Item

Total 3,582 items.

List Data Prioritas tahun 2023

#	Nama Variabel	OPD	Modul	satuan
#
1	Total Realisasi Belanja APBD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data Strategis Triwulan	Rp
2	Realisasi PAD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data Strategis Triwulan	Rp
3	Jumlah Restoran [unit]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data Tahunan	Unit
4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Daerah Dalam Angka	Rp
5	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Daerah Dalam Angka	Rp
6	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Daerah Dalam Angka	Rp
7	Jumlah Anggaran PAD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
8	Realisasi SILPA [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
9	Realisasi Belanja APBD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
10	Anggaran Belanja Dalam APBD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
11	Potensi PAD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
12	Jumlah Anggaran Kesehatan [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
13	Anggaran APBD [Rp]	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
14	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data TPB	%
15	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data TPB	Rp
16	Realisasi Penerimaan Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data TPB	Rp
17	Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Data TPB	Rp
18	4.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
19	4.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
20	4,d.3 Manajemen aset	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	-
21	4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
22	4.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
23	4.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
24	4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
25	4.a.2. Rasio PAD	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
26	4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	%
27	4.a.6. Opini Laporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	Unit
28	3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	IKK	-
29	Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintahan [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Tahunan	Orang
30	Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Kepangkatan (Terpilah Gender)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka	Orang
31	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka
32	Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja Berdasarkan Golongan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka	Orang
33	Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka	Orang
34	Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja (Terpilah Gender)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka	Orang
35	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka
36	Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Daerah Dalam Angka	Orang
37	Jumlah PNS [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Pilah Gender	Orang
38	Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Pilah Gender	Orang
39	Jumlah CPNS Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Pilah Gender	Orang
40	Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
41	Jumlah PNS Kota Magelang [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
42	Jumlah UPT [unit]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
43	Jumlah ASN Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
44	Jumlag CPNS Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
45	Jumlah PPPK Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
46	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
47	Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
48	Jumlah Tenaga Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah (dengan SK Walikota) [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
49	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah [orang]	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
50	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data TPB	%
51	4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IKK	%
52	4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IKK	%
53	4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IKK	%
54	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi [perusahaan]	Dinas Lingkungan Hidup	Data Strategis Triwulan	Perusahaan
55	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL [perusahaan]	Dinas Lingkungan Hidup	Data Strategis Triwulan	Perusahaan
56	Luas Ruang Terbuka Hijau [ha]	Dinas Lingkungan Hidup	Data Strategis Triwulan	Ha
57	Pengurangan Sampah dari Sumbernya yang di Daur Ulang [m3]	Dinas Lingkungan Hidup	Data Strategis Triwulan	m3
58	Luas Kawasan Gunung Tidar [ha]	Dinas Lingkungan Hidup	Data Strategis Triwulan	Ha
59	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tahunan	-
60	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tahunan	%
61	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tahunan	%
62	Indeks Tutupan Vegetasi	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tahunan
63	Volume Sampah Rata-Rata per Hari per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah Dalam Angka	Unit
64	Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah/Tinja di Kota Magelang	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah Dalam Angka	Unit
65	Jumlah Bank Sampah dan Volumenya per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah Dalam Angka	Unit
66	Jumlah Kampung Organik per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah Dalam Angka	Unit
67	Jumlah Perusahaan Pengumpul dan Pengolah Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
68	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Ton
69	Jumlah Objek yang Harus Dilakukan Pemantauan Kualitas Lingkungan Sesuai Ketentuan yang Dampaknya Lintas Kabupaten kota	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
70	Jumlah Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
71	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah [m²]	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	m2
72	Jumlah Daya Tampung TPU [orang]	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
73	Jumlah Dokumen Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
74	Jumlah Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC)	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
75	Jumlah Izin Penyimpanan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (LB3)	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
76	Jumlah Dokumen Lingkungan yang Dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bagi Usaha yang Izinnya Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
77	Total timbunan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
78	Volume sampah yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
79	Volume Produksi Sampah di Depo Sampah [m³]	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	m3
80	Jumlah Daya Tampung Depo Sampah [m³]	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	m3
81	Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda [kasus]	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
82	Jumlah Kasus Lingkungan yang Terjadi [kasus]	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
83	Luas Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan
84	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Dokumen
85	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Izin
86	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
87	3.d.1.1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
88	3.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
89	3.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada Tahura	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
90	3.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
91	2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
92	2.j.1.1.a.b.c Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air(IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan(ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
93	2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
94	2.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayahkabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
95	2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
96	2.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahkabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
97	2.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
98	2.j.3.2 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerahkabupaten/ kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
99	2.j.3.3 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilanmasyarakat hukum adat terkait PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
100	2.j.3.4 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
101	2.j.3.5 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerahkabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
102	1.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	IKK	-
103	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
104	Data Capaian IKLH Per tahun	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Poin
105	Data contoh uji	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Data
106	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
107	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
108	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
109	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
110	Data hasil Validasi KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
111	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
112	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
113	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Data
114	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
115	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
116	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Data
117	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
118	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
119	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
120	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
121	Dokumen DIKPLHD	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
122	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
123	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
124	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
125	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun atau direview	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
126	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
127	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang eksisting	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
128	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
129	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
130	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
131	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
132	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelompok
133	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Publikasi
134	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Izin
135	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Izin
136	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Izin/persetujuan
137	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
138	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
139	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kegiatan
140	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
141	Kegiatan pengurangan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kegiatan
142	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelompok
143	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelompok
144	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelompok
145	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Keluarga
146	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
147	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
148	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
149	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
150	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
151	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
152	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
153	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
154	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
155	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
156	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
157	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
158	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
159	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
160	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
161	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Laporan
162	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
163	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
164	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lembaga
165	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lembaga
166	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lokasi
167	Lokasi pelaksanaan remediasi	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lokasi
168	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lokasi
169	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lokasi
170	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Lokasi
171	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelurahan
172	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelurahan
173	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelurahan
174	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Kelurahan
175	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Orang
176	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Entitas
177	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Materi
178	Nilai IKA	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Poin
179	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Poin
180	Nilai IKLH	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Poin
181	Nilai IKTL	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Poin
182	Nilai IKU	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Poin
183	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Orang
184	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Aduan
185	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
186	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
187	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
188	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
189	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
190	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Izin/persetujuan
191	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Orang
192	PPLHD Eksisting	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Orang
193	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Orang
194	PPLHD yang dibutuhkan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Orang
195	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Rekomendasi
196	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
197	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Dokumen
198	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
199	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
200	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
201	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
202	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
203	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
204	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
205	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
206	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Titik
207	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Unit
208	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Usaha/Kegiatan
209	Volume timbulan sampah yang diangkut	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Ton
210	Volume timbulan sampah yang dikumpulkan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Ton
211	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Ton
212	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Ton
213	Volume timbulan sampah yang diolah	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Ton
214	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Dinas Lingkungan Hidup	SIPD	Ton
215	Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Laki-Laki [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Strategis Triwulan	Orang
216	Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Laki-Laki [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Strategis Triwulan	Orang
217	Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Perempuan [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Strategis Triwulan	Orang
218	Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Perempuan [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Strategis Triwulan	Orang
219	Jumlah Pemuda di Kota Magelang	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Orang
220	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Mata Pencaharian (Terpilah Gender)	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Orang
221	Jumlah Pemeluk Agama di Kota Magelang	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Orang
222	Jumlah KK dan Rata-Rata Anggota KK per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Orang
223	Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Orang
224	Jumlah Akte Perkawinan dan Kelahiran per Bulan yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
225	Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak di Kota Magelang	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
226	Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
227	Jumlah Penduduk per Kelompok Umur di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Orang
228	Penduduk per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Terpilah Gender
229	Angka Kelahiran Kasar per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
230	Angka Kematian Kasar per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
231	Angka Migrasi Masuk per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
232	Angka Migrasi Keluar per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Daerah Dalam Angka	Unit
233	Jumlah Penduduk yang Nikah Dini [jiwa]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Jiwa
234	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
235	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
236	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
237	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SMP [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
238	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SMA [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
239	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S1 [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
240	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S2 [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
241	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S3 [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
242	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan D III [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
243	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
244	Jumlah Penduduk Usia 19 - 24 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
245	Jumlah Kepala Keluarga [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Data Pilah Gender	Orang
246	Jumlah Penduduk yang Sudah Terekam Dalam E-KTP [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
247	Jumlah Penduduk yang Wajib E-KTP [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
248	Jumlah Penduduk [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
249	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
250	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
251	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun [Orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
252	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
253	Jumlah Anak Perempuan Usia >15 [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
254	Jumlah Anak Laki-Laki Usia >15 [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
255	Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
256	Jumlah Anak Usia 1 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
257	Jumlah Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
258	Jumlah Penduduk yang Berstatus Kawin	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
259	Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki KIA [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
260	Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun [orang]	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
261	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin yang Berakta Nikah	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
262	Penduduk Usia Produktif	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
263	Penduduk Usia 0-5 Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
264	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-5 Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
265	Penduduk Usia 0-18 Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
266	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-18 Tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan
267	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
268	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
269	Jumlah anak	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
270	Jumlah penduduk usia (16 s.d 19) thn	Dinas Kependudukan dan Capil	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
271	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Capil	Data TPB	%
272	Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur	Dinas Kependudukan dan Capil	Data TPB	%
273	Persentase Kepemilikan Akte Lahir untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah	Dinas Kependudukan dan Capil	Data TPB	%
274	Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Capil	Data TPB	%
275	2.k.1.1. Perekaman KTP-el	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	%
276	2.k.1,2.k.2.1 Penerbitan akta perkawinan	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	-
277	2.k.1,2.k.2.2 Penerbitan akta perceraian	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	-
278	2.k.1,2.k.2.3 Penerbitan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	-
279	2.k.1,2.k.2.4 Penyajian data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	-
280	2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	%
281	2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	-
282	2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Dinas Kependudukan dan Capil	IKK	-
283	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
284	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
285	Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
286	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
287	Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
288	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
289	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
290	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
291	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
292	Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
293	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	paket
294	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
295	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
296	Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
297	Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
298	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
299	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
300	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
301	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
302	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Dokumen
303	Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
304	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
305	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
306	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
307	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
308	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
309	Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
310	Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
311	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
312	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
313	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinas Kependudukan dan Capil	SIPD	Laporan
314	Jumlah Personil Satpol PP Laki-laki [orang]	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Strategis Triwulan	Orang
315	Jumlah Personil Satpol PP Perempuan [orang]	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Strategis Triwulan	Orang
316	Jumlah LINMAS [orang]	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Tahunan	Orang
317	Jumlah Pos SISKAMLING [unit]	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Tahunan	Unit
318	Jumlah Bencana Kebakaran & Obyek yang Terbakar di Kota Magelang	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah Dalam Angka	Unit
319	Jumlah Pelanggaran Cukai di Kota Magelang	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah Dalam Angka
320	Jumlah Pelanggaran Perda yang Ditemukan dan Ditangani Oleh Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah Dalam Angka
321	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat yang Ditemukan dan Ditangani oleh Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	Daerah Dalam Angka
322	Personil Satpol PP [orang]	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
323	Jumlah Wilayah Sasaran Patroli Pol PP Berdasarkan Jadwal Patroli Rutin Pol PP Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan
324	Jumlah Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan
325	Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan
326	Jumlah Kasus Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan
327	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan	km²
328	Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Satuan Polisi Pamong Praja	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
329	1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
330	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Kasus
331	1.e.1.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
332	1.e.1.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Perda
333	1.e.1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
334	1.e.1.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	-
335	1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
336	1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
337	1.e.3.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
338	1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
339	1.e.4.3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
340	Kesiapsigaan bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
341	1.e.4.6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
342	1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
343	1.e.5.4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
344	1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	%
345	1.e.6.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	-
346	1.e.6.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	-
347	1.e.6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	-
348	1.e.6.5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Unit
349	1.e.6.6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
350	1.e.6.7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
351	1.e.6.8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Orang
352	1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	-
353	1.e.1.6 tersedianya sarana prasarana minial	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	Sarana
354	1.e.6.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Satuan Polisi Pamong Praja	IKK	-
355	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
356	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
357	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
358	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
359	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Desa/Kelurahan
360	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Desa/Kelurahan
361	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Desa/Kelurahan
362	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Desa/Kelurahan
363	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Desa/Kelurahan
364	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
365	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
366	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
367	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
368	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
369	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
370	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
371	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
372	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
373	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
374	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
375	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
376	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
377	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
378	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
379	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
380	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
381	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
382	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
383	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
384	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
385	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Dokumen
386	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
387	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
388	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
389	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
390	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
391	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
392	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
393	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
394	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Kasus
395	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
396	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
397	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
398	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
399	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
400	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
401	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
402	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
403	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
404	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
405	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
406	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
407	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
408	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
409	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
410	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
411	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Laporan
412	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Unit
413	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Unit
414	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Unit
415	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
416	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
417	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPD	Orang
418	Jumlah Investor Berskala Nasional [perusahaan]	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Data Tahunan	Perusahaan
419	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Data Tahunan	Rp (juta)
420	Lama Proses Perizinan [hari]	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Data Tahunan	Hari
421	Jumlah Perizinan Berusaha berdasarkan Jenis Izin	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka
422	Jumlah Proyek per Skala Usaha di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka
423	Jumlah Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung per Bulan di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Izin
424	Jumlah Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan per Jenis Izin di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Izin
425	Jumlah Izin Berusaha per Bulan yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Unit
426	Jumlah Penerbitan Izin Berusaha per Skala Usaha di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Unit
427	Jumlah Penerbitan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional per Bulan di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Izin
428	Jumlah Penerbitan Izin Trayek Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Izin
429	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Izin
430	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi per Sektor di Kota Magelang (Data Akumulasi)	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Unit
431	Jumlah Izin Berusaha per Bulan yang diterbitkan OSS yang berlokasi di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka
432	Jumlah Proyek per Jenis Resiko di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka
433	Jumlah Nomor Induk Berusaha per Jenis Perusahaan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Buah
434	Jumlah Surat Keputusan Perubahan Penggunaan Tanah per Bulan di Kota Magelang	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Daerah Dalam Angka	Unit
435	Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan
436	Jumlah PMDN	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Izin
437	Jumlah PMA	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Izin
438	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Izin
439	Jumlah Izin Non UMK	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Izin
440	Realisasi PMDN [Juta Rp] (akumulasi)	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
441	Realisasi PMA [Juta Rp] (akumulasi)	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
442	Jumlah Izin Usaha Mikro Kecil (Unit)	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
443	3.g.4. Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
444	3.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
445	3.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
446	3.f.1.1.a.1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuanuntuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko Swalayan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
447	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
448	2.p.1.1 Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerahkabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
449	2.p.1.2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasiuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
450	2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	%
451	2.q.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modalyang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	Perda
452	2.q.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	Dokumen
453	2.q.3 Jumlah pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
454	2.q.4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
455	2.q.5 Jumlah Pameran Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
456	2.q.6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
457	2.q.7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
458	2.q.8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
459	2.q.9 Laporan realisasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
460	2.q.10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
461	2.q.11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
462	2.q.12 Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinankabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP	IKK	-
463	Perizinan yang diterbitkan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Izin
464	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Orang
465	Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Dokumen
466	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Orang
467	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Dokumen
468	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Dokumen
469	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Unit Usaha
470	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Unit Usaha
471	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Dinas Penanaman Modal & PTSP	SIPD	Unit Usaha
472	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan MTs di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
473	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLTA di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
474	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid SMK di Kota Magelang (data sampai dengan th 2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
475	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLB di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
476	Jumlah Lulusan Peserta Didik di Kota Magelang Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Orang
477	Jumlah Siswa dan Guru Kelompok Bermain (KB) di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
478	Jumlah Siswa dan Guru Tempat Pengasuhan Anak (TPA) di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
479	Jumlah Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
480	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) per Kelurahan di Kota Magelang Dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Orang
481	Jumlah Kelompok Seni di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
482	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Orang
483	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Orang
484	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Orang
485	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Terpilah Gender
486	Jumlah Paduan Suara dan Penyanyi di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Orang
487	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
488	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
489	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
490	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka
491	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
492	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di Kota Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daerah Dalam Angka	Unit
493	Jumlah Siswa Putus Sekolah [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Pilah Gender	Orang
494	Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/D4 [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Pilah Gender	Orang
495	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
496	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
497	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan
498	Jumlah Siswa Jenjang TK/RA/Penitipan Anak [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
499	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI/Paket A [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
500	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun di Jenjang SMP/MTs/Paket B [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
501	Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SD/MI (yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
502	Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs (yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
503	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
504	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada Tahun Ajaran Sebelumnya [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
505	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
506	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Ajaran Sebelumnya [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
507	Jumlah Siswa Baru Tingkat 1 pada Jenjang SMP/MTs [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
508	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
509	Jumlah Guru SD/M1 [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
510	Jumlah Guru SMP/MTs [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
511	Jumlah Anak Usia Sekolah Berkebutuhan Khusus [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
512	Jumlah Lembaga Kesenian yang Terdapat Dalam Satu Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan
513	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
514	Jumlah SMP Terakreditasi A, B dan C [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
515	Jumlah MI Terakreditasi A, B dan C [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
516	Jumlah MTs Terakreditasi A, B dan C [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
517	Jumlah Guru PAUD [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
518	Jumlah Siswa Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
519	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
520	Jumlah Lulusan SD dan MI yang Melanjutkan [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
521	Jumlah Lulusan SMP dan MTs yang Melanjutkan [orang]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
522	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan
523	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
524	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
525	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah [unit]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
526	Jumlah Organisasi Kepramukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Kinerja Pembangunan
527	1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	%
528	1.a.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Unit
529	1.a.1.2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
530	1.a.1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
531	1.a.1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
532	1.a.1.5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
533	1.a.1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
534	1.a.1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD berijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
535	1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam sekolah dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	%
536	1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	%
537	1.a.2,1.a.3.1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Unit
538	1.a.2,1.a.3.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
539	1.a.2,1.a.3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
540	1.a.2,1.a.3.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri danSwasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
541	1.a.2,1.a.3.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
542	1.a.2,1.a.3.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
543	1.a.2,1.a.3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
544	1.a.2,1.a.3.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
545	1.a.2,1.a.3.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
546	1.a.2,1.a.3.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
547	1.a.2,1.a.3.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
548	1.a.2,1.a.3.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
549	1.a.2,1.a.3.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
550	1.a.2,1.a.3.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
551	1.a.2,1.a.3.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
552	1.a.2,1.a.3.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
553	1.a.2,1.a.3.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IVatau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
554	1.a.2,1.a.3.18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
555	1.a.2,1.a.3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
556	1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	%
557	1.a.4.1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Unit
558	1.a.4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
559	2.u. Terlestarikannya Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	%
560	2.u.1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan danpublikasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
561	2.u.2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
562	2.u.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangunkarakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkankesejahteraan masyarakat)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
563	2.u.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina(peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
564	2.u.5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
565	2.u.6 Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
566	2.u.7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
567	2.u.8 Pengembangan cagar budaya kota (penelitian,revitalisasi, adaptasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
568	2.u.9 Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, danpariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
569	2.u.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksimuseum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
570	2.u.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan danpelaksanaan kegiatan museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
571	2.u.12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana danprasarana museum kabupaten/kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
572	2.u.13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksimuseum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
573	2.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
574	2.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
575	2.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
576	2.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
577	2.u.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseumankabupaten/kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
578	2.u.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya danpermuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
579	2.u.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	-
580	1.a.4.3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
581	1.a.4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikankesetaraan (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
582	1.a.4.5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
583	1.a.4.6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
584	1.a.4.7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
585	1.a.4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKK	Orang
586	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
587	Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
588	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
589	Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
590	Rumah Dinas Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
591	Laporan Pembinaan Pranata Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
592	Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
593	Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
594	Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
595	Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
596	Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
597	Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
598	Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
599	Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
600	Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
601	Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
602	Santri yang telah dididik dan diberdayakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
603	Laporan Pengembangan Bahasa Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
604	Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
605	Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
606	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
607	Lembaga kebudayaan yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Lembaga
608	Sarana sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
609	Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Lembaga
610	Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
611	Lembaga Penggiat Seni yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Lembaga
612	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
613	Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Lembaga
614	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
615	Lembaga, Adat yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Lembaga
616	Sarana sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
617	Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Eksemplar
618	Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
619	objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
620	Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
621	Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
622	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
623	Objek Budaya Bahari yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
624	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
625	Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
626	satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
627	Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
628	satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
629	Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
630	satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
631	Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
632	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
633	Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
634	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
635	Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
636	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
637	Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
638	satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
639	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
640	satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
641	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
642	satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
643	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
644	satuan PAUD yang mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
645	Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
646	satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
647	Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
648	satuan PAUD yang siap dievaluasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
649	Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
650	satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
651	objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
652	satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
653	objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
654	satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
655	objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
656	satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
657	Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
658	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
659	Orang mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
660	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
661	Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
662	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
663	Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Sertifikat
664	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
665	Pakaian dan Perlengkapan Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
666	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
667	Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
668	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
669	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
670	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
671	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
672	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
673	Pemuda Pelopor Adat yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
674	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
675	Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
676	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
677	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
678	Permuseuman yang dibina dan dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
679	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan PAUD
680	Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
681	Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
682	Sarana dan Prasarana Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
683	Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
684	Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
685	satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
686	Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
687	Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
688	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
689	Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
690	Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
691	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
692	Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
693	satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
694	Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
695	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
696	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
697	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
698	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Sertifikat
699	Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
700	Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
701	Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
702	Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
703	Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
704	Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Objek
705	Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
706	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
707	Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
708	Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
709	Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
710	Satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
711	Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
712	Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
713	Sekolah Dasar yang siap dievaluasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
714	Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
715	Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
716	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
717	Sekolah yang memiliki kantin yang memadai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	satuan pendidikan
718	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
719	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
720	Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
721	Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
722	Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
723	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
724	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
725	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
726	Siswa pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
727	siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
728	Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
729	Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
730	Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
731	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
732	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
733	Tempat beribadah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
734	Tempat bermain/berolahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
735	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
736	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
737	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
738	Asrama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
739	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
740	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
741	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
742	Asrama sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
743	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
744	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
745	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
746	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Bahasa
747	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
748	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Bahasa
749	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
750	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Bahasa
751	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
752	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
753	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
754	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
755	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
756	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
757	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
758	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Buku
759	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
760	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Buah
761	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
762	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Buah
763	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
764	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Buah
765	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
766	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
767	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
768	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
769	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
770	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
771	Unit sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
772	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
773	Unit sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
774	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
775	Unit sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
776	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
777	Usulan pendirian sekolah baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
778	Fasilitas Bermain	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
779	Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
780	Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
781	Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
782	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
783	utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
784	utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
785	Gedung PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
786	Utilitas sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
787	Gedung PAUD yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
788	Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
789	Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
790	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
791	Gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
792	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
793	Gedung PAUD yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
794	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
795	Gedung PKBM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
796	Utilitas sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
797	Gedung PKBM yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
798	Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
799	Gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
800	Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
801	Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
802	Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
803	Guru yang memiliki rumah dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
804	Kamus Bahasa daerah yang tersusun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Kamus
805	Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
806	Kantin Sekolah yang telah dibangun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
807	Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
808	Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
809	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
810	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
811	Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
812	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
813	pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
814	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
815	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
816	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
817	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
818	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
819	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
820	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
821	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
822	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
823	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
824	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
825	Pendidik Non ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
826	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
827	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
828	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
829	Pendidik pada satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
830	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
831	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
832	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
833	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
834	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
835	Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Orang
836	Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
837	Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
838	Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
839	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
840	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
841	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
842	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
843	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
844	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
845	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	siswa
846	Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	peserta didik
847	Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
848	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
849	Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
850	Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
851	Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
852	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
853	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
854	Prasarana sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
855	Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
856	Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
857	Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
858	Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
859	Prasarana sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
860	Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
861	Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Publikasi
862	rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	%
863	Ruang Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
864	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
865	Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
866	Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
867	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
868	Ruang Guru yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
869	Ruang Guru yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
870	Ruang guru yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
871	ruang kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
872	ruang kegiatan anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
873	Ruang kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
874	Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
875	Ruang kelas baru yang baru ditambahkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
876	Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
877	Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
878	Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
879	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
880	Ruang kelas yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
881	Ruang kelas yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
882	Ruang Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
883	Ruang Kepala Sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
884	Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
885	Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
886	ruang khusus pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
887	Ruang khusus praktik/bengkel kerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
888	Ruang laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
889	Ruang laboratorium yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
890	Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
891	Ruang laboratorium IPA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
892	ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
893	ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
894	ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
895	ruang PAUD yang tidak memiliki mebel	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
896	ruang pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
897	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus diganti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
898	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
899	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
900	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memiliki mebel	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
901	Ruang perpustakaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
902	Ruang Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
903	Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
904	Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
905	Ruang pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
906	ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
907	Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
908	Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
909	Ruang Serba Guna/Aula yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
910	Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
911	Ruang sirkulasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
912	ruang tenaga pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
913	Ruang TU yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
914	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
915	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
916	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
917	Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
918	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
919	Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
920	Ruang yang memliki mebel yang harus diganti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
921	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
922	Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
923	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
924	Ruang yang memliki mebel yang masih baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
925	Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
926	Ruang yang tidak memliki mebel	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Ruang
927	Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
928	ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
929	Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
930	Rumah Dinas Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
931	Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
932	Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
933	Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Dokumen
934	Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
935	Rumah Dinas guru yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
936	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
937	Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
938	Laporan Even Penggiat Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
939	Rumah Dinas Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
940	Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
941	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
942	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
943	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Unit
944	Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIPD	Laporan
945	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang] (data awal tahun adalah data estimasi sedangkan data akhir tahun adalah jumlah ibu bersalin riil selama 1 tahun)	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
946	Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati (Kota Magelang dan Luar Kota Magelang) [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
947	Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati (Kota Magelang) [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
948	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
949	Jumlah Pelayanan Ibu Nifas [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
950	Jumlah Pelayanan Anak Balita [jiwa]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
951	Jumlah Kasus Diare [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
952	Jumlah Kematian Ibu [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
953	Jumlah Kematian Bayi [orang]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
954	Jumlah Kematian Anak Balita [jiwa]	Dinas Kesehatan	Data Strategis Triwulan	Orang
955	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Jiwa
956	Jumlah Balita [orang]	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Orang
957	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Jiwa
958	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Jiwa
959	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Klinik	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Unit
960	Jumlah Dokter [orang]	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Orang
961	Jumlah Perawat [orang]	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Orang
962	Jumlah Bidan [orang]	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Orang
963	Jumlah Apoteker [orang]	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Orang
964	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya [orang]	Dinas Kesehatan	Data Tahunan	Orang
965	Jumlah Rumah Sakit per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Jenisnya	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka	Unit
966	Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka	Unit
967	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka
968	Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka	Jiwa
969	Angka Kematian Ibu (AKI) per Kecamatan di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka
970	Angka Kematian Post Neonatal di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka
971	Angka Kematian Neonatal per Kecamatan di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka
972	Angka Kematian Bayi (AKB) per Kecamatan di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka
973	Jumlah Balita Gizi Buruk per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka
974	Jumlah Tenaga Farmasi dan Ahli Gizi di Kota Magelang	Dinas Kesehatan	Daerah Dalam Angka	Orang
975	Jumlah Bayi Lahir Hidup [jiwa]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Jiwa
976	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Jiwa
977	Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Jiwa
978	Balita Berdasarkan Status Gizi lebih [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
979	Balita Berdasarkan Status Gizi Baik [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
980	Balita Berdasarkan Status Gizi Kurang [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
981	Balita Berdasarkan Status Gizi Buruk [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
982	Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
983	Jumlah Kematian Bayi [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
984	Jumlah Kematian Balita [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
985	Jumlah Penderita TB Paru [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
986	Jumlah Penderita Malaria [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
987	Jumlah Penderita HIV AIDS [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
988	Jumlah Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap [orang]	Dinas Kesehatan	Data Pilah Gender	Orang
989	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
990	Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
991	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nasional	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
992	Jumlah Tenaga Dokter Spesialis [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
993	Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 jam	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
994	Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Terjadi	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
995	Jumlah Ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
996	Jumlah anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
997	Jumlah remaja putri mendapat tablet tambah darah	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
998	Jumlah bayi kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
999	Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat tambahan asupan gizi	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
1000	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan Definitif	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
1001	Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1002	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1003	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1004	Jumlah Desa/Kelurahan UCI [Kelurahan]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Kelurahan
1005	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1006	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1007	Jumlah Penderita DBD yang Ditangani Sesuai SOP [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1008	Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1009	Jumlah Kunjungan Pasien JKN di Sarana Kesehatan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1010	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1011	Jumlah Bayi Lahir Hidup [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1012	Jumlah Posyandu Aktif [unit]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1013	Total Posyandu [unit]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1014	UHC (Universal Health Coverage) Kota Magelang [%]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	%
1015	Jumlah Balita Stunting	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1016	Jumlah Faskes dan jejaring	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1017	Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1018	Jumlah Kasus Accute Flacid Paralysis (AFP) non Polio yang Dilaporkan [kasus]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1019	Jumlah Penderita Pnemonia Balita yang Ditangani [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1020	Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia Balita [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1021	Jumlah Pasien TB yang Meninggal [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1022	Jumlah Pasien Tuberkulosis BTA yang Mendapatkan Pengobatan Melalui DOTS [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1023	Jumlah Pasien Baru TB Paru BTA yang Diperkirakan Ada [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1024	Jumlah Pasien Tuberkulosis BTA yang Sembuh [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1025	Jumlah Kematian Tersangka Malaria [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1026	Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1027	Jumlah Sasaran Ibu Hamil [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1028	Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi yang Tertangani [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1029	Jumlah Seluruh Neonatus Dengan Komplikasi yang ditemukan [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1030	Jumlah Anak Balita yang Memperoleh Pelayanan Pemantauan Minimal 8 Kali [orang]	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1031	Pelayanan Gawat Darurat Level 1	Dinas Kesehatan	Indikator Kinerja Pembangunan
1032	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1033	Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1034	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1035	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1036	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1037	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1038	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1039	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1040	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1041	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1042	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1043	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1044	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1045	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1046	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1047	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1048	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur >= 18 Tahun	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1049	Jumlah Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat per 1.000 Penduduk	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1050	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Data TPB	%
1051	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data TPB	Orang
1052	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	Data TPB	Kelurahan
1053	Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan	Data TPB	Kelurahan
1054	1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1055	1.b.6.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1056	1.b.6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1057	1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1058	1.b.7.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1059	1.b.7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1060	1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1061	1.b.8.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1062	1.b.8.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1063	1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1064	1.b.9.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1065	1.b.9.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1066	1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1067	1.b.10.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1068	1.b.10.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1069	1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1070	1.b.11.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1071	1.b.11.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1072	1.b.12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1073	1.b.12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1074	1.b.12.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1075	1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1076	1.b.13.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1077	1.b.13.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1078	1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	%
1079	1.b.14.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1080	1.b.14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1081	1.b.3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	IKK	%
1082	1.b.3.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	Unit
1083	1.b.3.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1084	1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	IKK	%
1085	1.b.1.1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Unit
1086	1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	IKK	%
1087	1.b.2.1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Dinas Kesehatan	IKK	Unit
1088	1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	IKK	%
1089	1.b.4.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1090	1.b.4.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1091	1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	IKK	%
1092	1.b.5.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan	IKK	-
1093	1.b.5.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dinas Kesehatan	IKK	Orang
1094	Ruang rawat pascaa persalinan	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1095	Ruang Rehabilitasi Medik	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1096	Ruang Rekam Medis	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1097	Ruang Sterilisasi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1098	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1099	Ruang tunggu	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1100	Rumah dinas Nakes	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1101	Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1102	Rumah Sakit kelas B	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1103	Rumah Sakit kelas C	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1104	Rumah Sakit Kelas C dan D	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1105	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1106	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1107	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1108	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1109	Rumah Sakit kelas D	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1110	Sarana di Fasyankes	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1111	sarana Fasyankes	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1112	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1113	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Dinas Kesehatan	SIPD	paket
