Total 3,585 items.

List Data Prioritas tahun 2022

Periode

#Nama VariabelOPDModulsatuan
1Total Realisasi Belanja APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData Strategis TriwulanRp
2Realisasi PAD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData Strategis TriwulanRp
3Jumlah Restoran [unit]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TahunanUnit
4Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP
12/2019)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahDaerah Dalam AngkaRp
5Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP
12/2019)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahDaerah Dalam AngkaRp
6Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP
12/2019)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahDaerah Dalam AngkaRp
7Jumlah Anggaran PAD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
8Realisasi SILPA [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
9Realisasi Belanja APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
10Anggaran Belanja Dalam APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
11Potensi PAD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
12Jumlah Anggaran Kesehatan [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
13Anggaran APBD [Rp]Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIndikator Kinerja PembangunanRp
14Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja
pemerintah
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPB%
15Realisasi Pendapatan Pemerintah DaerahBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPBRp
16Realisasi Penerimaan PajakBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPBRp
17Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak DomestikBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahData TPBRp
184.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBDBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
194.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam
APBD
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
204,d.3 Manajemen asetBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK-
214.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD
Tahun sebelumnya
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
224.e.1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk
pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
234.e.2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerahBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
244.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga
kesehatan
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
254.a.2. Rasio PADBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
264.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi
transfer expenditures)
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK%
274.a.6. Opini Laporan KeuanganBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKKUnit
283.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PADBadan Pengelolaan Keuangan & Aset DaerahIKK-
29Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintahan [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData TahunanOrang
30Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Kepangkatan
(Terpilah Gender)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
31Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kota Magelang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam Angka
32Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja
Berdasarkan Golongan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
33Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
34Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja (Terpilah
Gender)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
35Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kota Magelang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam Angka
36Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Pendidikan
Berdasarkan Jabatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Dalam AngkaOrang
37Jumlah PNS [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Pilah GenderOrang
38Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Pilah GenderOrang
39Jumlah CPNS Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Pilah GenderOrang
40Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Instansi
Pemerintah [orang]
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
41Jumlah PNS Kota Magelang [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
42Jumlah UPT [unit]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanUnit
43Jumlah ASN Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
44Jumlag CPNS Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
45Jumlah PPPK Kota MagelangBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
46Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi
Pemerintah [orang]
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
47Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
48Jumlah Tenaga Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah (dengan
SK Walikota) [orang]
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
49Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah [orang]Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndikator Kinerja PembangunanOrang
50Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil
Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData TPB%
514.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIKK%
524.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIKK%
534.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIKK%
54Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi
[perusahaan]
Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanPerusahaan
55Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL [perusahaan]Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanPerusahaan
56Luas Ruang Terbuka Hijau [ha]Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanHa
57Pengurangan Sampah dari Sumbernya yang di Daur Ulang [m3]Dinas Lingkungan HidupData Strategis Triwulanm3
58Luas Kawasan Gunung Tidar [ha]Dinas Lingkungan HidupData Strategis TriwulanHa
59Indeks Kualitas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupData Tahunan-
60Indeks Kualitas AirDinas Lingkungan HidupData Tahunan%
61Indeks Kualitas UdaraDinas Lingkungan HidupData Tahunan%
62Indeks Tutupan VegetasiDinas Lingkungan HidupData Tahunan
63Volume Sampah Rata-Rata per Hari per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
64Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah/Tinja di Kota MagelangDinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
65Jumlah Bank Sampah dan Volumenya per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
66Jumlah Kampung Organik per Kelurahan di Kota MagelangDinas Lingkungan HidupDaerah Dalam AngkaUnit
67Jumlah Perusahaan Pengumpul dan Pengolah Limbah B3Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
68Jumlah sampah yang tertangani (ton)Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanTon
69Jumlah Objek yang Harus Dilakukan Pemantauan Kualitas
Lingkungan Sesuai Ketentuan yang Dampaknya Lintas Kabupaten
kota
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
70Jumlah Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
71Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah [m²]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunanm2
72Jumlah Daya Tampung TPU [orang]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanOrang
73Jumlah Dokumen LingkunganDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
74Jumlah Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC)Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
75Jumlah Izin Penyimpanan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun
(LB3)
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
76Jumlah Dokumen Lingkungan yang Dinilai (AMDAL, UKL/UPL,
SPPL) bagi Usaha yang Izinnya Dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
77Total timbunan sampahDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
78Volume sampah yang mengalami guna ulang, daur ulang,
pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA
Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
79Volume Produksi Sampah di Depo Sampah [m³]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunanm3
80Jumlah Daya Tampung Depo Sampah [m³]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunanm3
81Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda [kasus]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanKasus
82Jumlah Kasus Lingkungan yang Terjadi [kasus]Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanKasus
83Luas Ruang Terbuka HijauDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja Pembangunan
84Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanDokumen
85Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan Dinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanIzin
86Jumlah pengelolaan sampah oleh swastaDinas Lingkungan HidupIndikator Kinerja PembangunanUnit
873.d.1.1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TahuraDinas Lingkungan HidupIKK-
883.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanggaDinas Lingkungan HidupIKK-
893.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada TahuraDinas Lingkungan HidupIKK-
903.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURADinas Lingkungan HidupIKK-
912.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
922.j.1.1.a.b.c Hasil perhitungan provinsi terhadap : a.
Indeks kualitas air(IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b.
Indeks tutupan hutan(ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH
Dinas Lingkungan HidupIKK-
932.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaDinas Lingkungan HidupIKK-
942.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di
wilayahkabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
952.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
962.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
pemerintah daerahkabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
972.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di
Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH
dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
982.j.3.2 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di
Daerahkabupaten/ kota
Dinas Lingkungan HidupIKK-
992.j.3.3 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan
dan ketrampilanmasyarakat hukum adat terkait PPLH
Dinas Lingkungan HidupIKK-
1002.j.3.4 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklatDinas Lingkungan HidupIKK-
1012.j.3.5 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerahkabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya
di Daerahkabupaten/kota yang ditangani
Dinas Lingkungan HidupIKK-
1021.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/KotaDinas Lingkungan HidupIKK-
103Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada
n-1
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
104Data Capaian IKLH Per tahunDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
105Data contoh ujiDinas Lingkungan HidupSIPDData
106Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMDDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
107Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMDDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
108Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk
pengambilan keputusan KRP
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
109Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRPDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
110Data hasil Validasi KLHSDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
111Data hasil Validasi KLHS RPJMDDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
112Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
113Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang adaDinas Lingkungan HidupSIPDData
114Data Pengkajian Pembangunan BerkelanjutanDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
115Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LHDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
116Data pengujian parameter kualitas lingkunganDinas Lingkungan HidupSIPDData
117Data Perumusan Skenario Pembangunan BerkelanjutanDinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
118Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang
disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
119Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
120Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
121Dokumen DIKPLHDDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
122Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
123Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi
(termasuk daftar isu strategis)
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
124Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
kabupaten/kota eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
125Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
kabupaten/kota yang disusun atau direview
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
126Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusunDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
127Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang
eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
128Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
129Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH
untuk 30 Tahun
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
130Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusunDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
131Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d.
n-1
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
132Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
133Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
yang dipublikasikan kepada Masyarakat
Dinas Lingkungan HidupSIPDPublikasi
134Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya
diterbitkan kabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin
135Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya
diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan
Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin
136Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik
yang masuk dan diproses
Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin/persetujuan
137Kebijakan/data informasi terkait RPPLHDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
138Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
139Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan
standar teknis pengelolaan sampah
Dinas Lingkungan HidupSIPDKegiatan
140Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan
Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
141Kegiatan pengurangan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDKegiatan
142Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat
aktif dalam 1 tahun terakhir
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
143Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas
dalam pengelolaan persampahan
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
144Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaanDinas Lingkungan HidupSIPDKelompok
145Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran
Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Dinas Lingkungan HidupSIPDKeluarga
146Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
147Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin
lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi
oleh Pemerintah daerah kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
148Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur
Pencemar
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
149Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah
B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
150Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK,
penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
151Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
152Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
153Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain
terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman
Yang Sehat
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
154Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rehabilitasi yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
155Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
remediasi yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
156Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Restorasi yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
157Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
158Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan
Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
159Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
160Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan
emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota
di 5 sektor
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
161Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen
persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah
B3
Dinas Lingkungan HidupSIPDLaporan
162Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
163Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
164Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan
dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang
lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDLembaga
165Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang
lingkungan hidup skala kab/kota eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDLembaga
166Lokasi pelaksanaan RehabilitasiDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
167Lokasi pelaksanaan remediasiDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
168Lokasi pelaksanaan RestorasiDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
169Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
170Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDLokasi
171Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
172Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
173Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola
lingkup kewenangan kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
174Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan
kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDKelurahan
175Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang
dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDOrang
176Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDEntitas
177Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan
Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Dinas Lingkungan HidupSIPDMateri
178Nilai IKADinas Lingkungan HidupSIPDPoin
179Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka
PPLH
Dinas Lingkungan HidupSIPDPoin
180Nilai IKLHDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
181Nilai IKTLDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
182Nilai IKUDinas Lingkungan HidupSIPDPoin
183Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi
SDM bidang Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan HidupSIPDOrang
184Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang
ditindaklanjuti/ditangani
Dinas Lingkungan HidupSIPDAduan
185Permohonan kelayakan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
186Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
187Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
188Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
189Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
190Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1Dinas Lingkungan HidupSIPDIzin/persetujuan
191PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDDinas Lingkungan HidupSIPDOrang
192PPLHD EksistingDinas Lingkungan HidupSIPDOrang
193PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan
kapasitas
Dinas Lingkungan HidupSIPDOrang
194PPLHD yang dibutuhkanDinas Lingkungan HidupSIPDOrang
195Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang diterbitkan
Dinas Lingkungan HidupSIPDRekomendasi
196Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan
melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik yang diterbitkan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
197Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Dinas Lingkungan HidupSIPDDokumen
198RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
199Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelolaDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
200Sarana dan prasarana pemilahan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
201Sarana dan prasarana pengangkutan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
202Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota eksisting
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
203Sarana dan prasarana pengumpulan sampahDinas Lingkungan HidupSIPDUnit
204Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup
kewenangan kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
205Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan
kab/kota
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
206Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)Dinas Lingkungan HidupSIPDTitik
207Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai
kinerjanya dalam pengelolaan sampah
Dinas Lingkungan HidupSIPDUnit
208Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran
terhadap upaya dan rencana PPLH
Dinas Lingkungan HidupSIPDUsaha/Kegiatan
209Volume timbulan sampah yang diangkutDinas Lingkungan HidupSIPDTon
210Volume timbulan sampah yang dikumpulkanDinas Lingkungan HidupSIPDTon
211Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Dinas Lingkungan HidupSIPDTon
212Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahanDinas Lingkungan HidupSIPDTon
213Volume timbulan sampah yang diolahDinas Lingkungan HidupSIPDTon
214Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPADinas Lingkungan HidupSIPDTon
215Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Laki-Laki [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
216Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Laki-Laki [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
217Jumlah Migrasi Masuk Penduduk Perempuan [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
218Jumlah Migrasi Keluar Penduduk Perempuan [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Strategis TriwulanOrang
219Jumlah Pemuda di Kota MagelangDinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
220Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas per Kelurahan di Kota
Magelang Berdasarkan Mata Pencaharian (Terpilah Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
221Jumlah Pemeluk Agama di Kota MagelangDinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
222Jumlah KK dan Rata-Rata Anggota KK per Kelurahan di Kota
Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
223Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas per Kelurahan di Kota
Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
224Jumlah Akte Perkawinan dan Kelahiran per Bulan yang
Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Magelang
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
225Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan
Pengesahan Anak di Kota Magelang
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
226Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
227Jumlah Penduduk per Kelompok Umur di Kota Magelang (Terpilah
Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaOrang
228Penduduk per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Umur di Kota
Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaTerpilah Gender
229Angka Kelahiran Kasar per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
230Angka Kematian Kasar per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
231Angka Migrasi Masuk per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
232Angka Migrasi Keluar per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Penduduk Tengah Tahun
Dinas Kependudukan dan CapilDaerah Dalam AngkaUnit
233Jumlah Penduduk yang Nikah Dini [jiwa]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderJiwa
234Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
235Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
236Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
237Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
SMP [orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
238Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
SMA [orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
239Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S1
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
240Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S2
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
241Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S3
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
242Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan D
III [orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
243Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD
[orang]
Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
244Jumlah Penduduk Usia 19 - 24 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
245Jumlah Kepala Keluarga [orang]Dinas Kependudukan dan CapilData Pilah GenderOrang
246Jumlah Penduduk yang Sudah Terekam Dalam E-KTP [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
247Jumlah Penduduk yang Wajib E-KTP [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
248Jumlah Penduduk [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
249Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
250Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
251Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun [Orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
252Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
253Jumlah Anak Perempuan Usia >15 [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
254Jumlah Anak Laki-Laki Usia >15 [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
255Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
256Jumlah Anak Usia 1 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
257Jumlah Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
258Jumlah Penduduk yang Berstatus KawinDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
259Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki KIA [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
260Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun [orang]Dinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
261Jumlah Penduduk Berstatus Kawin yang Berakta NikahDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
262Penduduk Usia ProduktifDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
263Penduduk Usia 0-5 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
264Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-5 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
265Penduduk Usia 0-18 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
266Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-18 TahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja Pembangunan
267Banyaknya penduduk usia 12 tahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
268Banyaknya penduduk usia 15-24 tahunDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
269Jumlah anakDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
270Jumlah penduduk usia (16 s.d 19) thnDinas Kependudukan dan CapilIndikator Kinerja PembangunanOrang
271Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta
Kelahiran
Dinas Kependudukan dan CapilData TPB%
272Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya
Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur
Dinas Kependudukan dan CapilData TPB%
273Persentase Kepemilikan Akte Lahir untuk Penduduk 40%
Berpendapatan Bawah
Dinas Kependudukan dan CapilData TPB%
274Persentase Anak yang Memiliki Akta KelahiranDinas Kependudukan dan CapilData TPB%
2752.k.1.1. Perekaman KTP-elDinas Kependudukan dan CapilIKK%
276 2.k.1,2.k.2.1 Penerbitan akta perkawinanDinas Kependudukan dan CapilIKK-
277 2.k.1,2.k.2.2 Penerbitan akta perceraianDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2782.k.1,2.k.2.3 Penerbitan akta kematianDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2792.k.1,2.k.2.4 Penyajian data kependudukanDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2802.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu)
hari yang memiliki KIA
Dinas Kependudukan dan CapilIKK%
2812.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiranDinas Kependudukan dan CapilIKK-
2822.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
Dinas Kependudukan dan CapilIKK-
283Data Kependudukan Kabupaten/KotaDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
284Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikanDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
285Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
286Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
287Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
288Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan
Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
289Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
290Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko
Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
291Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko
Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
292Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
293Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang
tersedia
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDpaket
294Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
yang tersedia
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
295Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data KependudukanDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
296Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen
atas peLaporan Peristiwa Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
297Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait
Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
298Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukanDinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
299Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan
serta Kebutuhan yang lain
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
300Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan
Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
301Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan
Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
302Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan
Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan yang disusun
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDDokumen
303Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran PendudukDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
304Laporan hasil fasilitasi pendaftaran pendudukDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
305Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipilDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
306Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
307Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipilDinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
308Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
309Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan
Pembangunan Daerah
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
310Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
311Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
312Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
313Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam
Dinas Kependudukan dan CapilSIPDLaporan
314Jumlah Personil Satpol PP Laki-laki [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaData Strategis TriwulanOrang
315Jumlah Personil Satpol PP Perempuan [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaData Strategis TriwulanOrang
316Jumlah LINMAS [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaData TahunanOrang
317Jumlah Pos SISKAMLING [unit]Satuan Polisi Pamong PrajaData TahunanUnit
318Jumlah Bencana Kebakaran & Obyek yang Terbakar di Kota
Magelang
Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam AngkaUnit
319Jumlah Pelanggaran Cukai di Kota MagelangSatuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam Angka
320Jumlah Pelanggaran Perda yang Ditemukan dan Ditangani Oleh
Satpol PP
Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam Angka
321Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat yang Ditemukan dan
Ditangani oleh Satpol PP
Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Dalam Angka
322Personil Satpol PP [orang]Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja PembangunanOrang
323Jumlah Wilayah Sasaran Patroli Pol PP Berdasarkan Jadwal
Patroli Rutin Pol PP Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
324Jumlah Pelanggaran K3 yang TerselesaikanSatuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
325Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan
Teridentifikasi oleh Satpol PP
Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
326Jumlah Kasus KebakaranSatuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunan
327Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaranSatuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja Pembangunankm²
328Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal
15 menit
Satuan Polisi Pamong PrajaIndikator Kinerja PembangunanKasus
329Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak BencanaSatuan Polisi Pamong PrajaData TPBJiwa
330Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana DaerahSatuan Polisi Pamong PrajaData TPB-
331Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh BencanaSatuan Polisi Pamong PrajaData TPB-
332Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat BencanaSatuan Polisi Pamong PrajaData TPBRp
333Jumlah Dokumen Strategi Pengurangan Resiko BencanaSatuan Polisi Pamong PrajaData TPBDokumen
3341.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanSatuan Polisi Pamong PrajaIKK%
335Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota
yang ditangani
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKKasus
3361.e.1.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3371.e.1.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkanSatuan Polisi Pamong PrajaIKKPerda
3381.e.1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas
sebagai PPNS
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3391.e.1.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada
serta penanganan gangguan trantibum
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3401.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanSatuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3411.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi
rawan bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3421.e.3.2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana
yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman
bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3431.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3441.e.4.3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang
ikut pelatihan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
345Kesiapsigaan bencanaSatuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3461.e.4.6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan
perlindungan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3471.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3481.e.5.4 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong
dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3491.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK%
3501.e.6.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana
prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor
kecamatan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3511.e.6.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang
dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor
kecamatan
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3521.e.6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana
damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap
keluarahan/desa
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3531.e.6.5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKUnit
3541.e.6.6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi
Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar
Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3551.e.6.7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah
yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3561.e.6.8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam
kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaIKKOrang
3571.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaranSatuan Polisi Pamong PrajaIKK-
3581.e.1.6 tersedianya sarana prasarana minialSatuan Polisi Pamong PrajaIKKSarana
3591.e.6.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi
pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non
kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di
kabupaten/kota
Satuan Polisi Pamong PrajaIKK-
360Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis
Dalam Penanggulangan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
361Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis
Dalam Pencegahan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
362Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi
Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
363Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi
Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
364Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki
Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
365Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang
Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
366Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara
Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun)
yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
367Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada
Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap
Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
368Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada
Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap
Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDesa/Kelurahan
369Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non
Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
370Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
371Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
372Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan
Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
373Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun),
Sah, dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
374Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap
Tahun), Sah, dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
375Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan
Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
376Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
377Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
378Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
379Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
380Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang
Telah Dibuat
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
381Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang
Telah Dimutakhirkan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
382Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia
Dukungan Sapras Damkar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
383Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
384Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
385Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan
Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan
Penelitian
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
386Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
387Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai
Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
388Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
389Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai
Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
390Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDDokumen
391Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan
Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
392Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan
Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
393Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Cegah Dini
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
394Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Deteksi Dini
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
395Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Patroli
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
396Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Pembinaan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
397Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Pengamanan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
398Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Pengawalan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
399Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDKasus
400Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
401Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
402Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
403Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
404Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
405Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
406Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
407Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada
kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
408Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
409Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi
yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
410Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap
Evakuasi yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
411Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap
Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
412Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang
Mengancam Keselamatan Manusia
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
413Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang TerlayaniSatuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
414Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang TerlayaniSatuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
415Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali
Kota Sesuai SOP
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
416Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai
SOP
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDLaporan
417Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
Tersedia
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDUnit
418Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah
dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDUnit
419Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan
Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDUnit
420SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
421Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
422Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya
Satuan Polisi Pamong PrajaSIPDOrang
423Jumlah Investor Berskala Nasional [perusahaan]Dinas Penanaman Modal & PTSPData TahunanPerusahaan
424Jumlah Nilai Investasi Berskala NasionalDinas Penanaman Modal & PTSPData TahunanRp (juta)
425Lama Proses Perizinan [hari]Dinas Penanaman Modal & PTSPData TahunanHari
426Jumlah Perizinan Yang Terdaftar di Kota Magelang Berdasarkan
Jenis Izin
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
427Jumlah Proyek per Skala Usaha di Kota MagelangDinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
428Jumlah Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung per Bulan
di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
429Jumlah Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan per Jenis Izin di
Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
430Jumlah Izin Berusaha per Bulan yang Dikeluarkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
431Jumlah Penerbitan Izin Berusaha per Skala Usaha di Kota
Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
432Jumlah Penerbitan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional
per Bulan di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
433Jumlah Penerbitan Izin Trayek Kota Magelang Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
434Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaIzin
435Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi per
Sektor di Kota Magelang (Data Akumulasi)
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
436Jumlah Izin Berusaha per Bulan yang diterbitkan OSS yang
berlokasi di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
437Jumlah Proyek per Jenis Resiko di Kota MagelangDinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam Angka
438Jumlah Nomor Induk Berusaha per Skala Usaha yang Diterbitkan
di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaBuah
439Jumlah Surat Keputusan Perubahan Penggunaan Tanah per Bulan
di Kota Magelang
Dinas Penanaman Modal & PTSPDaerah Dalam AngkaUnit
440Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan
Terpadu
Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja Pembangunan
441Jumlah PMDNDinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
442Jumlah PMADinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
443Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin PenelitianDinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
444Jumlah Izin Non UMKDinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanIzin
445Realisasi PMDN [Juta Rp] (akumulasi)Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanRp
446Realisasi PMA [Juta Rp] (akumulasi)Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanRp
447Jumlah Izin Usaha Mikro Kecil (Unit)Dinas Penanaman Modal & PTSPIndikator Kinerja PembangunanUnit
4483.g.4. Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4493.g.3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha
industri (IUI)kecil dan IUI menengah yang diterbitkan
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4503.f.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai
dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4513.f.1.1.a.1.b Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuanuntuk izin : a. Pusat perbelanjaan b.
Toko Swalayan
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4522.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 .1 SK Izin Lokasi Yang
Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4532.p.1.1 Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan
pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4542.p.1.2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan
kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan
pinjam oleh koperasiuntuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4552.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kotaDinas Penanaman Modal & PTSPIKK%
4562.q.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif
penanaman modalyang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKKPerda
4572.q.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian
insentif dan/atau kemudahan penanaman modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKKDokumen
4582.q.3 Jumlah pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4592.q.4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meetingDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4602.q.5 Jumlah Pameran Penanaman ModalDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4612.q.6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modalDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4622.q.7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4632.q.8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman
modal
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4642.q.9 Laporan realisasi penanaman modalDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4652.q.10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat
kabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4662.q.11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDNDinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
4672.q.12 Tersedianya data daninformasi perizinan dan non
peizinankabupaten/kota
Dinas Penanaman Modal & PTSPIKK-
468Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan
penanaman modal.
Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDOrang
469Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDDokumen
470Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non
Perizinan berbasis Elektronik.
Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDOrang
471Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota.
Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDDokumen
472Rencana Minat Investasi di dalam negeri;Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDDokumen
473Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDUnit Usaha
474Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDUnit Usaha
475Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;Dinas Penanaman Modal & PTSPSIPDUnit Usaha
476Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan MTs di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
477Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLTA di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
478Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid SMK di Kota Magelang (data
sampai dengan th 2016)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
479Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLB di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
480Jumlah Lulusan Peserta Didik di Kota Magelang Berdasarkan
Jenjang Pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
481Jumlah Siswa dan Guru Kelompok Bermain (KB) di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
482Jumlah Siswa dan Guru Tempat Pengasuhan Anak (TPA) di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
483Jumlah Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) di Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
484Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) per
Kelurahan di Kota Magelang Dibawah Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
485Jumlah Kelompok Seni di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
486Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
487Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs) di Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
488Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak per
Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
489Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat per Kelurahan di
Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaTerpilah Gender
490Jumlah Paduan Suara dan Penyanyi di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaOrang
491Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
492Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
493Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di
Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
494Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di
Kota Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam Angka
495Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak di Kota
Magelang
Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
496Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di Kota MagelangDinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah Dalam AngkaUnit
497Jumlah Siswa Putus Sekolah [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanData Pilah GenderOrang
498Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/D4 [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanData Pilah GenderOrang
499Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baikDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
500Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baikDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
501Jumlah Sekolah AdiwiyataDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
502Jumlah Siswa Jenjang TK/RA/Penitipan Anak [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
503Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI/Paket A
[orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
504Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun di Jenjang SMP/MTs/Paket B
[orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
505Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SD/MI
(yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
506Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs
(yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
507Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
508Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada Tahun
Ajaran Sebelumnya [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
509Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
510Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada
Tahun Ajaran Sebelumnya [orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
511Jumlah Siswa Baru Tingkat 1 pada Jenjang SMP/MTs [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
512Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
513Jumlah Guru SD/M1 [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
514Jumlah Guru SMP/MTs [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
515Jumlah Anak Usia Sekolah Berkebutuhan Khusus [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
516Jumlah Lembaga Kesenian yang Terdapat Dalam Satu
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
517Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
518Jumlah SMP Terakreditasi A, B dan C [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
519Jumlah MI Terakreditasi A, B dan C [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
520Jumlah MTs Terakreditasi A, B dan C [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
521Jumlah Guru PAUD [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
522Jumlah Siswa Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun
[orang]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
523Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
524Jumlah Lulusan SD dan MI yang Melanjutkan [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
525Jumlah Lulusan SMP dan MTs yang Melanjutkan [orang]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanOrang
526Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
527Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
528Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan [unit]
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
529Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah [unit]Dinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja PembangunanUnit
530Jumlah Organisasi KepramukaanDinas Pendidikan dan KebudayaanIndikator Kinerja Pembangunan
5311.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5321.a.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Terakreditasi (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKUnit
5331.a.1.2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah
Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5341.a.1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
menerima pembebasan biaya pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5351.a.1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan
Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5361.a.1.5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5371.a.1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau
psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia
dini
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5381.a.1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD berijazah D-IV atau
S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau
sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD
non-formal dari lembaga
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5391.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam sekolah dasar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5401.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5411.a.2,1.a.3.1 Jumlah SD dan SMP Negeri TerakreditasiDinas Pendidikan dan KebudayaanIKKUnit
5421.a.2,1.a.3.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar
peserta didik dari Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5431.a.2,1.a.3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah
menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima
perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5441.a.2,1.a.3.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah
dasar (Negeri danSwasta) yang menerima pembebasan biaya
pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5451.a.2,1.a.3.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah
menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima
pembebasan biaya pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5461.a.2,1.a.3.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang
sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5471.a.2,1.a.3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5481.a.2,1.a.3.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasarDinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5491.a.2,1.a.3.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah
pertama (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5501.a.2,1.a.3.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5511.a.2,1.a.3.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan
pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5521.a.2,1.a.3.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang
sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5531.a.2,1.a.3.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang
sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5541.a.2,1.a.3.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5551.a.2,1.a.3.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah
pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5561.a.2,1.a.3.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah
dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5571.a.2,1.a.3.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah
menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
D-IVatau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5581.a.2,1.a.3.18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang
sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah
SMA/sederajat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5591.a.2,1.a.3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang
sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki
ijazah SMA/sederajat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5601.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5611.a.4.1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi
(Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKUnit
5621.a.4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri
dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik
dari Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5632.u. Terlestarikannya Cagar BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK%
5642.u.1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang
dilindungi(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,
penyelamatan danpublikasi)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5652.u.2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan
yangdikembangkan(penyebarluasan, pengkajian, penayaan
keberagaman)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5662.u.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan
(membangunkarakter bangsa, meningkatkan ketahanan
budaya,dan meningkatkankesejahteraan masyarakat)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5672.u.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang
dibina(peningkatankompetensi, standarisasi dan
sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5682.u.5 Register cagar budaya (pendaftaran,
pengjasian,penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5692.u.6 Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan,
zonasi, pemeliharaan dan pemugaran
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5702.u.7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya kota ke luar
kota dengan dukungan data
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5712.u.8 Pengembangan cagar budaya kota
(penelitian,revitalisasi, adaptasi)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5722.u.9 Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama,
sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
danpariwisata
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5732.u.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan
pemanfaatan koleksimuseum
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5742.u.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan
danpelaksanaan kegiatan museum
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5752.u.12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan
sarana danprasarana museum kabupaten/kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5762.u.13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan
pemanfaatan koleksimuseum
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5772.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata kotaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5782.u.14 Pembentukan tim ahli cagar budata kotaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5792.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5802.u.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budyaDinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5812.u.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan
pemuseumankabupaten/kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5822.u.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar
budaya danpermuseuman
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5832.u.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan
masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKK-
5841.a.4.3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri
dan Swasta)yang menerima pembebasan biaya pendidikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5851.a.4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan
pendidikankesetaraan (Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5861.a.4.5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan
(Negeri dan Swasta)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5871.a.4.6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan
(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5881.a.4.7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang
memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
5891.a.4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan
kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV
atau S1
Dinas Pendidikan dan KebudayaanIKKOrang
590Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
591Laporan Hasil Pembinaan Muatan LokalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
592Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
593Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan DesaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
594Rumah Dinas Penjaga SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
595Laporan Pembinaan Pranata TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
596Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
597Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan TradisiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
598Rumah Dinas penjaga sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
599Laporan Pembinaan Lembaga TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
600Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
601Laporan Pembinaan Mediasi AdatDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
602Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
603Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
604Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
605Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
606Santri yang telah dididik dan diberdayakanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
607Laporan Pengembangan Bahasa SastraDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
608Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
609Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur
dalam Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
610Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
611Lembaga kebudayaan yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
612Sarana sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
613Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan KapasitasnyaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
614Sarana sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
615Lembaga Penggiat Seni yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
616sarana Sekolah Nonformal/KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
617Lembaga Wisata Budaya yang DitingkatkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
618sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
619Lembaga, Adat yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLembaga
620Sarana sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
621Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang
Diterbitkan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDEksemplar
622Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
623objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelolaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
624Sarana Sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
625Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
626satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima
pembinaan kelembagaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
627Objek Budaya Bahari yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
628satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima
pembinaan kelembagaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
629Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
630satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
631Objek Cagar Budaya yang dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
632satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
633Objek Cagar Budaya yang dilindungiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
634satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
635Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
636satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus
diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
637Objek Cagar Budaya yang ditetapkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
638satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih
baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
639Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah
Provinsi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
640satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus
dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
641Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
642satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
643Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PemanfaatanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
644satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
645Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PengembanganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
646satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
647Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PelindunganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
648satuan PAUD yang mengelola Dana BOPDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
649Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan PemanfaatanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
650satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
651Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan PelindunganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
652satuan PAUD yang siap dievaluasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
653Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan
Pengembangan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
654satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga
siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
655objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan PengembanganDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
656satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga
siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
657objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
658satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan
dalam penyelenggaraan proses belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
659objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan PemanfaatanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
660satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tanggaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
661Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk NominasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
662satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan
alat praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
663Orang mengikuti kegiatan Kependidikan KepramukaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
664satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan
perlengkapan sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
665Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
666satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki
peralatan rumah tangga yang harus diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
667Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang
berjasa dalam pemajuan kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDSertifikat
668satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki
peralatan rumah tangga yang masih baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
669Pakaian dan Perlengkapan AdatDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
670satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki
peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
671Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap MuseumDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
672satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat
praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
673Pelayanan Kesehatan TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
674satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima
perlengkapan sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
675Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MuseumDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
676satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana
BOP
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
677Pemuda Pelopor Adat yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
678satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
menyelenggarakan proses belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
679Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
680satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki
alat praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
681satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki
perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses
belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
682Permuseuman yang dibina dan dikelolaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
683satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki
peralatan rumah tangga
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan PAUD
684Peserta Sosialisasi Adat IstiadatDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
685Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKSDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
686Sarana dan Prasarana BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
687Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
688Sarana dan Prasarana Lembaga BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
689satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga
siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
690Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
691Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
692Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpeliharaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
693Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang
memadai
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
694Sarana dan Prasarana Pembinaan SejarahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
695Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang
harus diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
696Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
697satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang
harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
698Sumber Daya Manusia KebudayaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
699Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang
masih baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
700Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat
Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
701Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang
harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
702Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti
proses standarisasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDSertifikat
703Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga
Siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
704Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan
Kapasitasnya
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
705Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk
Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
706Sumber Daya Manusia, Adat yang dibinaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
707Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
708Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDObjek
709Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
710Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
711Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan
peraga Siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
712Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan
peraga Siswa
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
713Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
714Satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tanggaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
715Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
716Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOSDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
717Sekolah Dasar yang siap dievaluasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
718Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
719Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOSDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
720Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
721Sekolah yang memiliki kantin yang memadaiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsatuan pendidikan
722Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
723Silabus Muatan Lokal Pendidikan DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
724Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
725Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil
peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
726Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
727Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi
putus sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
728Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun
belum menerima biaya personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
729Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya
personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
730Siswa pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
731siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
732Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta DidikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
733Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
734Siswa yang menerima perlengkapan Peserta DidikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
735Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
736Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
737Tempat beribadahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
738Tempat bermain/berolahragaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
739Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal /
Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
740Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus
sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
741Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah
lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
742Asrama sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
743Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah lulus
sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
744Asrama sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
745Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal /
Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
746Asrama sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
747Tenaga Kependidikan pada satuan PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
748Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi
akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
749Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
750Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang
terkonservasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBahasa
751Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
752Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang
terevitalisasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBahasa
753Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah PertamaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
754Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang
terkaji Vitalitasnya
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBahasa
755Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang
berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
756Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
757Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan
pangkat/golongan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
758Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
memerlukan pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
759Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian
promosi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
760Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
761Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan
kompetensi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
762Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan
Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuku
763Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
764Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuah
765Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOP PAUD
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
766Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang
dibutuhkan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuah
767Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
768Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang
tersedia
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDBuah
769Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
770Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan
Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
771Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
772Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan
Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
773Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
774Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
775Unit sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
776Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
777Unit sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
778Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan
Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
779Unit sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
780Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah
Umum dan Madrasah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
781Usulan pendirian sekolah baruDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
782Fasilitas BermainDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
783Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
784Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
785Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
786Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
787utilitas PAUD yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
788utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
789Gedung PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
790Utilitas sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
791Gedung PAUD yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
792Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
793Gedung PAUD yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
794utilitas Sekolah Nonformal/KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
795Gedung PAUD yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
796utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
797Gedung PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
798utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak
sedang/berat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
799Gedung PKBMDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
800Utilitas sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
801Gedung PKBM yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
802Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
803Gedung PKBM yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
804Utilitas sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
805Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
806Gedung Sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
807Guru yang memiliki rumah dinasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
808Kamus Bahasa daerah yang tersusunDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDKamus
809Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
810Kantin Sekolah yang telah dibangunDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
811Kantin Sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
812Kepala sekolah yang memiliki rumah dinasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
813kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
814kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
815Laboratorium yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
816Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusunDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
817pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
818Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah DasarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
819Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah
lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
820Pendidik pada Sekolah Menengah PertamaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
821Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus
sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
822Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan
pangkat/golongan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
823Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
824Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
825Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan
Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
826Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan
Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
827Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan
Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
828Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang
didistribusikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
829Pendidik Non ASNDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
830Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
831Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
832Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
telah lulus sertifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
833Pendidik pada satuan PAUDDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
834Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik
S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
835Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
836Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang
berkualifikasi akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
837Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi
akademik S1/DIV
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
838Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
839Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDOrang
840Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
841Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
842Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima
biaya personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
843Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus
sekolah
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
844Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun
belum menerima biaya personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
845Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya
personil peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
846Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan BelajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
847Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku
Teks Peserta Didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
848Peserta Didik yang menerima Perlengkapan BelajarDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
849Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks
Peserta Didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDsiswa
850Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil
peserta didik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDpeserta didik
851Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
852Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
853Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
854Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
855Prasarana PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
856Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
857Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
858Prasarana sekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
859Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
860Prasarana Sekolah Nonformal/KesetaraanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
861Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
862Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak
sedang/berat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
863Prasarana sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
864Prasarana sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
865Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDPublikasi
866rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPD%
867Ruang GuruDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
868Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
869Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
870Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
871Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan
pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
872Ruang Guru yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
873Ruang Guru yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
874Ruang guru yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
875ruang kantorDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
876ruang kegiatan anakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
877Ruang kelasDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
878Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah
direhabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
879Ruang kelas baru yang baru ditambahkanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
880Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
881Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
882Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang
memerlukan pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
883Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
884Ruang kelas yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
885Ruang kelas yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
886Ruang Kepala SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
887Ruang Kepala Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
888Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
889Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
890ruang khusus pembelajaranDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
891Ruang khusus praktik/bengkel kerjaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
892Ruang laboratoriumDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
893Ruang laboratorium yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
894Ruang laboratorium yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
895Ruang laboratorium IPADinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
896ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus digantiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
897ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan
rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
898ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
899ruang PAUD yang tidak memiliki mebelDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
900ruang pembelajaranDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
901ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel
yang harus diganti
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
902ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel
yang harus dilakukan rehabilitasi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
903ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel
yang masih baik
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
904ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memiliki
mebel
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
905Ruang perpustakaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
906Ruang Perpustakaan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
907Ruang Perpustakaan Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
908Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
909Ruang pimpinanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
910ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
911Ruang Serba Guna/AulaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
912Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
913Ruang Serba Guna/Aula yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
914Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
915Ruang sirkulasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
916ruang tenaga pendidikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
917Ruang TU yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
918Ruang Unit Kesehatan SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
919Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
920Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
921Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang
dipublikasikan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
922Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
923Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses
masyarakat
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
924Ruang yang memliki mebel yang harus digantiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
925Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan KesejarahanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
926Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
927Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan
Perpolisian Masyarakat (Polmas)
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
928Ruang yang memliki mebel yang masih baikDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
929Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
930Ruang yang tidak memliki mebelDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDRuang
931Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial BudayaDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
932ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
933Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian TradisionalDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
934Rumah Dinas GuruDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
935Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir
Urusan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
936Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
937Dokumen Publikasi Seni dan Budaya DaerahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDDokumen
938Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaanDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
939Rumah Dinas guru yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
940Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
941Rumah Dinas guru yang rusak sedang/beratDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
942Laporan Even Penggiat SeniDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
943Rumah Dinas Kepala SekolahDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
944Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar
Daerah Provinsi
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
945Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasiDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
946Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Urusan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
947Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layakDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDUnit
948Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan SastraDinas Pendidikan dan KebudayaanSIPDLaporan
949Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang] (data awal tahun
adalah data estimasi sedangkan data akhir tahun adalah
jumlah ibu bersalin riil selama 1 tahun)
Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
950Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati
(Kota Magelang dan Luar Kota Magelang) [orang]
Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
951Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati
(Kota Magelang) [orang]
Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
952Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
953Jumlah Pelayanan Ibu Nifas [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
954Jumlah Pelayanan Anak Balita [jiwa]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
955Jumlah Kasus Diare [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
956Jumlah Kematian Ibu [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
957Jumlah Kematian Bayi [orang]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
958Jumlah Kematian Anak Balita [jiwa]Dinas KesehatanData Strategis TriwulanOrang
959Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData TahunanJiwa
960Jumlah Balita [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
961Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData TahunanJiwa
962Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData TahunanJiwa
963Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan KlinikDinas KesehatanData TahunanUnit
964Jumlah Dokter [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
965Jumlah Perawat [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
966Jumlah Bidan [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
967Jumlah Apoteker [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
968Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya [orang]Dinas KesehatanData TahunanOrang
969Jumlah Rumah Sakit per Kelurahan di Kota Magelang
Berdasarkan Jenisnya
Dinas KesehatanDaerah Dalam AngkaUnit
970Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas KesehatanDaerah Dalam AngkaUnit
971Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
972Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per
Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas KesehatanDaerah Dalam AngkaJiwa
973Angka Kematian Ibu (AKI) per Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
974Angka Kematian Post Neonatal di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
975Angka Kematian Neonatal per Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
976Angka Kematian Bayi (AKB) per Kecamatan di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam Angka
977Jumlah Balita Gizi Buruk per Kelurahan di Kota Magelang
(Terpilah Gender)
Dinas KesehatanDaerah Dalam Angka
978Jumlah Tenaga Farmasi dan Ahli Gizi di Kota MagelangDinas KesehatanDaerah Dalam AngkaOrang
979Jumlah Bayi Lahir Hidup [jiwa]Dinas KesehatanData Pilah GenderJiwa
980Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData Pilah GenderJiwa
981Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)Dinas KesehatanData Pilah GenderJiwa
982Balita Berdasarkan Status Gizi lebih [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
983Balita Berdasarkan Status Gizi Baik [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
984Balita Berdasarkan Status Gizi Kurang [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
985Balita Berdasarkan Status Gizi Buruk [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
986Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
987Jumlah Kematian Bayi [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
988Jumlah Kematian Balita [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
989Jumlah Penderita TB Paru [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
990Jumlah Penderita Malaria [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
991Jumlah Penderita HIV AIDS [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
992Jumlah Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap [orang]Dinas KesehatanData Pilah GenderOrang
993Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
994Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
995Jumlah Puskesmas Terakreditasi NasionalDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
996Jumlah Tenaga Dokter Spesialis [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
997Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 jamDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
998Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang TerjadiDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
999Jumlah Ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90
tablet selama kehamilan
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1000Jumlah anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin ADinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1001Jumlah remaja putri mendapat tablet tambah darahDinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1002Jumlah bayi kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI)
eksklusif
Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1003Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat
tambahan asupan gizi
Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1004Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan
Definitif
Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1005Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1006Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1007Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1008Jumlah Desa/Kelurahan UCI [Kelurahan]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanKelurahan
1009Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1010Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1011Jumlah Penderita DBD yang Ditangani Sesuai SOP [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1012Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1013Jumlah Kunjungan Pasien JKN di Sarana Kesehatan [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1014Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1015Jumlah Bayi Lahir Hidup [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1016Jumlah Posyandu Aktif [unit]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanUnit
1017Total Posyandu [unit]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanUnit
1018UHC (Universal Health Coverage) Kota Magelang [%]Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan%
1019Jumlah Balita StuntingDinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1020Jumlah Faskes dan jejaringDinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanUnit
1021Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1022Jumlah Kasus Accute Flacid Paralysis (AFP) non Polio yang
Dilaporkan [kasus]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanKasus
1023Jumlah Penderita Pnemonia Balita yang Ditangani [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1024Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia Balita [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1025Jumlah Pasien TB yang Meninggal [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1026Jumlah Pasien Tuberkulosis BTA yang Mendapatkan Pengobatan
Melalui DOTS [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1027Jumlah Pasien Baru TB Paru BTA yang Diperkirakan Ada [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1028Jumlah Pasien Tuberkulosis BTA yang Sembuh [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1029Jumlah Kematian Tersangka Malaria [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1030Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1031Jumlah Sasaran Ibu Hamil [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1032Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi yang Tertangani [orang]Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1033Jumlah Seluruh Neonatus Dengan Komplikasi yang ditemukan
[orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1034Jumlah Anak Balita yang Memperoleh Pelayanan Pemantauan
Minimal 8 Kali [orang]
Dinas KesehatanIndikator Kinerja PembangunanOrang
1035Pelayanan Gawat Darurat Level 1Dinas KesehatanIndikator Kinerja Pembangunan
1036Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan
Dinas KesehatanData TPB%
1037Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun/balitaDinas KesehatanData TPB%
1038Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada
usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
Dinas KesehatanData TPB%
1039Prevalensi anemia pada ibu hamilDinas KesehatanData TPB%
1040Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahunDinas KesehatanData TPB%
1041Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.Dinas KesehatanData TPBOrang
1042Insiden Hepatitis B per 100.000 pendudukDinas KesehatanData TPBOrang
1043Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit
tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
Dinas KesehatanData TPBOrang
1044Cakupan pelayanan kesehatan essensialDinas KesehatanData TPB%
1045Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin
program nasional
Dinas KesehatanData TPB%
1046Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial
yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan
Dinas KesehatanData TPB%
1047Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan
Dinas KesehatanData TPB%
1048Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang
Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan
Dinas KesehatanData TPBOrang
1049Kejadian Malaria per 1.000 orangDinas KesehatanData TPBOrang
1050Prevalensi Tekanan Darah TinggiDinas KesehatanData TPBOrang
1051Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur >= 18 TahunDinas KesehatanData TPB%
1052Jumlah Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem
Kesehatan Masyarakat per 1.000 Penduduk
Dinas KesehatanData TPBOrang
1053Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Dinas KesehatanData TPB%
1054Kepadatan dan Distribusi Tenaga KesehatanDinas KesehatanData TPBOrang
