
pariwisata di dalam negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2136 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.8 Persentase tenaga kerja
di sektor parwisata yang disertifikasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2137 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.9 Persentase SDM peserta
pembekalan sektor kepariwisataan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
2138 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.10 Jumlah lokasi yang
memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan
kemitraan usaha masyarakat
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21393.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara
yang dating ke kabupaten/kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21403.b.3. Tingkat hunian akomodasiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21412.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi
mandiri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21422.r.1.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21432.r.1.2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan KewirausahaanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21442.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21452.r.2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader
pengembangankepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan
kepeloporan pemuda
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21462.r.2.2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat
pelatihanmanajemen organisasi kepemudaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21472.r.3. Peningkatan prestasi olahragaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21482.r.3.1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki
kompetensi di satuan2pendidikan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21492.r.3.2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat
daerah
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2150Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2151Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2152Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2153Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2154Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang DitetapkanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2155Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2156Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2157Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2158Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan
Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2159Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2160Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2161Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2162Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/KotaLuar Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2163Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata
Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2164Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata
Kabupaten/Kota Luar Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2165Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi KreatifDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2166Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2167Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2168Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik
Dalam Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2169Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik
Luar Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2170Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2171Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2172Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2173Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2174Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan
pengembangan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDOrang
2175Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2176Atlet cabang olahraga yang mengikuti selekdaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDOrang
2177Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2178Atlet yang mengikuti Pelatnas dan PelatdaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDOrang
2179Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2180Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang
dihimpun
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2181Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2182Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang dihimpunDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2183Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2184Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi
Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2185Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan
Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2186Dokumen Penghargaan pemuda/organisasi pemuda di
kabupaten/kota yang berprestasi dan menerima penghargaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2187Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2188Dokumen Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2189Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi KreatifDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2190Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan
Lembaga Terkait
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2191Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersediaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDUnit
2192Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan
Kab/Kota dengan Lembaga Terkait
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2193Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDKawasan Genangan
2194Dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan
untuk diberikan penghargaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2195Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan
Teknologi di Dunia Usaha
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2196Dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan
untuk Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2197Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi
Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2198Laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan
perkumpulan Olahraga Rekreasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2199Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi KonsumsiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2200Laporan hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di
tingkat Kecamatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2201Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi KreatifDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2202Laporan hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan
Petualangan di tingkat Kecamatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2203Laporan Hasil Fasilitasi Proses KreasiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2204Laporan Kegiatan Kepramukaan tingkat daerahDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2205Laporan Hasil Fasilitasi Proses ProduksiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2206Laporan penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi di
tingkat Kab/Kota dengan melibatkan Atlet dan Official dari
Kecamatan-kecamatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2207Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2208Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2209Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2210Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single
Event Tingkat Kab/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2211Laporan Hasil Pemberian Insentif yang DiberikanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan