Total 2,279 items.

SIPD Kota Magelang tahun 2021-2022

OPD
:
Kelompok
:
Tahun
: -
#KelompokVariabelSatuanThn 2021Thn 2022
1-Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkanJumlah--
2-Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka PembangunDokumen--
31.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeriOrang--
41.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANBangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaanUnit--
51.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANDokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh MasyarakatDokumen--
61.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANDokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh MasyarakatDokumen--
71.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Dasar & guruOrang--
81.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1Orang--
91.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeriOrang--
101.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swastaOrang--
111.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatasOrang--
121.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeriOrang--
131.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swastaOrang--
141.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-lakiOrang--
151.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeriOrang--
161.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swastaOrang--
171.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeriOrang--
181.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuanOrang--
191.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeriOrang--
201.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swastaOrang--
211.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Dasar & guru swastaOrang--
221.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru Orang--
231.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1Orang--
241.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeriOrang--
251.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swastaOrang--
261.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatasOrang--
271.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeriOrang--
281.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swastaOrang--
291.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki Orang--
301.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeriOrang--
311.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swastaOrang--
321.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeriOrang--
331.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuanOrang--
341.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeriOrang--
351.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swastaOrang--
361.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swastaOrang--
371.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guruOrang--
381.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1Orang--
391.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeriOrang--
401.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swastaOrang--
411.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatasOrang--
421.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeriOrang--
431.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swastaOrang--
441.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-lakiOrang--
451.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeriOrang--
461.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swastaOrang--
471.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeriOrang--
481.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuanOrang--
491.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeriOrang--
501.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swastaOrang--
511.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swastaOrang--
521.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guruOrang--
531.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1Orang--
541.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeriOrang--
551.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swastaOrang--
561.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Orang--
571.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeriOrang--
581.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swastaOrang--
591.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-lakiOrang--
601.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeriOrang--
611.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swastaOrang--
621.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeriOrang--
631.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuanOrang--
641.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeriOrang--
651.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swastaOrang--
661.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swastaOrang--
671.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah rombongan belajar Sekolah DasarOrang--
681.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeriOrang--
691.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swastaOrang--
701.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah rombongan belajar Sekolah Menengah AtasOrang--
711.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeriOrang--
721.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swastaOrang--
731.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah rombongan belajar Sekolah Menengah KejuruanOrang--
741.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeriOrang--
751.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swastaOrang--
761.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah rombongan belajar Sekolah Menengah PertamaOrang--
771.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeriOrang--
781.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swastaOrang--
791.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah DasarUnit--
801.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Dasar baikUnit--
811.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri Unit--
821.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta Unit--
831.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeriUnit--
841.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak beratUnit--
851.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeriUnit--
861.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swastaUnit--
871.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringanUnit--
881.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeriUnit--
891.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swastaUnit--
901.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedangUnit--
911.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeriUnit--
921.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swastaUnit--
931.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeriUnit--
941.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swastaUnit--
951.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta Unit--
961.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah AtasUnit--
971.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baikUnit--
981.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeriUnit--
991.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swastaUnit--
1001.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeriUnit--
1011.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak beratUnit--
1021.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeriUnit--
1031.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swastaUnit--
1041.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringanUnit--
1051.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeriUnit--
1061.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swastaUnit--
1071.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedangUnit--
1081.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeriUnit--
1091.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swastaUnit--
1101.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeriUnit--
1111.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swastaUnit--
1121.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swastaUnit--
1131.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah KejuruanUnit--
1141.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baikUnit--
1151.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeriUnit--
1161.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swastaUnit--
1171.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeriUnit--
1181.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak beratUnit--
1191.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeriUnit--
1201.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swastaUnit--
1211.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringanUnit--
1221.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeriUnit--
1231.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swastaUnit--
1241.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedangUnit--
1251.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeriUnit--
1261.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swastaUnit--
1271.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeriUnit--
1281.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swastaUnit--
1291.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swastaUnit--
1301.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah PertamaUnit--
1311.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baikUnit--
1321.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeriUnit--
1331.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swastaUnit--
1341.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeriUnit--
1351.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak beratUnit--
1361.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeriUnit--
1371.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swastaUnit--
1381.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringanUnit--
1391.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeriUnit--
1401.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swastaUnit--
1411.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedangUnit--
1421.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeriUnit--
1431.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swastaUnit--
1441.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeriUnit--
1451.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swastaUnit--
1461.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swastaUnit--
1471.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah ruang rusak total kelasUnit--
1481.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Sekolah Menengah AtasUnit--
1491.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Sekolah Menengah Atas negeriUnit--
1501.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Sekolah Menengah Atas swastaUnit--
1511.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Sekolah Menengah KejuruanUnit--
1521.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeriUnit--
1531.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Sekolah Menengah Kejuruan swastaUnit--
1541.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Sekolah Menengah PertamaUnit--
1551.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Sekolah Menengah Pertama negeriUnit--
1561.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Sekolah Menengah Pertama swastaUnit--
1571.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar mengulangOrang--
1581.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeriOrang--
1591.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swastaOrang--
1601.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar putusOrang--
1611.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeriOrang--
1621.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar putus swastaOrang--
1631.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1Unit--
1641.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeriOrang--
1651.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swastaOrang--
1661.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2Orang--
1671.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeriOrang--
1681.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swastaOrang--
1691.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3Orang--
1701.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeriOrang--
1711.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swastaOrang--
1721.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4Orang--
1731.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeriOrang--
1741.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swastaOrang--
1751.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5Orang--
1761.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeriOrang--
1771.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swastaOrang--
1781.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6Orang--
1791.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeriOrang--
1801.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swastaOrang--
1811.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahunOrang--
1821.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeriOrang--
1831.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swastaOrang--
1841.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahunOrang--
1851.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeriOrang--
1861.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swastaOrang--
1871.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7-12 tahunOrang--
1881.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7-12 tahun negeriOrang--
1891.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7-12 tahun swastaOrang--
1901.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah AtasOrang--
1911.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-lakiOrang--
1921.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeriOrang--
1931.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swastaOrang--
1941.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang Orang--
1951.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeriOrang--
1961.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swastaOrang--
1971.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeriOrang--
1981.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuanOrang--
1991.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeriOrang--
2001.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swastaOrang--
2011.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus Orang--
2021.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeriOrang--
2031.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swastaOrang--
2041.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swastaOrang--
2051.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkatOrang--
2061.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1Orang--
2071.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeriOrang--
2081.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swastaOrang--
2091.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeriOrang--
2101.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swastaOrang--
2111.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeriOrang--
2121.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swastaOrang--
2131.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2Orang--
2141.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3Orang--
2151.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeriOrang--
2161.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swastaOrang--
2171.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun Orang--
2181.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeriOrang--
2191.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swastaOrang--
2201.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7 tahun Orang--
2211.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7 tahun negeriOrang--
2221.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7 tahun swastaOrang--
2231.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7-12 tahun Orang--
2241.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7-12 tahun negeriOrang--
2251.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7-12 tahun swastaOrang--
2261.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah KejuruanOrang--
2271.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-lakiOrang--
2281.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeriOrang--
2291.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swastaOrang--
2301.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulangOrang--
2311.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeriOrang--
2321.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swastaOrang--
2331.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeriOrang--
2341.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuanOrang--
2351.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeriOrang--
2361.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swastaOrang--
2371.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putusOrang--
2381.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeriOrang--
2391.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swastaOrang--
2401.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan swastaOrang--