1055Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
Dinas KesehatanData TPBKelurahan
1056Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Dinas KesehatanData TPBKelurahan
10571.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarDinas KesehatanIKK%
10581.b.6.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10591.b.6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
balita sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10601.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10611.b.7.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10621.b.7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak
usia pendidikan dasar sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10631.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10641.b.8.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10651.b.8.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10661.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10671.b.9.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10681.b.9.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10691.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10701.b.10.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10711.b.10.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10721.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10731.b.11.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10741.b.11.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10751.b.12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10761.b.12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10771.b.12.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10781.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10791.b.13.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10801.b.13.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10811.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Dinas KesehatanIKK%
10821.b.14.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10831.b.14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10841.b.3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan
ibu hamil
Dinas KesehatanIKK%
10851.b.3.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKKUnit
10861.b.3.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal Dinas KesehatanIKKOrang
10871.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah
penduduk
Dinas KesehatanIKK%
10881.b.1.1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar
Dinas KesehatanIKKUnit
10891.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang
terakreditasi
Dinas KesehatanIKK%
10901.b.2.1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinyaDinas KesehatanIKKUnit
10911.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan
kesehatan
Dinas KesehatanIKK%
10921.b.4.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10931.b.4.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan
sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
10941.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
Dinas KesehatanIKK%
10951.b.5.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinas KesehatanIKK-
10961.b.5.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal
esensial sesuai standar
Dinas KesehatanIKKOrang
1097Ruang rawat pascaa persalinanDinas KesehatanSIPDUnit
1098Ruang Rehabilitasi MedikDinas KesehatanSIPDUnit
1099Ruang Rekam MedisDinas KesehatanSIPDUnit
1100Ruang SterilisasiDinas KesehatanSIPDUnit
1101Ruang tindakan dan gawat daeruratDinas KesehatanSIPDUnit
1102Ruang tungguDinas KesehatanSIPDUnit
1103Rumah dinas NakesDinas KesehatanSIPDUnit
1104Rumah SakitDinas KesehatanSIPDUnit
1105Rumah Sakit kelas BDinas KesehatanSIPDUnit
1106Rumah Sakit kelas CDinas KesehatanSIPDUnit
1107Rumah Sakit Kelas C dan DDinas KesehatanSIPDUnit
1108Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasionalDinas KesehatanSIPDUnit
1109Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1110Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1111Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa
izin operasioanal
Dinas KesehatanSIPDUnit
1112Rumah Sakit kelas DDinas KesehatanSIPDUnit
1113Sarana di FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1114sarana FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1115sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga
Beredar
Dinas KesehatanSIPDUnit
1116Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
Dinas KesehatanSIPDpaket
1117Tempat tidur rumah sakitDinas KesehatanSIPDUnit
1118Tenaga ApotekDinas KesehatanSIPDOrang
1119Tenaga giziDinas KesehatanSIPDOrang
1120Tenaga KebidananDinas KesehatanSIPDOrang
1121Tenaga KeperawatanDinas KesehatanSIPDOrang
1122Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinyaDinas KesehatanSIPDOrang
1123Tenaga Kesehatan LainnyaDinas KesehatanSIPDOrang
1124Tenaga Kesehatan LingkunganDinas KesehatanSIPDOrang
1125Tenaga Kesehatan MasyarakatDinas KesehatanSIPDOrang
1126Tenaga Kesehatan tradisionalDinas KesehatanSIPDOrang
1127Tenaga Keteknisan MedisDinas KesehatanSIPDOrang
1128Tenaga keterapian fisikDinas KesehatanSIPDOrang
1129Tenaga Teknik BiomedikaDinas KesehatanSIPDOrang
1130Alat uji dan kalibrasi pada RMCDinas KesehatanSIPDUnit
1131Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet eksisting
Dinas KesehatanSIPDUnit
1132Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang
didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya
Dinas KesehatanSIPDpaket
1133Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas KesehatanSIPDSarana
1134Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen
Izin
Dinas KesehatanSIPDSarana
1135Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis
masa izinnya
Dinas KesehatanSIPDSarana
1136Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin
Dinas KesehatanSIPDSarana
1137BalitaDinas KesehatanSIPDOrang
1138Bayi baru lahirDinas KesehatanSIPDOrang
1139BMHP yang disediakanDinas KesehatanSIPDpaket
1140Data Perizinan Industri Rumah TanggaDinas KesehatanSIPDDokumen
1141Dokter GigiDinas KesehatanSIPDOrang
1142Dokter Spesialis AnakDinas KesehatanSIPDOrang
1143Dokter Spesialis AnestesiDinas KesehatanSIPDOrang
1144Dokter Spesialis BedahDinas KesehatanSIPDOrang
1145Dokter Spesialis JantungDinas KesehatanSIPDOrang
1146Dokter Spesialis kebidananDinas KesehatanSIPDOrang
1147Dokter Spesialis Kesehatan JiwaDinas KesehatanSIPDOrang
1148Dokter Spesialis Kulit dan KelaminDinas KesehatanSIPDOrang
1149Dokter Spesialis MataDinas KesehatanSIPDOrang
1150Dokter Spesialis ParuDinas KesehatanSIPDOrang
1151Dokter Spesialis Penyakit DalamDinas KesehatanSIPDOrang
1152Dokter Spesialis RadiologiDinas KesehatanSIPDOrang
1153Dokter Spesialis THTDinas KesehatanSIPDOrang
1154Dokter Spesialis UrologiDinas KesehatanSIPDOrang
1155Dokter UmumDinas KesehatanSIPDOrang
1156Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1157Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1158Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan KhususDinas KesehatanSIPDDokumen
1159Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon WabahDinas KesehatanSIPDDokumen
1160Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1161Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1162Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1163Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1164Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1165Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1166Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1167Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan LingkunganDinas KesehatanSIPDDokumen
1168Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1169Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1170Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1171Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans KesehatanDinas KesehatanSIPDDokumen
1172Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1173Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1174Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1175Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota SehatDinas KesehatanSIPDDokumen
1176Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1177Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan LainnyaDinas KesehatanSIPDDokumen
1178Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasDinas KesehatanSIPDDokumen
1179Dokumen Operasional Pelayanan Rumah SakitDinas KesehatanSIPDDokumen
1180Fasilitas Kesehatan yang terakreditasiDinas KesehatanSIPDUnit
1181Fasilitas Pelayanan KesehatanDinas KesehatanSIPDUnit
1182Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1183Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa
izin operasioanal
Dinas KesehatanSIPDUnit
1184Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan
pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Dinas KesehatanSIPDUnit
1185Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasionalDinas KesehatanSIPDUnit
1186Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan
pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Dinas KesehatanSIPDUnit
1187Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata
Kelolanya
Dinas KesehatanSIPDUnit
1188Faskes lainnyaDinas KesehatanSIPDUnit
1189Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar
fasyankes eksisting
Dinas KesehatanSIPDUnit
1190Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1191Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1192Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1193Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1194Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1195HCUDinas KesehatanSIPDUnit
1196Ibu bersalinDinas KesehatanSIPDOrang
1197Ibu HamilDinas KesehatanSIPDOrang
1198ICCU/ICVCUDinas KesehatanSIPDUnit
1199ICUDinas KesehatanSIPDUnit
1200Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)Dinas KesehatanSIPDUnit
1201kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1202kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1203kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
Dinas KesehatanSIPDDokumen
1204keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan
keluarga
Dinas KesehatanSIPDKeluarga
1205Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dinas KesehatanSIPDLaporan
1206NICUDinas KesehatanSIPDUnit
1207obat dan vaksin yang disediakanDinas KesehatanSIPDpaket
1208Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)Dinas KesehatanSIPDOrang
1209Orang terduga menderita HIVDinas KesehatanSIPDOrang
1210Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan
pelayanan
Dinas KesehatanSIPDOrang
1211Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Dinas KesehatanSIPDOrang
1212Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan
NAPZA
Dinas KesehatanSIPDOrang
1213Pengolahan LimbahDinas KesehatanSIPDUnit
1214Penyalahguna NAPZADinas KesehatanSIPDOrang
1215Perizinan Industri Rumah TanggaDinas KesehatanSIPDUnit
1216PICUDinas KesehatanSIPDUnit
1217Prasarana di FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1218Prasarana FasyankesDinas KesehatanSIPDUnit
1219Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga BeredarDinas KesehatanSIPDUnit
1220PuskesmasDinas KesehatanSIPDUnit
1221RICUDinas KesehatanSIPDUnit
1222Ruang administrasiDinas KesehatanSIPDUnit
1223Ruang Administrasi dan ManajemenDinas KesehatanSIPDUnit
1224Ruang ASIDinas KesehatanSIPDUnit
1225Ruang Bank Darah Rumah SakitDinas KesehatanSIPDUnit
1226Ruang cuci linenDinas KesehatanSIPDUnit
1227Ruang dinas NakesDinas KesehatanSIPDUnit
1228Ruang FarmasiDinas KesehatanSIPDUnit
1229Ruang Gawat DaruratDinas KesehatanSIPDUnit
1230Ruang GiziDinas KesehatanSIPDUnit
1231Ruang jaga petugasDinas KesehatanSIPDUnit
1232Ruang JenazahDinas KesehatanSIPDUnit
1233Ruang kantor untuk karyawanDinas KesehatanSIPDUnit
1234Ruang Kepala PuskersmasDinas KesehatanSIPDUnit
1235Ruang kesehatan anak dan iminisasiDinas KesehatanSIPDUnit
1236Ruang kesehatan gigi dan mulutDinas KesehatanSIPDUnit
1237Ruang kesesuhatan ibu dan KBDinas KesehatanSIPDUnit
1238Ruang KIEDinas KesehatanSIPDUnit
1239Ruang LaboraturiumDinas KesehatanSIPDUnit
1240Ruang LoundryDinas KesehatanSIPDUnit
1241Ruang OperasiDinas KesehatanSIPDUnit
1242Ruang ParkirDinas KesehatanSIPDUnit
1243Ruang Pemeliharaan SarprasDinas KesehatanSIPDUnit
1244Ruang pemeriksanaan khususDinas KesehatanSIPDUnit
1245Ruang pemeriksanaan umumDinas KesehatanSIPDUnit
1246Ruang Penaggulangan KebakaranDinas KesehatanSIPDUnit
1247Ruang pendaftaran dan rekam medikDinas KesehatanSIPDUnit
1248Ruang Pengelolaan Gas MedikDinas KesehatanSIPDUnit
1249Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan SanitasDinas KesehatanSIPDUnit
1250Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)Dinas KesehatanSIPDUnit
1251Ruang persalinanDinas KesehatanSIPDUnit
1252Ruang RadiologiDinas KesehatanSIPDUnit
1253Ruang rapat/diskusiDinas KesehatanSIPDUnit
1254Ruang Rawat InapDinas KesehatanSIPDUnit
1255Ruang Rawat Intentif:Dinas KesehatanSIPDUnit
1256Ruang Rawat JalanDinas KesehatanSIPDUnit
1257Jumlah Peserta Program KB Baru [orang]DPMP4KBData Strategis TriwulanOrang
1258Jumlah Kelompok Binaan PKK [PKK]DPMP4KBData TahunanPKK
1259Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Keinginan
Mempunyai Anak per Kelurahan di Kota Magelang
DPMP4KBDaerah Dalam AngkaOrang
1260Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilaporkan
ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) per Kelurahan di Kota Magelang
DPMP4KBDaerah Dalam AngkaKasus
1261Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per Kelurahan di Kota
Magelang
DPMP4KBDaerah Dalam AngkaJiwa
1262Jumlah Akseptor Baru per Kelurahan di Kota MagelangDPMP4KBDaerah Dalam AngkaUnit
1263Jumlah Akseptor Aktif per Kelurahan di Kota MagelangDPMP4KBDaerah Dalam AngkaUnit
1264Jumlah Akseptor KB [jiwa]DPMP4KBData Pilah GenderJiwa
1265Jumlah Kekerasan Rumah Tangga [orang]DPMP4KBData Pilah GenderOrang
1266Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayaniDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1267Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP/Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1268Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung Program
Pemberdayaan Masyarakat
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1269Jumlah Organisasi Perempuan dan Anak Tingkat DaerahDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1270Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tingkat Daerah
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1271Jumlah Media yang Digunakan untuk Pelaksanaan Advokasi dan
KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan
Lokal
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1272Jumlah Perempuan usia di atas 18 tahun yang menjadi Korban
Kekerasan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1273Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Usia
0-18 Tahun
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1274Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/MahasiswaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1275Jumlah Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan AnakDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1276Total Fertility Rate (TFR)DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1277Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1278Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa/Kelurahan [lembaga]
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1279Jumlah Peserta Program KB Aktif [orang]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1280Jumlah Pasangan Usia SuburDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1281Jumlah PLKB/PKB [orang]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1282Jumlah PKK Aktif [unit]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1283Jumlah PKK [Unit]DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanUnit
1284Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga BalitaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1285Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang ber-KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1286Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga RemajaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1287Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja yang ber-KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1288Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga LansiaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1289Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia yang ber-KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1290Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Keluarga Sejahtera
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1291Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Keluarga Sejahtera yang ber_KB mandiri
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1292Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19
tahun
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1293Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mendapat layanan
bantuan hukum
DPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1294Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan
bantuan hukum
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1295Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan
reintegrasi sosial
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1296Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang memperoleh
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
puskesmas
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1297Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsosDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1298Jumlah Lembaga Pemberdayaan MasyarakatDPMP4KBIndikator Kinerja Pembangunan
1299Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20
tahun
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1300Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan
kontrasepsi
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1301Jumlah pengaduan/laporan kekerasan perempuan dan anak yang
ditindaklanjuti
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1302Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KBDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1303Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan
kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat
lainnya
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1304Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
pelayanan pemulangan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1305Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatatDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1306Jumlah perkara kekerasan perempuan dan anak yang diputuskan
pengadilan dengan dasar perundang-undangan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1307Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
disidangkan
DPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKasus
1308Jumlah petugas pembantu pembina KB DesaDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanOrang
1309Jumlah program pemberdayaan masyarakatDPMP4KBIndikator Kinerja PembangunanKegiatan
1310Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung
Pemberdayaan Perempuan
DPMP4KBData TPB-
1311Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat
Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah
DPMP4KBData TPB-
1312Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu
Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM
Internasional
DPMP4KBData TPB-
1313Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang Tidak
Terpenuhi)
DPMP4KBData TPB-
13142.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBDDPMP4KBIKK%
13152.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah
kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG
DPMP4KBIKKUnit
13162.g.2.4 jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan
pelatihan
DPMP4KBIKKOrang
13172.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah
yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di
tingkat kabupaten/kota
DPMP4KBIKKKegiatan
13182.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten
DPMP4KBIKK%
13192.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja
sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE
pencegahan kekerasanterhadap anak
DPMP4KBIKKMedia
13202.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki
standar pelayananminimal
DPMP4KBIKK-
13212.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang
terlayani
DPMP4KBIKK%
13222.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000 penduduk perempuan)
DPMP4KBIKK-
13232.g.3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm
bidangperempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan
pelatihan
DPMP4KBIKK-
13242.g.3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang
sudah dilatih
DPMP4KBIKKOrang
13252.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang
mendapatpelatihan
DPMP4KBIKK-
13262.g.3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang
mendapatkanbantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota
DPMP4KBIKK-
13272.g.3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan
terhadap perempuantermasuk TPPO pada perangkat daerah yang
sudah dievaluasi
DPMP4KBIKK-
13282.g.3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak
perempuan ygtelah terstandardisasi
DPMP4KBIKK-
13292.g.3.7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayaniDPMP4KBIKK%
13302.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggalDPMP4KBIKK%
1331 2.l.1,2.l.2.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja
sama antar desa
DPMP4KBIKK-
13322.l.1,2.l.2.2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar
desa tahun berjalandikurangi jumlah desa yang melakukan
kerja sama antar desa tahunsebelumnya
DPMP4KBIKK-
13332.l.1,2.l.2.3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
di desa yangterfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan
DPMP4KBIKK-
1334 2.l.1,2.l.2.4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga
kemasyarakatan dan lembagaadatnya melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dan pemberdayaan
DPMP4KBIKK-
13352.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiriDPMP4KBIKK%
13362.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total)DPMP4KBIKK-
13372.m.1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK)yang di-Perdakan
DPMP4KBIKK-
13382.m.1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh
wanita umur25-49 tahun
DPMP4KBIKK-
13392.m.1.3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age
Specific FertilityRate/ASFR 15-19)
DPMP4KBIKK-
13402.m.1.4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan
Program KKBPK(advokasi dan KIE)
DPMP4KBIKK%
13412.m.1.5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra
kerja(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan
serta aktifdalam pengelolaan program KKBPK
DPMP4KBIKK-
13422.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
DPMP4KBIKK%
13432.m.2.1 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap
melayani KBMKJP
DPMP4KBIKK%
13442.m.2..2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi
JangkaPanjang (MKJP)
DPMP4KBIKK%
13452.m.2.3 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
Kelompok KerjaKKBPK yang efektif
DPMP4KBIKK-
13462.m.2.4 Persentase pelayanan KB Pasca PersalinanDPMP4KBIKK%
13472.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)
DPMP4KBIKK%
13482.m.3.1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota
dengan kesertaanrendah
DPMP4KBIKK-
13492.m.3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan
Iuran (PBI)
DPMP4KBIKK%
1350Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
DPMP4KBSIPDDokumen
1351Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
DPMP4KBSIPDLaporan
1352Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan
keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan
masyarakat atau yang disebut dengan nama lain
DPMP4KBSIPDLembaga Desa dan Desa Adat
1353Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB PriaDPMP4KBSIPDOrang
1354Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi
Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1355Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPKDPMP4KBSIPDLaporan
1356Data dan Informasi Keluarga yang tersediaDPMP4KBSIPDLaporan
1357Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan
stakeholder/instansi/organisasi
DPMP4KBSIPDLaporan
1358Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkanDPMP4KBSIPDLaporan
1359Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolahDPMP4KBSIPDLaporan
1360Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah
diolah dan dilaporkan
DPMP4KBSIPDLaporan
1361Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1362Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung
KB
DPMP4KBSIPDDokumen
1363Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan
pengaduan
DPMP4KBSIPDOrang
1364Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan
Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks
Pembangunan Keluarga)
DPMP4KBSIPDKegiatan
1365Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDOrang
1366Dokumen Pemetaan KependudukanDPMP4KBSIPDDokumen
1367Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak AnakDPMP4KBSIPDKegiatan
1368Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
DPMP4KBSIPDKegiatan
1369Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersediaDPMP4KBSIPDDokumen
1370Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga yang telah disusun
DPMP4KBSIPDLaporan
1371Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan
perempuan
DPMP4KBSIPDDokumen
1372Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan
MKJP
DPMP4KBSIPDLaporan
1373Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1374Dukungan Operasional Pelayanan KB BergerakDPMP4KBSIPDLaporan
1375Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan
Gender (KG) dan Perlindungan Anak
DPMP4KBSIPDDokumen
1376Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDOrang
1377Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1378Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDOrang
1379Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1380Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
DPMP4KBSIPDOrang
1381DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDDokumen
1382Kajian Dampak KependudukanDPMP4KBSIPDDokumen
1383Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1384Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK
(Bangga Kencana)
DPMP4KBSIPDKampung
1385Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
DPMP4KBSIPDKegiatan
1386Kampung KB yang telah menerima pembinaanDPMP4KBSIPDKegiatan
1387Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender
(PUG)
DPMP4KBSIPDKegiatan
1388Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK
(Bangga Kencana) yg telah diserasikan
DPMP4KBSIPDDokumen
1389Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDKegiatan
1390Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDKelompok
1391Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1392Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang
telah sesuai Kearifan Budaya Lokal
DPMP4KBSIPDLaporan
1393Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1394Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks
Pembangunan Keluarga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1395Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana
Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1396Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
DPMP4KBSIPDLaporan
1397Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
DPMP4KBSIPDKegiatan
1398Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
DPMP4KBSIPDLaporan
1399Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup
Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDLayanan
1400Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDLaporan
1401layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi
dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDLayanan
1402Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua
Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1403Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi
dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan
DPMP4KBSIPDLayanan
1404Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
DPMP4KBSIPDLaporan
1405lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
DPMP4KBSIPDLembaga
1406Masyarakat yang memiliki Pengetahuan KependudukanDPMP4KBSIPDLaporan / Sertifikat
1407Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan
pendampingan
DPMP4KBSIPDLembaga
1408Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkanDPMP4KBSIPDDokumen
1409Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Usaha
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1410Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan
dikembangkan
DPMP4KBSIPDLaporan
1411organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1412Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan
dikembangkan
DPMP4KBSIPDLaporan
1413Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas
Keluarga
DPMP4KBSIPDKegiatan
1414Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah
terlaksana
DPMP4KBSIPDKegiatan
1415Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMP4KBSIPDKegiatan
1416Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan
Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1417Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan
pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di
bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan
Kabuputaen/Kota
DPMP4KBSIPDKegiatan
1418Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak KependudukanDPMP4KBSIPDLaporan
1419Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1420Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
yang telah dikelola
DPMP4KBSIPDLaporan
1421Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDUnit
1422orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
dan Kelompok Kegiatan
DPMP4KBSIPDOrang
1423Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
Layanan Perlindungan Perempuan
DPMP4KBSIPDPerangkat Daerah
1424orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1425Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
DPMP4KBSIPDPerangkat Daerah
1426Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca
Persalinan dan Pasca Keguguran
DPMP4KBSIPDOrang
1427Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota
DPMP4KBSIPDPerangkat Daerah
1428Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1429Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan
Kebutuhan Spesifik
DPMP4KBSIPDOrang
1430Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga)
DPMP4KBSIPDLaporan
1431Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang
mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
DPMP4KBSIPDOrang
1432orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi
Peserta KB
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1433SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
DPMP4KBSIPDOrang
1434Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
DPMP4KBSIPDLaporan
1435SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat
peningkatan kapasitas
DPMP4KBSIPDOrang
1436Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1437SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan
kapasitas
DPMP4KBSIPDOrang
1438Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDOrganisasi
1439Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
DPMP4KBSIPDKegiatan
1440Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program
KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
DPMP4KBSIPDSertifikat / Kegiatan
1441Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra
Kerja
DPMP4KBSIPDOrgaisasi
1442Parameter Kependudukan yang telah dirumuskanDPMP4KBSIPDDokumen
1443Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di
Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1444Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
dan Nonformal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1445Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi
Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1446Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi
Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1447Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis
DPMP4KBSIPDKegiatan
1448Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan
Jalur Pendidikan Formal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1449Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan
Jalur Pendidikan Nonformal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1450Penyelenggaraan Sistem Informasi KeluargaDPMP4KBSIPDLaporan
1451Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan
dan pengawasan pencatatan
DPMP4KBSIPDSertifikat
1452Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar Ruang
DPMP4KBSIPDLaporan
1453Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah
dilaksanakan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1454Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentukDPMP4KBSIPDLaporan / Dokumen
1455Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di
Distribusikan
DPMP4KBSIPDDokumen
1456Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersediaDPMP4KBSIPDLaporan
1457Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah
terlaksanakan
DPMP4KBSIPDKegiatan
1458Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi,
Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI
dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
DPMP4KBSIPDKegiatan
1459Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan KependudukanDPMP4KBSIPDKegiatan
1460Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
DPMP4KBSIPDOrang / Sertifikat
1461Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DPMP4KBSIPDUnit
1462Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersediaDPMP4KBSIPDUnit
1463Panjang Jalan per Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kota
Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam Angka
1464Panjang Jalan per Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan
di Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam Angkakm
1465Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di
Kota Magelang (km)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam Angka
1466Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi per Kelurahan yang Dibangun
Pemerintah Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam AngkaUnit
1467Jumlah Rumah Tangga per Kelurahan yang Menggunakan Air
Bersih di Kota Magelang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah Dalam AngkaUnit
1468Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanHa
1469Jumlah Fasilitas Pengelolaan Air Limbah [unit]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanUnit
1470Jumlah Penyedia Barang Jasa di Kota Magelang yang Mempunyai
SIUJK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanPerusahaan
1471Panjang Trotoar Jalan dalam Kabupaten/Kota [km]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1472Banyaknya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang
Dikeluarkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1473Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik dan Sedang [km]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1474Panjang Seluruh Jalan [km]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1475Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik [km²]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1476Luas Irigasi Kota [km²]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja Pembangunan
1477Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Menggunakan Sistem
Pengolahan Air Limbah Domestik Sementara (SPALD-S)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanRumah Tangga
1478Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Menggunakan Sistem
Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanRumah Tangga
1479Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Minum Melalui Pengembangan
"Sistem Pengolahan Air Minum"
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanRumah Tangga
1480Jumlah Rumah ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) [unit]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator Kinerja PembangunanUnit
1481Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
(RPDAST) yang Diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPBUnit
1482Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB%
1483Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB%
1484Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air
Minum Aman dan Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
1485Jumlah Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala
Kota, Kawasan dan Komunal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
1486Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air
Limbah Terpusat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
1487Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan
Lumpur Tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangData TPB-
14881.c.8.1.8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan
jasa konstruksisesuai kewenangannya yang sudah dan sedang
dilaskanakan olehbadan usaha jasa konstruksi yang
termutakhir secara berkala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14891.c.8.1.9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa
konstruksikabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14901.c.8.1.10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga
operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah
kabupaten/kota yangdilaksanakan sendiri atau melalui
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja
(LPPK) yang diregistrasi olehmenteri
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14911.c.8.1.11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja
konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan
teknisi/analis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14921.c.8.1.12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja
konstruksi terlatih yang tersertifikasi
operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14931.c.8.1.13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang
mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14941.c.8.1.14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan
komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14951.c.8.1.15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14961.c.8.1.16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan
konstruksi pada proyekyang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14971.c.8.1.17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar
jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14981.c.8.1.18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di
wilayah kab/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
14991.c.8.1.19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di
wilayah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15001.c.8.1.20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang
terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15011.c.8.1.21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di
wilayah Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15021.c.8.1.22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan
usaha dan TDUP yang disetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15031.c.8.1.23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,
sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15041.c.8.1.24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang
menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15051.c.8.1.25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,
sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi
yang menjadi kewenangan pengawasannya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15061.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
tanpa kecelakaan konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15071.c.5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur
tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15081.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung
ke IPALD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15091.c.5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15101.c.7.9 Panjang jembatan yang dipeliharaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15111.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS
kewenangan kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15121.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan
abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh
infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15131.c.1,1.c.2.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS
kewenangankabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKHa
15141.c.1,1.c.2.2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang
rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15151.c.1,1.c.2.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang
rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKha
15161.c.1,1.c.2.4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan
abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15171.c.1,1.c.2.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15181.c.1,1.c.2.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15191.c.1,1.c.2.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan
sungai milik pemerintah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15201.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang
dilayani oleh jaringan irigasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15211.c.3.1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam
kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15221.c.3.2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam
kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15231.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di
seluruh kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15241.c.4.1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15251.c.4.3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran
SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15261.c.4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk
melakukan penyelenggaraan SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15271.c.4.5 Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan
pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15281.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air limbah domestik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15291.c.5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat
untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15301.c.5.2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15311.c.5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat
dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan
SPALDT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15321.c.5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
penyedotan lumpur tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15331.c.5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
pengolahan lumpur tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15341.c.5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa
pengolahan air limbah domestik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15351.c.5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15361.c.5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15371.c.5.9 Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15381.c.5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempatDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15391.c.5.1 1 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur
tinja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15401.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15411.c.6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15421.c.6.2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota
dalam tahun eksisting
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15431.c.6.3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/GedungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15441.c.6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli
bangunan/Gedung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1545Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15461.c.6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15471.c.5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung
ke IPALD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15481.c.6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah
provinsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1549Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15501.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah
Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15511.d.5.4 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi
(on site / offsite)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKHa
15521.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah
kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15531.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15541.c.7. 1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala
daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1555Panjang jembatan yang dipelihara (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15561.c.7. 2 Panjang jalan yang dibangun (m)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15571.c.7. 3 Panjang jembatan yg dibangun (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15581.c.7. 4 Panjang jalan yang ditingkatkan struktur/fungsi
(m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15591.c.7. 5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15601.c.7. 6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau
direhabilitasi (m)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15611.c.7. 7 Panjang jembatan yang direhabilitasi (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15621.c.7. 8 Panjang jalan yang dipelihara (m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15631.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK%
15641.c.8.1.1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di
wilayahkabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKOrang
15651.c.8.1.2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang
terlatih diwilayah kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKOrang
15661.c.8.1.3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang
tersertifikasioperator/teknisi/analis di wilayah
kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKKOrang
15671.c.8.1.4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa
Konstruksi Cakupankabupaten/kota yang aktif dengan data
termutakhir
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15681.c.8.1.5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan
yang bersumberdari APBD Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15691.c.8.1.6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksidi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan
yang bersumber dari APBN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
15701.c.8.1.7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksiwilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan
yang bersumber dari pendanaan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIKK-
1571Administrator SIPJAKIDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1572AsesorDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1573Badan Usaha Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBadan Usaha
1574Badan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBadan Usaha
1575Bangunan dan LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan dan Lingkungan
1576Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung
1577Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Cagar Budaya
1578Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik
Pemerintah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Cagar Budaya
1579Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Cagar Budaya
1580Bangunan Gedung NegaraDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Negara
1581Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Negara
1582Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung Negara
1583Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBangunan Gedung
1584Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar
Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBantuan Teknis
1585Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk
Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDBantuan Teknis
1586Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila
berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1587Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila
berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1588Berita acara kesepakatan batas kavling minimumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1589Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1590Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1591Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi
mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1592Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1593Berita acara konsultasi publik (minimal 2 (dua) kali)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1594Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1595Desa Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDesa
1596Dokumen Analisis SIMBGDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1597Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup StrategisDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1598Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1599Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1600Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material
dan Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1601Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi
Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1602Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1603Dokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR dengan Skema
KPDBU
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1604Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan UsahaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1605Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1606Dokumen Hasil Informasi Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1607Dokumen Hasil Survey Kondisi JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1608Dokumen Hasil Survey Kondisi JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1609Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota
dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan
terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh
Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD
dalam waktu 10 ha
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1610Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1611Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi
geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar
terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan
substansi rekomendasi peta dasar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1612Dokumen Kebijakan Strategis Daerah JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1613Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1614Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
Investasi dan Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1615Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1616Dokumen Leger JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1617Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1618Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1619Dokumen Outline PlanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1620Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1621Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1622Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1623Dokumen Pengumpulan Data SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1624Dokumen Pengumpulan Data SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1625Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1626Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1627Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1628Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1629Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1630Dokumen Regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1631Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1632Dokumen Rencana Induk Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1633Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1634Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1635Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1636Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1637Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1638Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1639Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air
Baku
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1640Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan RawaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1641Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Drainase
Perkotaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1642Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1643Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1644Dokumen Rencana Teknis untuk konstruksi
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1645Dokumen Rencana Teknis untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1646Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1647Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1648Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Perundangundangan Bidang Penataan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1649Dokumen Training Need Assessment (TNA)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1650FlyoverDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDFlyover
1651Forum Penataan Ruang Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDForum Penataan Ruang
1652Infrastruktur untuk Melindungi Mata AirDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1653JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDJembatan
1654Jembatan GantungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDJembatan Gantung
1655Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala DaerahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1656Kapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLiter/Detik
1657Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Terpusat (IPAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDM_/Hari
1658Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLiter/Detik
1659Kasus Pelanggaran Bidang Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKasus
1660Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKasus
1661Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKasus
1662Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKegiatan
1663Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana,
Album Peta, Indikasi program)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1664Kelompok Masyarakat Penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDKelompok Masyarakat
1665Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
Investasi dan Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1666koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1667koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1668Lembaga Pengelola Air Limbah DomestikDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLembaga
1669Lembaga Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDLembaga
1670Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku
rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy
(format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik;
dan c. Peta rencana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1671Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format
softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1672Panjang Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTemuan
1673Panjang JalanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDkm²
1674Panjang Jaringan Irigasi PermukaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDkm²
1675Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1676Penerbitan PKKPRDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1677Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1678Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1679Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1680Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1681Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDPPNS
1682Perangkat PendukungDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDPerangkat Pendukung
1683Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1684Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1685Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan
Direktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1686Pintu AirDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1687Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran
(dalam format softcopy dan hardcopy)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1688Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran
(dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1689Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1690Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1691Rapat persetujuan substansiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1692Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1693Rapat Persiapan persetujuan substansiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1694Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1695Rekomendasi peta dari BIGDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1696Sambungan RumahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSR
1697Sambungan Rumah pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD) Terpusat (IPAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSR
1698Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang DisediakanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1699SDM Penyelenggara Infrastruktur Kawasan Permukiman yang
dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas kelembagaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1700Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPALD
1701Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
(IPAL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPALD
1702Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPAM
1703Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPAM
1704Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDSPAM
1705SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1706SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1707SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1708Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang
Penataan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1709Sumur Air Tanah untuk Air BakuDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTitik
1710Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau
Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan
Kepala Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1711Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah
disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1712Surat permohonan evaluasi dari Bupati/WalikotaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1713Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPNDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1714Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri
(untuk revisi RTRW)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1715Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri
atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1716Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh
bupati/walikota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1717Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTABG
1718Tenaga Terampil KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDOrang
1719Terowongan/TunnelDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDTerowongan/Tunnel
1720UnderpassDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnderpass
1721Unit Air BakuDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDUnit
1722Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau
Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan
permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum
diterbitkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSIPDDokumen
1723Jumlah Industri Besar Formal [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1724Jumlah Usaha Mikro dan Kecil [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1725Jumlah Minimarket Jejaring [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1726Jumlah Minimarket Non Jejaring [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1727Jumlah Supermarket [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganData Strategis TriwulanUnit
1728Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal per Kelurahan di
Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1729Jumlah Perusahaan Industri Menengah Formal per Kelurahan di
Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1730Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sentra
Industri Kecil di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1731Volume Ekspor Kota Magelang per Jenis KomoditiDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1732Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
yang Telah Ditera dan Tera Ulang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1733Jumlah Anggota Koperasi Pegawai Negeri di Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1734Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU
No. 25 Tahun 1992
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1735Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1736Jumlah Pasar Tradisional dan Modern per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1737Nilai Ekspor Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam Angka
1738Volume Ekspor Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam Angka
1739Nilai Impor Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam Angka
1740Nilai Ekspor Kota Magelang per Jenis KomoditiDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1741Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per
Kelurahan di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1742Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Perdagangan
per Kelurahan di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1743Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kota MagelangDinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1744Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Industri per
Kelurahan di Kota Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1745Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kuliner Kota
Magelang
Dinas Perindustrian dan PerdaganganDaerah Dalam AngkaUnit
1746Jumlah Pasar Tradisional yang tergolong baik [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1747Jumlah Seluruh Pasar [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1748Jumlah Koperasi Aktif [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1749Jumlah Koperasi [unit]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1750Jumlah Industri Kecil FormalDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1751Jumlah Pelaku UMK [orang]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanOrang
1752Jumlah Industri Menengah FormalDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1753Nilai Expor [US$]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUS$
1754Nilai Import [Rp]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanRp
1755Jumlah Pasar Tipe A yang Menjadi Lokasi Pemantauan Harga
[unit]
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanUnit
1756Jumlah EksportirDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1757Jumlah Tenaga Kerja pada UMKMDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanOrang
1758Jumlah Pelaku UMKMDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1759Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Formal
[Rp]
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanRp
1760Jumlah Aset UMKMDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1761Jumlah Omset UMKM [Rp]Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja PembangunanRp
1762Jumlah GudangDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
1763Jumlah Tanda Daftar UsahaDinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator Kinerja Pembangunan
17643.g.1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17653.g.2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri
termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN
yang ditetapkan dalam RPIK
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17663.g.2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai
denganditetapkannya menjadi PERDA
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17673.g.6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan
terkini
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17683.g.6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah
danperusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk
dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri
kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17693.f.1.2 Persentase penerbitan TDGDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17703.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDGDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17713.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk
: a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b)
Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c)
Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17723.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan
bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17733.f.1.6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktuDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17743.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana
distribusiperdagangan di wilayah kerjanya
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17753.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktuDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17763.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupukDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17773.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkanDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17783.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17793.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun
berjalan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17803.f.3.2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap
ketentuan yangberlaku
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17812.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitasDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17822.p.1.3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan
untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17832.p.1.4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang
dinilaikesehatannya untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17842.p.1.5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk
koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17852.p.1.6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah
mengikuti pelatihanperkoperasian untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17862.p.1.7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan
pendidikan danpelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17872.p.1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi pembiayaan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17882.p.1.9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor
Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17892.p.1.10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasipembiayaan untuk koperasidengan wilayah
keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17902.p.1.11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi
pemasaran untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
daerahkabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17912.p.1.12 Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha
untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17922.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi kemitraanuntuk koperasi denganwilayah
keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17932.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausahaDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17942.p.21 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
17952.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam
sistem onlinedata system (ODS)
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17962.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitraDinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17972.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan
dukungan fasilitasistandarisasi dan sertifikasi produk usaha
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17982.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan
dukungan fasilitasipemasaran
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
17992.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi
pelatihan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK-
18002.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan
pendampingan melalui lembaga pendampingan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganIKK%
1801Agen dan Pasar RakyatDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1802fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara
Elektronik
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1803Gudang yang telah terdaftarDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1804Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1805Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1806Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan
Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1807Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1808Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor
Unggulan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1809Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1810Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang MetrologiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1811Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha EksporDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1812Kantor Kas Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1813Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1814Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1815Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian KesehatanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1816Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan
Asal
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1817Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan KesehatanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1818Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLokasi
1819Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1820Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang DiikutiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1821Pameran Dagang Lokal yang DiikutiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1822Pameran Dagang Nasional yang DiikutiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1823Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1824Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan
komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1825Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1826Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1827Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1828Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan
Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1829Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1830Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1831Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1832Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1833Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1834Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1835Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1836Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1837Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1838SDM yang memahami pengetahuan perkoperasianDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDOrang
1839SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDOrang
1840Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat PerlengkapanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1841Pelaku Usaha di Bidang MetrologiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1842Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan
produksi dan Pengolahan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1843Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1844Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses PembiayaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1845Pelaku Usaha EksporDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1846Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1847Pelaku Usaha Produk Ekspor UnggulanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1848Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1849Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1850Unit Usaha Yang memiliki akses pasarDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1851Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1852Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1853Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa
Akomodasi
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1854Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usahaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1855Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan
Marketplace
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1856Unit Usaha Yang produktif,bernilai TambahDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1857Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan
Perhotelan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1858Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha MikroDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1859Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan
Retail
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1860Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan
Terhadap Usaha Mikro
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1861Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1862Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan PerizinanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1863Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1864Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit Usaha
1865Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen PerizinanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1866Pemeriksaan Penyimpanan Bahan BerbahayaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1867Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan
Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan
Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1868Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDPelaku Usaha
1869Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDOrang
1870Produk Unggulan DaerahDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDProduk
1871Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDKegiatan
1872Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang DiadakanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1873Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan
Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1874Sarana Distribusi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1875Sistem dan Jaringan Informasi PerdaganganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDUnit
1876Evaluasi pemenuhan komitmen usahaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1877Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri
menengah
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1878Hasil pelaksanaan RPIKDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1879Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapanganDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1880Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri binaannya yang belum patuh
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1881Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnyaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1882Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan
menengah
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1883Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKMDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1884Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKMDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1885Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1886Pemanfaatan Sumber Daya AlamDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1887Pembangunan Sumber Daya ManusiaDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1888Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industriDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1889Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasiDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1890Pengembangan kawasan peruntukan industriDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1891Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengahDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1892Penyediaan Informasi dan Analisa IndustriDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1893Penyediaan sumber pembiayaanDinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1894Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri
dan Perizinan Perluasan usaha industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1895Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri binaannya
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1896Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan
usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan
perluasan kawasan industri yang diterbitkan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1897Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha
dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1898Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan
industri
Dinas Perindustrian dan PerdaganganSIPDLaporan
1899Luas Wilayah ber-HPL [ha]Badan Pertanahan NasionalData Strategis TriwulanHa
1900Luas Wilayah ber-HP ha]Badan Pertanahan NasionalData Strategis TriwulanHa
1901Luas Wilayah ber-HGB [ha]Badan Pertanahan NasionalData Strategis TriwulanHa
1902Jumlah Pertimbangan Teknis Pertanahan per Kelurahan di Kota
Magelang
Badan Pertanahan NasionalDaerah Dalam AngkaIzin
1903Jumlah Sertifikat Baru per Kelurahan yang Dikeluarkan Kantor
Pertanahan Kota Magelang
Badan Pertanahan NasionalDaerah Dalam AngkaUnit
1904Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas
tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak
atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan
Badan Pertanahan NasionalData TPB%
19052.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang diterbitkan
Badan Pertanahan NasionalIKK%
19062.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6.2 Dokumen Izin membuka
tanah
Badan Pertanahan NasionalIKKDokumen
19072.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan
Fasilitas Umum
Badan Pertanahan NasionalIKK%
19082.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman
Modal
Badan Pertanahan NasionalIKK-
19092.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
Badan Pertanahan NasionalIKK-
19102.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakatBadan Pertanahan NasionalIKK-
19112.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan
melalui mediasi
Badan Pertanahan NasionalIKK-
1912Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja [kasus]Dinas Tenaga KerjaData TahunanKasus
1913Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan/PenempatanTenaga
Kerja per Kecamatan di Kota Magelang (Terpilah Gender)
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1914Jumlah Pencari Kerja per Bulan di Kota Magelang yang
Ditempatkan dan Dihapus
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1915Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan
per Tingkat Pendidikan
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1916Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan
Berdasarkan Golongan Umur (Terpilah Gender)
Dinas Tenaga KerjaDaerah Dalam AngkaOrang
1917Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi [orang]
Dinas Tenaga KerjaData Pilah GenderOrang
1918Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis
Masyarakat [orang]
Dinas Tenaga KerjaData Pilah GenderOrang
1919Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis
Kewirausahaan [orang]
Dinas Tenaga KerjaData Pilah GenderOrang
1920Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Aktif [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1921Jumlah Pekerja/Buruh [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1922Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1923Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1924Jumlah Pekerja Perempuan [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1925Tenaga Kerja yang Dilatih [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1926Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1927Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1928Pendaftar Pelatihan Berbasis Kewirausahaan [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1929Jumlah Tenaga Kerja di BLK [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1930Jumlah Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun [orang]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanOrang
1931Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1932Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) SwastaDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1933Jumlah Pekerja Migran Indonesia / TKI Kota MagelangDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1934Upah Minimum Kota (UMK) MagelangDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1935Jumlah Peserta Pelatihan Laki-Laki di BLK Pemerintah Kota
Magelang
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1936Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan di BLK Pemerintah Kota
Magelang
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1937Jumlah Peserta Pelatihan Laki-Laki yang Memperoleh
Sertifikasi BNSP
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1938Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan yang Memperoleh
Sertifikasi BNSP
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1939Jumlah Transmigran Swakarsa [KK]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKK
1940Jumlah Transmigran [KK]Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKK
1941Jumlah kasus sengketa perusahaan yang dicatatkanDinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKasus
1942Jumlah kasus sengketa perusahaan yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama (PB)
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja PembangunanKasus
1943Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga
kemasyarakatan
Dinas Tenaga KerjaIndikator Kinerja Pembangunan
1944Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga KerjaData TPB%
1945Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga KerjaData TPB%
19462.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke
rencana tenaga kerja
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19472.a.1.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.Dinas Tenaga KerjaIKKDokumen
