Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dokumen
2
1.02.000092
-
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Handuk
Handuk
paket
3
1.01.000002
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi
Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
1,00
3,00
3,00
3,00
4
1.01.000003
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Asrama sekolah yang layak
Asrama sekolah yang layak
Unit
1,00
3,00
3,00
3,00
5
1.01.000004
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Asrama sekolah yang rusak sedang/berat
Asrama sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
6
1.01.000005
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun
Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
7
1.01.000007
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi
Bahasa
1,00
1,00
1,00
1,00
8
1.01.000008
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi
Bahasa
1,00
1,00
1,00
1,00
9
1.01.000009
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya
Bahasa
1,00
1,00
1,00
1,00
10
1.01.000785
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
11
1.01.000786
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta
Unit
17,00
17,00
17,00
17,00
12
1.01.000788
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Orang
4.370,00
40.266,00
4.530,00
4.504,00
13
1.01.000859
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan
Orang
262,00
262,00
262,00
262,00
14
1.01.000013
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Unit
126,00
126,00
124,00
124,00
15
1.01.000015
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
126,00
126,00
124,00
124,00
16
1.01.000020
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi
Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi
Buku
17
1.01.000022
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Buah
18
1.01.000023
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan
Buah
19
1.01.000024
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia
Buah
20
1.01.000036
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen
21
1.01.000042
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen
22
1.01.000043
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen
23
1.01.000049
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
fasilitas bermain
fasilitas bermain
Unit
126,00
24
1.01.000051
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi
Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
25
1.01.000052
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
26
1.01.000054
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
gedung PAUD
gedung PAUD
Unit
27
1.01.000055
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
gedung PAUD yang layak
gedung PAUD yang layak
Unit
28
1.01.000056
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi
Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi
Ruang
29
1.01.000057
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
gedung PAUD yang rusak sedang/berat
gedung PAUD yang rusak sedang/berat
Unit
30
1.01.000058
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Gedung PAUD yang telah direhabilitasi
Gedung PAUD yang telah direhabilitasi
Ruang
31
1.01.000059
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
gedung PKBM
gedung PKBM
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
32
1.01.000060
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
gedung PKBM yang layak
gedung PKBM yang layak
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
33
1.01.000061
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
gedung PKBM yang rusak sedang/berat
gedung PKBM yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
34
1.01.000062
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi
Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
35
1.01.000064
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Gudang
Gudang
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
36
1.01.000065
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Guru yang memiliki rumah dinas
Guru yang memiliki rumah dinas
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
37
1.01.000067
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kamus Bahasa daerah yang tersusun
Kamus Bahasa daerah yang tersusun
Kamus
3,00
3,00
3,00
3,00
38
1.01.000068
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi
Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
39
1.01.000069
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kantin Sekolah yang telah dibangun
Kantin Sekolah yang telah dibangun
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
40
1.01.000070
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi
Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
41
1.01.000071
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kekurangan pendidik
Kekurangan pendidik
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
42
1.01.000072
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas
Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
43
1.01.000074
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Dokumen
3,00
3,00
3,00
3,00
44
1.01.000075
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar
kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar
Dokumen
74,00
74,00
74,00
74,00
45
1.01.000083
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Media pendidikan
Media pendidikan
paket
96,00
94,00
94,00
94,00
46
1.01.000084
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun
Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun
Dokumen
47
1.01.000086
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
48
1.01.000089
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Orang
851,00
851,00
853,00
853,00
49
1.01.000090
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi
Orang
50
1.01.000096
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan
Orang
51
1.01.000097
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi
Orang
52
1.01.000098
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi
Orang
53
1.01.000103
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan
Orang
450,00
550,00
508,00
508,00
54
1.01.000110
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik Non ASN
Pendidik Non ASN
Orang
397,00
304,00
245,00
245,00
55
1.01.000111
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Orang
56
1.01.000112
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
34,00
40,00
39,00
42,00
57
1.01.000113
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
58
1.01.000114
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada satuan PAUD
Pendidik pada satuan PAUD
Orang
505,00
513,00
520,00
520,00
59
1.01.000115
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
333,00
331,00
350,00
350,00
60
1.01.000116
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi
Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
61
1.01.000117
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
811,00
838,00
842,00
842,00
62
1.01.000119
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
63
1.01.000120
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi
Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi
Orang
64
1.01.000125
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas
Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas
Orang
94,00
94,00
94,00
94,00
65
1.01.000129
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi
Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1.01.000132
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah
Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah
peserta didik
0,00
0,00
0,00
0,00
67
1.01.000133
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
peserta didik
0,00
0,00
0,00
0,00
68
1.01.000136
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah
peserta didik
0,00
0,00
0,00
0,00
69
1.01.000137
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
peserta didik
0,00
0,00
0,00
0,00
70
1.01.000138
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik
peserta didik
9.568,00
9.647,00
9.867,00
10.020,00
71
1.01.000139
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar
Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar
siswa
0,00
0,00
0,00
0,00
72
1.01.000140
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
siswa
0,00
0,00
0,00
0,00
73
1.01.000141
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar
Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar
siswa
2.807,00
28.154,00
28.254,00
28.696,00
74
1.01.000142
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
siswa
2.807,00
28.154,00
28.254,00
28.696,00
75
1.01.000143
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik
Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik
peserta didik
13.068,00
12.746,00
12.386,00
42.250,00
76
1.01.000144
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
77
1.01.000145
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
78
1.01.000146
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
79
1.01.000147
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi
Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
80
1.01.000148
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi
Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
81
1.01.000149
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
82
1.01.000150
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
83
1.01.000151
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana sekolah
Prasarana sekolah
Unit
58.393,00
58.393,00
58.393,00
58.393,00
84
1.01.000152
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi
Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
85
1.01.000153
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan
prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
86
1.01.000154
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
87
1.01.000155
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat
prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
88
1.01.000156
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana sekolah yang layak
Prasarana sekolah yang layak
Unit
94,00
94,00
94,00
94,00
89
1.01.000157
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat
Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
1,00
1,00
90
1.01.000158
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Publikasi
91
1.01.000163
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
%
65,00
65,00
65,00
65,00
92
1.01.000190
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru
Ruang Guru
Ruang
94,00
94,00
94,00
94,00
93
1.01.000191
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Ruang
3,00
3,00
3,00
3,00
94
1.01.000192
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
95
1.01.000193
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi
Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
96
1.01.000194
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
97
1.01.000196
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru yang layak
Ruang Guru yang layak
Ruang
221,00
221,00
221,00
221,00
98
1.01.000197
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Guru yang rusak sedang/berat
Ruang Guru yang rusak sedang/berat
Ruang
0,00
0,00
1,00
1,00
99
1.01.000198
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang guru yang telah direhabilitasi
Ruang guru yang telah direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
100
1.01.000199
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang kantor
ruang kantor
Ruang
101
1.01.000200
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang kegiatan anak
ruang kegiatan anak
Ruang
102
1.01.000201
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas
Ruang kelas
Ruang
1.483,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
103
1.01.000202
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
104
1.01.000203
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas baru yang baru ditambahkan
Ruang kelas baru yang baru ditambahkan
Ruang
0,00
2,00
0,00
0,00
105
1.01.000204
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1.01.000205
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi
Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
107
1.01.000206
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
108
1.01.000207
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
109
1.01.000208
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas yang layak
Ruang kelas yang layak
Ruang
1.483,00
1.485,00
1.485,00
1.485,00
110
1.01.000209
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kelas yang rusak sedang/berat
Ruang kelas yang rusak sedang/berat
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
111
1.01.000210
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Kepala Sekolah
Ruang
96,00
94,00
94,00
94,00
112
1.01.000211
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Kepala Sekolah yang layak
Ruang Kepala Sekolah yang layak
Ruang
96,00
94,00
93,00
93,00
113
1.01.000212
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
1,00
1,00
114
1.01.000213
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi
Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
115
1.01.000215
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang khusus pembelajaran
ruang khusus pembelajaran
Ruang
116
1.01.000216
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang khusus praktik/bengkel kerja
Ruang khusus praktik/bengkel kerja
Ruang
117
1.01.000218
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang laboratorium
Ruang laboratorium
Ruang
118
1.01.000225
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang laboratorium yang layak
Ruang laboratorium yang layak
Ruang
20,00
20,00
20,00
20,00
119
1.01.000226
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat
Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
120
1.01.000241
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang laboratorium IPA
Ruang laboratorium IPA
Ruang
20,00
20,00
20,00
20,00
121
1.01.000259
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti
ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti
Ruang
122
1.01.000260
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
Ruang
123
1.01.000261
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik
ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik
Ruang
124
1.01.000262
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang PAUD yang tidak memliki mebel
ruang PAUD yang tidak memliki mebel
Ruang
125
1.01.000263
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang pembelejaran
ruang pembelejaran
Ruang
126
1.01.000264
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
127
1.01.000265
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
128
1.01.000266
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik
Ruang
3,00
3,00
3,00
3,00
129
1.01.000267
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel
ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
130
1.01.000268
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang perpustakaan
Ruang perpustakaan
Ruang
3,00
3,00
3,00
3,00
131
1.01.000269
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Perpustakaan Sekolah
Ruang Perpustakaan Sekolah
Ruang
96,00
94,00
94,00
94,00
132
1.01.000270
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak
Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak
Ruang
133
1.01.000271
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat
Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat
Ruang
134
1.01.000272
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang pimpinan
Ruang pimpinan
Ruang
135
1.01.000282
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Serba Guna/Aula
Ruang Serba Guna/Aula
Ruang
136
1.01.000283
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi
Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi
Unit
137
1.01.000284
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Serba Guna/Aula yang layak
Ruang Serba Guna/Aula yang layak
Ruang
138
1.01.000285
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat
Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
139
1.01.000286
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang sirkulasi
Ruang sirkulasi
Ruang
140
1.01.000288
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
ruang tenaga pendidik
ruang tenaga pendidik
Ruang
96,00
94,00
94,00
94,00
141
1.01.000289
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang TU
Ruang TU
Ruang
20,00
20,00
20,00
20,00
142
1.01.000295
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang TU yang rusak sedang/berat
Ruang TU yang rusak sedang/berat
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
143
1.01.000296
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang UKS
Ruang UKS
Ruang
20,00
20,00
20,00
20,00
144
1.01.000297
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Ruang
20,00
20,00
20,00
20,00
145
1.01.000298
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
146
1.01.000299
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak
Ruang
20,00
20,00
20,00
20,00
147
1.01.000300
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
148
1.01.000308
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Guru
Rumah Dinas Guru
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
149
1.01.000309
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi
Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
150
1.01.000310
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
151
1.01.000311
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas guru yang layak
Rumah Dinas guru yang layak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1.01.000312
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat
Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
153
1.01.000313
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Kepala Sekolah
Rumah Dinas Kepala Sekolah
Unit
76,00
74,00
74,00
74,00
154
1.01.000314
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1.01.000315
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
156
1.01.000316
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
157
1.01.000317
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat
Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1.01.000318
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Penjaga Sekolah
Rumah Dinas Penjaga Sekolah
Unit
96,00
94,00
94,00
94,00
159
1.01.000319
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi
Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1.01.000320
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak
Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak
Unit
76,00
74,00
74,00
74,00
161
1.01.000321
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
76,00
74,00
74,00
74,00
162
1.01.000322
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat
Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1.01.000323
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi
Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi
Unit
164
1.01.000325
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Unit
165
1.01.000326
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Unit
166
1.01.000327
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi
Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi
Unit
167
1.01.000328
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana PAUD yang telah direhabilitasi
Sarana PAUD yang telah direhabilitasi
Unit
168
1.01.000329
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Unit
169
1.01.000330
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Unit
170
1.01.000331
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana sekolah
Sarana sekolah
Unit
171
1.01.000332
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi
Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
172
1.01.000335
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana sekolah yang layak
Sarana sekolah yang layak
Unit
173
1.01.000336
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
174
1.01.000337
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat
Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
175
1.01.000339
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan
Orang
176
1.01.000340
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan
Orang
177
1.01.000341
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan
satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan
Orang
178
1.01.000343
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah
satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah
Satuan PAUD
179
1.01.000344
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti
Satuan PAUD
180
1.01.000345
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik
Satuan PAUD
181
1.01.000346
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
Satuan PAUD
182
1.01.000347
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa
satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa
Satuan PAUD
183
1.01.000348
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan
satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan
Orang
184
1.01.000349
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah
satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah
Satuan PAUD
185
1.01.000350
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang mengelola Dana BOP
satuan PAUD yang mengelola Dana BOP
Satuan Pendidikan
121,00
121,00
121,00
121,00
186
1.01.000351
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar
satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar
Satuan PAUD
187
1.01.000353
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa
satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa
Satuan PAUD
188
1.01.000354
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa
satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa
Satuan PAUD
189
1.01.000355
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
Satuan PAUD
190
1.01.000356
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga
satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga
Satuan PAUD
191
1.01.000364
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa
Satuan PAUD
192
1.01.000365
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah
Satuan PAUD
0,00
0,00
0,00
0,00
193
1.01.000366
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti
Satuan PAUD
0,00
0,00
0,00
0,00
194
1.01.000367
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik
Satuan PAUD
3,00
3,00
3,00
3,00
195
1.01.000368
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
Satuan PAUD
196
1.01.000369
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa
Satuan PAUD
197
1.01.000370
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah
Satuan PAUD
198
1.01.000371
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP
Satuan Pendidikan
3,00
3,00
3,00
3,00
199
1.01.000372
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar
Satuan PAUD
3,00
3,00
3,00
3,00
200
1.01.000373
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa
Satuan PAUD
3,00
3,00
3,00
3,00
201
1.01.000374
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
Satuan PAUD
3,00
3,00
3,00
3,00
202
1.01.000375
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga
Satuan PAUD
0,00
0,00
0,00
0,00
203
1.01.000376
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS
Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS
Ruang
0,00
0,00
0,00
0,00
204
1.01.000378
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan
Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan
Orang
205
1.01.000383
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah
Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah
Satuan Pendidikan
206
1.01.000384
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai
Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai
Satuan Pendidikan
207
1.01.000386
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti
Satuan Pendidikan
208
1.01.000387
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi
satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi
Satuan Pendidikan
209
1.01.000388
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik
Satuan Pendidikan
210
1.01.000389
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi
Satuan Pendidikan
211
1.01.000390
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa
Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa
Satuan Pendidikan
212
1.01.000392
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan
Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan
Orang
213
1.01.000393
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah
Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah
Satuan Pendidikan
214
1.01.000395
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar
Satuan Pendidikan
94,00
94,00
94,00
94,00
215
1.01.000398
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa
Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa
Satuan Pendidikan
216
1.01.000399
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa
Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa
Satuan Pendidikan
217
1.01.000400
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar
Satuan Pendidikan
218
1.01.000402
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga
Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga
Satuan Pendidikan
219
1.01.000404
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS
Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS
Satuan Pendidikan
74,00
74,00
74,00
74,00
220
1.01.000405
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sekolah Dasar yang siap dievaluasi
Sekolah Dasar yang siap dievaluasi
Satuan Pendidikan
74,00
74,00
74,00
74,00
221
1.01.000409
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS
Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS
Satuan Pendidikan
20,00
20,00
20,00
20,00
222
1.01.000410
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat
Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
223
1.01.000415
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sekolah yang memiliki kantin yang memadai
Sekolah yang memiliki kantin yang memadai
Satuan Pendidikan
96,00
94,00
94,00
94,00
224
1.01.000417
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
225
1.01.000418
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
226
1.01.000421
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah
Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah
siswa
0,00
0,00
0,00
0,00
227
1.01.000422
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
siswa
0,00
0,00
0,00
0,00
228
1.01.000423
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik
Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik
siswa
4.350,00
4.306,00
4.461,00
4.350,00
229
1.01.000424
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah
Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah
siswa
0,00
0,00
0,00
0,00
230
1.01.000425
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik
siswa
0,00
0,00
0,00
0,00
231
1.01.000426
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik
Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik
siswa
1.304,00
1.259,00
1.460,00
1.790,00
232
1.01.000429
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD
siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD
siswa
233
1.01.000430
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik
Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik
siswa
234
1.01.000431
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD
Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD
siswa
235
1.01.000432
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik
Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik
siswa
236
1.01.000433
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik
Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik
peserta didik
237
1.01.000434
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik
Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik
peserta didik
238
1.01.000435
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tempat beribadah
Tempat beribadah
Ruang
239
1.01.000436
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tempat bermain/berolahraga
Tempat bermain/berolahraga
Unit
240
1.01.000440
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
Orang
241
1.01.000441
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi
Orang
242
1.01.000443
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi
Orang
243
1.01.000444
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi
Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi
Orang
244
1.01.000449
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
333,00
15,00
20,00
17,00
245
1.01.000450
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD
Orang
490,00
416,00
490,00
490,00
246
1.01.000451
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
323,00
402,00
323,00
323,00
247
1.01.000452
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Orang
1.619,00
1.542,00
1.619,00
1.619,00
248
1.01.000453
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
1.602,00
1.531,00
1.602,00
1.602,00
249
1.01.000456
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama
Orang
250
1.01.000457
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV
Orang
251
1.01.000458
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan
Orang
252
1.01.000459
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi
Orang
253
1.01.000460
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi
Orang
254
1.01.000461
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi
Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi
Orang
255
1.01.000462
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
Orang
256
1.01.000463
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Orang
257
1.01.000465
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Orang
76,00
74,00
74,00
74,00
258
1.01.000468
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Orang
20,00
20,00
20,00
20,00
259
1.01.000474
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Unit sekolah
Unit sekolah
Unit
260
1.01.000475
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Unit sekolah yang layak
Unit sekolah yang layak
Unit
261
1.01.000476
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Unit sekolah yang rusak sedang/berat
Unit sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
262
1.01.000481
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Usulan pendirian sekolah baru
Usulan pendirian sekolah baru
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1.01.000483
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Unit
264
1.01.000484
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
265
1.01.000485
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi
utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi
Unit
266
1.01.000486
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
267
1.01.000487
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas sekolah
Utilitas sekolah
Unit
229,00
229,00
225,00
224,00
268
1.01.000488
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi
Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi
Unit
2,00
8,00
10,00
7,00
269
1.01.000489
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
270
1.01.000490
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
271
1.01.000491
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat
utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
272
1.01.000492
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas sekolah yang layak
Utilitas sekolah yang layak
Unit
229,00
229,00
225,00
224,00
273
1.01.000493
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
Unit
229,00
229,00
225,00
224,00
274
1.01.000494
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat
Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat
Unit
17,00
9,00
10,00
12,00
275
1.01.000497
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Sekolah Dasar negeri
Jumlah Sekolah Dasar negeri
Unit
60,00
59,00
59,00
59,00
276
1.01.000498
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Sekolah Dasar swasta
Jumlah Sekolah Dasar swasta
Unit
15,00
15,00
15,00
15,00
277
1.01.000499
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Sekolah Dasar
jumlah Sekolah Dasar
Unit
75,00
74,00
74,00
74,00
278
1.01.000500
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri
Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri
Orang
8.500,00
8.550,00
8.550,00
8.428,00
279
1.01.000501
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta
Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta
Orang
3.870,00
3.919,00
3.896,00
3.841,00
280
1.01.000502
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Siswa Sekolah Dasar
jumlah Siswa Sekolah Dasar
Orang
12.659,00
12.420,00
12.420,00
12.298,00
281
1.01.000539
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1.01.000540
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
283
1.01.000541
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Siswa Sekolah Dasar putus
jumlah Siswa Sekolah Dasar putus
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
284
1.01.000569
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri
Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri
Orang
289,00
378,00
378,00
378,00
285
1.01.000571
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar
jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar
Orang
555,00
550,00
555,00
555,00
286
1.01.000572
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri
Unit
378,00
378,00
378,00
378,00
287
1.01.000593