2411.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkatOrang--
2421.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 1Orang--
2431.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeriOrang--
2441.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swastaOrang--
2451.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeriOrang--
2461.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swastaOrang--
2471.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeriOrang--
2481.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swastaOrang--
2491.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeriOrang--
2501.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swastaOrang--
2511.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 2Orang--
2521.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 3Orang--
2531.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 4Orang--
2541.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeriOrang--
2551.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swastaOrang--
2561.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahunOrang--
2571.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeriOrang--
2581.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swastaOrang--
2591.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7 tahunOrang--
2601.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7 tahun negeriOrang--
2611.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7 tahun swastaOrang--
2621.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7-12 tahunOrang--
2631.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7-12 tahun negeriOrang--
2641.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7-12 tahun swastaOrang--
2651.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah PertamaOrang--
2661.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-lakiOrang--
2671.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swastaOrang--
2681.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulangOrang--
2691.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeriOrang--
2701.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swastaOrang--
2711.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeriOrang--
2721.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuanOrang--
2731.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeriOrang--
2741.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swastaOrang--
2751.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putusOrang--
2761.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeriOrang--
2771.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swastaOrang--
2781.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swastaOrang--
2791.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkatOrang--
2801.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1Orang--
2811.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2Orang--
2821.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 Orang--
2831.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeriOrang--
2841.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swastaOrang--
2851.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeriOrang--
2861.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swastaOrang--
2871.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeriOrang--
2881.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swastaOrang--
2891.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeriOrang--
2901.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swastaOrang--
2911.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahunOrang--
2921.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeriOrang--
2931.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swastaOrang--
2941.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7 tahunOrang--
2951.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7 tahun negeriOrang--
2961.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7 tahun swastaOrang--
2971.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7-12 tahunOrang--
2981.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7-12 tahun negeriOrang--
2991.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7-12 tahun swastaOrang--
3001.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMAOrang--
3011.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA Orang--
3021.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeriOrang--
3031.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeriOrang--
3041.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swastaOrang--
3051.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swastaOrang--
3061.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1Orang--
3071.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeriOrang--
3081.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swastaOrang--
3091.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMAOrang--
3101.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeriOrang--
3111.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swastaOrang--
3121.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-lakiOrang--
3131.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeriOrang--
3141.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swastaOrang--
3151.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuanOrang--
3161.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeriOrang--
3171.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swastaOrang--
3181.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMAOrang--
3191.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeriOrang--
3201.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swastaOrang--
3211.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1Orang--
3221.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeriOrang--
3231.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swastaOrang--
3241.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMAOrang--
3251.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeriOrang--
3261.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swastaOrang--
3271.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-lakiOrang--
3281.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeriOrang--
3291.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swastaOrang--
3301.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuanOrang--
3311.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeriOrang--
3321.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swastaOrang--
3331.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMAOrang--
3341.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeriOrang--
3351.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swastaOrang--
3361.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1Orang--
3371.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeriOrang--
3381.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta Orang--
3391.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMAOrang--
3401.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeriOrang--
3411.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swastaOrang--
3421.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-lakiOrang--
3431.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeriOrang--
3441.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swastaOrang--
3451.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuanOrang--
3461.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeriOrang--
3471.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swastaOrang--
3481.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMAOrang--
3491.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeriOrang--
3501.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swastaOrang--
3511.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1Orang--
3521.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeriOrang--
3531.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swastaOrang--
3541.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANjumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMAOrang--
3551.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeriOrang--
3561.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swastaOrang--
3571.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang--
3581.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeriOrang--
3591.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swastaOrang--
3601.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan Orang--
3611.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeriOrang--
3621.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANJumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swastaOrang--
3631.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANPendidik pada Sekolah Menengah PertamaOrang--
3641.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANPendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasiOrang--
3651.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKANSarana Publikasi dan Penanda KeistimewaanUnit--
3661.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANAlat uji dan kalibrasi pada RMCUnit-2,00
3671.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANAlkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnyapaket-8,00
3681.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANAlkes/alat penunjang medik FasyankesUnit--
3691.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANAnak Usia Pendidikan DasarOrang--
3701.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter GigiOrang-46,00
3711.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis AnakOrang-15,00
3721.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis AnestesiOrang-11,00
3731.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis BedahOrang-28,00
3741.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis JantungOrang-5,00
3751.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis kebidananOrang-18,00
3761.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis Kesehatan JiwaOrang-17,00
3771.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis Kulit dan KelaminOrang-4,00
3781.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis MataOrang-16,00
3791.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis ParuOrang-8,00
3801.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis Penyakit DalamOrang-7,00
3811.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis RadiologiOrang-4,00
3821.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis THTOrang-7,00
3831.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter Spesialis UrologiOrang-4,00
3841.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokter UmumOrang-190,00
3851.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon WabahDokumen-1,00
3861.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak MenularDokumen-1,00
3871.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia KesehatanDokumen-1,00
3881.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi KesehatanDokumen-1,00
3891.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Dokumen-1,00
3901.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi BencanaDokumen-0,00
3911.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi MasyarakatDokumen-1,00
3921.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan OlahragaDokumen-1,00
3931.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan KhususDokumen-1,00
3941.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan LingkunganDokumen-1,00
3951.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional LainnyaDokumen-2,00
3961.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi KesehatanDokumen-1,00
3971.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pengelolaan Penelitian KesehatanDokumen-0,00
3981.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pengelolaan Surveilans KesehatanDokumen-1,00
3991.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis KesehatanDokumen-0,00
4001.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah TanggaDokumen-0,00
4011.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)Dokumen-1,00
4021.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota SehatDokumen-0,00
4031.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan RujukanDokumen-0,00
4041.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan LainnyaDokumen-1,00
4051.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Operasional Pelayanan PuskesmasDokumen-5,00
4061.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANDokumen Operasional Pelayanan Rumah SakitDokumen-1,00
4071.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Kesehatan yang terakreditasiUnit-15,00
4081.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan KesehatanUnit-129,00
4091.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata KelolanyaUnit-0,00
4101.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanalUnit-0,00
4111.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)Unit-0,00
4121.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasionalUnit-129,00
4131.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)Unit-15,00
4141.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata KelolanyaUnit-129,00
4151.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFaskes lainnyaUnit-1,00
4161.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANFasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksistingUnit-1,00
4171.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANGudang umumUnit--
4181.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANHasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan JajananDokumen-0,00
4191.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANHasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan JajananDokumen-1,00
4201.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANHasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)Dokumen-1,00
4211.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANHasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin ProduksiDokumen-0,00
4221.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANHasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah TanggaDokumen-1,00
4231.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANHCUUnit-0,00
4241.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANIbu bersalinOrang-1.215,00
4251.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANIbu HamilOrang-1.342,00
4261.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANICCU/ICVCUUnit-1,00
4271.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANICUUnit-1,00
4281.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)Unit--
4291.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANKamar Mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)Unit--
4301.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANkegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta MasyarakatDokumen-1,00
4311.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANkegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Dokumen-1,00
4321.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANkegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan SehatDokumen-1,00
4331.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANkeluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluargaKeluarga-28.434,00
4341.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANLaporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)Laporan-1,00
4351.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANNICUUnit-1,00
4361.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANobat dan vaksin yang disediakanpaket-1,00
4371.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANOrang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)Orang-673,00
4381.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANOrang terduga menderita HIVOrang-2.758,00
4391.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANOrang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayananOrang-927,00
4401.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANOrang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratOrang-321,00
4411.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANOrang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZAOrang-100,00
4421.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPengolahan LimbahUnit-9,00
4431.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPenyalahguna NAPZAOrang--
4441.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPerizinan Industri Rumah TanggaUnit-60,00
4451.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPICUUnit-1,00
4461.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPrasarana di FasyankesUnit-140,00
4471.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPrasarana FasyankesUnit-140,00
4481.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANProduk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga BeredarUnit--
4491.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANPuskesmasUnit-5,00
4501.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRICUUnit-0,00
4511.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang administrasiUnit-8,00
4521.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Administrasi dan ManajemenUnit-8,00
4531.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang ASIUnit-13,00
4541.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Bank Darah Rumah SakitUnit-1,00
4551.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang cuci linenUnit-4,00