1114	Tempat tidur rumah sakit	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1115	Tenaga Apotek	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1116	Tenaga gizi	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1117	Tenaga Kebidanan	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1118	Tenaga Keperawatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1119	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1120	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1121	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1122	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1123	Tenaga Kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1124	Tenaga Keteknisan Medis	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1125	Tenaga keterapian fisik	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1126	Tenaga Teknik Biomedika	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1127	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1128	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1129	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Dinas Kesehatan	SIPD	paket
1130	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	SIPD	Sarana
1131	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Dinas Kesehatan	SIPD	Sarana
1132	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Dinas Kesehatan	SIPD	Sarana
1133	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Dinas Kesehatan	SIPD	Sarana
1134	Balita	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1135	Bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1136	BMHP yang disediakan	Dinas Kesehatan	SIPD	paket
1137	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1138	Dokter Gigi	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1139	Dokter Spesialis Anak	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1140	Dokter Spesialis Anestesi	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1141	Dokter Spesialis Bedah	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1142	Dokter Spesialis Jantung	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1143	Dokter Spesialis kebidanan	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1144	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1145	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1146	Dokter Spesialis Mata	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1147	Dokter Spesialis Paru	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1148	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1149	Dokter Spesialis Radiologi	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1150	Dokter Spesialis THT	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1151	Dokter Spesialis Urologi	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1152	Dokter Umum	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1153	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1154	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1155	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1156	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1157	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1158	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1159	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1160	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1161	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1162	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1163	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1164	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1165	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1166	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1167	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1168	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1169	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1170	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1171	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1172	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1173	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1174	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1175	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1176	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1177	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1178	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1179	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1180	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1181	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1182	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1183	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1184	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1185	Faskes lainnya	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1186	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1187	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1188	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1189	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1190	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1191	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1192	HCU	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1193	Ibu bersalin	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1194	Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1195	ICCU/ICVCU	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1196	ICU	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1197	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1198	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1199	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1200	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	SIPD	Dokumen
1201	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Dinas Kesehatan	SIPD	Keluarga
1202	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	SIPD	Laporan
1203	NICU	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1204	obat dan vaksin yang disediakan	Dinas Kesehatan	SIPD	paket
1205	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1206	Orang terduga menderita HIV	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1207	Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1208	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1209	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1210	Pengolahan Limbah	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1211	Penyalahguna NAPZA	Dinas Kesehatan	SIPD	Orang
1212	Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1213	PICU	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1214	Prasarana di Fasyankes	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1215	Prasarana Fasyankes	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1216	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1217	Puskesmas	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1218	RICU	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1219	Ruang administrasi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1220	Ruang Administrasi dan Manajemen	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1221	Ruang ASI	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1222	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1223	Ruang cuci linen	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1224	Ruang dinas Nakes	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1225	Ruang Farmasi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1226	Ruang Gawat Darurat	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1227	Ruang Gizi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1228	Ruang jaga petugas	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1229	Ruang Jenazah	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1230	Ruang kantor untuk karyawan	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1231	Ruang Kepala Puskersmas	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1232	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1233	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1234	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1235	Ruang KIE	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1236	Ruang Laboraturium	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1237	Ruang Loundry	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1238	Ruang Operasi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1239	Ruang Parkir	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1240	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1241	Ruang pemeriksanaan khusus	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1242	Ruang pemeriksanaan umum	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1243	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1244	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1245	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1246	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1247	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1248	Ruang persalinan	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1249	Ruang Radiologi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1250	Ruang rapat/diskusi	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1251	Ruang Rawat Inap	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1252	Ruang Rawat Intentif:	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1253	Ruang Rawat Jalan	Dinas Kesehatan	SIPD	Unit
1254	Jumlah Peserta Program KB Baru [orang]	DPMP4KB	Data Strategis Triwulan	Orang
1255	Jumlah Kelompok Binaan PKK [PKK]	DPMP4KB	Data Tahunan	PKK
1256	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Keinginan Mempunyai Anak per Kelurahan di Kota Magelang	DPMP4KB	Daerah Dalam Angka	Orang
1257	Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) per Kelurahan di Kota Magelang	DPMP4KB	Daerah Dalam Angka	Kasus
1258	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per Kelurahan di Kota Magelang	DPMP4KB	Daerah Dalam Angka	Jiwa
1259	Jumlah Akseptor Baru per Kelurahan di Kota Magelang	DPMP4KB	Daerah Dalam Angka	Unit
1260	Jumlah Akseptor Aktif per Kelurahan di Kota Magelang	DPMP4KB	Daerah Dalam Angka	Unit
1261	Jumlah Akseptor KB [jiwa]	DPMP4KB	Data Pilah Gender	Jiwa
1262	Jumlah Kekerasan Rumah Tangga [orang]	DPMP4KB	Data Pilah Gender	Orang
1263	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1264	Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP/Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1265	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1266	Jumlah Organisasi Perempuan dan Anak Tingkat Daerah	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1267	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Daerah	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1268	Jumlah Media yang Digunakan untuk Pelaksanaan Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Lokal	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1269	Jumlah Perempuan usia di atas 18 tahun yang menjadi Korban Kekerasan	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1270	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Usia 0-18 Tahun	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1271	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1272	Jumlah Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1273	Total Fertility Rate (TFR)	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1274	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1275	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan [lembaga]	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1276	Jumlah Peserta Program KB Aktif [orang]	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1277	Jumlah Pasangan Usia Subur	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1278	Jumlah PLKB/PKB [orang]	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1279	Jumlah PKK Aktif [unit]	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1280	Jumlah PKK [Unit]	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1281	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1282	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang ber-KB	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1283	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1284	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja yang ber-KB	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1285	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1286	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia yang ber-KB	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1287	Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Keluarga Sejahtera	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1288	Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Keluarga Sejahtera yang ber_KB mandiri	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1289	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1290	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mendapat layanan bantuan hukum	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1291	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan hukum	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1292	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan reintegrasi sosial	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1293	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1294	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1295	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan
1296	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1297	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1298	Jumlah pengaduan/laporan kekerasan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1299	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1300	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1301	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1302	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1303	Jumlah perkara kekerasan perempuan dan anak yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1304	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1305	Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1306	Jumlah program pemberdayaan masyarakat	DPMP4KB	Indikator Kinerja Pembangunan	Kegiatan
1307	Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan	DPMP4KB	Data TPB	-
1308	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	DPMP4KB	Data TPB	-
1309	Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM Internasional	DPMP4KB	Data TPB	-
1310	Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang Tidak Terpenuhi)	DPMP4KB	Data TPB	-
1311	2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	DPMP4KB	IKK	%
1312	2.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG	DPMP4KB	IKK	Unit
1313	2.g.2.4 jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	DPMP4KB	IKK	Orang
1314	2.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	DPMP4KB	IKK	Kegiatan
1315	2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	DPMP4KB	IKK	%
1316	2.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasanterhadap anak	DPMP4KB	IKK	Media
1317	2.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayananminimal	DPMP4KB	IKK	-
1318	2.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	DPMP4KB	IKK	%
1319	2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DPMP4KB	IKK	-
1320	2.g.3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidangperempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	DPMP4KB	IKK	-
1321	2.g.3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	DPMP4KB	IKK	Orang
1322	2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatpelatihan	DPMP4KB	IKK	-
1323	2.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	DPMP4KB	IKK	-
1324	2.g.3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuantermasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	DPMP4KB	IKK	-
1325	2.g.3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan ygtelah terstandardisasi	DPMP4KB	IKK	-
1326	2.g.3.7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	DPMP4KB	IKK	%
1327	2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggal	DPMP4KB	IKK	%
1328	2.l.1,2.l.2.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	DPMP4KB	IKK	-
1329	2.l.1,2.l.2.2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalandikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahunsebelumnya	DPMP4KB	IKK	-
1330	2.l.1,2.l.2.3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yangterfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	DPMP4KB	IKK	-
1331	2.l.1,2.l.2.4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembagaadatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	DPMP4KB	IKK	-
1332	2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiri	DPMP4KB	IKK	%
1333	2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)	DPMP4KB	IKK	-
1334	2.m.1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)yang di-Perdakan	DPMP4KB	IKK	-
1335	2.m.1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur25-49 tahun	DPMP4KB	IKK	-
1336	2.m.1.3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific FertilityRate/ASFR 15-19)	DPMP4KB	IKK	-
1337	2.m.1.4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE)	DPMP4KB	IKK	%
1338	2.m.1.5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktifdalam pengelolaan program KKBPK	DPMP4KB	IKK	-
1339	2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DPMP4KB	IKK	%
1340	2.m.2.1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap melayani KBMKJP	DPMP4KB	IKK	%
1341	2.m.2..2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)	DPMP4KB	IKK	%
1342	2.m.2.3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Kelompok KerjaKKBPK yang efektif	DPMP4KB	IKK	-
1343	2.m.2.4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	DPMP4KB	IKK	%
1344	2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	DPMP4KB	IKK	%
1345	2.m.3.1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaanrendah	DPMP4KB	IKK	-
1346	2.m.3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	DPMP4KB	IKK	%
1347	Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1348	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1349	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	DPMP4KB	SIPD	Lembaga Desa dan Desa Adat
1350	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	DPMP4KB	SIPD	Orang
1351	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPMP4KB	SIPD	Orang / Sertifikat
1352	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1353	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1354	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1355	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1356	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1357	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1358	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1359	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1360	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	DPMP4KB	SIPD	Orang
1361	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1362	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Orang
1363	Dokumen Pemetaan Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1364	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1365	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1366	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1367	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1368	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1369	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1370	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1371	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1372	Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1373	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPMP4KB	SIPD	Orang
1374	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1375	Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPMP4KB	SIPD	Orang
1376	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1377	Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPMP4KB	SIPD	Orang
1378	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1379	Kajian Dampak Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1380	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1381	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	DPMP4KB	SIPD	Kampung
1382	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1383	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1384	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1385	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1386	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1387	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPMP4KB	SIPD	Kelompok
1388	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1389	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1390	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1391	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1392	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1393	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1394	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1395	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1396	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Layanan
1397	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1398	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Layanan
1399	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1400	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	DPMP4KB	SIPD	Layanan
1401	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1402	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	DPMP4KB	SIPD	Lembaga
1403	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Laporan / Sertifikat
1404	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	DPMP4KB	SIPD	Lembaga
1405	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1406	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	DPMP4KB	SIPD	Organisasi
1407	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1408	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Organisasi
1409	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1410	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1411	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1412	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1413	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	DPMP4KB	SIPD	Organisasi
1414	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1415	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1416	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1417	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1418	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Unit
1419	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DPMP4KB	SIPD	Orang
1420	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	DPMP4KB	SIPD	Perangkat Daerah
1421	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPMP4KB	SIPD	Orang / Sertifikat
1422	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	DPMP4KB	SIPD	Perangkat Daerah
1423	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	DPMP4KB	SIPD	Orang
1424	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB	SIPD	Perangkat Daerah
1425	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1426	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	DPMP4KB	SIPD	Orang
1427	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1428	Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	DPMP4KB	SIPD	Orang
1429	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DPMP4KB	SIPD	Orang / Sertifikat
1430	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	DPMP4KB	SIPD	Orang
1431	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1432	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	DPMP4KB	SIPD	Orang
1433	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPMP4KB	SIPD	Organisasi
1434	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	DPMP4KB	SIPD	Orang
1435	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPMP4KB	SIPD	Organisasi
1436	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1437	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DPMP4KB	SIPD	Sertifikat / Kegiatan
1438	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DPMP4KB	SIPD	Orgaisasi
1439	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1440	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1441	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1442	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1443	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1444	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1445	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1446	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1447	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1448	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	DPMP4KB	SIPD	Sertifikat
1449	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1450	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1451	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	DPMP4KB	SIPD	Laporan / Dokumen
1452	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	DPMP4KB	SIPD	Dokumen
1453	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	DPMP4KB	SIPD	Laporan
1454	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1455	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1456	Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DPMP4KB	SIPD	Kegiatan
1457	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPMP4KB	SIPD	Orang / Sertifikat
1458	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPMP4KB	SIPD	Unit
1459	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	DPMP4KB	SIPD	Unit
1460	Panjang Jalan per Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kota Magelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah Dalam Angka
1461	Panjang Jalan per Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kota Magelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah Dalam Angka	km
1462	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Magelang (km)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah Dalam Angka
1463	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi per Kelurahan yang Dibangun Pemerintah Kota Magelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah Dalam Angka	Unit
1464	Jumlah Rumah Tangga per Kelurahan yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah Dalam Angka	Unit
1465	Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Ha
1466	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Air Limbah [unit]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1467	Jumlah Penyedia Barang Jasa di Kota Magelang yang Mempunyai SIUJK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Perusahaan
1468	Panjang Trotoar Jalan dalam Kabupaten/Kota [km]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan
1469	Banyaknya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang Dikeluarkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan
1470	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik dan Sedang [km]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan
1471	Panjang Seluruh Jalan [km]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan
1472	Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik [km²]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan
1473	Luas Irigasi Kota [km²]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan
1474	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Menggunakan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sementara (SPALD-S)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Rumah Tangga
1475	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Menggunakan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Rumah Tangga
1476	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Minum Melalui Pengembangan "Sistem Pengolahan Air Minum"	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Rumah Tangga
1477	Jumlah Rumah ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) [unit]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1478	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang Diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	Unit
1479	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	%
1480	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	%
1481	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	-
1482	Jumlah Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	-
1483	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	-
1484	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data TPB	-
1485	1.c.8.1.8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksisesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan olehbadan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1486	1.c.8.1.9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksikabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1487	1.c.8.1.10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yangdilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi olehmenteri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1488	1.c.8.1.11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1489	1.c.8.1.12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1490	1.c.8.1.13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1491	1.c.8.1.14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1492	1.c.8.1.15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1493	1.c.8.1.16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1494	1.c.8.1.17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1495	1.c.8.1.18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1496	1.c.8.1.19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1497	1.c.8.1.20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1498	1.c.8.1.21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1499	1.c.8.1.22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1500	1.c.8.1.23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1501	1.c.8.1.24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1502	1.c.8.1.25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1503	1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1504	1.c.5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1505	1.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1506	1.c.5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1507	1.c.7.9 Panjang jembatan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1508	1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1509	1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1510	1.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	Ha
1511	1.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1512	1.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	ha
1513	1.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1514	1.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1515	1.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1516	1.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1517	1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1518	1.c.3.1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1519	1.c.3.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1520	1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1521	1.c.4.1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1522	1.c.4.3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1523	1.c.4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1524	1.c.4.5 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1525	1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1526	1.c.5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1527	1.c.5.2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1528	1.c.5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALDT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1529	1.c.5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1530	1.c.5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1531	1.c.5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1532	1.c.5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1533	1.c.5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1534	1.c.5.9 Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1535	1.c.5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1536	1.c.5.1 1 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1537	1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1538	1.c.6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1539	1.c.6.2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1540	1.c.6.3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1541	1.c.6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1542	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1543	1.c.6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1544	1.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1545	1.c.6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1546	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1547	1.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1548	1.d.5.4 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / offsite)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	Ha
1549	1.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1550	1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1551	1.c.7. 1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1552	Panjang jembatan yang dipelihara (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1553	1.c.7. 2 Panjang jalan yang dibangun (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1554	1.c.7. 3 Panjang jembatan yg dibangun (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1555	1.c.7. 4 Panjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1556	1.c.7. 5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1557	1.c.7. 6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1558	1.c.7. 7 Panjang jembatan yang direhabilitasi (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1559	1.c.7. 8 Panjang jalan yang dipelihara (m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1560	1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	%
1561	1.c.8.1.1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayahkabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	Orang
1562	1.c.8.1.2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih diwilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	Orang
1563	1.c.8.1.3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasioperator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	Orang
1564	1.c.8.1.4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupankabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1565	1.c.8.1.5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumberdari APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1566	1.c.8.1.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1567	1.c.8.1.7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksiwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKK	-
1568	Administrator SIPJAKI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1569	Asesor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1570	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Badan Usaha
1571	Badan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Badan Usaha
1572	Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan dan Lingkungan
1573	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung
1574	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1575	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1576	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1577	Bangunan Gedung Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung Negara
1578	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung Negara
1579	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung Negara
1580	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bangunan Gedung
1581	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bantuan Teknis
1582	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Bantuan Teknis
1583	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1584	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1585	Berita acara kesepakatan batas kavling minimum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1586	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1587	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1588	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1589	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1590	Berita acara konsultasi publik (minimal 2 (dua) kali)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1591	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1592	Desa Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Desa
1593	Dokumen Analisis SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1594	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1595	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1596	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1597	Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1598	Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1599	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1600	Dokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR dengan Skema KPDBU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1601	Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1602	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1603	Dokumen Hasil Informasi Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1604	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1605	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1606	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1607	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1608	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1609	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1610	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1611	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1612	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1613	Dokumen Leger Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1614	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1615	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1616	Dokumen Outline Plan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1617	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1618	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1619	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1620	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1621	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1622	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1623	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1624	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1625	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1626	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1627	Dokumen Regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1628	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1629	Dokumen Rencana Induk Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1630	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1631	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1632	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1633	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1634	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1635	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1636	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1637	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1638	Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1639	Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1640	Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1641	Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1642	Dokumen Rencana Teknis untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1643	Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1644	Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1645	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1646	Dokumen Training Need Assessment (TNA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1647	Flyover	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Flyover
1648	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Forum Penataan Ruang
1649	Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Unit
1650	Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Jembatan
1651	Jembatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Jembatan Gantung
1652	Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1653	Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Liter/Detik
1654	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	M_/Hari
1655	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Liter/Detik
1656	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Kasus
1657	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Kasus
1658	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Kasus
1659	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Kegiatan
1660	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1661	Kelompok Masyarakat Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Kelompok Masyarakat
1662	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1663	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1664	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1665	Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Lembaga
1666	Lembaga Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Lembaga
1667	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1668	Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1669	Panjang Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Temuan
1670	Panjang Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	km²
1671	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	km²
1672	Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1673	Penerbitan PKKPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1674	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1675	Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1676	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1677	Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1678	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	PPNS
1679	Perangkat Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Perangkat Pendukung
1680	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1681	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1682	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1683	Pintu Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Unit