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri
Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri
Unit
13,00
13,00
13,00
23,00
288
1.01.000594
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta
Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta
Unit
7,00
7,00
7,00
7,00
289
1.01.000595
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Sekolah Menengah Pertama
jumlah Sekolah Menengah Pertama
Unit
20,00
20,00
20,00
20,00
290
1.01.000596
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri
Orang
8.482,00
8.482,00
8.482,00
8.555,00
291
1.01.000597
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta
Orang
1.379,00
1.388,00
1.385,00
1.455,00
292
1.01.000598
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama
Orang
9.517,00
9.882,00
9.882,00
10.020,00
293
1.01.000632
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
294
1.01.000633
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
295
1.01.000634
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
296
1.01.000635
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1.01.000636
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
298
1.01.000637
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus
jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
299
1.01.000640
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru
Orang
611,00
589,00
591,00
591,00
300
1.01.000643
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki
Orang
225,00
205,00
199,00
199,00
301
1.01.000646
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan
Orang
386,00
384,00
393,00
393,00
302
1.01.000655
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki
Orang
225,00
205,00
198,00
191,00
303
1.01.000658
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan
Orang
386,00
384,00
393,00
410,00
304
1.01.000665
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri
Orang
282,00
289,00
289,00
289,00
305
1.01.000666
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta
Orang
41,00
39,00
39,00
39,00
306
1.01.000667
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama
Orang
323,00
326,00
326,00
326,00
307
1.01.000680
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
308
1.01.000681
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
309
1.01.000682
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
310
1.01.000683
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
311
1.01.000684
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1.01.000685
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
313
1.01.000693
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta
Orang
2.786,00
2.874,00
2.906,00
994,00
314
1.01.000695
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri
Orang
1.109,00
1.133,00
1.160,00
2.031,00
315
1.01.000696
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta
Orang
1.266,00
1.307,00
1.338,00
496,00
316
1.01.000697
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki
Orang
2.375,00
2.440,00
2.498,00
2.527,00
317
1.01.000698
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri
Orang
1.635,00
1.623,00
1.637,00
2.718,00
318
1.01.000699
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta
Orang
1.520,00
1.567,00
1.568,00
498,00
319
1.01.000700
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan
Orang
3.155,00
3.190,00
3.205,00
3.216,00
320
1.01.000701
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri
Orang
1.638,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
321
1.01.000702
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta
Orang
342,00
341,00
341,00
341,00
322
1.01.000703
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1
Orang
1.980,00
1.981,00
1.981,00
1.981,00
323
1.01.000704
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri
Orang
1.532,00
1.534,00
1.535,00
1.535,00
324
1.01.000705
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta
Orang
315,00
317,00
317,00
317,00
325
1.01.000706
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2
Orang
1.847,00
1.851,00
1.852,00
1.852,00
326
1.01.000707
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri
Orang
1.575,00
1.576,00
1.577,00
1.577,00
327
1.01.000708
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta
Orang
345,00
349,00
349,00
349,00
328
1.01.000709
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3
Orang
1.920,00
1.925,00
1.926,00
1.926,00
329
1.01.000710
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri
Orang
4.745,00
4.750,00
4.752,00
4.752,00
330
1.01.000711
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta
Orang
1.002,00
1.007,00
1.007,00
1.007,00
331
1.01.000712
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat
Orang
5.747,00
5.757,00
5.759,00
5.759,00
332
1.01.000725
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri
Orang
4.745,00
4.750,00
4.752,00
4.752,00
333
1.01.000726
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta
Orang
1.002,00
1.007,00
1.007,00
1.007,00
334
1.01.000727
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun
Orang
5.747,00
5.757,00
5.759,00
5.759,00
335
1.01.000728
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
336
1.01.000729
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
337
1.01.000730
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
338
1.01.000731
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
339
1.01.000732
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
340
1.01.000733
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus
jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
341
1.01.000734
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri
Orang
255,00
257,00
246,00
246,00
342
1.01.000735
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta
Orang
118,00
114,00
111,00
107,00
343
1.01.000736
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru
Orang
373,00
371,00
357,00
353,00
344
1.01.000737
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri
Orang
95,00
91,00
82,00
82,00
345
1.01.000738
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta
Orang
52,00
49,00
46,00
44,00
346
1.01.000739
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki
Orang
147,00
140,00
128,00
126,00
347
1.01.000740
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri
Orang
160,00
166,00
164,00
164,00
348
1.01.000741
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta
Orang
66,00
65,00
65,00
63,00
349
1.01.000742
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan
Orang
226,00
231,00
229,00
227,00
350
1.01.000743
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri
Orang
65,00
60,00
50,00
45,00
351
1.01.000744
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta
Orang
30,00
25,00
21,00
20,00
352
1.01.000745
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1
Orang
95,00
85,00
71,00
65,00
353
1.01.000746
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri
Orang
187,00
201,00
201,00
203,00
354
1.01.000747
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta
Orang
91,00
85,00
84,00
85,00
355
1.01.000748
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas
jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas
Orang
278,00
286,00
285,00
288,00
356
1.01.000749
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri
Orang
92,00
93,00
94,00
94,00
357
1.01.000750
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta
Orang
25,00
21,00
25,00
25,00
358
1.01.000751
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki
Orang
117,00
114,00
119,00
119,00
359
1.01.000752
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri
Orang
31,00
32,00
32,00
32,00
360
1.01.000753
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta
Orang
21,00
22,00
23,00
23,00
361
1.01.000754
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan
Orang
52,00
54,00
55,00
55,00
362
1.01.000755
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri
Orang
120,00
123,00
125,00
126,00
363
1.01.000756
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta
Orang
46,00
42,00
48,00
48,00
364
1.01.000757
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA
Orang
166,00
165,00
173,00
174,00
365
1.01.000758
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri
Orang
121,00
125,00
126,00
126,00
366
1.01.000759
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta
Orang
46,00
43,00
48,00
48,00
367
1.01.000760
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA
Orang
167,00
168,00
174,00
174,00
368
1.01.000761
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri
Orang
136,00
136,00
136,00
136,00
369
1.01.000762
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta
Orang
46,00
46,00
46,00
46,00
370
1.01.000763
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas
Orang
182,00
182,00
182,00
182,00
371
1.01.000764
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri
Unit
140,00
142,00
145,00
143,00
372
1.01.000765
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta
Unit
70,00
72,00
74,00
73,00
373
1.01.000766
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas
Unit
210,00
214,00
219,00
216,00
374
1.01.000767
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri
Unit
122,00
122,00
122,00
122,00
375
1.01.000768
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta
Unit
66,00
66,00
66,00
66,00
376
1.01.000769
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik
Unit
188,00
188,00
188,00
188,00
377
1.01.000770
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri
Unit
18,00
20,00
23,00
21,00
378
1.01.000771
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta
Unit
4,00
6,00
8,00
7,00
379
1.01.000772
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan
Unit
22,00
26,00
31,00
28,00
380
1.01.000773
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
381
1.01.000774
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
382
1.01.000775
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
383
1.01.000776
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
384
1.01.000777
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
385
1.01.000778
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
386
1.01.000779
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
387
1.01.000780
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
388
1.01.000781
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
389
1.01.000782
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri
Orang
121,00
125,00
126,00
126,00
390
1.01.000783
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta
Orang
46,00
43,00
48,00
48,00
391
1.01.000784
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1
Orang
167,00
168,00
174,00
174,00
392
1.01.000791
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri
Orang
1.871,00
1.939,00
1.992,00
1.980,00
393
1.01.000792
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta
Orang
1.833,00
1.703,00
1.545,00
1.550,00
394
1.01.000793
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki
Orang
3.704,00
3.642,00
3.537,00
3.530,00
395
1.01.000794
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri
Orang
2.499,00
2.503,00
2.538,00
2.524,00
396
1.01.000795
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta
Orang
1.874,00
1.748,00
1.582,00
1.554,00
397
1.01.000796
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan
Orang
4.373,00
4.251,00
4.120,00
4.078,00
398
1.01.000797
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri
Orang
1.526,00
1.526,00
1.528,00
1.528,00
399
1.01.000798
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta
Orang
996,00
996,00
996,00
996,00
400
1.01.000800
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri
Orang
1.503,00
1.503,00
1.504,00
1.504,00
401
1.01.000801
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta
Orang
992,00
992,00
992,00
992,00
402
1.01.000803
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri
Orang
1.469,00
1.470,00
1.470,00
1.470,00
403
1.01.000804
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta
Orang
998,00
999,00
1.010,00
1.010,00
404
1.01.000806
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
405
1.01.000807
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
406
1.01.000809
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri
Orang
4.498,00
4.499,00
4.502,00
4.502,00
407
1.01.000810
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta
Orang
2.986,00
2.987,00
2.998,00
2.998,00
408
1.01.000814
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat
Orang
7.484,00
7.486,00
7.500,00
7.500,00
409
1.01.000821
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri
Orang
4.498,00
4.499,00
4.502,00
4.502,00
410
1.01.000822
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta
Orang
2.986,00
2.987,00
2.998,00
2.998,00
411
1.01.000823
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun
Orang
7.484,00
7.486,00
7.500,00
7.500,00
412
1.01.000824
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
413
1.01.000825
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
414
1.01.000826
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
415
1.01.000827
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
416
1.01.000828
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
417
1.01.000829
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus
jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
418
1.01.000830
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri
Orang
297,00
300,00
248,00
283,00
419
1.01.000831
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta
Orang
312,00
297,00
247,00
245,00
420
1.01.000833
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri
Orang
119,00
124,00
111,00
109,00
421
1.01.000834
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta
Orang
131,00
116,00
103,00
101,00
422
1.01.000835
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki
Orang
250,00
240,00
214,00
210,00
423
1.01.000836
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri
Orang
178,00
176,00
137,00
174,00
424
1.01.000837
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta
Orang
181,00
181,00
144,00
144,00
425
1.01.000838
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan
Orang
359,00
357,00
281,00
318,00
426
1.01.000839
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
427
1.01.000840
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
428
1.01.000841
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
429
1.01.000842
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri
Orang
297,00
300,00
248,00
283,00
430
1.01.000843
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta
Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta
Orang
312,00
285,00
247,00
245,00
431
1.01.000844
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas
jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas
Orang
609,00
585,00
495,00
528,00
432
1.01.000850
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan
Orang
90,00
89,00
89,00
89,00
433
1.01.000851
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
434
1.01.000852
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
435
1.01.000853
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
436
1.01.000854
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri
Orang
102,00
102,00
102,00
102,00
437
1.01.000855
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta
Orang
126,00
123,00
123,00
123,00
438
1.01.000856
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA
Orang
228,00
225,00
225,00
225,00
439
1.01.000857
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Orang
128,00
128,00
128,00
128,00
440
1.01.000858
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta
Orang
134,00
134,00
134,00
134,00
441
1.01.000860
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri
Unit
61,00
64,00
66,00
66,00
442
1.01.000861
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta
Unit
160,00
165,00
169,00
169,00
443
1.01.000863
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri
Unit
61,00
61,00
61,00
61,00
444
1.01.000864
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta
Unit
125,00
125,00
125,00
125,00
445
1.01.000865
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik
Unit
186,00
186,00
186,00
186,00
446
1.01.000866
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri
Unit
0,00
3,00
5,00
5,00
447
1.01.000867
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta
Unit
35,00
40,00
44,00
44,00
448
1.01.000868
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan
Unit
35,00
43,00
49,00
49,00
449
1.01.000869
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
450
1.01.000870
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
451
1.01.000871
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
452
1.01.000872
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
453
1.01.000873
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
454
1.01.000874
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
455
1.01.000875
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
456
1.01.000876
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
457
1.01.000877
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BP2MK
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
458
1.01.000888
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Infrastruktur TIK
Infrastruktur TIK
paket
459
1.01.000889
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kegiatan
0,00
0,00
2,00
2,00
460
1.01.000001
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Asrama sekolah
Asrama sekolah
Unit
461
1.01.000053
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi
Ruang
462
1.01.000126
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Perabot
Perabot
paket
463
1.01.000127
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Peralatan Pendidikan
Peralatan Pendidikan
paket
464
1.01.000128
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Perlengkapan lain
Perlengkapan lain
paket
465
1.01.000301
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang yang memliki mebel yang harus diganti
Ruang yang memliki mebel yang harus diganti
Ruang
466
1.01.000302
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
Ruang
467
1.01.000303
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang yang memliki mebel yang masih baik
Ruang yang memliki mebel yang masih baik
Ruang
468
1.01.000304
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Ruang yang tidak memliki mebel
Ruang yang tidak memliki mebel
Ruang
469
1.01.000333
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Unit
470
1.01.000334
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak
Unit
471
1.01.000394
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN
satuan pendidikan
472
1.01.000396
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN
Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN
satuan pendidikan
473
1.01.000887
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Profesi pelaku perbukuan
Profesi pelaku perbukuan
Orang
474
1.01.000014
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
475
1.01.000037
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen
80,00
74,00
22,00
22,00
476
1.01.000040
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dokumen
126,00
128,00
130,00
130,00
477
1.01.000093
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama
Orang
625,00
408,00
675,00
675,00
478
1.01.000094
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi
Orang
396,00
408,00
361,00
361,00
479
1.02.000069
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Unit
590,00
155,00
215,00
215,00
482
1.02.000223
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Sarana Fasyankes eksisting
Sarana Fasyankes eksisting
Unit
129,00
140,00
172,00
170,00
483
1.02.000257
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling
Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling
Unit
22,00
22,00
22,00
22,00
484
1.02.000259
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya
Sarana
0,00
0,00
0,00
0,00
485
1.02.000260
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin
Sarana
0,00
0,00
0,00
0,00
486
1.02.000262
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Orang
2.783,00
2.962,00
3.129,00
3.748,00
487
1.02.000263
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penderita Diabetes Melitus
Penderita Diabetes Melitus
Orang
3.373,00
4.684,00
5.964,00
4.018,00
488
1.02.000264
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penderita Hipertensi
Penderita Hipertensi
Orang
10.657,00
28.394,00
42.173,00
39.946,00
489
1.02.000265
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat
penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dokumen
126.262,00
127.162,00
127.103,00
128.591,00
490
1.02.000267
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
Orang
terdampak pandemi covid-19
126.262,00
terdampak pandemi covid-19
0,00
0,00
0,00
491
1.02.000269
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Orang
terdampak pandemi covid-19
127.846,00
0,00
0,00
0,00
492
1.02.000272
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Orang
2.783,00
2.962,00
3.129,00
3.748,00
493
1.02.000325
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
494
1.02.000162
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Public Safety Center (PSC 119)
Public Safety Center (PSC 119)
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
495
1.02.000008
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Anak Usia Pendidikan Dasar
Anak Usia Pendidikan Dasar
Orang
11.128,00
11.098,00
10.845,00
10.845,00
496
1.02.000270
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Penduduk Usia Lanjut
Penduduk Usia Lanjut
Orang
17.883,00
20.078,00
19.303,00
19.864,00
497
1.02.000271
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Penduduk Usia Produktif
Penduduk Usia Produktif
Orang
89.799,00
90.312,00
90.502,00
90.749,00
498
1.02.000192
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
RSUD Tidar Kelas B
Ruang Pengelolaan Gas Medik
Ruang Pengelolaan Gas Medik
Unit
0,00
1,00
1,00
1,00
499
1.02.000261
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
RSUD Tidar Kelas B
Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine
Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine
Layanan
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1.02.000273
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
RSUD Tidar Kelas B
Pengolahan Limbah
Pengolahan Limbah
Unit
2,00
2,00
2,00
4,00
501
1.02.000002
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting
Unit
502
1.02.000009
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sarana
503
1.02.000011
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya
Sarana
504
1.02.000012
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin
Sarana
505
1.02.000014
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Balita
Balita
Orang
506
1.02.000016
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Bayi baru lahir
Bayi baru lahir
Orang
507
1.02.000018
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
BMHP yang disediakan
BMHP yang disediakan
paket
508
1.02.000038
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokumen
509
1.02.000047
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokumen
510
1.02.000053
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Dokumen
511
1.02.000054
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Dokumen
512
1.02.000056
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dokumen
513
1.02.000057
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dokumen
514
1.02.000059
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Dokumen
515
1.02.000062
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Dokumen
516
1.02.000064
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dokumen
517
1.02.000066
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dokumen
518
1.02.000074
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dokumen
519
1.02.000075
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
Dokumen
520
1.02.000076
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Dokumen
521
1.02.000091
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Gudang umum
Gudang umum
Unit
522
1.02.000104
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)
Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)
Unit
523
1.02.000224
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar
sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar
Unit
524
1.02.000266
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Orang
525
1.02.000268
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana
Orang
526
1.02.000305
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Dokumen
527
1.02.000317
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Keluarga
528
1.02.000039
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dokumen
529
1.02.000004
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya
Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya
paket
8,00
8,00
9,00
9,00
530
1.02.000005
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Alkes/alat penunjang medik Fasyankes
Alkes/alat penunjang medik Fasyankes
Unit
13,00
karena jumlah unit alat di masing-masing fasyankes sangat banyak, maka kami hanya menuliskan 13 saja sesuai dengan faskes yang wajib melaporkan alkesnya ke kementerian kesehatan (5 puskesmas dan 8 RS)
13,00
9,00
9,00
531
1.02.000022
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Gigi
Dokter Gigi
Orang
46,00
46,00
60,00
132,00
532
1.02.000023
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Anak
Dokter Spesialis Anak
Orang
15,00
15,00
16,00
18,00
533
1.02.000024
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Anestesi
Dokter Spesialis Anestesi
Orang
11,00
11,00
13,00
16,00
534
1.02.000025
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Bedah
Dokter Spesialis Bedah
Orang
18,00
28,00
25,00
21,00
535
1.02.000026
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Jantung
Dokter Spesialis Jantung
Orang
5,00
5,00
7,00
8,00
536
1.02.000027
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis kebidanan
Dokter Spesialis kebidanan
Orang
18,00
18,00
19,00
20,00
537
1.02.000028
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
Orang
17,00
17,00
17,00
11,00
538
1.02.000029
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
Orang
4,00
4,00
6,00
8,00
539
1.02.000030
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Mata
Dokter Spesialis Mata
Orang
16,00
16,00
17,00
16,00
540
1.02.000031
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Paru
Dokter Spesialis Paru
Orang
4,00
8,00
7,00
11,00
541
1.02.000032
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Orang
16,00
7,00
24,00
27,00
542
1.02.000033
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi
Orang
8,00
4,00
9,00
15,00
543
1.02.000034
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis THT
Dokter Spesialis THT
Orang
7,00
7,00
7,00
11,00
544
1.02.000035
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Spesialis Urologi
Dokter Spesialis Urologi
Orang
4,00
4,00
5,00
4,00
545
1.02.000036
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokter Umum
Dokter Umum
Orang
190,00
190,00
199,00
302,00
546
1.02.000327
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
547
1.02.000326
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
548
1.02.000044
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
549
1.02.000045
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
550
1.02.000041
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
Dokumen
1,00
1,00
4,00
0,00
551
1.02.000065
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
552
1.02.000070
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Dokumen
0,00
0,00
1,00
0,00
553
1.02.000071
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
554
1.02.000079
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota
Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota
Unit
15,00
15,00
14,00
14,00
555
1.02.000080
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Unit
129,00
129,00
172,00
170,00
556
1.02.000082
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
557
1.02.000083
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
558
1.02.000084
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
559
1.02.000085
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional
Unit
129,00
129,00
172,00
172,00
560
1.02.000086
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Unit
15,00
15,00
21,00
21,00
561
1.02.000087
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya
Unit
129,00
129,00
21,00
21,00
562
1.02.000088
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Faskes lainnya
Faskes lainnya
Unit
1,00
1,00
0,00
0,00
563
1.02.000089
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting
Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting
Unit
1,00
1,00
0,00
0,00
564
1.02.000094
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
Dokumen
1,00
0,00
1,00
0,00
565
1.02.000095
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
566
1.02.000093
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
567
1.02.000096
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi
Dokumen
0,00
0,00
1,00
0,00
568
1.02.000097
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
569
1.02.000098
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
HCU
HCU
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
570
1.02.000099
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ibu bersalin
Ibu bersalin
Orang
1.409,00
1.215,00
1.099,00
1.013,00
571
1.02.000100
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ibu Hamil
Ibu Hamil
Orang
1.453,00
1.342,00
1.225,00
1.057,00
572
1.02.000101
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
ICCU/ICVCU
ICCU/ICVCU
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
573
1.02.000102
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
ICU
ICU
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
574
1.02.000106
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
575
1.02.000107
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
576
1.02.000108
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
577
1.02.000110
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
Keluarga
0,00
28.434,00
39.657,00
36.346,00
578
1.02.000111
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
579
1.02.000113
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
NICU
NICU
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
580
1.02.000114
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
obat dan vaksin yang disediakan
obat dan vaksin yang disediakan
paket
7,00
1,00
9,00
9,00
581
1.02.000323
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang berisiko terjangkit Malaria
Orang berisiko terjangkit Malaria
Orang
127.846,00
127.965,00
128.264,00
128.951,00
582
1.02.000116
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)
Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)
Orang
2.139,00
2.054,00
2.139,00
315,00
583
1.02.000118
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang terduga menderita HIV
Orang terduga menderita HIV
Orang
3.173,00
2.758,00
4.904,00
2.999,00
584
1.02.000119
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
Orang
634,00
927,00
4.241,00
3.764,00
585
1.02.000324
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang terjangkit (penderita) Malaria
Orang terjangkit (penderita) Malaria
Orang
0,00
0,00
1,00
penderita hbs bepergian dr luar wilayah kota Magelang, 1 kasus dr papua, 1 kasus dr nusa tenggara,
2,00
586
1.02.000120
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Orang
148,00
321,00
326,00
346,00
587
1.02.000121
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA
Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA
Orang
0,00
100,00
76,00
326,00
588
1.02.000321
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penderita HIV (ODHIV)
Penderita HIV (ODHIV)
Orang
12,00
12,00
14,00
15,00
589
1.02.000322
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Orang
12,00
12,00
14,00
15,00
590
1.02.000319
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
penderita Tuberkulosis
penderita Tuberkulosis
Orang
167,00
167,00
258,00
238,00
591
1.02.000320
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Rp
167,00
167,00
258,00
238,00
592
1.02.000140
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Pengolahan Limbah
Pengolahan Limbah
Unit
9,00
9,00
14,00
14,00
593
1.02.000141
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Penyalahguna NAPZA
Penyalahguna NAPZA
Orang
11,00
data penyalahgunaan NAPZA yg ditangani medis (sumber data RSJ dr. Soeroyo)
6,00
8,00
9,00
594
1.02.000157
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Perizinan Industri Rumah Tangga
Perizinan Industri Rumah Tangga
Unit
60,00
60,00
60,00
60,00
595
1.02.000158
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
PICU
PICU
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
596
1.02.000159
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Prasarana di Fasyankes
Prasarana di Fasyankes
Unit
129,00
140,00
172,00
170,00
597
1.02.000160
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Prasarana Fasyankes
Prasarana Fasyankes
Unit
129,00
140,00
172,00
170,00
598
1.02.000161
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar
Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar
Unit
Produk makanan dan minuman yang beredar jumlahnya sangat banyak dan belum semua tercatat. Yang dicantumkan adalah hanya produk sampel yang diperiksa dalam rangka pengawasan makanan minuman.
550,00
Produk makanan dan minuman yang beredar jumlahnya sangat banyak dan belum semua tercatat. Yang dicantumkan adalah hanya produk sampel yang diperiksa dalam rangka pengawasan makanan minuman.
550,00
Produk makanan dan minuman yang beredar jumlahnya sangat banyak dan belum semua tercatat. Yang dicantumkan adalah hanya produk sampel yang diperiksa dalam rangka pengawasan makanan minuman.
650,00
650,00
599
1.02.000164
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Puskesmas
Puskesmas
Unit
5,00
5,00
5,00
5,00
600
1.02.000165
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
RICU
RICU
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
601
1.02.000166
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang administrasi
Ruang administrasi
Unit
8,00
8,00
14,00
14,00
602
1.02.000167
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Administrasi dan Manajemen
Ruang Administrasi dan Manajemen
Unit
8,00
8,00
14,00
14,00
603
1.02.000168
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang ASI
Ruang ASI
Unit
13,00
13,00
13,00
13,00
604
1.02.000169
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Bank Darah Rumah Sakit
Ruang Bank Darah Rumah Sakit
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
605
1.02.000170
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang cuci linen
Ruang cuci linen
Unit
4,00
4,00
8,00
8,00
606
1.02.000171
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang dinas Nakes
Ruang dinas Nakes
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
607
1.02.000172
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Farmasi
Ruang Farmasi
Unit
14,00
14,00
14,00
14,00
608
1.02.000173
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Gawat Darurat
Ruang Gawat Darurat
Unit
3,00
3,00
8,00
8,00
609
1.02.000174
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Gizi
Ruang Gizi
Unit
5,00
5,00
8,00
8,00
610
1.02.000175
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang jaga petugas
Ruang jaga petugas
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
611
1.02.000176
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Jenazah
Ruang Jenazah
Unit
2,00
2,00
8,00
8,00
612
1.02.000177
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang kantor untuk karyawan
Ruang kantor untuk karyawan
Unit
8,00
8,00
14,00
14,00
613
1.02.000178
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Kepala Puskersmas
Ruang Kepala Puskersmas
Unit
5,00
5,00
5,00
5,00
614
1.02.000179
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang kesehatan anak dan iminisasi
Ruang kesehatan anak dan iminisasi
Unit
10,00
10,00
10,00
10,00
615
1.02.000180
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang kesehatan gigi dan mulut
Ruang kesehatan gigi dan mulut
Unit
15,00
15,00
15,00
15,00
616
1.02.000181
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang kesehatan ibu dan KB
Ruang kesehatan ibu dan KB
Unit
14,00
14,00
14,00
14,00
617
1.02.000182
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang KIE
Ruang KIE
Unit
4,00
4,00
5,00
5,00
618
1.02.000183
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Laboraturium
Ruang Laboraturium
Unit
12,00
12,00
14,00
14,00
619
1.02.000184
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Loundry
Ruang Loundry
Unit
3,00
3,00
8,00
8,00
620
1.02.000185
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Operasi
Ruang Operasi
Unit
2,00
2,00
8,00
8,00
621
1.02.000186
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Parkir
Ruang Parkir
Unit
14,00
14,00
14,00
14,00
622
1.02.000187
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Pemeliharaan Sarpras
Ruang Pemeliharaan Sarpras
Unit
2,00
2,00
0,00
0,00
623
1.02.000188
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang pemeriksanaan khusus
Ruang pemeriksanaan khusus
Unit
4,00
4,00
0,00
0,00
624
1.02.000189
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang pemeriksanaan umum
Ruang pemeriksanaan umum
Unit
17,00
17,00
5,00
5,00
625
1.02.000190
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Penaggulangan Kebakaran
Ruang Penaggulangan Kebakaran
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
626
1.02.000191
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang pendaftaran dan rekam medik
Ruang pendaftaran dan rekam medik
Unit
20,00
20,00
21,00
21,00
627
1.02.000193
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas
Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas
Unit
9,00
9,00
14,00
14,00
628
1.02.000194
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)
Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)
Unit
13,00
13,00
14,00
14,00
629
1.02.000195
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang persalinan
Ruang persalinan
Unit
9,00
9,00
9,00
9,00
630
1.02.000196
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Radiologi
Ruang Radiologi
Unit
4,00
4,00
8,00
8,00
631
1.02.000197
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang rapat/diskusi
Ruang rapat/diskusi
Unit
10,00
10,00
14,00
14,00
632
1.02.000198
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Rawat Inap
Ruang Rawat Inap
Unit
20,00
20,00
20,00
20,00
633
1.02.000199
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Rawat Intentif:
Ruang Rawat Intentif:
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
634
1.02.000200
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Rawat Jalan
Ruang Rawat Jalan
Unit
34,00
34,00
34,00
34,00
635
1.02.000201
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang rawat pascaa persalinan
Ruang rawat pascaa persalinan
Unit
9,00
9,00
9,00
9,00
636
1.02.000202
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Rehabilitasi Medik
Ruang Rehabilitasi Medik
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
637
1.02.000203
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Rekam Medis
Ruang Rekam Medis
Unit
10,00
10,00
14,00
14,00
638
1.02.000204
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang Sterilisasi
Ruang Sterilisasi
Unit
8,00
8,00
14,00
14,00
639
1.02.000205
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang tindakan dan gawat daerurat
Ruang tindakan dan gawat daerurat
Unit
9,00
9,00
13,00
13,00
640
1.02.000206
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Ruang tunggu
Ruang tunggu
Unit
19,00
19,00
14,00
14,00
641
1.02.000207
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah dinas Nakes
Rumah dinas Nakes
Unit
14,00
14,00
15,00
15,00
642
1.02.000208
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit
Rumah Sakit
Unit
8,00
8,00
8,00
9,00
643
1.02.000214
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit kelas C
Rumah Sakit kelas C
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
644
1.02.000215
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit Kelas C dan D
Rumah Sakit Kelas C dan D
Unit
5,00
5,00
5,00
6,00
645
1.02.000218
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya
Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya
Unit
0,00
0,00
0,00
6,00
646
1.02.000219
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal
Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
647
1.02.000216
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional
Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional
Unit
5,00
5,00
5,00
6,00
648
1.02.000217
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya
Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya
Unit
5,00
5,00
5,00
6,00
649
1.02.000220
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Rumah Sakit kelas D
Rumah Sakit kelas D
Unit
3,00
3,00
3,00
4,00
650
1.02.000328
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Sarana Air Minum Komunal
Sarana Air Minum Komunal
Sarana
35,00
35,00
35,00
35,00
651
1.02.000221
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Sarana di Fasyankes
Sarana di Fasyankes
Unit
129,00
140,00
172,00
170,00
652
1.02.000222
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
sarana Fasyankes
sarana Fasyankes
Unit
129,00
140,00
172,00
170,00
653
1.02.000329
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Sarana Sanitasi
Sarana Sanitasi
Sarana
5,00
5,00
17,00
17,00
654
1.02.000225
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
paket
0,00
0,00
0,00
0,00
655
1.02.000330
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tatanan kawasan tanpa rokok
Tatanan kawasan tanpa rokok
Wilayah
96,00
172,00
176,00
176,00
656
1.02.000331
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok
Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
657
1.02.000228
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tempat tidur rumah sakit
Tempat tidur rumah sakit
Unit
1.310,00
1.312,00
1.343,00
1.299,00
658
1.02.000229
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Apotek
Tenaga Apotek
Orang
284,00
301,00
330,00
97,00
659
1.02.000230
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga gizi
Tenaga gizi
Orang
45,00
41,00
48,00
53,00
660
1.02.000231
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Kebidanan
Tenaga Kebidanan
Orang
205,00
214,00
232,00
231,00
661
1.02.000233
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Keperawatan
Tenaga Keperawatan
Orang
1.487,00
1.560,00
1.592,00
1.680,00
662
1.02.000235
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Kesehatan Lainnya
Tenaga Kesehatan Lainnya
Orang
0,00
0,00
0,00
73,00
663
1.02.000237
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Kesehatan Lingkungan
Tenaga Kesehatan Lingkungan
Orang
34,00
35,00
34,00
33,00
664
1.02.000238
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga Kesehatan Masyarakat
Orang
20,00
20,00
44,00
50,00
665
1.02.000239
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Kesehatan tradisional
Tenaga Kesehatan tradisional
Orang
3,00
3,00
50,00
50,00
666
1.02.000240
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Keteknisan Medis
Tenaga Keteknisan Medis
Orang
143,00
162,00
181,00
226,00
667
1.02.000241
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga keterapian fisik
Tenaga keterapian fisik
Orang
29,00
44,00
47,00
54,00
668
1.02.000242
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tenaga Teknik Biomedika
Tenaga Teknik Biomedika
Orang
155,00
183,00
190,00
248,00
669
1.03.000032
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
670
1.03.000037
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
671
1.03.000038
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
672
1.03.000021
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung
155,00
155,00
156,00
156,00
673
1.03.000406
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala
Bangunan Gedung
0,00
0,00
0,00
0,00
674
1.03.000407
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat
Bangunan Gedung
0,00
0,00
0,00
0,00
675
1.03.000411
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan
Bangunan Gedung
0,00
0,00
0,00
0,00
676
1.03.000414
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Bangunan Konstruksi
Jumlah Bangunan Konstruksi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
677
1.03.000415
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
678
1.03.000166
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BPBD Kota Magelang
Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
Dokumen
0,00
0,00
0,00
kewenangan DPUPR
0,00
679
1.03.000086
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
680
1.03.000333
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
SPA
SPA
SPALD
1,00
1,00
1,00
1,00
681
1.03.000378
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota
Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota
paket
4,00
4,00
4,00
4,00
682
1.03.000543
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan
Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan
Unit
6,00
6,00
6,00
6,00
683
1.03.000566
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah SPA
Jumlah SPA
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
684
1.03.000572
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Unit
23,00
23,00
23,00
23,00
685
1.03.000573
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah TPS
Jumlah TPS
Unit
15,00
15,00
15,00
15,00
686
1.03.000574
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah TPS-3R
Jumlah TPS-3R
Unit
6,00
6,00
6,00
6,00
687
1.03.000575
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah TPST
Jumlah TPST
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
688
1.03.000588
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Ton
40,00
40,00
40,00
40,00
689
1.03.000590
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Ton
5,00
5,00
5,00
5,00
690
1.03.000592
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
691
1.03.000005
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Bangunan dan Lingkungan
Bangunan dan Lingkungan
Bangunan dan Lingkungan
200,00
250,00
300,00
300,00
692
1.03.000007
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata
Bangunan dan Lingkungan
2,00
2,00
2,00
2,00
693
1.03.000069
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
694
1.03.000070
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
695
1.03.000083
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Leger Jalan
Dokumen Leger Jalan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
696
1.03.000150
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
697
1.03.000154
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
698
1.03.000157
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
699
1.03.000158
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah
Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
700
1.03.000162
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
701
1.03.000192
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Flyover
Flyover
Flyover
0,00
0,00
0,00
0,00
702
1.03.000196
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jembatan
Jembatan
Jembatan
79,00
79,00
79,00
79,00
703
1.03.000212
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Liter/Detik
773,13
708,29
662,76
662,76
704
1.03.000239
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Lembaga
1,00
1,00
1,00
1,00
705
1.03.000286
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
706
1.03.000292
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
707
1.03.000386
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
708
1.03.000388
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Badan Usaha
115,00
85,00
86,00
86,00
709
1.03.000419
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
710
1.03.000428
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
711
1.03.000429
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
712
1.03.000430
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
713
1.03.000431
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
714
1.03.000433
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Dokumen
17,00
42,00
192,00
192,00
715
1.03.000434
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
716
1.03.000435
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
717
1.03.000436
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
718
1.03.000437
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
719
1.03.000438
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
720
1.03.000444
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
2,00
2,00
721
1.03.000447
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
722
1.03.000449
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
723
1.03.000452
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
724
1.03.000455
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
725
1.03.000457
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Dokumen
0,00
0,00
2,00
2,00
726
1.03.000462
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi
Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
727
1.03.000464
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
728
1.03.000469
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum
Dokumen
0,00
0,00
1,00
0,00
729
1.03.000474
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
730
1.03.000478
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)
Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
731
1.03.000480
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
732
1.03.000481
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
733
1.03.000494
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
734
1.03.000497
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
735
1.03.000505
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum
Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
736
1.03.000506
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Layanan
1,00
1,00
1,00
1,00
737
1.03.000527
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Pengelola SIPJAKI
Jumlah Pengelola SIPJAKI
Orang
3,00
2,00
2,00
2,00
738
1.03.000533
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat
paket
40,00
40,00
40,00
0,00
739
1.03.000538
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
740
1.03.000542
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Sambungan Rumah
Jumlah Sambungan Rumah
Sambungan Rumah (SR)
28.082,00
28.061,00
32.854,00
28.797,00
741
1.03.000544
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Unit
4,00
4,00
4,00
5,00
742
1.03.000550
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Orang
10,00
10,00
10,00
10,00
743
1.03.000552
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Orang
214,00
219,00
210,00
210,00
744
1.03.000558
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Unit
0,00
0,00
31.464,00
1,00
745
1.03.000559
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
Unit
0,00
0,00
2.260,00
0,00
746
1.03.000560
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Unit
0,00
0,00
29.204,00
29.204,00
747
1.03.000561
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
Unit
0,00
0,00
0,00
1,00
748
1.03.000563
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Dokumen
3,00
3,00
3,00
3,00
749
1.03.000567
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SPALD
Jumlah SPALD
Unit
24.417,00
24.534,00
24.881,00
29.700,00
750
1.03.000568
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SPAM
Jumlah SPAM
Unit
64,00
65,00
67,00
44,00
751
1.03.000579
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat
M³/Hari
10,00
10,00
10,00
10,00
752
1.03.000594
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Liter/Detik
1.260,75
1.229,35
1.188,15
1.188,15
753
1.03.000596
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Liter/Detik
1.260,75
1.229,35
1.188,15
1.188,15
754
1.03.000597
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Liter/Detik
1.065,53
1.021,71
990,87
990,87
755
1.03.000599
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Liter/Detik
773,13
708,29
662,76
662,76
756
1.03.000603
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
km²
118,93
124,73
124,73
127,73
757
1.03.000610
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah
Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
758
1.03.000612
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas IPLT
Kapasitas IPLT
M³/Hari
20,50
20,50
20,50
20,50
759
1.03.000614
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Dokumen
5,00
5,00
5,00
0,00
760
1.03.000615
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Lembaga
0,00
0,00
0,00
1,00
761
1.03.000616
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal
Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
762
1.03.000617
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
paket
2,00
3,00
4,00
1,00
763
1.03.000623
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
764
1.03.000625
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat
Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat
M³/Hari
10,00
10,00
10,00
10,00
765
1.03.000626
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Orang
0,00
0,00
0,00
10,00
766
1.03.000627
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal
Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
767
1.03.000628
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya
Lembaga
1,00
1,00
1,00
0,00
768
1.03.000629
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal
Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
769
1.03.000630
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik
Lembaga
1,00
1,00
1,00
0,00
770
1.03.000631
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD
Lembaga
1,00
1,00
1,00
0,00
771
1.03.000632
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik
Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik
Lembaga
1,00
1,00
1,00
0,00
772
1.03.000645
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Titik
0,00
0,00
0,00
0,00
773
1.03.000646
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
774
1.03.000647
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Pembangunan Unit Air Baku
Jumlah Pembangunan Unit Air Baku
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
775
1.03.000648
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku
Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
776
1.03.000690
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Pembangunan Jumlah Unit Air Baku
Pembangunan Jumlah Unit Air Baku
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
777
1.03.000691
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Titik
0,00
0,00
0,00
0,00
778
1.03.000709
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
km²
0,03
0,02
0,42
0,31
779
1.03.000715
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
km²
0,00
0,00
0,00
0,00
780
1.03.000721
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
km²
16,55
16,55
16,55
16,55
781
1.03.000731
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
782
1.03.000734
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan
Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan
km²
0,08
0,26
0,17
0,42
783
1.03.000735
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan
Sistem Drainase Perkotaan
29,00
29,00
29,00
29,00
784
1.03.000736
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku
Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku
m³/detik
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1.03.000740
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan
Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan
Sistem Drainase Perkotaan
0,00
0,00
0,00
0,00
786
1.03.000741
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Panjang Drainase Perkotaan
Panjang Drainase Perkotaan
km²
1,00
0,00
0,00
20,23
787
1.03.000745
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum
Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum
Dokumen
0,00
0,00
1,00
0,00
788
1.03.000746
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
789
1.03.000747
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
790
1.03.000748
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum
Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum
Dokumen
12,00
12,00
12,00
0,00
791
1.03.000749
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Liter/Detik
411,99
528,26
489,38
489,38
792
1.03.910117
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum
Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum
Sambungan Rumah (SR)
28.082,00
28.061,00
32.854,00
23.411,00
793
1.03.000220
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana
Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
795
1.03.000300
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Rapat Persiapan persetujuan substansi
Rapat Persiapan persetujuan substansi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
796
1.03.000393
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
Kawasan Genangan
0,00
0,00
akan dilakukan tahun 2025
0,00
0,00
797
1.03.910128
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
paket
40,00
40,00
40,00
0,00
798
1.03.000481
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
799
1.03.910136
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang
Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang
Berita Acara
1,00
1,00
1,00
1,00
800
1.03.910138
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
801
1.03.910146
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
Laporan
4,00
4,00
4,00
4,00
802
1.03.910147
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Sistem Informasi
1,00
1,00
1,00
1,00
803
1.03.910152
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Publikasi informasi penataan ruang
Publikasi informasi penataan ruang
Publikasi
1,00
1,00
1,00
1,00
804
1.03.000278
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi
Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
805
1.03.000285
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
806
1.03.000470
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
807
1.03.000482
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
808
1.03.000483
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Dokumen
3,00
13,00
27,00
8,00
809
1.03.000486
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Dokumen
0,00
12,00
22,00
9,00
810
1.03.000489
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
811
1.03.000492
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
812
1.03.000608
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Pendataan Bangunan Gedung
Pendataan Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
0,00
0,00
0,00
0,00
813
1.03.000609
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Regulasi
0,00
0,00
1,00
0,00
814
1.03.910111
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
815
1.03.910116
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
816
1.03.910122
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Sambungan Rumah Air Limbah Domestik
Sambungan Rumah Air Limbah Domestik
Sambungan Rumah (SR)
31.413,00
31.579,00
31.619,00
26.644,00
817
1.03.910123
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD
Orang
0,00
150,00
600,00
450,00
818
1.03.910127
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD
Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD
Jiwa
94.239,00
94.737,00
94.857,00
74.972,00
819
1.03.910132
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
820
1.03.910137
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR
Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
821
1.03.910150
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
822
1.03.910156
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
823
1.03.000530
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
824
1.03.000040
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
825
1.03.000244
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
826
1.03.000446
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah
Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
827
1.03.000460
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
2,00
1,00
828
1.03.000475
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
829
1.03.000477
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah
Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
830
1.03.000502
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik
Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
831
1.03.000507
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi
Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi
Lembaga
0,00
0,00
0,00
0,00
832
1.03.000512
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Lembaga
0,00
0,00
0,00
1,00
833
1.03.000519
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
834
1.03.000520
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
835
1.03.000521
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
836
1.03.000546
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan
Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan
Unit
35,00
35,00
35,00
35,00
837
1.03.000548
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan
Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan
Unit
90,00
90,00
90,00
90,00
838
1.03.000744
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Pengamanan Mata Air
Pengamanan Mata Air
Titik
0,00
0,00
0,00
0,00
839
1.03.910112
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah SDM Pengelola Persampahan
Jumlah SDM Pengelola Persampahan
Orang
260,00
260,00
260,00
199,00
840
1.03.910151
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Data SHP Peta Dasar
Data SHP Peta Dasar
peta
0,00
0,00
1,00
1,00
841
1.03.910167
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Jumlah Warga Negara Penerima Layanan
Jumlah Warga Negara Penerima Layanan
Jiwa
127.846,00
127.965,00
128.264,00
128.709,00
842
1.03.000035
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
Dokumen
843
1.03.000071
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum
Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum
Dokumen
844
1.03.000075
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Rumah Deret
Rumah Deret
Rumah Tangga
0,00
0,00
0,00
0,00
961
1.03.000309
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Rumah Tangga
Rumah Tangga
Rumah Tangga
32.001,00
32.001,00
32.001,00
45.058,00
962
1.03.000311
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Rumah Tinggal Tunggal
Rumah Tinggal Tunggal
Rumah Tangga
0,00
0,00
0,00
0,00
963
1.03.000316
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