19482.a.1.2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana
tenaga kerja
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19492.a.1.3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja
di kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKKPerusahaan
19502.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiDinas Tenaga KerjaIKK%
19512.s.2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan
kualifikasi klaster
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19522.s.2.4 Persentase LPK yang terakreditasiDinas Tenaga KerjaIKK%
19532.a.2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinanDinas Tenaga KerjaIKK%
19542.a.2.6 Jumlah penganggur yang dilatihDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19552.a.2.7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihanDinas Tenaga KerjaIKK%
19562.a.2.8 Persentase penyerapan lulusanDinas Tenaga KerjaIKK%
19572.a.2.9 Lulusan bersertifikat kompetensiDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19582.a.2.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19592.a.2.11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19603.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi
penetapannya
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19612.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaIKK%
19623.h.2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang
difasilitasipembangunannya
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19632.a.3.2 Data tingkat produktivitas totalDinas Tenaga KerjaIKK-
19643.h.3 Jumlah satuan pemukiman yang dibinaDinas Tenaga KerjaIKK-
19652.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19662.a.4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan
Perusahaan (PP)
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19672.a.4.2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19682.a.4.3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang
tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan
yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan
anggota SP/SB di perusahaan
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19692.a.4.4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur
skala upah
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19702.a.4.5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai
peserta BPJS Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19712.a.4.6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Dinas Tenaga KerjaIKK%
19722.a.4.8 Jumlah perselisihan kepentinganDinas Tenaga KerjaIKK-
19732.a.4.10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19742.a.4.11 Jumlah perselisihan PHKDinas Tenaga KerjaIKK-
19752.a.4.12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHKDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19762.a.4.13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui
perundingan bipartite
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19772.a.4.14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota
yang diberdayakan
Dinas Tenaga KerjaIKKUnit
19782.a.4.15 Persentase perselisihan hubungan industrial yang
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator
Hubungan Industrial
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19792.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan
luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan
Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19802.a.5.2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kotaDinas Tenaga KerjaIKKOrang
19812.a.5.3 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota Dinas Tenaga KerjaIKK-
19822.a.5.4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu
kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19832.a.5.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19842.a.5.6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19852.a.5.7 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas
bidang ketenagakerjaan Kab/Kota
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19862.a.5.8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi
Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19872.a.5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19882.a.5.11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19892.a.5.12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
kerja
Dinas Tenaga KerjaIKKOrang
19902.a.5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19912.a.2.2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensiDinas Tenaga KerjaIKK%
19922.a.2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanDinas Tenaga KerjaIKK%
19932.a.3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program
peningkatan produktivitas
Dinas Tenaga KerjaIKK%
19942.a.4.7 Jumlah mogok kerjaDinas Tenaga KerjaIKK-
19952.a.4.8 Jumlah penutupan perusahaanDinas Tenaga KerjaIKK-
19962.a.5.1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah
kabupaten/kota
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19972.a.5.10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata
Dinas Tenaga KerjaIKK-
19982.a.5.14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang
dibentuk
Dinas Tenaga KerjaIKK%
1999Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasiDinas Tenaga KerjaSIPDAsosiasi
2000CPMI/PMIDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2001Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar
Kerja Online
Dinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2002Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2003Data Teknis KetenagakerjaanDinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2004Lembaga LPTKS yang sudah terintegrasiDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2005Lembaga yang melakukan Kerjasama (MoU)Dinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2006LKS TripartitDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2007LPKSDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2008LPKS yang dibinaDinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2009LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai
dengan Aturan yang Berlaku
Dinas Tenaga KerjaSIPDLembaga
2010LTSADinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2011Pelatihan Kerja Kabupaten/KotaDinas Tenaga KerjaSIPDUnit
2012Pencari KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2013Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job
Fair/Bursa Kerja
Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2014Penduduk Usia Kerja (PUK)Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2015Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi
Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2016Perizinan yang diterbitkanDinas Tenaga KerjaSIPDIzin
2017Perkara Perselisihan yang terselesaikanDinas Tenaga KerjaSIPDKasus
2018Persediaan Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2019Perselisihan yang dicegahDinas Tenaga KerjaSIPDKasus
2020Perusahaan KecilDinas Tenaga KerjaSIPDPerusahaan
2021Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besarDinas Tenaga KerjaSIPDPerusahaan
2022Petugas Antar KerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2023PMI PurnaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2024Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/KotaDinas Tenaga KerjaSIPDUnit
2025Tenaga kerjaDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2026Tenaga Kerja di perusahaan yang terdaftar Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (WLKP Online)
Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2027Tenaga Kerja DisabilitasDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2028Tenaga Kerja yang dilatihDinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2029Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan
kerja
Dinas Tenaga KerjaSIPDOrang
2030Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA
Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga KerjaSIPDDokumen
2031calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakanDinas Tenaga KerjaSIPDLokasi
2032Calon Transmigran Terdaftar dan TerseleksiDinas Tenaga KerjaSIPDKK
2033Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Melalui
Sistem [OPD]
Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanOPD
2034Jumlah Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
[judul]
Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanJudul
2035Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah [buku]Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanBuku
2036Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang]Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Strategis TriwulanOrang
2037Jumlah Perpustakaan [unit]Dinas Perpustakaan dan KearsipanData TahunanUnit
2038Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan [judul]Dinas Perpustakaan dan KearsipanData TahunanJudul
2039Jumlah Eksemplar Koleksi PerpustakaanDinas Perpustakaan dan KearsipanData TahunanUnit
2040Jumlah Pojok Baca per Kecamatan di Kota Magelang Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah Dalam Angka
2041Jumlah Pengunjung per Bulan di Perpustakaan Kota Magelang Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah Dalam AngkaOrang
2042Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip [kegiatan]Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja PembangunanKegiatan
2043Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2044Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang]Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja PembangunanOrang
2045Jumlah Anggota Perpustakaan Kota MagelangDinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2046Jumlah Perpustakaan di Kota MagelangDinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2047Jumlah Pojok Baca di Kota MagelangDinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2048Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam satu tahun) yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja Pembangunan
2049Jumlah Pustakawan [orang]Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndikator Kinerja PembangunanOrang
20502.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20512.w.1. 1 persentase arsip aktif yang telah
dibuatkan daftar arsip
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20522.w.1. 2 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan
daftar arsip
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20532.w.1. 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan
sarana bantutemu balik
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20542.w.1. 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan
dalam SIKNmelalui JIKN
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20552.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20562.w.2.1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPKDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20572.w.2.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
yang sesuaiNSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20582.w.2.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang
digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah
kabupaten/ kota yangsesuai NSPK di provinsi
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20592.w.2.4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil
alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah
yang sesuaiNSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20602.w.2.5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi
kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang
dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20612.w.2.6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat
tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah
provinsi yangsesuai NSPK
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20622.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20632.v.1.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan
penduduk
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20642.v.1.2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20652.v.1.3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan
penduduk
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20662.v.1.4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional
perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK%
20672.v.1.5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20682.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang
didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah
unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek
masyarakat (AM)
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20692.v.2.1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media
(digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20702.v.2.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih
bahasa
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
20712.v.2.3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang
tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
Dinas Perpustakaan dan KearsipanIKK-
2072Bahan perpustakaan tercetak di wilayah kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2073Duta baca Kab/Kota yang terpilihDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2074Kegiatan Duta BacaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDKegiatan
2075koleksi budaya etnis nusantara yang ada di wilayah Kab/KotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2076koleksi khas daerah yang dimliki perpustakaan kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2077koleksi yang dimilikiDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2078Layanan perpustakaan elektronik dimilikiDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDLayanan
2079Lokus kegiatan Duta BacaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDKegiatan/lokus
2080Masyarakat pemilik naskah kunoDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2081Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2082naskah kuno yang dumiliki masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDEksemplar
2083pegiat literasi diwilayah kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2084Perpustakaan di wilayah Kabupaten/KotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2085perpustakaan khusus yang ada di wilayah kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2086Perpustakaan pada satuan Pendidikan khususDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2087Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengahDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2088perpustakaan yang ada di tempat-tempat umumDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2089Perpustakaan yang dibangunDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2090Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2091Perpustakaan yang sesuai standar sesuai kewenangannyaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPerpustakaan
2092peserta pada satuan pendidikan DasarDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2093tenaga perpustakaan yang ada di kab/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDOrang
2094Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi
dan Akses Arsip Statis
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2095Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan
Penyimpanan Akibat Bencana
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2096Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat
Bencana
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2097Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2098Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2099Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang
Dimusnahkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDBerkas
2100Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2101Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip
bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2102Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip
bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2103Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan
Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDDaftar
2104Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih
Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2105Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil
Alih Media yang Dinyatakan Hilang
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2106Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan
Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2107Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang
Dinilai dan Ditetapkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDArsip
2108Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDLaporan
2109Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDLaporan
2110Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDPengguna
2111Naskah Dinas yang Diciptakan dan DigunakanDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDBerkas
2112Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan PenyusutanDinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDBerkas
2113SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan
ditetapkan
Dinas Perpustakaan dan KearsipanSIPDSOP
2114Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit]
(milik Pemkot, Pemprov, Swasta)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanUnit
2115Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota
Magelang [unit]
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanUnit
2116Jumlah Wisatawan DomestikDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanOrang
2117Jumlah Wisatawan MancanegaraDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataData Strategis TriwulanOrang
2118Jumlah Hotel di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2119Jumlah Obyek Wisata dan Bioskop per Kelurahan di Kota
Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2120Jumlah Perkumpulan Beladiri per Kelurahan di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2121Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota
Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam Angka
2122Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaUnit
2123Jumlah Wisatawan di 11 Destinasi Wisata di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataDaerah Dalam AngkaOrang
2124Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit]
(milik Pemkot, Pemprov, Swasta)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2125Jumlah Lapangan Olahraga di Kota [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2126Jumlah Lapangan Sepak Bola [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2127Jumlah Lapangan Bola Basket [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2128Jumlah Lapangan Bola Volley [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2129Jumlah Lapangan Bulu Tangkis [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2130Jumlah Kolam Renang [unit]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanUnit
2131Jumlah Organisasi Kepemudaan [organisasi]Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja PembangunanKegiatan
2132Jumlah GOR di Kota MagelangDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja Pembangunan
2133Jumlah Organisasi Olah RagaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja Pembangunan
2134Jumlah Kejuaraan/Kompetisi Olah Raga Pelajar dan Olah RagaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIndikator Kinerja Pembangunan
21353.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara
per kebangsaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
2136 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.1 Jumlah entitas
pengelolaan destinasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2137 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.2 Jumlah kelengkapan
infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2138 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.3 Jumlah tanda daftar
usaha pariwisata per sub jenis usaha dikabupaten/kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2139 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.4 Jumlah wisatawan
mancanegara per kebangsaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2140 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.5 Jumlah promosi event
daerah yang terlaksana di dalam negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2141 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.6 Jumlah event luar negeri
yang diikuti
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2142 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.7 Jumlah industri
pariwisata daerah yang berpartisipasi padaeven promosi
pariwisata di dalam negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2143 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.8 Persentase tenaga kerja
di sektor parwisata yang disertifikasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2144 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.9 Persentase SDM peserta
pembekalan sektor kepariwisataan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
2145 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5.10 Jumlah lokasi yang
memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan
kemitraan usaha masyarakat
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21463.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara
yang dating ke kabupaten/kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21473.b.3. Tingkat hunian akomodasiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21482.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi
mandiri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21492.r.1.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21502.r.1.2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan KewirausahaanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21512.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK%
21522.r.2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader
pengembangankepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan
kepeloporan pemuda
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21532.r.2.2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat
pelatihanmanajemen organisasi kepemudaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21542.r.3. Peningkatan prestasi olahragaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21552.r.3.1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki
kompetensi di satuan2pendidikan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
21562.r.3.2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat
daerah
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataIKK-
2157Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2158Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2159Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2160Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2161Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang DitetapkanDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLokasi
2162Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2163Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2164Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2165Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan
Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2166Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2167Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2168Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2169Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/KotaLuar Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2170Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata
Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2171Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata
Kabupaten/Kota Luar Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2172Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi KreatifDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2173Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2174Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2175Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik
Dalam Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2176Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik
Luar Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2177Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2178Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar
Negeri
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2179Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2180Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2181Atlet Berprestasi Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan
pengembangan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDOrang
2182Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2183Atlet cabang olahraga yang mengikuti selekdaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDOrang
2184Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar NegeriDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2185Atlet yang mengikuti Pelatnas dan PelatdaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDOrang
2186Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2187Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang
dihimpun
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2188Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2189Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang dihimpunDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2190Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2191Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi
Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2192Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan
Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2193Dokumen Penghargaan pemuda/organisasi pemuda di
kabupaten/kota yang berprestasi dan menerima penghargaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2194Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2195Dokumen Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2196Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi KreatifDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2197Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan
Lembaga Terkait
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2198Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersediaDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDUnit
2199Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan
Kab/Kota dengan Lembaga Terkait
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2200Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDKawasan Genangan
2201Dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan
untuk diberikan penghargaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2202Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan
Teknologi di Dunia Usaha
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2203Dokumen yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan
untuk Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDDokumen
2204Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi
Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2205Laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan
perkumpulan Olahraga Rekreasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2206Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi KonsumsiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2207Laporan hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di
tingkat Kecamatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2208Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi KreatifDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2209Laporan hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan
Petualangan di tingkat Kecamatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2210Laporan Hasil Fasilitasi Proses KreasiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2211Laporan Kegiatan Kepramukaan tingkat daerahDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPDLaporan
2212Laporan Hasil Fasilitasi Proses ProduksiDinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataSIPD