| Nama Indikator | Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan |
|---|---|
| Kategori | indikator |
| Konsep | Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah |
| Definisi | Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d) bebas sewa, (e) lainnya. Pengumpulan data yang mencakup penggunaan lahan untuk keperluan bisnis, pertanian, kehutanan, padang penggembalaan, sengaja tidak dicakup karena tidak tersedianya data secara spesifik sesuai kebutuhan penghitungan indikator. Jumlah rumah tangga bersumber dari hasil proyeksi penduduk yang dibuat berdasarkan data sensus penduduk terakhir. Penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang berumur dibawah 18 tahun tetapi sudah kawin. |
| Interpretasi | Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumahtangga di semua wilayah, khususnya di wilayah perkotaan (urban) akibat urbanisasi, permintaan akan hunian tempat tinggal yang dapat dimiliki tumbuh dengan pesat yang tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pembangunan rumah/hunian baru yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Akibatnya adalah backlog, selisih kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah semakin lama semakin besar, sehingga dapat menimbulkan persoalan permukiman di perkotaan. Tata guna lahan menyatakan bahwa aturan, proses dan struktur mana keputusan dibuat mengenai akses pada dan penggunaan (dan transfer) dari tanah, bagaimana keputusan dijalankan dan cara bahwa benturan kepentingan pada penguasaan tanah dikelola. Negara menyediakan pengakuan sah untuk hak kepemilikan melalui kebijakan, peraturan dan instansi agraria, serta mendefinisikan kategori kepemilikan secara resmi. Hak atas hunian terjamin meliputi dua subkomponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin. |
| Metadata Ukuran | Persentase |
| Metadata Satuan | Persen |
| Rumus |  |
| Klasifikasi | |
| Indikator Komposit | Ya |
| Nama Pembangun | |
| Kegiatan Publikasi | Pengumpulan Data SDGs Kota Magelang |
| Kode Kegiatan | |
| Level Estimasi | Kota Magelang |