Unit
4,00
4,00
4,00
4,00
964
1.03.000342
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur
Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
965
1.03.000345
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota
Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
966
1.03.000350
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
967
1.03.000351
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
968
1.03.000352
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota
Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
969
1.03.000358
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
TPA
TPA
TPA
1,00
1,00
1,00
1,00
970
1.03.000360
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
TPS
TPS
TPS
16,00
16,00
16,00
16,00
971
1.03.000361
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
TPS-3R
TPS-3R
Unit
6,00
6,00
6,00
6,00
972
1.03.000362
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
TPST
TPST
TPST
0,00
0,00
0,00
0,00
973
1.04.000006
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
974
1.04.000007
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
975
1.04.000008
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
976
1.04.000009
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
977
1.04.000014
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
978
1.04.000016
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
979
1.04.000018
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
980
1.04.000020
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
981
1.04.000034
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
982
1.04.000035
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
983
1.04.000037
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus
Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus
Dokumen
0,00
1,00
0,00
1,00
984
1.04.000038
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum
Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
985
1.04.000040
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
986
1.04.000042
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
987
1.04.000044
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan
Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
988
1.04.000067
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
989
1.04.000160
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun
Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
990
1.04.000200
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana
Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
991
1.04.000216
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
992
1.04.000217
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
993
1.04.000218
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
994
1.04.000219
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa
Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
995
1.04.000227
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
996
1.04.000229
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
997
1.04.000232
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
998
1.04.000233
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
999
1.04.000234
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh
Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
1.04.000235
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh
Unit
4.891,00
4.891,00
4.891,00
4.891,00
1001
1.04.000236
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Dokumen
0,00
5,00
0,00
0,00
1002
1.04.000237
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi
Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1003
1.04.000238
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1004
1.04.000240
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah
Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1005
1.04.000242
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1006
1.04.000243
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1007
1.04.000246
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1008
1.04.000248
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Orang
0,00
0,00
337,00
0,00
1009
1.04.000251
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1010
1.04.000254
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1011
1.04.000256
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1012
1.04.000258
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1013
1.04.000259
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1014
1.04.000261
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
Kelompok
0,00
0,00
0,00
0,00
1015
1.04.000262
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh
Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh
Rumah Tangga
0,00
0,00
0,00
0,00
1016
1.04.000263
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh
Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh
Rumah Tangga
0,00
0,00
0,00
0,00
1017
1.04.000264
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1018
1.04.000269
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan
Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1019
1.04.000271
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1020
1.04.000272
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1021
1.04.000273
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1022
1.04.000274
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi
Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1023
1.04.000275
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya
Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1024
1.04.000276
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)
Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1025
1.04.000277
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah rumah di lokasi rawan bencana
Jumlah rumah di lokasi rawan bencana
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1026
1.04.000278
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan
Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1027
1.04.000279
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Rumah Tangga
0,00
0,00
0,00
0,00
1028
1.04.000280
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Unit
2.635,00
2.579,00
2.355,00
1.437,00
1029
1.04.000281
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Unit
60,00
96,00
30,00
197,00
1030
1.04.000285
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1031
1.04.000286
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1032
1.04.000289
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1033
1.04.000290
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1034
1.04.000293
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1035
1.04.000314
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh
Ha
22.064,00
4,05
7,79
3,20
1036
1.04.000315
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar
Ha
17.848,00
4,05
7,79
3,20
1037
1.04.000317
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1038
1.04.000318
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
Unit
0,00
20,00
0,00
0,00
1039
1.04.000320
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1040
1.04.000322
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Rumah Tangga
0,00
37,00
0,00
0,00
1041
1.04.000323
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Unit
716,00
588,00
574,00
556,00
1042
1.04.000324
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Unit
0,00
0,00
34,00
0,00
1043
1.04.000282
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1044
1.04.000328
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)
3,00
3,00
3,00
3,00
1045
1.04.000329
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Unit Rumah
91,00
91,00
91,00
91,00
1046
1.04.000004
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Backlog Kepemilikan Rumah
Backlog Kepemilikan Rumah
Unit Rumah
0,00
4.870,00
4.774,00
4.891,00
1047
1.04.000005
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Backlog Kepenghunian Rumah
Backlog Kepenghunian Rumah
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1048
1.04.000023
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator
Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1049
1.04.000024
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BPBD Kota Magelang
Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
peta bahya KRB Kota Magelang 2023-2027
17,00
1050
1.04.000031
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1051
1.04.000045
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kebijakan Bidang PKP
Kebijakan Bidang PKP
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
1052
1.04.000046
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina
Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina
Kelompok
0,00
1,00
17,00
17,00
1053
1.04.000049
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
1054
1.04.000050
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1055
1.04.000051
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)
Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1056
1.04.000052
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1057
1.04.000053
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1058
1.04.000054
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1059
1.04.000055
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1060
1.04.000056
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1061
1.04.000057
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)
Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1062
1.04.000058
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)
Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1063
1.04.000059
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1064
1.04.000060
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1065
1.04.000061
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1066
1.04.000063
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1067
1.04.000065
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Laporan
0,00
1,00
12,00
0,00
1068
1.04.000066
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1069
1.04.000069
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1070
1.04.000070
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1071
1.04.000071
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1072
1.04.000074
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Laporan
0,00
1,00
3,00
0,00
1073
1.04.000078
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang
Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1074
1.04.000296
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1075
1.04.000081
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman
Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1076
1.04.000298
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota
Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1077
1.04.000082
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program
Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1078
1.04.000083
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan
Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1079
1.04.000085
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan
Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1080
1.04.000301
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh
Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1081
1.04.000302
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1082
1.04.000090
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1083
1.04.000091
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan
Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1084
1.04.000092
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota
Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1085
1.04.000303
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten/Kota
Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1086
1.04.000094
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1087
1.04.000305
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1088
1.04.000096
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1089
1.04.000097
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1090
1.04.000307
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh
Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1091
1.04.000308
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh
Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1092
1.04.000101
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Laporan
0,00
1,00
1,00
0,00
1093
1.04.000309
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh
Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1094
1.04.000105
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Laporan
0,00
0,00
3,00
0,00
1095
1.04.000106
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pembinaan P3SRS
Laporan Pembinaan P3SRS
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1096
1.04.000310
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1097
1.04.000108
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun
Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1098
1.04.000110
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan proses penyediaan PSU perumahan
Laporan proses penyediaan PSU perumahan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1099
1.04.000111
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1100
1.04.000113
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei
lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1101
1.04.000114
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan
Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan
Lokasi
0,00
77,00
59,00
33,00
1102
1.04.000115
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1103
1.04.000116
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko
Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1104
1.04.000119
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
1105
1.04.000120
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
1106
1.04.000124
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
1107
1.04.000126
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
1108
1.04.000313
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
1109
1.04.000133
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1110
1.04.000135
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1111
1.04.000136
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1112
1.04.000137
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1113
1.04.000138
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi
Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1114
1.04.000140
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina
Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina
P3SRS
0,00
0,00
0,00
0,00
1115
1.04.000141
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan
Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan
Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan
0,00
0,00
0,00
0,00
1116
1.04.000143
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)
Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1117
1.04.000144
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan
Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1118
1.04.000146
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota
Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1119
1.04.000148
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PSU yang tersedia dari hasil kerja sama
PSU yang tersedia dari hasil kerja sama
Jenis dan Unit (PSU)
0,00
1,00
0,00
0,00
1120
1.04.000151
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan
Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1121
1.04.000154
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun
Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1122
1.04.000159
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Khusus
Rumah Khusus
Unit Rumah
0,00
2,00
2,00
95,00
1123
1.04.000162
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1124
1.04.000164
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Khusus yang Dibangun
Rumah Khusus yang Dibangun
Unit
0,00
0,00
0,00
2,00
1125
1.04.000165
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya
Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1126
1.04.000166
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1127
1.04.000167
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani
Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1128
1.04.000168
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1129
1.04.000173
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1130
1.04.000175
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1131
1.04.000177
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1132
1.04.000179
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1133
1.04.000182
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Sewa Milik Masyarakat
Rumah Sewa Milik Masyarakat
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1134
1.04.000183
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah Susun (Hunian Vertikal)
Rumah Susun (Hunian Vertikal)
Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)
0,00
3,00
3,00
3,00
1135
1.04.000190
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota
Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1136
1.04.000193
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan
Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1137
1.04.000194
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1138
1.04.000196
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1139
1.04.000198
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1140
1.04.000201
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Unit Rumah
0,00
0,00
0,00
0,00
1141
1.04.000204
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1142
1.04.000206
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan
Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1143
1.04.000211
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1144
1.04.000212
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
UPT Rumah Susun yang dikelola
UPT Rumah Susun yang dikelola
UPT
1,00
1,00
1,00
1,00
1145
1.05.000001
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
Orang
0,00
0,00
100,00
1.145,00
1146
1.05.000023
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
Dokumen
0,00
0,00
0,00
13,00
1147
1.05.000030
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen
0,00
0,00
4,00
1,00
1148
1.05.000031
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen
0,00
0,00
4,00
12,00
1149
1.05.000032
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
Kewenangan KLH
0,00
1150
1.05.000059
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1151
1.05.000060
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Dokumen
0,00
0,00
0,00
36,00
1152
1.05.000063
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi
Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
dokumen KRB telah disusun (penyusunan perwalnya tahun 2025
0,00
1153
1.05.000064
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Dokumen
0,00
0,00
0,00
2,00
1154
1.05.000065
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana
Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana
Dokumen
0,00
0,00
0,00
2,00
1155
1.05.000077
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Dokumen
0,00
0,00
1,00
14,00
1156
1.05.000088
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
Dokumen
0,00
0,00
0,00
2,00
1157
1.05.000091
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah
Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah
Dokumen
1,00
0,00
0,00
4,00
1158
1.05.000100
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1159
1.05.000101
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1160
1.05.000102
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1161
1.05.000103
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1162
1.05.000124
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana
Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana
Orang
0,00
9,00
4,00
112,00
1163
1.05.000125
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
Orang
0,00
0,00
0,00
112,00
1164
1.05.000126
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana
Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana
Orang
0,00
0,00
0,00
1,00
1165
1.05.000127
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana
Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1166
1.05.000264
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1167
1.05.000035
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1168
1.05.000036
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1169
1.05.000042
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1170
1.05.000089
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat
Dokumen
18,00
18,00
18,00
18,00
1171
1.05.000090
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan
Dokumen
18,00
18,00
18,00
18,00
1172
1.05.000092
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar
Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1173
1.05.000093
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1174
1.05.000094
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1175
1.05.000098
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian
Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1176
1.05.000099
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dokumen
12,00
8,00
8,00
24,00
1177
1.05.000117
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan
Kasus
100,00
100,00
100,00
100,00
1178
1.05.000278
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Dokumen
4,00
4,00
1,00
1,00
1179
1.05.000280
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembentukan Sekretariat PPNS
Pembentukan Sekretariat PPNS
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1180
1.05.000033
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1181
1.05.000034
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1182
1.05.000066
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1183
1.05.000300
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
Orang
1184
1.05.000311
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
Dokumen
1185
1.05.000312
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Dokumen
1186
1.05.000313
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dokumen
1187
1.05.000314
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Dokumen
1188
1.05.000315
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Titik
1189
1.05.000316
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Dokumen
1190
1.05.000317
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1191
1.05.000318
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
1192
1.05.000319
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
1193
1.05.000320
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
Laporan
1194
1.05.000347
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Orang
1195
1.05.000339
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
Laporan
1196
1.05.000338
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar
Unit
1197
1.05.000337
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar
Unit
1198
1.05.000336
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar
Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar
Dokumen
1199
1.05.000321
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Dokumen
1200
1.05.000322
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Dokumen
1201
1.05.000324
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota
Dokumen
1202
1.05.000325
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Laporan
1203
1.05.000326
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Laporan
1204
1.05.000327
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan
Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan
Laporan
1205
1.05.000328
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran
Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran
Laporan
1206
1.05.000329
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran
Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran
Laporan
1207
1.05.000330
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Laporan
1208
1.05.000331
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
Dokumen
1209
1.05.000333
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Desa/Kelurahan
1210
1.05.000335
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Laporan
1211
1.05.000006
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1212
1.05.000007
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1213
1.05.000008
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran
Orang
20,00
35,00
49,00
49,00
1214
1.05.000009
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran
Orang
0,00
35,00
49,00
49,00
1215
1.05.000249
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
4,00
1216
1.05.000013
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Data Kebencanaan yang tersedia
Data Kebencanaan yang tersedia
Dokumen
1,00
0,00
3,00
3,00
1217
1.05.000014
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan
17,00
0,00
0,00
0,00
1218
1.05.000015
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan
17,00
0,00
0,00
0,00
1219
1.05.000016
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan
17,00
0,00
0,00
0,00
1220
1.05.000017
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan
17,00
0,00
0,00
0,00
1221
1.05.000018
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Desa/Kelurahan
17,00
0,00
0,00
0,00
1222
1.05.000290
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1223
1.05.000277
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
1224
1.05.000259
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1225
1.05.000108
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Informasi Kebencanaan yang tersedia
Informasi Kebencanaan yang tersedia
Dokumen
0,00
0,00
1,00
5,00
1226
1.05.000110
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Kasus
979,00
951,00
888,00
661,00
1227
1.05.000111
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Kasus
979,00
951,00
888,00
661,00
1228
1.05.000112
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini
Kasus
172,00
615,00
681,00
157,00
1229
1.05.000113
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
Kasus
172,00
170,00
161,00
157,00
1230
1.05.000114
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli
Kasus
172,00
170,00
161,00
157,00
1231
1.05.000115
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan
Kasus
175,00
166,00
46,00
21,00
1232
1.05.000116
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan
Kasus
100,00
100,00
100,00
100,00
1233
1.05.000118
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan
Kasus
166,00
166,00
46,00
21,00
1234
1.05.000119
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana
Kawasan Genangan
2,00
2,00
0,00
3,00
1235
1.05.000120
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana
Kawasan Genangan
2,00
2,00
0,00
3,00
1236
1.05.000121
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Keluarga
0,00
0,00
7,00
90,00
1237
1.05.000122
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Keluarga
0,00
0,00
0,00
90,00
1238
1.05.000291
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Dokumen
0,00
2,00
2,00
2,00
1239
1.05.000250
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Kegiatan
10,00
10,00
10,00
3,00
1240
1.05.000123
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana
Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana
Orang
0,00
30,00
0,00
double variabel
112,00
1241
1.05.000133
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Laporan
0,00
0,00
0,00
1,00
1242
1.05.000146
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
19,00
34,00
67,00
37,00
1243
1.05.000147
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
19,00
34,00
67,00
37,00
1244
1.05.000172
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
1245
1.05.000173
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
Laporan
6,00
12,00
12,00
12,00
1246
1.05.000178
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1247
1.05.000181
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1248
1.05.000187
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Laporan
2,00
2,00
2,00
0,00
1249
1.05.000188
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
Laporan
2,00
2,00
2,00
0,00
1250
1.05.000194
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal
Laporan
3,00
5,00
5,00
1,00
1251
1.05.000193
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Laporan
3,00
5,00
5,00
1,00
1252
1.05.000196
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal
Laporan
3,00
5,00
5,00
1,00
1253
1.05.000197
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
Laporan
3,00
5,00
5,00
1,00
1254
1.05.000202
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
Laporan
122,00
55,00
67,00
37,00
1255
1.05.000203
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
Laporan
0,00
4,00
4,00
4,00
1256
1.05.000204
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani
Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1257
1.05.000208
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1258
1.05.000213
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Laporan
175,00
166,00
46,00
12,00
1259
1.05.000214
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP
Laporan
175,00
166,00
46,00
12,00
1260
1.05.000215
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
Orang
382,00
150,00
150,00
120,00
1261
1.05.000292
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1262
1.05.000266
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1263
1.05.000270
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
1264
1.05.000282
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1265
1.05.000274
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan
4,00
4,00
4,00
6,00
1266
1.05.000287
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1267
1.05.000251
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
Orang
119,00
119,00
119,00
210,00
1269
1.05.000273
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
Orang
10,00
10,00
10,00
3,00
1270
1.05.000254
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
Orang
2,00
0,00
3,00
17,00
1271
1.05.000284
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1272
1.05.000283
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
1273
1.05.000255
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Unit
0,00
0,00
2,00
4,00
1274
1.05.000288
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
1275
1.05.000276
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan
11,00
9,00
12,00
8,00
1276
1.05.000286
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1277
1.05.000252
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
2,00
1278
1.05.000253
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1279
1.05.000293
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1280
1.05.000275
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1281
1.05.000219
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1282
1.05.000220
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1283
1.05.000221
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas
Unit
0,00
7,00
20,00
7,00
1284
1.05.000224
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya
Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya
Orang
0,00
30,00
17,00
26,00
1285
1.05.000225
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis
Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis
Orang
0,00
30,00
17,00
11,00
1286
1.05.000227
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Unit
7,00
7,00
7,00
7,00
1287
1.05.000229
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Unit
123,00
172,00
339,00
339,00
1288
1.05.000232
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Unit
112,00
217,00
217,00
217,00
1289
1.05.000233
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Unit
112,00
217,00
217,00
217,00
1290
1.05.000236
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
Unit
7,00
7,00
7,00
65,00
1291
1.05.000237
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
Unit
2,00
3,00
1,00
65,00
1292
1.05.000239
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
Unit
2,00
3,00
2,00
65,00
1293
1.05.000240
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
Unit
2,00
2,00
3,00
65,00
1294
1.05.000241
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Orang
75,00
20,00
20,00
210,00
1295
1.05.000242
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1296
1.05.000243
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BPBD Kota Magelang
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1297
1.05.000279
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1298
1.05.000244
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Orang
22,00
34,00
67,00
37,00
1299
1.05.000245
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya
Orang
350,00
280,00
280,00
50,00
1300
1.06.000052
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Kampung
0,00
0,00
0,00
8,00
1301
1.06.000170
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Taruna Siaga Bencana
Taruna Siaga Bencana
Orang
13,00
13,00
20,00
20,00
1302
1.06.000161
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Tempat penampungan pengungsi yang tersedia
Tempat penampungan pengungsi yang tersedia
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1303
1.06.000169
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1304
1.06.000178
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga
Keluarga
1305
1.06.000179
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Orang
1306
1.06.000182
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi
Orang
1307
1.06.000183
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti
Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti
Laporan
1308
1.06.000184
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
Orang
1309
1.06.000189
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
Orang
1310
1.06.000190
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
Orang
1311
1.06.000191
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial
Orang
1312
1.06.000192
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang
1313
1.06.000193
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang
1314
1.06.000194
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang
1315
1.06.000196
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
Orang
1316
1.06.000197
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang
1317
1.06.000198
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya
Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya
Orang
1318
1.06.000199
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
Orang
1319
1.06.000200
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah
Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah
Orang
1320
1.06.000204
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan
Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan
Orang
1321
1.06.000205
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana
Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana
Orang
1322
1.06.000206
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Orang
1323
1.06.000208
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
Orang
1324
1.06.000211
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional
Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional
Orang
1325
1.06.000212
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional
orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional
Orang
1326
1.06.000219
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Orang
1327
1.06.000195
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang
1328
1.06.000007
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
Orang
1,00
5,00
2019 tidak ada layanan. 2020,2021 & 2022 dihitung anak terlantar yg mendapat layanan di kantor Dinsos. 2023 dihitung jumlah keseluruhan data PMKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan pemeliharaan anak terlantar
112,00
1,00
1329
1.06.000008
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Orang
0,00
12,00
2,00
14,00
1330
1.06.000009
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Orang
35,00
75,00
112,00
112,00
1331
1.06.000018
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Orang
35,00
75,00
112,00
112,00
1332
1.06.000020
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Orang
0,00
75,00
2019-2021 blm ada nomenklatur tsb. Tahun 2022, 75 adalah jumlah keseluruhan PMKS Anak Terlantar. Di 2023, 8 adalah jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pendidikan misalnya rujukan pendidikan ke panti dll
8,00
7,00
1333
1.06.000021
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Orang
1,00
75,00
2019-2021 blm ada nomenklatur tsb. Tahun 2022 75 adalah jumlah keseluruhan PMKS Anak Terlantar. Di 2023, 6 adalah anak terlantar yang mendapat layanan pengurusan dokumen kependudukan
6,00
5,00
1334
1.06.000022
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Orang
122,00
75,00
32,00
50,00
1335
1.06.000023
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan
Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan
Orang
1,00
12,00
12,00
10,00
1336
1.06.000024
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
Orang
0,00
21,00
13,00
15,00
1337
1.06.000025
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara
Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara
Orang
122,00
75,00
112,00
118,00
1338
1.06.000028
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak-Anak Terlantar yang dijangkau
Anak-Anak Terlantar yang dijangkau
Orang
122,00
75,00
112,00
118,00
1339
1.06.000029
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan
Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan
Orang
1,00
12,00
12,00
10,00
1340
1.06.000031
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Fakir Miskin
Fakir Miskin
Orang
5.477,00
4.347,00
3.795,00
3.613,00
1341
1.06.000034
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Orang
10,00
17,00
9,00
8,00
1342
1.06.000038
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Orang
0,00
17,00
9,00
8,00
1343
1.06.000039
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan
Orang
3,00
17,00
9,00
8,00
1344
1.06.000040
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan
Orang
3,00
1,00
2,00
8,00
1345
1.06.000041
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan
Orang
3,00
3,00
2,00
8,00
1346
1.06.000042
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran
Orang
10,00
17,00
9,00
8,00
1347
1.06.000043
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Orang
10,00
17,00
9,00
8,00
1348
1.06.000044
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Orang
10,00
17,00
9,00
8,00
1349
1.06.000047
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang
Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang
Orang
10,00
17,00
9,00
8,00
1350
1.06.000055
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Keluarga
3.667,00
3.667,00
3.493,00
3.295,00
1351
1.06.000059
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Dokumen
2,00
5,00
4,00
3,00
1352
1.06.000065
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah
Dokumen
3,00
0,00
Ijin Undian Gratis Berhadiah ke Kemensos & dinsos provinsi Jawa Tengah, Dinsos kota hanya permohonan saksi undian
0,00
0,00
1353
1.06.000067
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Laporan
2,00
4,00
6,00
2,00
1354
1.06.000068
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi
Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi
Orang
0,00
43,00
di 2022, 43 adalah jumlah korban bencana alam yang mengungsi meskipun hanya ke rumah tetangga, saudara atau lainnya. Di 2023 ada bencana tetapi korbannya tidak ada yang mengungsi
0,00
217,00
1355
1.06.000069
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana
Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana
Orang
35,00
43,00
18,00
217,00
1356
1.06.000070
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial
Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial
Orang
35,00
43,00
18,00
217,00
1357
1.06.000071
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan
Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan
Orang
35,00
43,00
18,00
217,00
1358
1.06.000072
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat
Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat
Orang
Covid
1.986,00
43,00
2019 tidak ada, 2020&2021 covid-19, 2022 &2023 korban bencana alam
18,00
217,00
1359
1.06.000074
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Orang
170,00
39,00
0,00
342,00
1360
1.06.000075
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Orang
170,00
232,00
232,00
232,00
1361
1.06.000081
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Orang
170,00
232,00
232,00
232,00
1362
1.06.000083
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar
Orang
81,00
232,00
232,00
232,00
1363
1.06.000084
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Orang
170,00
232,00
232,00
232,00
1364
1.06.000085
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Orang
170,00
232,00
232,00
232,00
1365
1.06.000086
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan
Orang
170,00
25,00
28,00
5,00
1366
1.06.000087
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
Orang
170,00
25,00
28,00
36,00
1367
1.06.000088
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
Orang
170,00
39,00
28,00
36,00
1368
1.06.000089
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga
Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga
Orang
170,00
8,00
2,00
11,00
1369
1.06.000090
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lembaga
12,00
13,00
12,00
12,00
1370
1.06.000091
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Lembaga
1,00
1,00
1,00
1,00
1371
1.06.000093
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Makam Pahlawan Nasional
Makam Pahlawan Nasional
Makam
dihitung jumlah nisan dari 2 komplek makam yang ada
1.082,00
dihitung jumlah unit komplek makam
2,00
dihitung jumlah unit komplek makam
2,00
2,00
1372
1.06.000094
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi
Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi
Orang
0,00
100,00
150,00
20,00
1373
1.06.000097
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
Orang
6,00
104,00
erjadi kenaikan disebabkan untuk tahun 2023 memang terdapat penambahan petugas untuk asistensi lansia dan disabilitas yang sudah mendapat pelatihan terkait rehabilitasi sosial
252,00
668,00
1374
1.06.000098
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial
pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial
Orang
6,00
51,00
erjadi kenaikan disebabkan untuk tahun 2023 memang terdapat penambahan petugas untuk asistensi lansia dan disabilitas yang sudah mendapat pelatihan terkait rehabilitasi sosial
192,00
192,00
1375
1.06.000099
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Pekerja Sosial Masyarakat
Pekerja Sosial Masyarakat
Orang
246,00
17,00
2019,2020,2021 dihitung sampai ke tingkat RW (pembinaannya oleh kelurahan). 2022& 2023 hanya dihitung sejumlah PSM yg pembinaannya langsung oleh Dinsos
17,00
17,00
1376
1.06.000101
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
Orang
2021 hanya dihitung SDM dgn kualifikasi pendidikan Kesos, 2022 & 2023 jumlah keseluruhan SDM Kesos
6,00
104,00
erjadi kenaikan disebabkan untuk tahun 2023 memang terdapat penambahan petugas untuk asistensi lansia dan disabilitas yang sudah mendapat pelatihan terkait rehabilitasi sosial
252,00
668,00
1377
1.06.000102
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial
pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial
Orang
2021 hanya dihitung SDM dgn kualifikasi pendidikan Kesos, 2022 & 2023 jumlah keseluruhan SDM Kesos
6,00
51,00
erjadi kenaikan disebabkan untuk tahun 2023 memang terdapat penambahan petugas untuk asistensi lansia dan disabilitas yang sudah mendapat pelatihan terkait rehabilitasi sosial
192,00
192,00
1378
1.06.000103
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Laporan
2021 0 karena pendekatan saat itu adalah tenaga keamanan.
0,00
12,00
12,00
0,00
1379
1.06.000110
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Orang
50,00
35,00
17,00
490,00
1380
1.06.000111
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Orang
50,00
332,00
332,00
332,00
1381
1.06.000112
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang
Orang
50,00
332,00
332,00
332,00
1382
1.06.000113
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Orang
25,00
332,00
332,00
332,00
1383
1.06.000115
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Orang
50,00
332,00
332,00
332,00
1384
1.06.000116
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Orang
50,00
22,00
28,00
332,00
1385
1.06.000117
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan
Orang
4,00
22,00
28,00
9,00
1386
1.06.000118
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan
Orang
4,00
22,00
28,00
16,00
1387
1.06.000119
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran
Orang
4,00
35,00
28,00
16,00
1388
1.06.000122
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga
Orang
4,00
26,00
11,00
14,00
1389
1.06.000128
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
Orang
0,00
1,00
1,00
13,00
1390
1.06.000129
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Orang
30,00
1,00
2019-2021 adalah jumlah keseluruhan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang terjaring razia PGOT, sementara di 2022 dan 2023 adalah orang terlantar yang mendapatkan layanan di selter
1,00
4.554,00
1391
1.06.000130
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu
Orang
Karena selama ini Dinsos hanya memberikan alat bantu untuk disabilitas
0,00
0,00
0,00
0,00
1392
1.06.000132
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan
Orang
2021 tidak ada layanan data di Puskesos. Layanan di Puskesos dimulai akhir 2022
0,00
228,00
2021 ke belakang tidak ada layanan data di Puskesos. Layanan di Puskesos dimulai akhir 2022
1.253,00
4.554,00
1393
1.06.000133
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan
Orang
0,00
1,00
1,00
0,00
1394
1.06.000134
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga
Orang
1,00
1,00
1,00
0,00
1395
1.06.000135
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
Orang
1,00
1,00
1,00
0,00
1396
1.06.000136
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Orang
0,00
1,00
1,00
4.554,00
1397
1.06.000137
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Orang
31,00
1,00
2019-2021 adalah jumlah keseluruhan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang terjaring razia PGOT, sementara di 2022 dan 2023 adalah orang terlantar yang mendapatkan layanan di selter
1,00
4.554,00
1398
1.06.000138
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan
Orang
0,00
1,00
1,00
0,00
1399
1.06.000139
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang
Orang
0,00
1,00
1,00
4.554,00
1400
1.06.000150
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi
Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi
Unit
0,00
2,00
2,00
2,00
1401
1.06.000162
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Orang
3,00
3,00
3,00
3,00
1402
2.07.000048
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Mediator
Mediator
Orang
1,00
1,00
1,00
1,00
1403
2.07.000049
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Nama Program Pelatihan
Nama Program Pelatihan
Program
1,00
1,00
1,00
8,00
1404
2.07.000074
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Peraturan Perusahaan (WLKP Online)
Peraturan Perusahaan (WLKP Online)
Dokumen
0,00
0,00
102,00
135,00
1405
2.07.000077
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)
Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)
Dokumen
0,00
0,00
55,00
48,00
1406
2.07.000096
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
PMI Purna
PMI Purna
Orang
12,00
3,00
3,00
0,00
1407
2.07.000110
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif
Orang
13.646,00
13.978,00
14.298,00
15.091,00
1408
2.07.000032
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Lembaga Bipartit
Lembaga Bipartit
Lembaga
58,00
58,00
58,00
72,00
1409
2.07.000047
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Lulusan pelatihan swasta
Lulusan pelatihan swasta
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1410
2.07.000018
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Instruktur pemerintah
Instruktur pemerintah
Orang
0,00
3,00
3,00
3,00
1411
2.07.000019
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Instruktur swasta
Instruktur swasta
Orang
4,00
11,00
11,00
6,00
1412
2.07.000029
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
kecelakaan kerja
kecelakaan kerja
Kasus
1413
2.07.000097
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
PMI yang di tempatkan
PMI yang di tempatkan
Orang
1414
2.07.000125
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi
Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi
Dokumen
1415
2.07.000082
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
Perusahaan
1416
2.07.000001
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Angkatan Kerja (AK)
Angkatan Kerja (AK)
Orang
66.086,00
66.834,00
69.199,00
67.633,00
1417
2.07.000002
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi
Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi
Asosiasi
1,00
1,00
80,00
1418
2.07.000005
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
CPMI/PMI
CPMI/PMI
Orang
10,00
43,00
37,00
13,00
1419
2.07.000024
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Kapasitas terpasang pemerintah
Kapasitas terpasang pemerintah
Orang
720,00
720,00
720,00
720,00
1420
2.07.000036
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi
Unit
2,00
3,00
3,00
3,00
1421
2.07.000038
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
LKS Tripartit
LKS Tripartit
Lembaga
1,00
1,00
1,00
1,00
1422
2.07.000042
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
LPKS yang dibina
LPKS yang dibina
Lembaga
13,00
13,00
13,00
15,00
1423
2.07.000046
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Lulusan pelatihan pemerintah
Lulusan pelatihan pemerintah
Orang
381,00
771,00
604,00
880,00
1424
2.07.000053
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan
Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan
Orang
284,00
122,00
144,00
119,00
1425
2.07.000056
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Pencari Kerja
Pencari Kerja
Orang
853,00
853,00
521,00
543,00
1426
2.07.000057
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Pencari kerja ditempatkan
Pencari kerja ditempatkan
Orang
585,00
625,00
440,00
466,00
1427
2.07.000058
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Pencari kerja terdaftar
Pencari kerja terdaftar
Orang
853,00
979,00
520,00
543,00
1428
2.07.000059
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
Orang
0,00
65,00
64,00
121,00
1429
2.07.000066
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Penduduk Usia Kerja (PUK)
Penduduk Usia Kerja (PUK)
Orang
98.530,00
98.921,00
99.340,00
99.340,00
1430
2.07.000072
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama
Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama
Kasus
2,00
4,00
2,00
5,00
1431
2.07.000078
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perkara Perselisihan yang terselesaikan
Perkara Perselisihan yang terselesaikan
Kasus
7,00
4,00
4,00
6,00
1432
2.07.000080
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Persediaan Tenaga Kerja
Persediaan Tenaga Kerja
Orang
5.769,00
4.487,00
3.635,00
2.979,00
1433
2.07.000129
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
Perusahaan
0,00
0,00
0,00
0,00
1434
2.07.000084
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perusahaan Kecil
Perusahaan Kecil
Perusahaan
151,00
151,00
151,00
187,00
1435
2.07.000086
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar
Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar
Perusahaan
331,00
331,00
331,00
383,00
1436
2.07.000087
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perusahaan peserta jamsostek aktif
Perusahaan peserta jamsostek aktif
Perusahaan
91,00
296,00
124,00
325,00
1437
2.07.000088
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan
Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan
Perusahaan
72,00
124,00
72,00
127,00
1438
2.07.000095
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Petugas Antar Kerja
Petugas Antar Kerja
Orang
2,00
4,00
4,00
5,00
1439
2.07.000100
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
Rp
98.600.000,00
103.100.000,00
167.500.457,00
16.750.045.756,82
1440
2.07.000102
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
1441
2.07.000109
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Tenaga Kerja Disabilitas
Tenaga Kerja Disabilitas
Orang
0,00
0,00
0,00
2,00
1442
2.07.000114
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja
Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja
Orang
188,00
311,00
586,00
359,00
1443
2.07.000123
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1444
2.08.000048
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Perangkat Daerah
28,00
28,00
1445
2.08.000067
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Lembaga
1446
2.14.000092
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Laporan
1447
2.08.000002
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan
Orang
18,00
21,00
54,00
34,00
1448
2.08.000003
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
Orang
14,00
14,00
26,00
32,00
1449
2.08.000006
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
Dokumen
1,00
2,00
1450
2.08.000008
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan
Dokumen
1,00
1,00
1451
2.08.000011
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak
Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak
Dokumen
1,00
0,00
2,00
1452
2.08.000012
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
3,00
1453
2.08.000013
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
2,00
1454
2.08.000015
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
2,00
1455
2.08.000017
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Kegiatan
1,00
1,00
1456
2.08.000019
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
Kegiatan
2,00
1,00
1457
2.08.000021
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan
1,00
1,00
1458
2.08.000023
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kegiatan
1,00
1,00
1459
2.08.000024
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kegiatan
1,00
1,00
1460
2.08.000025
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kegiatan
1,00
1,00
1461
2.08.000026
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
Kegiatan
2,00
1,00
1462
2.08.000029
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
Layanan
1,00
2,00
1,00
1463
2.08.000031
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan
Layanan
1,00
1,00
1,00
1464
2.08.000032
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
Lembaga
1,00
1,00
1465
2.08.000034
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
Lembaga
1,00
1,00
1466
2.08.000036
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota
Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota
Kegiatan
2,00
1,00
1467
2.08.000039
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Organisasi
2,00
1,00
1468
2.08.000041
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga
Kegiatan
1,00
1,00
1469
2.08.000044
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kegiatan
2,00
1,00
1470
2.08.000045
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Unit
28,00
1,00
1471
2.08.000047
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Perangkat Daerah
28,00
1,00
1472
2.08.000049
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
28,00
28,00
1473
2.08.000051
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
Orang
12,00
16,00
1,00
18,00
1474
2.08.000054
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
Orang
8,00
7,00
22,00
18,00
1475
2.08.000055
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
Orang
9,00
8,00
1476
2.08.000057
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
Orang
9,00
8,00
1477
2.08.000059
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
Orang
6,00
8,00
1478
2.08.000061
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMP4KB Kota Magelang
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kegiatan
1,00
1,00
1479
2.09.000021
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jenis pangan lokal
Jenis pangan lokal
Laporan
1,00
1,00
1,00
1 Laporan
0,00
1480
2.09.000030
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Konsumsi per kapita per tahun
Konsumsi per kapita per tahun
Laporan
1,00
1,00
1,00
1 Laporan Konsumsi per kapita per tahun
1,00
1481
2.09.000068
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Dokumen Laporan Target konsumsi per kapita
1,00
1482
2.09.000076
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data daerah rentan rawan pangan
Data daerah rentan rawan pangan
Laporan
1,00
1,00
1,00
1 Dokumen Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2024
0,00
1483
2.09.000078
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
Dokumen
12,00
12,00
12,00
Laporan Harga dan Pasokan Komoditas Pangan Bulanan
12,00
1484
2.09.000082
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Perdagangan Antar Wilayah
Data Perdagangan Antar Wilayah
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Doumen Perdagangan Antar Wilayah
1,00
1485
2.09.000083
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Produksi Pangan
Data Produksi Pangan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Dokumen Produksi Pangan
1,00
1486
2.09.000084
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Stok Pangan
Data Stok Pangan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Dokumen Stok Pangan
1,00
1487
2.09.000086
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala
Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala
Laporan
12,00
12,00
12,00
Laporan Harga Pangan Tingkat Konsumen Bulanan
12,00
1488
2.09.000087
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala
Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala
Laporan
12,00
12,00
12,00
0
0,00
1489
2.09.000097
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
Laporan dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
1,00
1490
2.09.000100
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun
0,00
1491
2.09.000101
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun
Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun
0,00
1492
2.09.000102
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun
Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0
0,00
1493
2.09.000103
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun
Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0
0,00
1494
2.09.000105
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan
Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan
Unit
1,00
1,00
1,00
0
1,00
1495
2.09.000109
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun
Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun
Dokumen
0,00
26,00
15,00
0
0,00
1496
2.09.000114
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Keluarga
1,00
1,00
1,00
Laporan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
1,00
1497
2.09.000115
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan bulanan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala
12,00
1498
2.09.000118
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
Laporan
0,00
0,00
0,00
Laporan Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
2,00
1499
2.09.000119
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar
Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar
Laporan
1,00
1,00
9,00
Laporan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)
9,00
1500
2.09.000120
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pelaku usaha pangan lokal
Jumlah pelaku usaha pangan lokal
Laporan
1,00
1,00
1,00
1 Laporan Jumlah pelaku usaha pangan lokal
1,00
1501
2.09.000132
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi
Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 buku SKPG
1,00
1502
2.09.000135
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan
Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan
Unit
1,00
1,00
1,00
0
0,00
1503
2.09.000137
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Usaha Pangan Lokal
Jumlah Usaha Pangan Lokal
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan Jumlah Usaha Pangan Lokal
1,00
1504
2.09.000138
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi
Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi
0,00
1505
2.09.000139
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi
Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi
0,00
1506
2.09.000143
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data harga minimum pangan pokok lokal
Data harga minimum pangan pokok lokal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Dokumen Laporan Harga Pangan
0,00
1507
2.09.000144
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1,00
1508
2.09.000145
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan Bulanan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
12,00
1509
2.09.000149
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0
0,00
1510
2.09.000152
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Penerima Manfaat
Data Penerima Manfaat
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1 Dokumen Penerima Manfaat
1,00
1511
2.09.000153
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
Laporan Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1,00
1512
2.09.000155
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun
Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun
Dokumen
0,00
0,00
26,00
1 Dokumen registrasi PSAT PDUK per tahun
1,00
1513
2.09.000159
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Dokumen Rekomendasi Keamanan dan mutu pangan segar
1,00
1514
2.09.000160
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar
%
80,00
80,00
87,00
Laporan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar
88,48
1515
2.09.000210
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
Unit
1,00
1,00
1,00
0
1,00
1516
2.09.000211
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan bulanan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok
12,00
1517
2.09.000212
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya
Laporan
1,00
1,00
1,00
Laporan bulanan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya
12,00
1518
2.09.000217
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
1,00
1519
2.09.000219
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Unit
1,00
1,00
1,00
Laboratorium Pengawasan Keamanan Pangan
1,00
1520
2.09.000214
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah
Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah
Ton
1521
2.09.000126
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
Kegiatan
1522
2.10.000032
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Data sengketa, konflik dan perkara
Data sengketa, konflik dan perkara
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1523
2.09.000113
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting
Unit
0,00
0,00
0,00
Bulog Cabang Magelang
1,00
1524
2.09.000142
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
Laporan
0,00
0,00
0,00
Pemerintah Daerah tidak menentukan harga minimum pangan poko lokal, mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran
0,00
1525
2.09.000053
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Dokumen
1,00
1 Dokumen
1,00
1 dokumen
1,00
1
1,00
1526
2.10.000076
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
layanan bantuan hukum perkara pertanahan
layanan bantuan hukum perkara pertanahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1527
2.10.000091
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Surat tanda bukti hak atas tanah
Surat tanda bukti hak atas tanah
Surat
45,00
40,00
26,00
32,00
1528
2.10.000014
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)
Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)
Dokumen
910,00
974,00
990,00
1.030,00
1529
2.10.000043
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan
Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan
Dokumen
5,00
5,00
5,00
5,00
1532
2.10.000179
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1533
2.10.000001
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1534
2.10.000041
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1535
2.10.000054
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan
Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1536
2.10.000064
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah
Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1537
2.10.000073
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1538
2.10.000077
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah
Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1539
2.10.000078
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Nomor identifikasi bidang tanah
Nomor identifikasi bidang tanah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1540
2.10.000080
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Penetapan nilai oleh tim Penilai
Penetapan nilai oleh tim Penilai
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1541
2.10.000083
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Peta desain konsolidasi tanah
Peta desain konsolidasi tanah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1542
2.10.000086
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Rencana aksi
Rencana aksi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1543
2.10.000088
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1544
2.10.000098
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Berita Acara
0,00
0,00
0,00
0,00
1545
2.10.000103
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Berita Acara
0,00
0,00
0,00
0,00
1546
2.10.000209
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1547
2.10.000210
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1548
2.10.000081
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perda tentang RTRW Provinsi
Perda tentang RTRW Provinsi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1549
2.10.000004
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Berita Acara kesepakatan rencana aksi
Berita Acara kesepakatan rencana aksi
Dokumen
Tidak ada konsolidasi tanah di BPN kota Magelang
1,00
1,00
1,00
1,00
1550
2.10.000051
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah
Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah
Dokumen
0,00
193,00
34,00
29,00
1551
2.10.000067
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat
Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat
Dokumen
429,00
350,00
447,00
439,00
1552
2.10.000068
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB
Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB
Dokumen
14,00
8,00
11,00
25,00
1553
2.10.000208
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah
Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah
Dokumen
0,00
1,00
1,00
0,00
1554
2.10.000211
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan
Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan
Dokumen
0,00
1,00
1,00
0,00
1555
2.10.000082
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Peta Bidang Tanah
Peta Bidang Tanah
Dokumen
332,00
457,00
330,00
493,00
1556
2.10.000084
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Peta lokasi HGU/HGB
Peta lokasi HGU/HGB
Dokumen
14,00
8,00
11,00
25,00
1557
2.10.000085
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Peta lokasi tanah hak milik masyarakat
Peta lokasi tanah hak milik masyarakat
Dokumen
429,00
350,00
447,00
439,00
1558
2.10.000089
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Badan Pertanahan Nasional
Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)
Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)
Dokumen
5,00
1,00
2023 banyak kegiatan stategis (pengadaan tanah dan kota lengkap) sehingga pekerjaan rutin terganggu. Hal tsb yg membuat tahun 2023 kami banyak aduan
15,00
22,00
1559
2.11.000005
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data contoh uji
Data contoh uji
Data
3,00
3,00
3,00
3,00
1560
2.11.000018
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota
data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota
Dokumen
311.533,00
222.326,00
226.670,00
0,00
1561
2.11.000063
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
1562
2.11.000128
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Nilai IKA n-1
Nilai IKA n-1
Poin
30,83
65,00
66,67
58,33
1563
2.11.000130
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Nilai IKLH n-1
Nilai IKLH n-1
Poin
51,32
63,46
64,80
64,96
1564
2.11.000131
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Nilai IKTL n-1
Nilai IKTL n-1
Poin
31,48
28,07
27,85
35,88
1565
2.11.000132
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Nilai IKU n-1
Nilai IKU n-1
Poin
81,08
81,16
83,05
86,83
1566
2.11.000152
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Dokumen
5,00
4,00
6,00
0,00
1567
2.11.000161
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
1568
2.11.000163
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1569
2.11.000181
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara
Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara
Unit
2,00
5,00
7,00
5,00
1570
2.11.000189
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1571
2.11.000192
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi
Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi
Unit
21,00
21,00
21,00
21,00
1572
2.11.000193
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan
Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan
Perusahaan
0,00
0,00
0,00
5,00
1573
2.11.000195
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Aduan
2,00
4,00
4,00
3,00
1574
2.11.000197
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin
4,00
5,00
2,00
5,00
1575
2.11.000205
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
Perkara
0,00
0,00
0,00
0,00
1576
2.11.000207
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1577
2.11.000208
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1578
2.11.000209
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
1579
2.11.000211
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
1580
2.11.000213
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
1581
2.11.000215
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
1582
2.11.000220
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
Laporan
17,00
17,00
17,00
17,00
1583
2.11.000221
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1584
2.11.000225
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1585
2.11.000226
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1586
2.11.000227
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1587
2.11.000230
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1588
2.11.000231
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1589
2.11.000234
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1590
2.11.000238
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting
Lembaga
1,00
2,00
8,00
0,00
1591
2.11.000241
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1592
2.11.000243
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi
Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1593
2.11.000244
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi
Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1594
2.11.000245
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi
Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1595
2.11.000246
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
Orang
60,00
120,00
480,00
480,00
1596
2.11.000247
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
Perkara
0,00
0,00
2,00
0,00
1597
2.11.000250
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Aduan
2,00
4,00
4,00
3,00
1598
2.11.000251
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
Orang
1,00
2,00
2,00
0,00
1599
2.11.000252
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah PPLHD Eksisting
Jumlah PPLHD Eksisting
Orang
1,00
2,00
2,00
1,00
1600
2.11.000253
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
Orang
1,00
1,00
1,00
0,00
1601
2.11.000255
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1602
2.11.000257
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota
Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota
Unit
2,00
5,00
7,00
6,00
1603
2.11.000259
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi
Unit
21,00
21,00
21,00
21,00
1604
2.11.000261
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1605
2.11.000264
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Unit
5,00
4,00
6,00
5,00
1606
2.11.000265
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1607
2.11.000268
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
Titik
42,00
72,00
72,00
72,00
1608
2.11.000273
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
1609
2.11.000282
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tersusunnya dokumen IKPLHD
Tersusunnya dokumen IKPLHD
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1610
2.11.000254
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah PPLHD yang dibutuhkan
Jumlah PPLHD yang dibutuhkan
Orang
3,00
3,00
3,00
3,00
1611
2.11.000007
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS
Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS
Laporan
0,00
0,00
2,00
0,00
1612
2.11.000051
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan
Izin
30,00
30,00
30,00
0,00
1613
2.11.000179
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun
Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1615
2.11.000201
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Izin
30,00
30,00
30,00
30,00
1616
2.11.000217
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi
Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi
Dokumen
0,00
0,00
2,00
0,00
1617
2.11.000218
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Dokumen
30,00
30,00
309,00
14,00
1618
2.11.000232
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota
Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota
Dokumen
1,00
5,00
9,00
7,00
1619
2.11.000236
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
Dokumen
1,00
5,00
9,00
7,00
1620
2.11.000256
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani
Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani
Ton
3,00
3,00
4,00
0,00
1621
2.11.000262
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1622
2.11.000269
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
1623
2.11.000187
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)
Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)
Dokumen
1624
2.11.000357
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Timbulan Sampah Harian
Timbulan Sampah Harian
Ton
1625
2.11.000358
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Timbulan Sampah Tahunan
Timbulan Sampah Tahunan
Ton
1626
2.11.000296
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani
Ton
1627
2.11.000302
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan
Usaha/Kegiatan
1628
2.11.000310
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Usaha/Kegiatan
1629
2.11.000311
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Dokumen
1630
2.11.000319
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting
Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting
Unit
1631
2.11.000320
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah
Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah
Unit
1632
2.11.000321
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada
Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada
Unit
1633
2.11.000322
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup
Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup
Unit
1634
2.11.000325
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
Orang
1635
2.11.000328
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus
Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus
Dokumen
1636
2.11.000330
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut
Ton
1637
2.11.000342
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
Usaha/Kegiatan
1638
2.11.000343
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Laporan
1639
2.11.000345
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
Orang
1640
2.11.000347
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
Meter
1641
2.11.000348
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
-
1642
2.11.000349
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
Laporan
1643
2.11.000353
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
Dokumen
1644
2.11.000354
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
Ton
1645
2.11.000023
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Dokumen
1646
2.11.000072
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH
Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH
Kelompok
1647
2.11.000129
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Nilai IKAL n-1
Nilai IKAL n-1
Poin
1648
2.11.000200
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin
1649
2.11.000275
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
1650
2.11.000297
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Laporan
1651
2.11.000298
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
Laporan
1652
2.11.000350
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
Ton
1653
2.11.000351
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Ton
1654
2.11.000352
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
Ton
1655
2.11.000303
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Laporan
1656
2.11.000306
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Usaha/Kegiatan
1657
2.11.000307
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Usaha/Kegiatan
1658
2.11.000308
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Usaha/Kegiatan
1659
2.11.000314
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dokumen
1660
2.11.000323
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia
Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia
Unit
1661
2.11.000346
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
Sekolah
1662
2.11.000324
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi
Unit
1663
2.11.000326
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola
jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola
Ton
1664
2.11.000327
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah
Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah
Badan Usaha
1665
2.11.000329
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah
jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah
Ton
1666
2.11.000332
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH
Laporan
1667
2.11.000336
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
Laporan
1668
2.11.000337
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
1669
2.11.000338
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
1670
2.11.000339
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
1671
2.11.000340
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi k
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi k
Laporan
1672
2.11.000341
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sis
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sis
Laporan
1673
2.11.000001
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1
Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1674
2.11.000004
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Capaian IKLH Per tahun
Data Capaian IKLH Per tahun
Poin
51,32
63,46
64,80
64,96
1675
2.11.000006
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD
Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
1676
2.11.000009
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD
Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD
Laporan
1,00
0,00
0,00
1,00
1677
2.11.000010
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP
Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
1678
2.11.000011
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
1679
2.11.000012
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data hasil Validasi KLHS
Data hasil Validasi KLHS
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
1680
2.11.000013
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data hasil Validasi KLHS RPJMD
Data hasil Validasi KLHS RPJMD
Laporan
1,00
0,00
0,00
1,00
1681
2.11.000016
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada
Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada
Data
1,00
1,00
1,00
1,00
1682
2.11.000019
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1683
2.11.000020
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH
Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1684
2.11.000021
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data pengujian parameter kualitas lingkungan
Data pengujian parameter kualitas lingkungan
Data
2,00
2,00
2,00
2,00
1685
2.11.000022
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1686
2.11.000024
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup
Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
1687
2.11.000026
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1
Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1
Dokumen
0,00
1,00
5,00
6,00
1688
2.11.000028
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen DIKPLHD
Dokumen DIKPLHD
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1689
2.11.000029
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup
Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
1690
2.11.000030
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)
Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1691
2.11.000033
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting
Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1692
2.11.000034
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview
Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1693
2.11.000037
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun
Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1694
2.11.000039
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun
Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
1696
2.11.000044
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1
Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1
Dokumen
149,00
150,00
153,00
157,00
1697
2.11.000046
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah
Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah
Kelompok
59,00
78,00
86,00
86,00
1698
2.11.000048
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Aduan
2,00
4,00
4,00
3,00
1699
2.11.000049
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1
Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1
Izin
0,00
8,00
13,00
15,00
1700
2.11.000050
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat
Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat
Publikasi
0,00
1,00
1,00
1,00
1701
2.11.000052
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin
3,00
2,00
0,00
0,00
1702
2.11.000056
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin
1,00
3,00
2,00
5,00
1703
2.11.000058
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan
Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan
Izin
0,00
31,00
30,00
30,00
1704
2.11.000060
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses
Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses
Izin/persetujuan
0,00
0,00
0,00
0,00
1705
2.11.000292
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
1,00
0,00
0,00
1706
2.11.000263
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1707
2.11.000266
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Kasus
2,00
4,00
0,00
0,00
1708
2.11.000062
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kebijakan/data informasi terkait RPPLH
Kebijakan/data informasi terkait RPPLH
Dokumen
1,00
1,00
0,00
1,00
1709
2.11.000066
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah
Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah
Kegiatan
0,00
1,00
1,00
0,00
1710
2.11.000067
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Laporan
6,00
6,00
6,00
6,00
1711
2.11.000068
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kegiatan pengurangan sampah
Kegiatan pengurangan sampah
Kegiatan
4,00
4,00
4,00
5,00
1712
2.11.000069
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir
Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir
Kelompok
59,00
78,00
86,00
106,00
1713
2.11.000070
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan
Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan
Kelompok
17,00
17,00
17,00
17,00
1714
2.11.000074
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH
Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH
Kelompok
0,00
0,00
0,00
0,00
1715
2.11.000075
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Keluarga
0,00
0,00
0,00
0,00
1716
2.11.000076
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1717
2.11.000078
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota
Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota
Dokumen
10,00
14,00
14,00
14,00
1718
2.11.000083
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
1719
2.11.000084
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1720
2.11.000080
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1721
2.11.000086
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dokumen
2,00
0,00
0,00
0,00
1722
2.11.000081
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1723
2.11.000090
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1724
2.11.000092
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1725
2.11.000093
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1726
2.11.000094
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
1727
2.11.000095
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1728
2.11.000096
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1729
2.11.000097
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1730
2.11.000098
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen
3,00
3,00
4,00
3,00
1731
2.11.000099
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
8,00
1732
2.11.000100
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota
Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota
Dokumen
8,00
8,00
8,00
8,00
1733
2.11.000102
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor
Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1734
2.11.000104
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3
Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3
Laporan
0,00
1,00
0,00
5,00
1735
2.11.000105
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat
Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat
Dokumen
2,00
2,00
2,00
1,00
1736
2.11.000106
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1737
2.11.000107
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup
Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup
Lembaga
1,00
5,00
9,00
8,00
1738
2.11.000108
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting
Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting
Lembaga
1,00
5,00
9,00
8,00
1739
2.11.000110
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi
Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1740
2.11.000111