4561.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang dinas NakesUnit-1,00
4571.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang FarmasiUnit-14,00
4581.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Gawat DaruratUnit-3,00
4591.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang GiziUnit-5,00
4601.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang jaga petugasUnit-0,00
4611.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang JenazahUnit-2,00
4621.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang kantor untuk karyawanUnit-8,00
4631.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Kepala PuskersmasUnit-5,00
4641.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang kesehatan anak dan iminisasiUnit-10,00
4651.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang kesehatan gigi dan mulutUnit-15,00
4661.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang kesesuhatan ibu dan KBUnit-4,00
4671.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang KIEUnit-4,00
4681.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang LaboraturiumUnit-12,00
4691.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang LoundryUnit-3,00
4701.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang OperasiUnit-2,00
4711.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang ParkirUnit-14,00
4721.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Pemeliharaan SarprasUnit-2,00
4731.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang pemeriksanaan khususUnit-4,00
4741.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang pemeriksanaan umumUnit-17,00
4751.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Penaggulangan KebakaranUnit-0,00
4761.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang pendaftaran dan rekam medikUnit-20,00
4771.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Pengelolaan Gas MedikUnit-6,00
4781.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan SanitasUnit-9,00
4791.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)Unit-13,00
4801.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang persalinanUnit-2,00
4811.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang RadiologiUnit-4,00
4821.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang rapat/diskusiUnit-10,00
4831.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Rawat InapUnit-20,00
4841.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Rawat Intentif:Unit-2,00
4851.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Rawat JalanUnit-34,00
4861.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang rawat pascaa persalinanUnit-1,00
4871.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Rehabilitasi MedikUnit-1,00
4881.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang Rekam MedisUnit-10,00
4891.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang SterilisasiUnit-8,00
4901.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang tindakan dan gawat daeruratUnit-9,00
4911.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRuang tungguUnit-19,00
4921.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah dinas NakesUnit-14,00
4931.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah SakitUnit-8,00
4941.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit kelas BUnit-2,00
4951.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit kelas CUnit-2,00
4961.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit Kelas C dan DUnit-5,00
4971.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata KelolanyaUnit-0,00
4981.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanalUnit-0,00
4991.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasionalUnit-5,00
5001.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata KelolanyaUnit-5,00
5011.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANRumah Sakit kelas DUnit-3,00
5021.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANSarana di FasyankesUnit-140,00
5031.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANsarana FasyankesUnit-140,00
5041.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANsarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga BeredarUnit--
5051.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANSpesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikanpaket-0,00
5061.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTempat tidur rumah sakitUnit-1.312,00
5071.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga ApotekOrang-301,00
5081.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga giziOrang-41,00
5091.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga KebidananOrang-214,00
5101.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga KeperawatanOrang-1.560,00
5111.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinyaOrang-1.560,00
5121.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Kesehatan LainnyaOrang-722,00
5131.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Kesehatan LingkunganOrang-35,00
5141.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Kesehatan MasyarakatOrang-20,00
5151.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Kesehatan tradisionalOrang-3,00
5161.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Keteknisan MedisOrang-162,00
5171.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga keterapian fisikOrang-44,00
5181.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATANTenaga Teknik BiomedikaOrang-71,00
5191.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAdministrator SIPJAKIOrang--
5201.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAsesorOrang--
5211.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBadan Usaha Jasa KonstruksiBadan Usaha--
5221.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBadan Usaha Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Badan Usaha--
5231.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan dan LingkunganBangunan dan Lingkungan--
5241.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan GedungBangunan Gedung--
5251.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaBangunan Gedung Cagar Budaya--
5261.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/KotaBangunan Gedung Cagar Budaya--
5271.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/KotaBangunan Gedung Cagar Budaya--
5281.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung NegaraBangunan Gedung Negara--
5291.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/KotaBangunan Gedung Negara--
5301.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaBangunan Gedung Negara--
5311.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaBangunan Gedung--
5321.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/KotaBantuan Teknis--
5331.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaBantuan Teknis--
5341.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)Dokumen--
5351.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)Dokumen--
5361.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita acara kesepakatan batas kavling minimumDokumen--
5371.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasanDokumen--
5381.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 haDokumen--
5391.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)Dokumen--
5401.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita acara konsultasi publik (minimal 2 (dua) kali)Dokumen--
5411.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaDokumen--
5421.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGBerita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/KotaDokumen--
5431.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGData dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan RuangDokumen--
5441.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDesa Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Desa--
5451.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Analisis SIMBGDokumen--
5461.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup StrategisDokumen--
5471.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek KonstruksiDokumen--
5481.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/KonstruksiDokumen--
5491.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan PeralatanDokumen--
5501.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi InfrastrukturDokumen--
5511.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan KonstruksiDokumen--
5521.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR dengan Skema KPDBUDokumen--
5531.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan UsahaDokumen--
5541.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan KonstruksiDokumen--
5551.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
5561.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/KotaDokumen--
5571.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Hasil Informasi Jasa KonstruksiDokumen--
5581.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Hasil Survey Kondisi JalanDokumen--
5591.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Hasil Survey Kondisi JembatanDokumen--
5601.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air MinumDokumen--
5611.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Drainase LingkunganDokumen--
5621.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/KotaDokumen--
5631.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Kebijakan Strategis Daerah JalanDokumen--
5641.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Kebijakan Strategis Daerah Penataan Bangunan dan LingkunganDokumen--
5651.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata RuangDokumen--
5661.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan DaerahDokumen--
5671.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan RuangDokumen--
5681.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Leger JalanDokumen--
5691.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaDokumen--
5701.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air BakuDokumen--
5711.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air LainnyaDokumen--
5721.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan RawaDokumen--
5731.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang DisusunDokumen--
5741.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase LingkunganDokumen--
5751.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase PerkotaanDokumen--
5761.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen--
5771.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT)Dokumen--
5781.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
5791.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dokumen--
5801.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan LingkunganDokumen--
5811.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Outline PlanDokumen--
5821.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pelaporan Capaian SPM Air MinumDokumen--
5831.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan RuangDokumen--
5841.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
5851.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
5861.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDokumen--
5871.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air MinumDokumen--
5881.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pengumpulan Data SPM Air LimbahDokumen--
5891.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pengumpulan Data SPM Air MinumDokumen--
5901.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata RuangDokumen--
5911.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Dokumen--
5921.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/KotaDokumen--
5931.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/KotaDokumen--
5941.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
5951.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten/KotaDokumen--
5961.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
5971.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDokumen--
5981.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Sistem Drainase LingkunganDokumen--
5991.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanDokumen--
6001.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Sistem Penataan Bangunan dan LingkunganDokumen--
6011.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen--
6021.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
6031.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)Dokumen--
6041.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDokumen--
6051.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Pemenuhan SPM Air MinumDokumen--
6061.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)Dokumen--
6071.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDokumen--
6081.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air BakuDokumen--
6091.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air LainnyaDokumen--
6101.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan RawaDokumen--
6111.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Drainase LingkunganDokumen--
6121.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Drainase PerkotaanDokumen--
6131.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen--
6141.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dokumen--
6151.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk konstruksi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
6161.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Rencana Teknis untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan LingkunganDokumen--
6171.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)Dokumen--
6181.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil KonstruksiDokumen--
6191.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruangDokumen--
6201.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)Dokumen--
6211.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDokumen Training Need Assessment (TNA)Dokumen--
6221.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGFasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruangDokumen--
6231.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGFlood Forecasting And Warning System (FFWS)Unit--
6241.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGFlyoverFlyover--
6251.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGForum Penataan Ruang Kabupaten/KotaForum Penataan Ruang--
6261.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGInfrastruktur untuk Melindungi Mata AirUnit--
6271.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGJembatanJembatan--
6281.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGJembatan GantungJembatan Gantung--
6291.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala DaerahDokumen--
6301.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas Intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanLiter/Detik--
6311.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)M_/Hari--
6321.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas TPAM_/Hari--
6331.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas TPSM_/Hari--
6341.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas TPS-3RM_/Hari--
6351.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas TPSTM_/Hari--
6361.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanLiter/Detik--
6371.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKasus Pelanggaran Bidang Penataan RuangKasus--
6381.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kasus--
6391.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kasus--
6401.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKawasan GenanganKawasan Genangan--
6411.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan RuangKegiatan--
6421.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)Dokumen--
6431.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKelompok Masyarakat Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Kelompok Masyarakat--
6441.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKolam RetensiUnit--
6451.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKoordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan DaerahDokumen--
6461.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGkoordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/KotaDokumen--
6471.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGkoordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/KotaDokumen--
6481.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLembaga Pengelola Air Limbah DomestikLembaga--
6491.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLembaga Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Lembaga--
6501.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota---
6511.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLuas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan RuangKelurahan--
6521.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGMateri Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencanaDokumen--
6531.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNaskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)Dokumen--
6541.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Bangunan Perkuatan Tebingkm²--
6551.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Breakwaterkm²--
6561.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Drainase PerkotaanTemuan--
6571.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Jalankm²--
6581.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Jaringan Irigasi Air Tanahkm²--
6591.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Jaringan Irigasi Permukaankm²--
6601.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Sungaikm²--
6611.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Tanggulkm²--
6621.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Tanggul Sungaikm²--
6631.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPanjang Tebing Sungaikm²--
6641.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaOrang--
6651.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPenampung airUnit--
6661.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPenerbitan PKKPRDokumen--
6671.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPenertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan RuangDokumen--
6681.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaOrang--
6691.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/KotaOrang--
6701.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPenyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/KotaDokumen--
6711.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan RuangPPNS--
6721.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPerangkat PendukungPerangkat Pendukung--
6731.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPersetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)Dokumen--
6741.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPeta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan DirekturDokumen--
6751.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPeta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan DirekturDokumen--
6761.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGPintu AirUnit--
6771.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)Dokumen--
6781.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)Dokumen--
6791.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan RuangDokumen--
6801.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/KotaDokumen--
6811.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRapat persetujuan substansiDokumen--
6821.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaDokumen--
6831.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRapat Persiapan persetujuan substansiDokumen--
6841.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaDokumen--
6851.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRekomendasi peta dari BIGDokumen--
6861.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasarDokumen--
6871.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRumah DeretRumah Tangga--
6881.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRumah TanggaRumah Tangga--
6891.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRumah Tinggal TunggalRumah Tangga--
6901.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSambungan RumahSR--
6911.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSambungan Rumah pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)SR--
6921.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSarana Pendukung Sistem Drainase LingkunganUnit--
6931.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSarana Pendukung Sistem Drainase PerkotaanUnit--
6941.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang DisediakanUnit--
6951.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSarana PersampahanUnit--
6961.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSDM Penyelenggara Infrastruktur Kawasan Permukiman yang dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas kelembagaanOrang--
6971.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSistem Drainase PerkotaanSistem Drainase Perkotaan--
6981.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)SPALD--
6991.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL)SPALD--
7001.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSistem Penyediaan Air Minum (SPAM)SPAM--
7011.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan PerpipaanSPAM--
7021.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanSPAM--
7031.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa KonstruksiDokumen--
7041.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa KonstruksiDokumen--
7051.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa KonstruksiDokumen--
7061.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruangDokumen--
7071.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSumur Air Tanah untuk Air BakuTitik--
7081.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSumur Jaringan Irigasi Air TanahTitik--
7091.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala DaerahDokumen--
7101.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada GubernurDokumen--
7111.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat permohonan evaluasi dari Bupati/WalikotaDokumen--
7121.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPNDokumen--
7131.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)Dokumen--
7141.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)Dokumen--
7151.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikotaDokumen--
7161.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTenaga Terampil KonstruksiOrang--
7171.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTerowongan/TunnelTerowongan/Tunnel--
7181.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTPATPA--
7191.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTPSTPS--
7201.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTPS-3RUnit--
7211.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTPSTTPST--
7221.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUnderpassUnderpass--
7231.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUnit Air BakuUnit--
7241.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUnit Pengelola IrigasiUnit--
7251.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGValidasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkanDokumen--
7261.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANAnggota FasilitatorOrang--
7271.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANBacklog Kepemilikan RumahUnit Rumah--
7281.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANBacklog Kepenghunian RumahUnit Rumah--
7291.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuanOrang--
7301.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milikOrang--
7311.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)Orang--
7321.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewaOrang--
7331.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/KotaOrang--
7341.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/KotaOrang--
7351.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/KotaOrang--
7361.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANCalon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/KotaOrang--
7371.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDaftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang PerumahanDokumen--
7381.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANData Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan FasilitatorDokumen--
7391.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANData Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/KotaDokumen--
7401.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDED bagi Rumah yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/KotaDokumen--
7411.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) HaDokumen--
7421.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaDokumen--
7431.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara ElektronikDokumen--
7441.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara ElektronikDokumen--
7451.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Kesepakatan Kerja Sama Dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSUDokumen--
7461.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Pemanfaatan Rumah KhususDokumen--
7471.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Pemanfaatan Rumah Susun UmumDokumen--
7481.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhDokumen--
7491.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/KotaDokumen--
7501.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/KotaDokumen--
7511.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANIzin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau PeroranganDokumen--
7521.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKebijakan Bidang PKPDokumen--
7531.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang TerbinaKelompok--
7541.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKeluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan RumahKeluarga--
7551.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU PerumahanDokumen--
7561.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun UmumDokumen--
7571.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)Dokumen--
7581.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahanDokumen--
7591.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahanDokumen--
7601.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahanDokumen--
7611.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahanDokumen--
7621.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahanDokumen--
7631.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)Dokumen--
7641.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKetersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)Dokumen--
7651.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi PerumahanLokasi--
7661.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi PerumahanLokasi--
7671.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi PerumahanLokasi--
7681.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah SusunLaporan--
7691.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PerumahanLaporan--
7701.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun UmumLaporan--
7711.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi HunianLaporan--
7721.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman KumuhLaporan--
7731.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan PerumahanLaporan--
7741.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhLaporan--
7751.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhLaporan--
7761.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari PengembangLaporan--
7771.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU PermukimanLaporan--
7781.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan RTLH beserta PSULaporan--
7791.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi ProgramLaporan--
7801.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis LayananLaporan--
7811.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis LayananLaporan--
7821.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhLaporan--
7831.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman KumuhLaporan--
7841.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah SederhanaLaporan--
7851.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman KumuhLaporan--
7861.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layananLaporan--
7871.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/KotaLaporan--
7881.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban BencanaLaporan--
7891.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah KhususLaporan--
7901.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban BencanaLaporan--
7911.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi ProgramLaporan--
7921.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban BencanaLaporan--
7931.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumhan kumuh dan permukiman kumuhLaporan--
7941.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)Laporan--
7951.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKPLaporan--
7961.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman KumuhLaporan--
7971.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan pelaksanaan proses peremajaan/ pemugaran permukiman kumuhLaporan--
7981.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman KumuhLaporan--
7991.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pembinaan P3SRSLaporan--
8001.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pembinaan terhadap Pengembang PerumahanLaporan--
8011.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan Pembinaan UPT Rumah SusunLaporan--
8021.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan proses penyediaan PSU perumahanLaporan--
8031.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLaporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencanaLaporan--
8041.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANlokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil surveiLokasi--
8051.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkanLokasi--
8061.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi HunianLokasi--
8071.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat RisikoLokasi--
8081.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi PerumahanKelurahan--
8091.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi PerumahanKelurahan--
8101.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi PerumahanKelurahan--
8111.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kotaKelurahan--
8121.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/KotaKelurahan--
8131.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/KotaKelurahan--
8141.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas permukiman kumuh yang Diremajakan/DipugarKelurahan--
8151.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANLuas Permukiman Kumuh yang Terdata dan TerverifikasiKelurahan--
8161.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANMasyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman KumuhOrang--
8171.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANOrang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman KumuhOrang--
8181.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhanaOrang--
8191.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPenerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan KembaliOrang--
8201.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPenerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang SewaOrang--
8211.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPenerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi RumahOrang--
8221.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPenerima Bantuan Dalam Bentuk RelokasiOrang--
8231.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPenerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaOrang--
8241.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibinaP3SRS--
8251.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahanPengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan--
8261.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPerhitungan Pengadaan Tanah/ Harga Beli Tanah untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (nilai NJOP, harga pasar, harga negosiasi)Dokumen--
8271.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPerkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)Dokumen--
8281.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPeserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan BangunanOrang--
8291.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPeserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPPOrang--
8301.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPeserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/KotaOrang--
8311.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPSU yang tersedia dari hasil kerja samaJenis dan Unit (PSU)--
8321.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman KumuhDokumen--
8331.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman KumuhDokumen--
8341.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU PerumahanDokumen--
8351.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangunUnit Rumah--
8361.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Baru Layak Huni yang DibangunUnit--
8371.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah di Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8381.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah KhususUnit Rumah--
8391.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang TerbangunUnit Rumah--
8401.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang TerbangunUnit Rumah--
8411.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Khusus yang DibangunUnit--
8421.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian SebelumnyaUnit Rumah--
8431.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum TertanganiUnit Rumah--
8441.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah TertanganiUnit Rumah--
8451.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang TerehabilitasiUnit--
8461.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8471.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8481.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8491.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan PemeliharaanUnit Rumah--
8501.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANrumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrikUnit Rumah--
8511.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Sewa Milik MasyarakatUnit Rumah--
8521.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Susun (Hunian Vertikal)Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)--
8531.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Tidak Layak HuniUnit Rumah--
8541.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah Tidak Layak Huni yang DiperbaikiUnit Rumah--
8551.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kotaUnit Rumah--
8561.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang berkualitas (tidak aman/tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kotaUnit Rumah--
8571.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahanUnit Rumah--
8581.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8591.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8601.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8611.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANRumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/KotaUnit Rumah--
8621.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian yang DiterbitkanDokumen--
8631.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang DiterbitkanDokumen--
8641.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSistem dan Kapasitas Pelayanan PSU PerumahanDokumen--
8651.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSite Plan bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/KotaDokumen--
8661.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSite Plan bagi Rumah yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/KotaDokumen--
8671.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSurat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang DiterbitkanDokumen--
8681.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANUPT Rumah Susun yang dikelolaUPT--
8691.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATAparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi KesiapsiagaanOrang--
8701.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATAparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan KebakaranOrang--
8711.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATAparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan KebakaranOrang--
8721.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATAparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan KebakaranOrang--
8731.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATAparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan KebakaranOrang--
8741.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATAparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan KebakaranOrang--
8751.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATData Kebencanaan yang tersediaDokumen--
8761.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDesa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap TahunnyaDesa/Kelurahan--
8771.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDesa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap TahunnyaDesa/Kelurahan--
8781.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDesa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap TahunnyaDesa/Kelurahan--
8791.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDesa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap TahunnyaDesa/Kelurahan--
8801.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDesa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap TahunnyaDesa/Kelurahan--
8811.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan BencanaDokumen--
8821.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non KebakaranDokumen--
8831.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non KebakaranDokumen--
8841.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
8851.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
8861.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan LegalDokumen--
8871.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan LegalDokumen--
8881.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan LegalDokumen--
8891.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/KotaDokumen--
8901.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/KotaDokumen--
8911.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/KotaDokumen--
8921.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/KotaDokumen--
8931.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non KebakaranDokumen--
8941.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non KebakaranDokumen--
8951.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Kajian Risiko Bencana yang DilegalisasiDokumen--
8961.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan BencanaDokumen--
8971.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan BencanaDokumen--
8981.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap TahunnyaDokumen--
8991.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)Dokumen--
9001.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)Dokumen--
9011.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DaerahDokumen--
9021.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Rencana Kontinjensi yang DilegalisasiDokumen--
9031.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang DilegalisasiDokumen--
9041.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang DilegalisasiDokumen--
9051.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji CepatDokumen--
9061.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah DibuatDokumen--
9071.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah DibuatDokumen--
9081.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah DimutakhirkanDokumen--
9091.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah DimutakhirkanDokumen--
9101.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana DaerahDokumen--
9111.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi KebakaranDokumen--
9121.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi KebakaranDokumen--
9131.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan PenelitianDokumen--
9141.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban UmumDokumen--
9151.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai StandarDokumen--
9161.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai StandarDokumen--
9171.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai StandarDokumen--
9181.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai StandarDokumen--
9191.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras DamkarDokumen--
9201.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATInformasi Kebencanaan yang tersediaDokumen--
9211.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan PenindakanKasus--
9221.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan PenindakanKasus--
9231.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan PenindakanKasus--
9241.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah DiniKasus--
9251.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi DiniKasus--
9261.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PatroliKasus--
9271.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PembinaanKasus--
9281.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PengamananKasus--
9291.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PengawalanKasus--
9301.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PengawalanKasus--
9311.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PenyuluhanKasus--
9321.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan BencanaKawasan Genangan--
9331.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan BencanaKawasan Genangan--
9341.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKeluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana AlamKeluarga--
9351.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKeluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah TanggaKeluarga--
9361.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKorban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban BencanaOrang--
9371.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKorban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban BencanaOrang--
9381.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKorban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian BencanaOrang--
9391.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKorban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian BencanaOrang--
9401.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKorban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian BencanaOrang--
9411.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaLaporan--
9421.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/KotaLaporan--
9431.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/KotaLaporan--
9441.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali KotaLaporan--
9451.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan DaerahLaporan--
9461.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyarakatLaporan--
9471.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan PerkadaLaporan--
9481.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Laporan--
9491.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Laporan--
9501.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan LegalLaporan--
9511.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan LegalLaporan--
9521.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan LegalLaporan--
9531.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan LegalLaporan--
9541.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan ManusiaLaporan--
9551.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah PrioritasLaporan--
9561.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang TerlayaniLaporan--
9571.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang TerlayaniLaporan--
9581.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat BencanaLaporan--
9591.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOPLaporan--
9601.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLaporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOPLaporan--
9611.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATOrang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat TinggalnyaOrang--
9621.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATOrang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat TinggalnyaOrang--
9631.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPeralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga NegaraUnit--
9641.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPeralatan Penyelamatan Diri bagi KeluargaUnit--
9651.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPeralatan Penyelamatan Diri bagi PetugasUnit--
9661.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPersonil TRC yang Dikembangkan Kapasitas ManajerialnyaOrang--
9671.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPersonil TRC yang Dikembangkan Kapasitas TeknisOrang--
9681.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis TerkaitUnit--
9691.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang TersediaUnit--
9701.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis TerkaitUnit--
9711.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis TerkaitUnit--
9721.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar TeknisUnit--
9731.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar TeknisUnit--
9741.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar TeknisUnit--
9751.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar TeknisUnit--
9761.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan KapasitasanyaOrang--
9771.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan KapasitasanyaOrang--
9781.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi TerpaduDokumen--
9791.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB TerpaduDokumen--
9801.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap TahunnyaOrang--
9811.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap TahunnyaOrang--
9821.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap TahunnyaOrang--
9831.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi BencanaOrang--
9841.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan BencanaOrang--
9851.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratanOrang--
9861.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaOrang--
9871.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalOrang--
9881.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Telantar yang menerima kebutuhan sandangOrang--
9891.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarOrang--
9901.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakOrang--
9911.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduanOrang--
9921.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Terlantar yang mendapat layanan rujukanOrang--
9931.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuranOrang--
9941.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak Terlantar yang Terpantau dan TerpeliharaOrang--
9951.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak-Anak Terlantar yang dijangkauOrang--
9961.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALAnak-anak terlantar yang mendapat rujukanOrang--
9971.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALFakir MiskinOrang--
9981.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarOrang--
9991.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakOrang--
10001.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduanOrang--
10011.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukanOrang--
10021.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratanOrang--
10031.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuranOrang--
10041.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaOrang--
10051.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalOrang--
10061.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALGelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandangOrang--
10071.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKampung--
10081.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKeluargaKeluarga--
10091.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALkeluarga pada KATKeluarga--
10101.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKeluarga Penerima Manfaat (KPM)Keluarga--
10111.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi SosialDokumen--
10121.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKoordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis BerhadiahDokumen--
10131.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKoordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga BencanaLaporan--
10141.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKorban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsiOrang--
10151.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKorban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencanaOrang--
10161.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKorban bencana yang mendapatkan layanan dukungan PsikososialOrang--
10171.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKorban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentanOrang--
10181.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALKorban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap daruratOrang--
10191.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaOrang--
10201.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalOrang--
10211.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandangOrang--
10221.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan DasarOrang--
10231.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakOrang--
10241.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduanOrang--
10251.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukanOrang--
10261.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratanOrang--
10271.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuranOrang--
10281.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peragaOrang--
10291.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLembaga Kesejahteraan SosialLembaga--
10301.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALLembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)Lembaga--
10311.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALMakam Pahlawan NasionalMakam--
10321.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALOrang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomiOrang--
10331.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialOrang--
10341.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALpekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosialOrang--
10351.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPekerja Sosial MasyarakatOrang--
10361.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialOrang--
10371.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALpekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosialOrang--
10381.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan NasionalLaporan--
10391.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaOrang--
10401.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalOrang--
10411.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandangOrang--
10421.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarOrang--
10431.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakOrang--
10441.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduanOrang--
10451.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukanOrang--
10461.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratanOrang--
10471.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuranOrang--
10481.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peragaOrang--
10491.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas AnakOrang--
10501.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarOrang--
10511.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantuOrang--
10521.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu peragaOrang--
10531.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan PengaduanOrang--
10541.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan KedaruratanOrang--
10551.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran KeluargaOrang--
10561.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluargaOrang--
10571.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan RujukanOrang--
10581.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiOrang--
10591.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalOrang--
10601.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandangOrang--
10611.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALSarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasiUnit--
10621.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALTenaga Kesejahteraan Sosial KecamatanOrang--
10631.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALWarga Negara Migran Korban Tindak KekerasanOrang--
10642.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAAsosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasiAsosiasi--
10652.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJACPMI/PMIOrang--
10662.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAData dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja OnlineDokumen--
10672.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAData Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaDokumen--
10682.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAData KK asal dan tujuanData--
10692.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAData KK yg ikut pelatihanData--
10702.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAData KK yg ikut penyuluhanData--
10712.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAData Teknis KetenagakerjaanDokumen--
10722.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJADokumen Hasil Pengukuran ProduktivitasDokumen--
10732.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAEkonomiMilyar atau Juta Rupiah--
10742.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAJumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhanKepala Keluarga--
10752.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAKepala Keluarga yang ikut PelatihanKepala Keluarga--
10762.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALembaga LPTKS yang sudah terintegrasiLembaga--
10772.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALembaga yang melakukan Kerjasama (MoU)Lembaga--
10782.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALKS TripartitLembaga--
10792.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALPKSLembaga--
10802.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALPKS yang dibinaLembaga--
10812.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang BerlakuLembaga--
10822.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJALTSADokumen--
10832.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPelatihan Kerja Kabupaten/KotaUnit--
10842.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)Orang--
10852.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPencari KerjaOrang--
10862.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa KerjaOrang--
10872.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPenduduk Usia Kerja (PUK)Orang--
10882.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
10892.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPeraturan Perusahaan (WLKP Online)Dokumen--
10902.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPerizinan yang diterbitkanIzin--
10912.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPerjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)Dokumen--
10922.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPerkara Perselisihan yang terselesaikanKasus--
10932.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPersediaan Tenaga KerjaOrang--
10942.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPerselisihan yang dicegahKasus--
10952.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPerusahaan KecilPerusahaan--
10962.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPerusahaan mikro,kecil,menengah,dan besarPerusahaan--
10972.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPetugas Antar KerjaOrang--
10982.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAPMI PurnaOrang--
10992.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJASarana Pelatihan Kerja Kabupaten/KotaUnit--
11002.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJATenaga kerjaOrang--
11012.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJATenaga Kerja di perusahaan yang terdaftar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (WLKP Online)Orang--
11022.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJATenaga Kerja DisabilitasOrang--
11032.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJATenaga Kerja yang dilatihOrang--
11042.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJATenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerjaOrang--
11052.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAValidasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
11062.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban KekerasanKegiatan--
11072.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKAnak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduanOrang--
11082.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKAnak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/KotaOrang--
11092.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersediaDokumen--
11102.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuanDokumen--
11112.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
11122.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan AnakDokumen--
11132.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
11142.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/KotaDokumen--
11152.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
11162.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanKegiatan--
11172.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKegiatan--
11182.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)Kegiatan--
11192.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak AnakKegiatan--
11202.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/KotaKegiatan--
11212.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKegiatan--
11222.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKegiatan--
11232.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKegiatan--
11242.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKoordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)Kegiatan--
11252.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKLayanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/KotaLayanan--
11262.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKlayanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/KotaLayanan--
11272.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKLayanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban KekerasanLayanan--
11282.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKlembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampinganLembaga--
11292.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKLembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampinganLembaga--
11302.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKOrganisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/KotaKegiatan--
11312.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKOrganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha UsahaOrganisasi--
11322.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKorganisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/KotaOrganisasi--
11332.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas KeluargaKegiatan--
11342.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPenguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKegiatan--
11352.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPenguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan PerempuanKegiatan--
11362.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/KotaUnit--
11372.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan PerempuanPerangkat Daerah--
11382.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/KotaPerangkat Daerah--
11392.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)Perangkat Daerah--
11402.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan SpesifikOrang--
11412.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakatOrang--
11422.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitasOrang--
11432.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitasOrang--
11442.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitasOrang--
11452.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan EkonomiKegiatan--
11462.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANAnalisis Peta Ketahanan dan Kerentanan PanganDokumen--
11472.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti KerugianBerita Acara--
11482.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanahBerita Acara--
11492.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara kesepakatan rencana aksiBerita Acara--
11502.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah GarapanDokumen--
11512.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanahBerita Acara--
11522.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara penerapan desain konsolidasi tanahBerita Acara--
11532.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara pengumpulan data fisik dan yuridisBerita Acara--
11542.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANBerita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah DesaDokumen--
11552.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANCadangan Pangan yang disalurkan pada daerah rawan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaTon--
11562.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANCadangan Pangan yang disediakan pada daerah rawan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaTon--
11572.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDaerah rentan rawan panganLaporan--
11582.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDaftar NominatifDokumen--
11592.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDaftar peniaian Objek Konsolidasi TanahDokumen--
11602.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData aset tanah pemerintahDokumen--
11612.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData fisik Objek Pengadaan TanahDokumen--
11622.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData hasil penanganan permasalahan hukum pertanahanDokumen--
11632.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData imeum mukim/keuchik yang mengikuti kegiata pembinaan pertanahanDokumen--
11642.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaDokumen--
11652.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaDokumen--
11662.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData inventarisasi tanah absenteDokumen--
11672.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData inventarisasi tanah kelebihan maksimumDokumen--
11682.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData inventarisasi tanah kosongDokumen--
11692.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData masyarakat hukum adatDokumen--
11702.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData PemetaanDokumen--
11712.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData pengukuranDokumen--
11722.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)Dokumen--
11732.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData sengketa, konflik dan perkaraDokumen--
11742.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData tanah milik masyarakat miskinDokumen--
11752.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasiDokumen--
11762.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANData yuridis Objek Pengadaan TanahDokumen--
11772.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/KotaDokumen--
11782.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanahDokumen--
11792.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSNDokumen--
11802.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahanDokumen--
11812.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negaraDokumen--
11822.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanahDokumen--
11832.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absenteDokumen--
11842.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimumDokumen--
11852.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintahDokumen--
11862.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen pemanfaatan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)Dokumen--
11872.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen pembinaan kerjasama pendidikan pertanahanDokumen--
11882.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen pemeliharaan Dokumen pertanahanDokumen--
11892.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen pencatatan dalam daftar tanahDokumen--
11902.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)Dokumen--
11912.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen perencanaan konsolidasi tanahDokumen--
11922.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)Dokumen--
11932.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanDokumen--
11942.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanahDokumen--
11952.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahanDokumen--
11962.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanahDokumen--
11972.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen survei dan pengukuran tanah hak milik masyarakatDokumen--
11982.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANDokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGBDokumen--
11992.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANEksisting Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kotaTon--
12002.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANEksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan LainnyaLaporan--
12012.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANEksisting Lantai JemurUnit--
12022.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANEksisting Lumbung PanganUnit--
12032.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANHarga minimum pangan pokok lokalLaporan--
12042.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANInformasi Harga Pangan berkalaDokumen--
12052.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANInformasi neraca bahan makanan berkalaDokumen--
12062.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANInfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang disediakanLaporan--
12072.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANJaringan distribusi panganLaporan--
12082.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANJenis pangan lokalLaporan--
12092.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKelembagaan Distribusi PanganUnit--
12102.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKelembagaan Keamanan Pangan Segar kabupaten/kota yang dibinaDokumen--
12112.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKelembagaan Usaha Pangan MasyarakatUnit--
12122.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKeluarga yang mendapatkan pendampingan Peningkatan Ketahanan Pangan KeluargaLaporan--
12132.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKeputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanahDokumen--
12142.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKeputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanahDokumen--
12152.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKonsumsi per kapita per tahunLaporan--
12162.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoodinasi dan Sinkonisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/kota.Laporan--
12172.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur LogistikLaporan--
12182.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoordinasi dan Sinkronisasi Distribusi Pangan LainnyaLaporan--
12192.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoordinasi dan Sinkronisasi distribusi pangan pokokLaporan--
12202.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahunLaporan--
12212.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok LokalLaporan--
12222.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANKoordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/KotaLaporan--
12232.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANLantai Jemur yang DibangunUnit--
12242.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANLaporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosongLaporan--
12252.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANLaporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanahLaporan--
12262.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANLaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahanDokumen--
12272.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANlayanan bantuan hukum perkara pertanahanDokumen--
12282.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANLembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanahDokumen--
12292.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANLumbung Pangan yang DibangunUnit--
12302.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANNomor identifikasi bidang tanahDokumen--
12312.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPangan Pokok yang terdistribusiLaporan--
12322.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANpemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya LokalLaporan--
12332.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPenetapan nilai oleh tim PenilaiDokumen--
12342.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPeta Bidang TanahDokumen--
12352.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPeta desain konsolidasi tanahDokumen--
12362.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPeta Ketahanan dan Kerentanan PanganDokumen--
12372.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPeta lokasi HGU/HGBDokumen--
12382.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPeta lokasi tanah hak milik masyarakatDokumen--
12392.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANPrasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaUnit--
12402.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANRegistrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
12412.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANRekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
12422.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANRencana aksiDokumen--
12432.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANRencana Kebutuhan Infrastruktur untuk mendukung Kemandirian PanganDokumen--
12442.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANRencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditasDokumen--
12452.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANsertifikat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaSertifikat--
12462.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANStok dan pasokan panganLaporan--
12472.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANSurat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima TanahDokumen--
12482.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANSurat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)Dokumen--
12492.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANSurat tanda bukti hak atas tanahSurat--
12502.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANTarget konsumsi pangan per kapita per tahunDokumen--
12512.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANToko Tani IndonesiaUnit--
12522.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPAudit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1Laporan--
12532.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData Capaian IKLH Per tahunPoin--
12542.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData contoh ujiData--
12552.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMDLaporan--
12562.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMDLaporan--
12572.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRPLaporan--
12582.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRPLaporan--
12592.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData hasil Validasi KLHSLaporan--
12602.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData hasil Validasi KLHS RPJMDLaporan--
12612.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kotaDokumen--
12622.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang adaData--
12632.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData Pengkajian Pembangunan BerkelanjutanLaporan--
12642.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LHLaporan--
12652.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData pengujian parameter kualitas lingkunganData--
12662.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData Perumusan Skenario Pembangunan BerkelanjutanLaporan--
12672.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPData Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsiDokumen--
12682.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan HidupDokumen--
12692.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1Dokumen--
12702.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen DIKPLHDDokumen--
12712.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupDokumen--
12722.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)Dokumen--
12732.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksistingDokumen--
12742.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun atau direviewDokumen--
12752.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan PenguatanDokumen--
12762.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusunDokumen--
12772.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang eksistingDokumen--
12782.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/KotaDokumen--
12792.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 TahunDokumen--
12802.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusunDokumen--
12812.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1Dokumen--
12822.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPEksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampahKelompok--
12832.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPHasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiAduan--
12842.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1Izin--
12852.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPInformasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada MasyarakatPublikasi--
12862.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPIzin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaIzin--
12872.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPIzin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaIzin--
12882.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPIzin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasanIzin--
12892.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPIzin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diprosesIzin/persetujuan--
12902.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKebijakan/data informasi terkait RPPLHDokumen--
12912.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnit--
12922.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampahKegiatan--
12932.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan SampahLaporan--
12942.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKegiatan pengurangan sampahKegiatan--
12952.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhirKelompok--
12962.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahanKelompok--
12972.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaanKelompok--
12982.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKelompok MHA yang terkait dengan PPLHKelompok--
12992.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKeluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatKeluarga--
13002.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPKeputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui PengadilanDokumen--
13012.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kotaDokumen--
13022.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau PenimbunanDokumen--
13032.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaDokumen--
13042.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur PencemarDokumen--
13052.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui PengadilanDokumen--
13062.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHDokumen--
13072.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatLaporan--
13082.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLHDokumen--
13092.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakanDokumen--
13102.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakanDokumen--
13112.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakanDokumen--
13122.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautDokumen--
13132.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakanDokumen--
13142.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kotaDokumen--
13152.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektorDokumen--
13162.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3Laporan--
13172.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakatDokumen--
13182.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupDokumen--
13192.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidupLembaga--
13202.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksistingLembaga--
13212.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLokasi pelaksanaan RehabilitasiLokasi--
13222.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLokasi pelaksanaan remediasiLokasi--
13232.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLokasi pelaksanaan RestorasiLokasi--
13242.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupLokasi--
13252.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kotaLokasi--
13262.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLuasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaKelurahan--
13272.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLuasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaKelurahan--
13282.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLuasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaKelurahan--
13292.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLuasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaKelurahan--
13302.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPMasyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidupOrang--
13312.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPMasyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLHPoin--
13322.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPMasyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupEntitas--
13332.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPMateri yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatMateri--
13342.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPOrang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan HidupOrang--
13352.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiAduan--
13362.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPermohonan kelayakan lingkungan hidupDokumen--
13372.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPermohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakDokumen--
13382.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPermohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesDokumen--
13392.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPermohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesDokumen--
13402.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPermohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakDokumen--
13412.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPersetujuan lingkungan hidupDokumen--
13422.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPersetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1Izin/persetujuan--
13432.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDOrang--
13442.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPPLHD EksistingOrang--
13452.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitasOrang--
13462.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPPLHD yang dibutuhkanOrang--
13472.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPRekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanRekomendasi--
13482.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPRincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDokumen--
13492.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPRincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDokumen--
13502.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPRTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnit--
13512.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelolaUnit--
13522.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSarana dan prasarana pemilahan sampahUnit--
13532.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSarana dan prasarana pengangkutan sampahUnit--
13542.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksistingUnit--
13552.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSarana dan prasarana pengumpulan sampahUnit--
13562.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTaman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnit--
13572.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTaman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnit--
13582.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTitik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)Titik--
13592.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPUnit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampahUnit--
13602.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPUsaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLHUsaha/Kegiatan--
13612.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPVolume timbulan sampah yang diangkutTon--
13622.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPVolume timbulan sampah yang dikumpulkanTon--
13632.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPVolume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan KembaliTon--
13642.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPVolume timbulan sampah yang dilakukan pemilahanTon--
13652.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPVolume timbulan sampah yang diolahTon--
13662.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPVolume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPATon--
13672.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData Kependudukan Kabupaten/KotaDokumen--
13682.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkanDokumen--
13692.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData Kependudukan Yang Akurat dan dapat DipertanggungjawabkanDokumen--
13702.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersediaDokumen--
13712.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersediaDokumen--
13722.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData yang telah diolah dan disajikanDokumen--
13732.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen data kependudukan yang diolah dan disajikanDokumen--
13742.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan SipilDokumen--
13752.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran PendudukDokumen--
13762.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan MasyarakatLaporan--
13772.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran PendudukDokumen--
13782.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan SipilDokumen--
13792.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran pendudukDokumen--
13802.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa PentingDokumen--
13812.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi KependudukanDokumen--
13822.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan SipilDokumen--
13832.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran PendudukDokumen--
13842.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan SipilDokumen--
13852.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersediapaket--
13862.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersediaDokumen--
13872.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan TinggiDokumen--
13882.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen kerjasama Pemanfaatan Data KependudukanDokumen--
13892.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa KependudukanDokumen--
13902.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui MenteriDokumen--
13912.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan SipilDokumen--
13922.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan PendudukDokumen--
13932.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukanDokumen--
13942.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lainDokumen--
13952.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan AgamaDokumen--
13962.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusunDokumen--
13972.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusunDokumen--
13982.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusunDokumen--
13992.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran PendudukLaporan--
14002.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipilLaporan--
14012.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data KependudukanLaporan--
14022.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil fasilitasi pencatatan sipilLaporan--
14032.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil fasilitasi pendaftaran pendudukLaporan--
14042.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi KependudukanLaporan--
14052.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan DaerahLaporan--
14062.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan SipilLaporan--
14072.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran PendudukLaporan--
14082.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukanLaporan--
14092.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan PencDokumen--
14102.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama IslamLaporan--
14112.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan SipilDokumen--
14122.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukanDokumen--