1684	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1685	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1686	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1687	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1688	Rapat persetujuan substansi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1689	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1690	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1691	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1692	Rekomendasi peta dari BIG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1693	Sambungan Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SR
1694	Sambungan Rumah pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SR
1695	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Unit
1696	SDM Penyelenggara Infrastruktur Kawasan Permukiman yang dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas kelembagaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1697	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SPALD
1698	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SPALD
1699	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SPAM
1700	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SPAM
1701	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	SPAM
1702	SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1703	SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1704	SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1705	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1706	Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Titik
1707	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1708	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1709	Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1710	Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1711	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1712	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1713	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1714	Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	TABG
1715	Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Orang
1716	Terowongan/Tunnel	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Terowongan/Tunnel
1717	Underpass	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Underpass
1718	Unit Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Unit
1719	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPD	Dokumen
1720	Jumlah Industri Besar Formal [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data Strategis Triwulan	Unit
1721	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data Strategis Triwulan	Unit
1722	Jumlah Minimarket Jejaring [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data Strategis Triwulan	Unit
1723	Jumlah Minimarket Non Jejaring [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data Strategis Triwulan	Unit
1724	Jumlah Supermarket [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data Strategis Triwulan	Unit
1725	Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1726	Jumlah Perusahaan Industri Menengah Formal per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1727	Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sentra Industri Kecil di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1728	Volume Ekspor Kota Magelang per Jenis Komoditi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1729	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Telah Ditera dan Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1730	Jumlah Anggota Koperasi Pegawai Negeri di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1731	Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU No. 25 Tahun 1992	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1732	Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1733	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1734	Nilai Ekspor Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka
1735	Volume Ekspor Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka
1736	Nilai Impor Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka
1737	Nilai Ekspor Kota Magelang per Jenis Komoditi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1738	Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1739	Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Perdagangan per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1740	Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1741	Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Industri per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1742	Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kuliner Kota Magelang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Daerah Dalam Angka	Unit
1743	Jumlah Pasar Tradisional yang tergolong baik [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1744	Jumlah Seluruh Pasar [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1745	Jumlah Koperasi Aktif [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1746	Jumlah Koperasi [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1747	Jumlah Industri Kecil Formal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1748	Jumlah Pelaku UMK [orang]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1749	Jumlah Industri Menengah Formal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1750	Nilai Expor [US$]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	US$
1751	Nilai Import [Rp]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
1752	Jumlah Pasar Tipe A yang Menjadi Lokasi Pemantauan Harga [unit]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
1753	Jumlah Eksportir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1754	Jumlah Tenaga Kerja pada UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1755	Jumlah Pelaku UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1756	Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Formal [Rp]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
1757	Jumlah Aset UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1758	Jumlah Omset UMKM [Rp]	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan	Rp
1759	Jumlah Gudang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1760	Jumlah Tanda Daftar Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Kinerja Pembangunan
1761	3.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1762	3.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1763	3.g.2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai denganditetapkannya menjadi PERDA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	-
1764	3.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1765	3.g.6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah danperusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1766	3.f.1.2 Persentase penerbitan TDG	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1767	3.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1768	3.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1769	3.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1770	3.f.1.6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1771	3.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusiperdagangan di wilayah kerjanya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1772	3.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1773	3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupuk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1774	3.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1775	3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1776	3.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1777	3.f.3.2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yangberlaku	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1778	2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	-
1779	2.p.1.3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1780	2.p.1.4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilaikesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1781	2.p.1.5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1782	2.p.1.6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihanperkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1783	2.p.1.7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan danpelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1784	2.p.1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1785	2.p.1.9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1786	2.p.1.10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasipembiayaan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1787	2.p.1.11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1788	2.p.1.12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1789	2.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraanuntuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1790	2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	-
1791	2.p.21 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	-
1792	2.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem onlinedata system (ODS)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1793	2.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1794	2.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasistandarisasi dan sertifikasi produk usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1795	2.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasipemasaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1796	2.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	-
1797	2.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKK	%
1798	Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1799	fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1800	Gudang yang telah terdaftar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1801	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1802	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1803	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1804	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1805	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1806	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1807	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1808	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1809	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1810	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1811	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1812	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1813	Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1814	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1815	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Lokasi
1816	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1817	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1818	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1819	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1820	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1821	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1822	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1823	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1824	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1825	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1826	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1827	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1828	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1829	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1830	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1831	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1832	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1833	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1834	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1835	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Orang
1836	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Orang
1837	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1838	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Pelaku Usaha
1839	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1840	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1841	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1842	Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Pelaku Usaha
1843	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1844	Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Pelaku Usaha
1845	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1846	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1847	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1848	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1849	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1850	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1851	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1852	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1853	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1854	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1855	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1856	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1857	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1858	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1859	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1860	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1861	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit Usaha
1862	Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1863	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1864	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1865	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Pelaku Usaha
1866	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Orang
1867	Produk Unggulan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Produk
1868	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Kegiatan
1869	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1870	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1871	Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1872	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Unit
1873	Evaluasi pemenuhan komitmen usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1874	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1875	Hasil pelaksanaan RPIK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1876	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1877	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1878	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1879	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1880	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1881	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1882	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1883	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1884	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1885	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1886	Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1887	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1888	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1889	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1890	Penyediaan sumber pembiayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1891	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1892	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1893	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1894	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1895	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIPD	Laporan
1896	Luas Wilayah ber-HPL [ha]	Badan Pertanahan Nasional	Data Strategis Triwulan	Ha
1897	Luas Wilayah ber-HP ha]	Badan Pertanahan Nasional	Data Strategis Triwulan	Ha
1898	Luas Wilayah ber-HGB [ha]	Badan Pertanahan Nasional	Data Strategis Triwulan	Ha
1899	Jumlah Pertimbangan Teknis Pertanahan per Kelurahan di Kota Magelang	Badan Pertanahan Nasional	Daerah Dalam Angka	Izin
1900	Jumlah Sertifikat Baru per Kelurahan yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Magelang	Badan Pertanahan Nasional	Daerah Dalam Angka	Unit
1901	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum	Badan Pertanahan Nasional	Data TPB	%
1902	2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Badan Pertanahan Nasional	IKK	%
1903	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6.2 Dokumen Izin membuka tanah	Badan Pertanahan Nasional	IKK	Dokumen
1904	2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Badan Pertanahan Nasional	IKK	%
1905	2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Badan Pertanahan Nasional	IKK	-
1906	2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Badan Pertanahan Nasional	IKK	-
1907	2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	Badan Pertanahan Nasional	IKK	-
1908	2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Badan Pertanahan Nasional	IKK	-
1909	Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja [kasus]	Dinas Tenaga Kerja	Data Tahunan	Kasus
1910	Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan/PenempatanTenaga Kerja per Kecamatan di Kota Magelang (Terpilah Gender)	Dinas Tenaga Kerja	Daerah Dalam Angka	Orang
1911	Jumlah Pencari Kerja per Bulan di Kota Magelang yang Ditempatkan dan Dihapus	Dinas Tenaga Kerja	Daerah Dalam Angka	Orang
1912	Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan per Tingkat Pendidikan	Dinas Tenaga Kerja	Daerah Dalam Angka	Orang
1913	Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan Berdasarkan Golongan Umur (Terpilah Gender)	Dinas Tenaga Kerja	Daerah Dalam Angka	Orang
1914	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Data Pilah Gender	Orang
1915	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Data Pilah Gender	Orang
1916	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kewirausahaan [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Data Pilah Gender	Orang
1917	Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Aktif [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1918	Jumlah Pekerja/Buruh [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1919	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1920	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1921	Jumlah Pekerja Perempuan [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1922	Tenaga Kerja yang Dilatih [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1923	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1924	Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1925	Pendaftar Pelatihan Berbasis Kewirausahaan [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1926	Jumlah Tenaga Kerja di BLK [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1927	Jumlah Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun [orang]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
1928	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1929	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1930	Jumlah Pekerja Migran Indonesia / TKI Kota Magelang	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1931	Upah Minimum Kota (UMK) Magelang	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1932	Jumlah Peserta Pelatihan Laki-Laki di BLK Pemerintah Kota Magelang	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1933	Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan di BLK Pemerintah Kota Magelang	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1934	Jumlah Peserta Pelatihan Laki-Laki yang Memperoleh Sertifikasi BNSP	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1935	Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan yang Memperoleh Sertifikasi BNSP	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1936	Jumlah Transmigran Swakarsa [KK]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	KK
1937	Jumlah Transmigran [KK]	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	KK
1938	Jumlah kasus sengketa perusahaan yang dicatatkan	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1939	Jumlah kasus sengketa perusahaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan	Kasus
1940	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan	Dinas Tenaga Kerja	Indikator Kinerja Pembangunan
1941	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Data TPB	%
1942	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Data TPB	%
1943	2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1944	2.a.1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Dokumen
1945	2.a.1.2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1946	2.a.1.3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Perusahaan
1947	2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1948	2.s.2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1949	2.s.2.4 Persentase LPK yang terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1950	2.a.2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1951	2.a.2.6 Jumlah penganggur yang dilatih	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1952	2.a.2.7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1953	2.a.2.8 Persentase penyerapan lulusan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1954	2.a.2.9 Lulusan bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1955	2.a.2.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1956	2.a.2.11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1957	3.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1958	2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1959	3.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasipembangunannya	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1960	2.a.3.2 Data tingkat produktivitas total	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1961	3.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1962	2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1963	2.a.4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1964	2.a.4.2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1965	2.a.4.3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1966	2.a.4.4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1967	2.a.4.5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1968	2.a.4.6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1969	2.a.4.8 Jumlah perselisihan kepentingan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1970	2.a.4.10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1971	2.a.4.11 Jumlah perselisihan PHK	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1972	2.a.4.12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1973	2.a.4.13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1974	2.a.4.14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Unit
1975	2.a.4.15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1976	2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1977	2.a.5.2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1978	2.a.5.3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1979	2.a.5.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1980	2.a.5.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1981	2.a.5.6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1982	2.a.5.7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1983	2.a.5.8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1984	2.a.5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1985	2.a.5.11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1986	2.a.5.12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Dinas Tenaga Kerja	IKK	Orang
1987	2.a.5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1988	2.a.2.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1989	2.a.2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1990	2.a.3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1991	2.a.4.7 Jumlah mogok kerja	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1992	2.a.4.8 Jumlah penutupan perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1993	2.a.5.1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1994	2.a.5.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Dinas Tenaga Kerja	IKK	-
1995	2.a.5.14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Dinas Tenaga Kerja	IKK	%
1996	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Asosiasi
1997	CPMI/PMI	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
1998	Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Dokumen
1999	Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Dokumen
2000	Data Teknis Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Dokumen
2001	Lembaga LPTKS yang sudah terintegrasi	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lembaga
2002	Lembaga yang melakukan Kerjasama (MoU)	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lembaga
2003	LKS Tripartit	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lembaga
2004	LPKS	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lembaga
2005	LPKS yang dibina	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lembaga
2006	LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lembaga
2007	LTSA	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Dokumen
2008	Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Unit
2009	Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2010	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2011	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2012	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Dokumen
2013	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Kasus
2014	Persediaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2015	Perselisihan yang dicegah	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Kasus
2016	Perusahaan Kecil	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Perusahaan
2017	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Perusahaan
2018	Petugas Antar Kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2019	PMI Purna	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2020	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Unit
2021	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2022	Tenaga Kerja di perusahaan yang terdaftar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (WLKP Online)	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2023	Tenaga Kerja Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2024	Tenaga Kerja yang dilatih	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2025	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Orang
2026	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Dokumen
2027	calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	Lokasi
2028	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Dinas Tenaga Kerja	SIPD	KK
2029	Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Melalui Sistem [OPD]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Strategis Triwulan	OPD
2030	Jumlah Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah [judul]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Strategis Triwulan	Judul
2031	Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah [buku]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Strategis Triwulan	Buku
2032	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Strategis Triwulan	Orang
2033	Jumlah Pojok Baca per Kecamatan di Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daerah Dalam Angka
2034	Jumlah Pengunjung per Bulan di Perpustakaan Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daerah Dalam Angka	Orang
2035	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip [kegiatan]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan	Kegiatan
2036	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan
2037	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
2038	Jumlah Anggota Perpustakaan Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan
2039	Jumlah Perpustakaan di Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan
2040	Jumlah Pojok Baca di Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan
2041	Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam satu tahun) yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan
2042	Jumlah Pustakawan [orang]	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indikator Kinerja Pembangunan	Orang
2043	2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2044	2.w.1. 1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2045	2.w.1. 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2046	2.w.1. 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantutemu balik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2047	2.w.1. 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKNmelalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2048	2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2049	2.w.2.1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2050	2.w.2.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuaiNSPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2051	2.w.2.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yangsesuai NSPK di provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2052	2.w.2.4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuaiNSPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2053	2.w.2.5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2054	2.w.2.6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yangsesuai NSPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2055	2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2056	2.v.1.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2057	2.v.1.2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2058	2.v.1.3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2059	2.v.1.4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	%
2060	2.v.1.5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2061	2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2062	2.v.2.1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2063	2.v.2.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2064	2.v.2.3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKK	-
2065	Bahan perpustakaan tercetak di wilayah kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Eksemplar
2066	Duta baca Kab/Kota yang terpilih	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Orang
2067	Kegiatan Duta Baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Kegiatan
2068	koleksi budaya etnis nusantara yang ada di wilayah Kab/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Eksemplar
2069	koleksi khas daerah yang dimliki perpustakaan kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Eksemplar
2070	koleksi yang dimiliki	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Eksemplar
2071	Layanan perpustakaan elektronik dimiliki	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Layanan
2072	Lokus kegiatan Duta Baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Kegiatan/lokus
2073	Masyarakat pemilik naskah kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Orang
2074	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Orang
2075	naskah kuno yang dumiliki masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Eksemplar
2076	pegiat literasi diwilayah kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Orang
2077	Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2078	perpustakaan khusus yang ada di wilayah kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2079	Perpustakaan pada satuan Pendidikan khusus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2080	Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2081	perpustakaan yang ada di tempat-tempat umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2082	Perpustakaan yang dibangun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2083	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2084	Perpustakaan yang sesuai standar sesuai kewenangannya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Perpustakaan
2085	peserta pada satuan pendidikan Dasar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Orang
2086	tenaga perpustakaan yang ada di kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Orang
2087	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2088	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2089	Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2090	Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2091	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2092	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Berkas
2093	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2094	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2095	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2096	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Daftar
2097	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2098	Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2099	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2100	Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Arsip
2101	Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Laporan
2102	Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Laporan
2103	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Pengguna
2104	Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Berkas
2105	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	Berkas
2106	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SIPD	SOP
2107	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit] (milik Pemkot, Pemprov, Swasta)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Data Strategis Triwulan	Unit
2108	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota Magelang [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Data Strategis Triwulan	Unit
2109	Jumlah Wisatawan Domestik	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Data Strategis Triwulan	Orang
2110	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Data Strategis Triwulan	Orang
2111	Jumlah Hotel di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Daerah Dalam Angka	Unit
2112	Jumlah Obyek Wisata dan Bioskop per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Daerah Dalam Angka	Unit
2113	Jumlah Perkumpulan Beladiri per Kelurahan di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Daerah Dalam Angka	Unit
2114	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Daerah Dalam Angka
2115	Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Daerah Dalam Angka	Unit
2116	Jumlah Wisatawan di 11 Destinasi Wisata di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Daerah Dalam Angka	Orang
2117	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit] (milik Pemkot, Pemprov, Swasta)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2118	Jumlah Lapangan Olahraga di Kota [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2119	Jumlah Lapangan Sepak Bola [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2120	Jumlah Lapangan Bola Basket [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2121	Jumlah Lapangan Bola Volley [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2122	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2123	Jumlah Kolam Renang [unit]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Unit
2124	Jumlah Organisasi Kepemudaan [organisasi]	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan	Kegiatan
2125	Jumlah GOR di Kota Magelang	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan
2126	Jumlah Organisasi Olah Raga	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan
2127	Jumlah Kejuaraan/Kompetisi Olah Raga Pelajar dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Indikator Kinerja Pembangunan
2128	3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	%
2129	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2130	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2131	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2132	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2133	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2134	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.6 Jumlah event luar negeri yang diikuti	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2135	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi padaeven promosi pariwisata di dalam negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2136	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.8 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2137	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	%
2138	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2139	3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	%
2140	3.b.3. Tingkat hunian akomodasi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	%
2141	2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	%
2142	2.r.1.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2143	2.r.1.2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2144	2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	%
2145	2.r.2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangankepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2146	2.r.2.2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihanmanajemen organisasi kepemudaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2147	2.r.3. Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2148	2.r.3.1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2pendidikan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2149	2.r.3.2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	IKK	-
2150	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Lokasi
2151	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Lokasi
2152	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Lokasi
2153	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Lokasi
2154	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Lokasi
2155	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2156	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2157	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2158	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2159	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2161	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2163	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2164	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2165	Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2166	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2167	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2168	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2169	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2170	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2171	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2172	Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2173	Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2174	Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Orang
2175	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2176	Atlet cabang olahraga yang mengikuti selekda	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Orang
2177	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2178	Atlet yang mengikuti Pelatnas dan Pelatda	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Orang
2179	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2180	Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang dihimpun	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2181	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2182	Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang dihimpun	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2183	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2184	Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2185	Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2186	Dokumen Penghargaan pemuda/organisasi pemuda di kabupaten/kota yang berprestasi dan menerima penghargaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2187	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2188	Dokumen Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2189	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2190	Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan Lembaga Terkait	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2191	Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Unit
2192	Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2193	Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Kawasan Genangan
2194	Dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk diberikan penghargaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2195	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2196	Dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Dokumen
2197	Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2198	Laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan Olahraga Rekreasi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2199	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2200	Laporan hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di tingkat Kecamatan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2201	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2202	Laporan hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan di tingkat Kecamatan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2203	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2204	Laporan Kegiatan Kepramukaan tingkat daerah	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2205	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2206	Laporan penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi di tingkat Kab/Kota dengan melibatkan Atlet dan Official dari Kecamatan-kecamatan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2207	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2208	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2209	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2210	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kab/Kota	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan
2211	Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	SIPD	Laporan