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lokasi pelaksanaan remediasi
Lokasi pelaksanaan remediasi
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1741
2.11.000112
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lokasi pelaksanaan Restorasi
Lokasi pelaksanaan Restorasi
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1742
2.11.000113
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Lokasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1743
2.11.000114
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota
Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota
Lokasi
1,00
5,00
9,00
8,00
1744
2.11.000271
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
m2
0,00
0,00
0,00
0,00
1745
2.11.000277
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
1746
2.11.000116
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Ha
69,00
69,00
69,00
69,00
1747
2.11.000118
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Ha
300,20
300,20
300,22
300,22
1748
2.11.000120
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Ha
28,00
28,00
28,00
28,00
1749
2.11.000122
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Ha
0,00
69,00
69,00
69,00
1750
2.11.000124
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
Orang
8,00
8,00
8,00
8,00
1751
2.11.000125
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH
Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH
Poin
4,00
4,00
8,00
8,00
1752
2.11.000126
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Entitas
1,00
8,00
13,00
8,00
1753
2.11.000127
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Materi
0,00
0,00
0,00
4,00
1754
2.11.000279
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
Poin
51,32
63,46
64,80
64,96
1755
2.11.000133
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
Orang
1,00
1,00
1,00
2,00
1756
2.11.000135
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Aduan
2,00
4,00
4,00
3,00
1757
2.11.000136
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Permohonan kelayakan lingkungan hidup
Permohonan kelayakan lingkungan hidup
Dokumen
4,00
4,00
4,00
5,00
1758
2.11.000139
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1759
2.11.000140
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1760
2.11.000141
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses
Dokumen
4,00
0,00
0,00
0,00
1761
2.11.000142
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1762
2.11.000280
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
%
73,42
73,50
73,82
77,83
1763
2.11.000143
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Persetujuan lingkungan hidup
Persetujuan lingkungan hidup
Dokumen
4,00
2,00
2,00
5,00
1764
2.11.000144
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1
Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1
Izin/persetujuan
156,00
158,00
160,00
165,00
1765
2.11.000146
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
Orang
0,00
0,00
1,00
1,00
1766
2.11.000147
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
PPLHD Eksisting
PPLHD Eksisting
Orang
1,00
2,00
2,00
1,00
1767
2.11.000148
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
Orang
0,00
0,00
0,00
1,00
1768
2.11.000149
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
PPLHD yang dibutuhkan
PPLHD yang dibutuhkan
Orang
3,00
4,00
4,00
3,00
1769
2.11.000150
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1770
2.11.000151
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1771
2.11.000153
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Unit
54,00
54,00
54,00
54,00
1772
2.11.000156
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Sarana dan prasarana pemilahan sampah
Sarana dan prasarana pemilahan sampah
Unit
6,00
6,00
6,00
6,00
1773
2.11.000158
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Sarana dan prasarana pengangkutan sampah
Sarana dan prasarana pengangkutan sampah
Unit
19,00
20,00
20,00
35,00
1774
2.11.000159
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting
Unit
7,00
7,00
10,00
10,00
1775
2.11.000160
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Sarana dan prasarana pengumpulan sampah
Sarana dan prasarana pengumpulan sampah
Unit
52,00
60,00
60,00
60,00
1776
2.11.000281
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tersusunnya dokumen IKLH
Tersusunnya dokumen IKLH
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1777
2.11.000283
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tersusunnya dokumen SLHD
Tersusunnya dokumen SLHD
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1778
2.11.000165
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
Titik
34,00
72,00
72,00
72,00
1779
2.11.000167
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah
Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah
Unit
20,00
56,00
56,00
54,00
1780
2.11.000168
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH
Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH
Usaha/Kegiatan
17,00
2,00
2,00
3,00
1781
2.11.000286
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume sampah yang didaur ulang
Volume sampah yang didaur ulang
Ton
2.300,80
4.326,64
4.379,63
4.995,31
1782
2.11.000287
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
1783
2.11.000288
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Ton
23.308,65
22.019,29
23.101,19
2.297,45
1784
2.11.000289
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Ton
56,03
827,73
771,98
2.851,94
1785
2.11.000290
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
Ton
10.244,00
13.084,00
14.065,00
2.297,45
1786
2.11.000172
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume timbulan sampah yang diangkut
Volume timbulan sampah yang diangkut
Ton
62,88
57,64
63,29
2.297,45
1787
2.11.000174
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Ton
7,73
10,19
10,19
5.019,74
1788
2.11.000175
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan
Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan
Ton
7,73
9,10
11,26
2.851,95
1789
2.11.000176
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume timbulan sampah yang diolah
Volume timbulan sampah yang diolah
Ton
1,11
2,01
4,35
8,40
1790
2.11.000177
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA
Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA
Ton
67,80
57,64
63,29
22.963,05
1791
2.12.000002
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
2,00
1792
2.12.000092
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
Orang
175,00
195,00
100,00
113,00
1793
2.12.000095
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Data
1,00
1,00
1,00
1,00
1794
2.12.000097
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Faskes
13,00
16,00
18,00
16,00
1795
2.12.000098
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
Kali
0,00
0,00
0,00
0,00
1796
2.12.000099
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan
Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan
Dokumen
0,00
0,00
2,00
0,00
1797
2.12.000100
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak
Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak
Dokumen
1,00
2,00
0,00
0,00
1798
2.12.000003
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
1799
2.12.000005
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Data yang telah diolah dan disajikan
Data yang telah diolah dan disajikan
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
1800
2.12.000073
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
Laporan
13,00
15,00
56,00
32,00
1801
2.12.000077
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
Laporan
0,00
50,00
53,00
50,00
1802
2.12.000078
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk
Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk
Laporan
0,00
3,00
0,00
2,00
1803
2.12.000079
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil
Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil
Laporan
0,00
3,00
4,00
0,00
1804
2.12.000085
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk
Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk
Laporan
0,00
0,00
4,00
2,00
1805
2.12.000086
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1806
2.12.000087
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan
Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan
Laporan
16,00
16,00
16,00
16,00
1807
2.12.000006
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1808
2.12.000039
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1809
2.12.000040
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1810
2.12.000071
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1811
2.12.000074
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1812
2.12.000081
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1813
2.12.000088
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1814
2.12.000089
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
Layanan
0,00
0,00
0,00
0,00
1815
2.12.000009
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
Dokumen
1816
2.12.000010
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen
1817
2.12.000090
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk
Orang
1818
2.12.000091
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil
Orang
1819
2.12.000001
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
2,00
1,00
0,00
1820
2.12.000004
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
1821
2.12.000008
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
Dokumen
12,00
10,00
12,00
12,00
1822
2.12.000012
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Laporan
1,00
1,00
1,00
2,00
1823
2.12.000017
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen
12,00
12,00
12,00
0,00
1824
2.12.000020
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
Dokumen
2,00
1,00
1,00
0,00
1825
2.12.000024
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
1826
2.12.000023
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
Dokumen
12,00
12,00
12,00
Tahun 2019-2023 sebelumnya dokumen dihitung per bulan 1 dokumen laporan, sehingga 12 dokumen per tahun, Tahun 2024 dihitung secara keseluruhan dokumen.
4.000,00
1827
2.12.000025
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Dokumen
0,00
2,00
2,00
2,00
1828
2.12.000027
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1829
2.12.000026
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1830
2.12.000028
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1831
2.12.000032
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
paket
1,00
1,00
1,00
1,00
1832
2.12.000033
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
Dokumen
1,00
1,00
1,00
2,00
1833
2.12.000035
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dokumen
23,00
25,00
26,00
26,00
1834
2.12.000037
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan
Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan
Dokumen
14,00
12,00
12,00
16,00
1835
2.12.000042
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1836
2.12.000044
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
Dokumen
23,00
25,00
26,00
26,00
1837
2.12.000046
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1838
2.12.000047
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun
Dokumen
2,00
0,00
0,00
0,00
1839
2.12.000050
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun
Dokumen
4,00
2,00
0,00
0,00
1840
2.12.000051
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1841
2.12.000052
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk
Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1842
2.12.000057
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
1843
2.12.000060
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil
Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil
Laporan
12,00
12,00
12,00
0,00
1844
2.12.000053
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk
Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk
Laporan
0,00
12,00
12,00
12,00
1845
2.12.000062
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan
1,00
1,00
1,00
2,00
1846
2.12.000063
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1847
2.12.000067
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Laporan
0,00
1,00
3,00
2,00
1848
2.12.000068
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
1849
2.12.000069
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1850
2.12.000072
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Laporan / Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1851
2.12.000076
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang
Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan
Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1852
2.13.000045
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Musyawarah Desa
Musyawarah Desa
Dokumen
1853
2.13.000065
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa
Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa
Dokumen
1854
2.13.000010
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan
Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan
Dokumen
1855
2.13.000074
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Tingkat perkembangan desa
Tingkat perkembangan desa
Desa
1856
2.13.000027
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain
Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain
Dokumen
1857
2.13.000034
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Laporan
0,00
17,00
1858
2.13.000069
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DPMP4KB Kota Magelang
Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain
Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain
Lembaga Desa dan Desa Adat
17,00
17,00
1859
2.14.000003
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK
Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK
Laporan
1,00
1,00
1860
2.14.000013
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Data dan Informasi Keluarga yang tersedia
Data dan Informasi Keluarga yang tersedia
Laporan
12,00
12,00
1861
2.14.000015
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan
Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan
Laporan
1,00
1,00
1862
2.14.000018
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan
Laporan
12,00
12,00
1863
2.14.000036
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Orang
216,00
216,00
1864
2.14.000038
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)
Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)
Kampung
17,00
17,00
1865
2.14.000044
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kelompok
17,00
17,00
1866
2.14.000047
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal
Laporan
1,00
1,00
1867
2.14.000049
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Laporan
1,00
1,00
1868
2.14.000051
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Laporan
12,00
12,00
1869
2.14.000061
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana
Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana
Kegiatan
21,00
21,00
1870
2.14.000065
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola
Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola
Laporan
2,00
3,00
1871
2.14.000067
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Orang / Sertifikat
9.198,00
612,00
1872
2.14.000072
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Laporan
1,00
1,00
1873
2.14.000075
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Organisasi
96,00
96,00
1874
2.14.000087
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Kegiatan
18,00
18,00
1875
2.14.000094
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
Kegiatan
2,00
2,00
1876
2.14.000100
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Laporan
12,00
12,00
1877
2.14.000105
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Laporan
1,00
1,00
1878
2.14.000110
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DPMP4KB Kota Magelang
Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia
Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia
Laporan
12,00
12,00
1879
2.15.000006
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
Unit
1.712,00
1.833,00
2.141,00
2.141,00
1880
2.15.000007
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
142,00
255,00
147,00
147,00
1881
2.15.000008
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi
Unit
9,00
9,00
13,00
13,00
1882
2.15.000018
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Buku kerja rancang bangun
Buku kerja rancang bangun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1883
2.15.000020
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1884
2.15.000067
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
1885
2.15.000068
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara
Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
1886
2.15.000071
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C
Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
1887
2.15.000072
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara
Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara
Dokumen
0,00
1,00
1,00
1,00
1888
2.15.000114
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak
Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1889
2.15.000115
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik
Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik
Dokumen
3,00
3,00
3,00
3,00
1890
2.15.000116
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat
Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1891
2.15.000158
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota
Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1892
2.15.000163
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota
Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1893
2.15.000166
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting
Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1894
2.15.000168
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Ruang Lalu Lintas
Data Ruang Lalu Lintas
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
1895
2.15.000173
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Terminal
Data Terminal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1896
2.15.000176
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Terminal Penumpang Tipe C
Data Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1897
2.15.000177
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara
Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1898
2.15.000191
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan
Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan
Unit
0,00
0,00
12,00
12,00
1899
2.15.000192
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
142,00
255,00
147,00
147,00
1900
2.15.000197
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Hasil Penilaian Tim Evaluasi
Hasil Penilaian Tim Evaluasi
Dokumen
6,00
3,00
6,00
6,00
1901
2.15.000215
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan
Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1902
2.15.000238
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
rencana umum tata ruang;
rencana umum tata ruang;
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
1903
2.15.000245
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Marka Jalan
Marka Jalan
Meter
100,00
4.000,00
21.962,00
21.962,00
1904
2.15.000246
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data indentifikasi masalah lalu lintas
Data indentifikasi masalah lalu lintas
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
1905
2.15.000247
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
1906
2.15.000248
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1907
2.15.000251
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
1908
2.15.000253
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1909
2.15.000257
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor
Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1910
2.15.000258
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
Dokumen
9,00
12,00
13,00
13,00
1911
2.15.000259
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Laporan
6,00
3,00
6,00
6,00
1912
2.15.000260
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Persetujuan Teknis Hasil Andalalin
Persetujuan Teknis Hasil Andalalin
Dokumen
6,00
3,00
6,00
6,00
1913
2.15.000261
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas
SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas
Orang
2,00
2,00
3,00
3,00
1914
2.15.000262
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1915
2.15.000264
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1916
2.15.000265
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1917
2.15.000267
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)
Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)
Lokasi
1,00
1,00
1,00
1,00
1918
2.15.000268
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan
Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Laporan
15,00
15,00
15,00
15,00
1927
2.15.000394
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1928
2.15.000395
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1929
2.15.000011
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Analisis mengenai dampak lingkungan
Analisis mengenai dampak lingkungan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1930
2.15.000269
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Dokumen
0,00
3,00
14,00
14,00
1931
2.15.000272
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum
Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
1932
2.15.000273
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Laporan Pengawasan ketertiban terminal
Laporan Pengawasan ketertiban terminal
Laporan
0,00
0,00
1,00
1,00
1933
2.15.000278
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan
Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1934
2.15.000289
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
1935
2.15.000297
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital
Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1936
2.15.000306
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal
Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal
Orang
11,00
12,00
12,00
12,00
1937
2.15.000255
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
Trotoar
Trotoar
m2
0,00
0,00
0,00
0,00
1938
2.15.000193
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat
Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat
Unit
7.428,00
7.428,00
12.370,00
12.370,00
1939
2.15.000194
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara
Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
7.428,00
7.428,00
12.370,00
12.370,00
1940
2.15.000249
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1941
2.15.000256
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas
Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1942
2.15.000263
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1943
2.15.000266
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi
SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1944
2.15.000393
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
1945
2.15.000028
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1946
2.15.000029
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1947
2.15.000047
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1948
2.15.000094
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1949
2.15.000125
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan
Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1950
2.15.000165
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting
Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1951
2.15.000226
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Rancang Bangun
Rancang Bangun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1952
2.15.000232
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Rencana induk terminal
Rencana induk terminal
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1953
2.15.000244
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi
Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
1954
2.15.000275
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1955
2.15.000294
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual
Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
1956
2.15.000300
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi
Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1957
2.15.000316
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota
Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1958
2.15.000403
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota
Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1959
2.15.000419
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Pita Penggaduh
Pita Penggaduh
Meter
0,00
0,00
0,00
0,00
1960
2.15.000003
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Alat pemberi isyarat lalu lintas
Alat pemberi isyarat lalu lintas
Unit
18,00
18,00
18,00
18,00
1961
2.15.000009
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal
Unit
9,00
9,00
11,00
11,00
1962
2.15.000010
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Analisis dampak lalu lintas
Analisis dampak lalu lintas
Dokumen
10,00
10,00
10,00
10,00
1963
2.15.000040
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1964
2.15.000046
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Audit Terminal
Data Audit Terminal
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1965
2.15.000074
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data inspeksi Terminal
Data inspeksi Terminal
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
1966
2.15.000075
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota
Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1967
2.15.000077
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Dokumen
11,00
11,00
11,00
11,00
1968
2.15.000080
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota
Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1969
2.15.000085
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
1970
2.15.000086
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan
Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan
Dokumen
10,00
10,00
10,00
10,00
1971
2.15.000409
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji
Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1972
2.15.000087
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar
Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1973
2.15.000120
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat
Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
1974
2.15.000121
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki
Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1975
2.15.000126
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan
Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1976
2.15.000127
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan
Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1977
2.15.000128
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus
Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1978
2.15.000130
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan
Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan
Dokumen
18,00
18,00
18,00
18,00
1979
2.15.000131
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan
Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
2.15.000408
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor
Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
2.15.000142
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Perlengkapan Jalan
Data Perlengkapan Jalan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1982
2.15.000143
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1983
2.15.000144
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1984
2.15.000149
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya
Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya
Dokumen
13,00
13,00
13,00
13,00
1985
2.15.000151
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota
Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
15,00
15,00
1986
2.15.000153
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota
Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1987
2.15.000156
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1988
2.15.000172
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C
Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1989
2.15.000178
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Data UPPKB
Data UPPKB
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1990
2.15.000000
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum
Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
1991
2.15.000187
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Laporan
6,00
6,00
6,00
6,00
1992
2.15.000189
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
1993
2.15.000210
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Marka Jalan
Marka Jalan
Unit
116.516,00
116.516,00
116.516,00
116.516,00
1994
2.15.000211
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1995
2.15.000406
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
1996
2.15.000224
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Rambu Lalu Lintas
Rambu Lalu Lintas
Unit
1.208,00