14132.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukanDokumen--
14142.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran pendudukDokumen--
14152.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil sosialiasi pendaftaran pendudukDokumen--
14162.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan hasil sosialisasi Pencatatan SipilDokumen--
14172.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukanDokumen--
14182.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran PendudukDokumen--
14192.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan pencatatan atas peristiwa kependudukanDokumen--
14202.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa KependudukanDokumen--
14212.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLaporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan SipilDokumen--
14222.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLayanan pencatatan sipil yang ditingkatkanDokumen--
14232.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran PendudukDokumen--
14242.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan SipilDokumen--
14252.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILpenduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran pendudukDokumen--
14262.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAAparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitasOrang--
14272.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan KeluargaDokumen--
14282.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESALaporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong MasyarakatLaporan--
14292.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESARukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lainLembaga Desa dan Desa Adat--
14302.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan EkonomKelompok--
14312.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAAkseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB PriaOrang--
14322.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAAkseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KBOrang / Sertifikat--
14332.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADaerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPKLaporan--
14342.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAData dan Informasi Keluarga yang tersediaLaporan--
14352.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAData Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasiLaporan--
14362.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAData Keluarga yang tercatat dan terlaporkanLaporan--
14372.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAData Kependudukan yang telah tersedia dan diolahLaporan--
14382.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAData Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkanLaporan--
14392.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KBDokumen--
14402.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)Kegiatan--
14412.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADokumen Pemetaan KependudukanDokumen--
14422.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBKegiatan--
14432.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusunLaporan--
14442.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJPLaporan--
14452.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANADukungan Operasional Pelayanan KB BergerakLaporan--
14462.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Orang--
14472.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Orang--
14482.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)Orang--
14492.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKajian Dampak KependudukanDokumen--
14502.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)Kampung--
14512.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKampung KB yang telah menerima pembinaanKegiatan--
14522.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikanDokumen--
14532.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Kelompok--
14542.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya LokalLaporan--
14552.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALaporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)Laporan--
14562.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALaporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan JejaringnyaLaporan--
14572.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALaporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)Laporan--
14582.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALaporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Laporan--
14592.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALaporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)Laporan--
14602.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALaporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan JejaringnyaLaporan--
14612.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAMasyarakat yang memiliki Pengetahuan KependudukanLaporan / Sertifikat--
14622.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAMateri IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkanDokumen--
14632.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAMateri Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkanLaporan--
14642.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAMateri Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkanLaporan--
14652.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAMekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksanaKegiatan--
14662.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAMitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakanOrganisasi--
14672.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAModel Solusi Strategis Pengendalian Dampak KependudukanLaporan--
14682.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOperasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelolaLaporan--
14692.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAorang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok KegiatanOrang--
14702.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAorang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Orang / Sertifikat--
14712.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca KeguguranOrang--
14722.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)Laporan--
14732.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)Laporan--
14742.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAorang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KBOrang / Sertifikat--
14752.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrganisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra KerjaLaporan--
14762.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrganisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBOrganisasi--
14772.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrganisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanOrganisasi--
14782.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrganisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Organisasi--
14792.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrganisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKBSertifikat / Kegiatan--
14802.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAOrganisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra KerjaOrgaisasi--
14812.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAParameter Kependudukan yang telah dirumuskanDokumen--
14822.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat BinaanKegiatan--
14832.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan NonformalKegiatan--
14842.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak KependudukanKegiatan--
14852.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak KependudukanKegiatan--
14862.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan TeknisKegiatan--
14872.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPenguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga---
14882.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPenguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan FormalKegiatan--
14892.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPenguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonformalKegiatan--
14902.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPenyelenggaraan Sistem Informasi KeluargaLaporan--
14912.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAProgram KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatanSertifikat--
14922.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAPromosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar RuangLaporan--
14932.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANARapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakanKegiatan--
14942.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANARumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentukLaporan / Dokumen--
14952.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANASarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di DistribusikanDokumen--
14962.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANASarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersediaLaporan--
14972.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANASarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakanKegiatan--
14982.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANASatuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan InformalKegiatan--
14992.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANASurvei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan KependudukanKegiatan--
15002.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANATenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiOrang / Sertifikat--
15012.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAUnit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)Unit--
15022.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAUnit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersediaUnit--
15032.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat pemberi isyarat lalu lintasUnit--
15042.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat pengawasan dan pengamanan jalanUnit--
15052.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaUnit--
15062.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat pengendali dan pengaman pengguna jalanUnit--
15072.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaUnit--
15082.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasiUnit--
15092.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAlat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andalUnit--
15102.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAnalisis dampak lalu lintasDokumen--
15112.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAnalisis mengenai dampak lingkunganDokumen--
15122.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANAsetDokumen--
15132.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANBuku kerja rancang bangunDokumen--
15142.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData analisis ditentukan berdasarkan : a. faktor finansial; dan b. faktorketerhubungan.Dokumen--
15152.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
15162.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/KotaDokumen--
15172.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Arah dan Kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota dalam keseluruhan moda transportasiDokumen--
15182.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData aset alat perngujian Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terinventarisasiUnit--
15192.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Audit TerminalDokumen--
15202.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData auditor LLAJ Kabupaten/KotaDokumen--
15212.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData barangUnit--
15222.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkanDokumen--
15232.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData fasilitas operasiUnit--
15242.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData fasilitas penunjangUnit--
15252.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe CDokumen--
15262.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpeliharaDokumen--
15272.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe CDokumen--
15282.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpeliharaDokumen--
15292.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData frekuensi/lalu lintasKali--
15302.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData inspeksi TerminalDokumen--
15312.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Inspektor LLAJ Kabupaten/KotaDokumen--
15322.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkanDokumen--
15332.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData jalurJalur--
15342.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
15352.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData kapasitas, frekuensi, dan headwayKali--
15362.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Kebijakan mengenai Jalan di Jalan Kabupaten/KotaDokumen--
15372.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkanDokumen--
15382.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah SosialisasikanDokumen--
15392.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaDokumen--
15402.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkanDokumen--
15412.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftarDokumen--
15422.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
15432.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen--
15442.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftarLaporan--
15452.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pelaksanaan sosialisasi media elektronikDokumen--
15462.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pelaksanaan sosialisasi pada media cetakDokumen--
15472.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakatDokumen--
15482.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pelayanan angkutan barangUnit--
15492.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pelayanan angkutan orangUnit--
15502.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Pemaduan berbagai moda angkutanDokumen--
15512.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pemberian kemudahan bagi penyandang cacatDokumen--
15522.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan KakiDokumen--
15532.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Pemegang izin pembangunan yang telah memperoleh sertifikat uji kelaikan prasarana dan sertifikat uji kelaikansaranaDokumen--
15542.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;Dokumen--
15552.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpanganDokumen--
15562.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpanganDokumen--
15572.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpanganDokumen--
15582.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khususDokumen--
15592.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pengajuan izin operasiDokumen--
15602.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pengendalian Lalu Lintas pada persimpanganDokumen--
15612.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData pengendalian Lalu Lintas pada ruas JalanDokumen--
15622.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData penumpangOrang--
15632.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Perlengkapan JalanDokumen--
15642.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasDokumen--
15652.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaDokumen--
15662.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData perlindungan terhadap lingkunganDokumen--
15672.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData permohonan izin pembangunanDokumen--
15682.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData persetujuan prinsip pembangunanDokumen--
15692.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnyaDokumen--
15702.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData perubahan-perubahan yang terjadiLaporan--
15712.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/KotaDokumen--
15722.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/KotaDokumen--
15732.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaDokumen--
15742.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/KotaDokumen--
15752.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData rencana kebutuhan sumber daya manusiaOrang--
15762.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/KotaDokumen--
15772.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksistingDokumen--
15782.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Ruang Lalu LintasDokumen--
15792.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Ruang Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpeliharaDokumen--
15802.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe CDokumen--
15812.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData TerminalDokumen--
15822.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Terminal Penumpang Tipe CDokumen--
15832.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData Terminal yang terehabilitasi dan terpeliharaDokumen--
15842.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData UPPKBDokumen--
15852.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANDokumen Studi KelayakanDokumen--