1.208,00
1.208,00
1.208,00
1997
2.15.000225
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kota Magelang
Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara
Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Unit
0,00
0,00
1,00
1,00
2000
2.16.000071
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Unit
0,00
0,00
1,00
1,00
2001
2.16.000072
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
Unit
0,00
0,00
1,00
1,00
2002
2.16.000073
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2003
2.16.000074
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo
Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo
Unit
0,00
1,00
0,00
0,00
2004
2.16.000075
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Data dan informasi dibagipakaikan
Data dan informasi dibagipakaikan
Data
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
2.16.000077
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional
Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2006
2.16.000078
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2.16.000079
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
2.16.000080
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah
Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2009
2.16.000081
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah
Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
2.16.000083
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Perangkat Daerah
29,00
29,00
29,00
29,00
2011
2.16.000085
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah
0,00
0,00
2,00
2,00
2012
2.16.000086
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Aplikasi
0,00
0,00
5,00
5,00
2013
2.16.000087
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Aplikasi
0,00
0,00
revisi per 4 feb 2025
0,00
Tidak mempunyai SPLP daerah krn aplikasi langsung terkoneksi ke SPLP pusat
0,00
2014
2.16.000095
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
Layanan
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.16.000096
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
Layanan
75,00
75,00
75,00
75,00
2016
2.16.000097
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
Layanan
299,00
299,00
299,00
Pendataan berdasarkan klasifikasi arsitektur layanan SPBE yang membedakan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan
178,00
2017
2.16.000098
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda
SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda
Surat Keputusan
1,00
1,00
1,00
1,00
2018
2.16.000105
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.16.000106
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
2020
2.16.000108
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2021
2.16.000109
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Inovasi
6,00
6,00
6,00
6,00
2022
2.16.000111
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Audit TIK internal
Audit TIK internal
Dokumen
0,00
1,00
0,00
1,00
2023
2.16.000112
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Audit TIK eksternal
Audit TIK eksternal
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
2.16.000114
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
Aduan
21,00
498,00
616,00
266,00
2025
2.16.000115
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
Aduan
8,00
446,00
147,00
0,00
2026
2.16.000116
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
Kanal
5,00
5,00
5,00
5,00
2027
2.16.000117
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
2.16.000120
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Strategi Komunikasi Publik yang disusun
Strategi Komunikasi Publik yang disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
2.16.000122
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Prosedur penanganan komunikasi krisis
Prosedur penanganan komunikasi krisis
SOP
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
2.16.000131
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Diseminasi melalui Media Berbayar
Diseminasi melalui Media Berbayar
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
1,00
2031
2.16.000132
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Diseminasi melalui Earned Media
Diseminasi melalui Earned Media
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
2.16.000133
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Diseminasi melalui shared media
Diseminasi melalui shared media
Kegiatan
185,00
159,00
140,00
503,00
2033
2.16.000134
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
Minus majalah Dinamika
2,00
2034
2.16.000136
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Media cetak yang dikelola Pemda
Media cetak yang dikelola Pemda
Media
1,00
1,00
1,00
0,00
2035
2.16.000138
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Saluran TV yang dikelola pemda
Saluran TV yang dikelola pemda
Saluran
0,00
Tidak memiliki saluran TV
0,00
0,00
0,00
2036
2.16.000140
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Radio milik Pemerintah Daerah
Radio milik Pemerintah Daerah
Radio
1,00
1,00
1,00
1,00
2037
2.16.000142
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Media Online yang dikelola oleh Pemda
Media Online yang dikelola oleh Pemda
Media
2,00
2,00
2,00
2,00
2038
2.16.000143
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda
Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
2039
2.16.000146
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Komunitas Informasi Masyarakat
Komunitas Informasi Masyarakat
Komunitas
17,00
17,00
17,00
17,00
2040
2.16.000148
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Permohonan
7.320,00
9.649,00
6.819,00
13.217,00
2041
2.16.000149
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Informasi
62,00
129,00
87,00
66,00
2042
2.16.000150
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Informasi
40,00
82,00
16,00
38,00
2043
2.16.000151
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Informasi
40,00
79,00
17,00
15,00
2044
2.16.000152
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik
SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik
Orang
2,00
2,00
2,00
4,00
2045
2.16.000153
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik
SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2046
2.16.000155
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pengaturan relasi media
Pengaturan relasi media
Perda/Perkada
0,00
0,00
0,00
0,00
2047
2.16.000158
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas
Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas
Perangkat Daerah
29,00
29,00
29,00
29,00
2048
2.16.000089
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat Daerah yang memiliki akses internet
Perangkat Daerah yang memiliki akses internet
Perangkat Daerah
29,00
29,00
29,00
29,00
2049
2.16.000090
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
Perangkat Daerah
29,00
29,00
29,00
29,00
2050
2.16.000093
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo
Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo
Aplikasi
0,00
0,00
46,00
48,00
2051
2.16.000088
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda
Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda
mbps
1.000,00
1.300,00
1.300,00
1.700,00
2052
2.16.000091
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Titik
10,00
10,00
10,00
10,00
2053
2.16.000092
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
Aplikasi
126,00
126,00
126,00
126,00
2054
2.16.000094
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan
Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan
Aplikasi
2,00
3,00
4,00
4,00
2055
2.16.000099
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Server yang dikelola pemerintah daerah
Server yang dikelola pemerintah daerah
Unit
10,00
13,00
13,00
13,00
2056
2.16.000100
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah
Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah
%
75,00
75,00
75,00
78,00
2057
2.16.000113
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
Orang
275,00
2.574,00
1.950,00
1.910,00
2058
2.16.000135
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal
Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal
Orang
1.150.053,00
1.340.474,00
1.414.937,00
1.224.575,00
2059
2.16.000162
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot
Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot
Titik
0,00
0,00
0,00
0,00
2060
2.16.000101
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
Unit
2061
2.16.000102
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah
Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah
Unit
2062
2.16.000103
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
Unit
2063
2.16.000104
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah
Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah
Unit
2064
2.16.000110
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE
Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE
Orang
2065
2.16.000124
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Konten Foto
Konten Foto
Konten
265,00
245,00
325,00
136,00
2066
2.16.000125
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Konten Teks
Konten Teks
Konten
2067
2.16.000126
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Konten Grafis
Konten Grafis
Konten
424,00
275,00
516,00
588,00
2068
2.16.000127
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Konten Audio Video
Konten Audio Video
Konten
491,00
497,00
601,00
812,00
2069
2.16.000128
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Konten Audio
Konten Audio
Konten
2070
2.16.000129
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Konten digital yang menggunakan bahasa setempat
Konten digital yang menggunakan bahasa setempat
Konten
2071
2.16.000130
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pertemuan tatap muka
Pertemuan tatap muka
Kegiatan
2072
2.16.000154
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Laporan
2073
2.16.000121
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Komunikasi krisis yang telah dikelola
Komunikasi krisis yang telah dikelola
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2074
2.16.000067
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Nama Domain Pemerintah Daerah
Nama Domain Pemerintah Daerah
Domain
1,00
1,00
1,00
1,00
2075
2.16.000068
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Nama Sub Domain Pemerintah Daerah
Nama Sub Domain Pemerintah Daerah
Domain
273,00
273,00
273,00
305,00
2076
2.16.000144
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Magelang
Siaran pers yang dibuat
Siaran pers yang dibuat
Siaran Pers
839,00
332,00
536,00
542,00
2077
2.17.000002
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan
Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan
Dokumen
71,00
81,00
69,00
97,00
2078
2.17.000038
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0,00
2079
2.17.000051
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang produktif
Unit Usaha Yang produktif
Unit Usaha
1.971,00
2.030,00
2.126,00
2.263,00
2080
2.17.000001
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0,00
2081
2.17.000014
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
Unit Usaha
65,00
43,00
47,00
61,00
2082
2.17.000015
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat
Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat
Unit Usaha
2,00
2,00
2,00
2,00
2083
2.17.000033
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
Orang
48,00
352,00
220,00
243,00
2084
2.17.000034
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2085
2.17.000035
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0,00
2086
2.17.000037
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0,00
2087
2.17.000036
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0,00
2088
2.17.000047
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang memiliki akses pasar
Unit Usaha Yang memiliki akses pasar
Unit Usaha
Data Belum Tersedia
0,00
Data Belum tersedia
0,00
278,00
322,00
2089
2.17.000045
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan
Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan
Unit Usaha
4.785,00
5.052,00
3.070,00
3.097,00
2090
2.17.000046
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan
Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan
Unit Usaha
Data tidak tersedia
0,00
Data belum tersedia
0,00
0,00
0,00
2091
2.17.000049
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha
Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha
Unit Usaha
Data belum tersedia
0,00
Data belum tersedia
0,00
0,00
0,00
2092
2.17.000053
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
Unit Usaha
24,00
81,00
Pelaku usaha yang membentuk koperasi
32,00
32,00
2093
2.17.000054
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Unit Usaha
2.160,00
2.010,00
pendampingan oleh tenaga pendamping UMKM tahun 2023
2.030,00
2.040,00
2094
2.18.000014
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.
Orang
2.070,00
5.682,00
3.355,00
4.485,00
2095
2.18.000016
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;
Orang
1.706,00
2.674,00
3.272,00
5.048,00
2096
2.18.000021
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.
Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
2097
2.18.000026
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;
Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
2098
2.18.000031
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Rencana Minat Investasi di luar negeri.
Rencana Minat Investasi di luar negeri.
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2099
2.18.000040
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;
Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;
Unit Usaha
0,00
0,00
10,00
41,00
2100
2.18.000043
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
10,00
2101
2.18.000004
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;
Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;
Dokumen
2102
2.18.000001
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.
Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.
Orang
9,00
5,00
3,00
3,00
2103
2.18.000003
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;
Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;
Dokumen
1.733,00
2.808,00
3.196,00
4.485,00
2104
2.18.000010
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;
Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;
Orang
2,00
3,00
13,00
2,00
2105
2.18.000013
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;
Orang
1.501,00
5.979,00
6.916,00
5.048,00
2106
2.18.000018
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
Dokumen
2,00
3,00
4,00
0,00
2107
2.18.000028
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
Dokumen
1,00
1,00
3,00
1,00
2108
2.18.000030
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Rencana Minat Investasi di dalam negeri;
Rencana Minat Investasi di dalam negeri;
Dokumen
2,00
6,00
10,00
11,00
2109
2.18.000032
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.
Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.
Unit Usaha
88,00
100,00
100,00
100,00
2110
2.18.000034
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.
Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.
Unit Usaha
0,00
179,00
273,00
41,00
2111
2.18.000036
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang
Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;
Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;
Unit Usaha
2,00
3,00
2,00
3,00
2112
2.19.000064
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pemuda Kader
Pemuda Kader
Orang
150,00
150,00
170,00
100,00
2113
2.19.000069
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Organisasi Kepemudaan
Organisasi Kepemudaan
Organisasi
24,00
24,00
24,00
37,00
2114
2.19.000070
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
sarana dan prasarana kepemudaan
sarana dan prasarana kepemudaan
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2115
2.19.000071
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
organisasi kepemudaan berprestasi
organisasi kepemudaan berprestasi
Organisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2116
2.19.000072
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
sentra kewirausahaan pemuda
sentra kewirausahaan pemuda
Sentra
0,00
0,00
0,00
0,00
2117
2.19.000084
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sentra pembinaan Olahraga
Sentra pembinaan Olahraga
Lembaga
3
0,00
4
0,00
revisi 4
1,00
4,00
2118
2.19.000089
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
organisasi kepramukaan
organisasi kepramukaan
Organisasi
35
1,00
36
1,00
revisi 36
1,00
36,00
2119
2.19.000073
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
atlet/olahragawan talenta muda
atlet/olahragawan talenta muda
Orang
160
0,00
160
0,00
171,00
434,00
2120
2.19.000075
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
atlet/olahragawan disabilitas
atlet/olahragawan disabilitas
Orang
9,00
15,00
16,00
16,00
2121
2.19.000078
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
kompetisi/kejuaraan single event
kompetisi/kejuaraan single event
Unit
2
0,00
2
0,00
2,00
2,00
2122
2.19.000081
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
pelatih olahraga yang bersertifikat
pelatih olahraga yang bersertifikat
Orang
65
0,00
68
0,00
72,00
83,00
2123
2.19.000082
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Organisasi Olahraga
Organisasi Olahraga
Lembaga
0,00
0,00
4,00
ORGANISASI OLAHRAGA DI KOTA MAGELANG TAHUN 2024 (jumlah 69, 4 seperti yang dilaporkan di tahun-tahun sebelumnya, tambahan 65 adalah 20 inorga dari KORMI, plus 45 cabor di KONI)
69,00
2124
2.19.000083
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
wasit
wasit
Orang
65
0,00
73
0,00
73,00
73,00
2125
2.19.000085
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana Olahraga
Sarana Olahraga
Unit
0,00
0,00
1,00
1,00
2126
2.19.000086
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Prasarana Olahraga
Prasarana Olahraga
Unit
206,00
206,00
207,00
207,00
2127
2.19.000087
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana Olahraga Disabilitas
Sarana Olahraga Disabilitas
Unit
127,00
127,00
127,00
127,00
2128
2.19.000088
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
prasarana olahraga disabilitas
prasarana olahraga disabilitas
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2129
2.19.000065
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pemuda Pelopor
Pemuda Pelopor
Orang
3,00
11,00
11,00
5,00
2130
2.19.000067
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pemuda wirausaha muda pemula
Pemuda wirausaha muda pemula
Orang
100,00
100,00
150,00
17,00
2131
2.19.000068
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pemuda Berprestasi
Pemuda Berprestasi
Orang
0,00
1,00
revisi 3
1,00
1,00
2132
2.19.000090
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
tenaga pendidik pramuka
tenaga pendidik pramuka
Orang
75,00
75,00
75
752,00
53,00
2133
2.19.000091
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
kegiatan pramuka
kegiatan pramuka
Orang
200,00
400,00
200,00
200,00
2134
2.20.000019
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata
Dokumen
1,00
2,00
3,00
3,00
2135
2.20.000020
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data
Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data
Unit
1,00
2,00
3,00
3,00
2136
2.20.000021
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi
Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi
Unit
1,00
2,00
3,00
3,00
2137
2.20.000022
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil
Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil
Dokumen
1,00
2,00
3,00
3,00
2138
2.20.000023
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
Persentase
100,00
100,00
100,00
100,00
2139
2.20.000024
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik
Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik
Dokumen
1,00
2,00
3,00
3,00
2140
2.20.000025
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
Orang
29,00
29,00
47,00
80,00
2141
2.20.000026
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data
Orang
29,00
29,00
47,00
80,00
2142
2.20.000028
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan
Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan
Persentase
100,00
100,00
100,00
100,00
2143
2.20.000030
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data
Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data
Laporan
2,00
2,00
2,00
2,00
2144
2.20.000031
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data
Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data
Laporan
1,00
2,00
3,00
3,00
2145
2.20.000050
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
Kegiatan
2,00
2,00
3,00
3,00
2146
2.20.000051
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk
Kegiatan
2,00
2,00
3,00
3,00
2147
2.20.000052
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
Kegiatan
100,00
100,00
100,00
100,00
2148
2.20.000053
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda
Kegiatan
2,00
2,00
3,00
3,00
2149
2.20.000054
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda
Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda
%
3,78
4,01
4,04
4,03
2150
2.20.000055
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
%
100,00
100,00
100,00
100,00
2151
2.20.000056
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan
Kegiatan
2,00
2,00
3,00
3,00
2152
2.20.000057
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral
Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral
%
2,00
2,00
3,00
3,00
2153
2.20.000058
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
%
100,00
100,00
100,00
100,00
2154
2.20.000059
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
Kegiatan
2,00
2,00
3,00
3,00
2155
2.20.000060
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah
Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah
Kegiatan
2,00
2,00
2,00
2,00
2156
2.21.000001
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2157
2.21.000009
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
1,00
2158
2.21.000010
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2159
2.21.000011
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2160
2.21.000012
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
Laporan
revisi per 4 feb 2025
1,00
revisi per 4 feb 2025
1,00
revisi per 4 feb 2025
1,00
1,00
2161
2.21.000002
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
Dokumen
1,00
1,00
2,00
3,00
2162
2.21.000007
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
Perangkat Daerah
1,00
29,00
29,00
29,00
2163
2.21.000008
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
Perangkat Daerah
1,00
29,00
29,00
29,00
2164
2.22.000018
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat
Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat
Dokumen
2165
2.22.000179
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan
Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan
Unit
2166
2.22.000234
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
Dokumen
2167
2.22.000244
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pengelolaan Koleksi Museum
Pengelolaan Koleksi Museum
Unit
2168
2.22.000245
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya
Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya
Orang
2169
2.22.000247
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya
Unit
2170
2.22.000249
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pengelolaan Operasional Taman Budaya
Pengelolaan Operasional Taman Budaya
Layanan
2171
1.01.000162
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
%
2172
2.22.000038
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan
Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan
Unit
44,00
44,00
44,00
45,00
2173
2.22.000037
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu
Unit
42,00
42,00
44,00
45,00
2174
2.22.000048
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
Laporan
2,00
2,00
2,00
2,00
2175
2.22.000072
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional
Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional
Laporan
35,00
35,00
35,00
25,00
2176
2.22.000069
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Laporan Pembinaan Pranata Tradisional
Laporan Pembinaan Pranata Tradisional
Laporan
35,00
35,00
35,00
25,00
2177
2.22.000075
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional
Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional
Laporan
6,00
6,00
6,00
6,00
2178
2.22.000092
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Lembaga kebudayaan yang dibina
Lembaga kebudayaan yang dibina
Lembaga
1,00
1,00
1,00
1,00
2179
2.22.000093
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya
Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya
Lembaga
60,00
60,00
56,00
100,00
2180
2.22.000099
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Lembaga, Adat yang dibina
Lembaga, Adat yang dibina
Lembaga
0,00
0,00
1,00
6,00
2181
2.22.000113
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Cagar Budaya yang dikembangkan
Objek Cagar Budaya yang dikembangkan
Objek
17,00
17,00
17,00
17,00
2182
2.22.000114
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Cagar Budaya yang dilindungi
Objek Cagar Budaya yang dilindungi
Objek
11,00
11,00
11,00
17,00
2183
2.22.000115
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan
Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan
Objek
11,00
11,00
11,00
17,00
2184
2.22.000117
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Cagar Budaya yang ditetapkan
Objek Cagar Budaya yang ditetapkan
Objek
11,00
11,00
11,00
17,00
2185
2.22.000118
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah Provinsi
Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah Provinsi
Objek
0,00
0,00
0,00
1,00
2186
2.22.000119
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan
Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan
Objek
40,00
42,00
45,00
52,00
2187
2.22.000126
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan
Objek
9,00
9,00
9,00
10,00
2188
2.22.000124
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan
Objek
9,00
9,00
9,00
10,00
2189
2.22.000125
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan
Objek
11,00
11,00
11,00
10,00
2190
2.22.000129
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan
Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan
Objek
0,00
0,00
0,00
0,00
2191
2.22.000128
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan
Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan
Objek
0,00
0,00
0,00
0,00
2192
2.22.000130
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan
Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan
Objek
0,00
0,00
0,00
0,00
2193
2.22.000135
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,
Objek
9,00
9,00
9,00
10,00
2194
2.22.000136
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan
Objek
9,00
9,00
9,00
10,00
2195
2.22.000134
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan
Objek
9,00
9,00
9,00
10,00
2196
2.22.000145
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan
Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan
Sertifikat
5,00
5,00
0,00
10,00
2197
2.22.000147
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
Unit
1,00
1,00
1,00
6,00
2198
2.22.000149
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2199
2.22.000182
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi
Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2200
2.22.000184
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara
Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2201
2.22.000185
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Unit
2,00
2,00
2,00
4,00
2202
2.22.000192
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sumber Daya Manusia Kebudayaan
Sumber Daya Manusia Kebudayaan
Orang
250,00
250,00
250,00
250,00
2203
2.22.000196
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)
Orang
20,00
20,00
20,00
20,00
2204
2.22.000197
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi
Sertifikat
5,00
5,00
7,00
7,00
2205
2.22.000199
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya
Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya
Orang
2,00
2,00
3,00
3,00
2206
2.22.000201
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina
Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina
Orang
40,00
40,00
40,00
40,00
2207
2.22.000203
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan
Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan
Objek
0,00
0,00
0,00
0,00
2208
2.23.000096
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi
Perpustakaan
34,00
71,00
84,00
104,00
2209
2.23.000099
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota
Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota
Perpustakaan
80,00
80,00
80,00
80,00
2210
2.23.000100
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota
Perpustakaan
21,00
21,00
21,00
21,00
2211
2.23.000101
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Perpustakaan Kecamatan
Perpustakaan Kecamatan
Perpustakaan
3,00
3,00
3,00
3,00
2212
2.23.000102
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Perpustakaan Kelurahan/Desa
Perpustakaan Kelurahan/Desa
Perpustakaan
17,00
17,00
17,00
17,00
2213
2.23.000110
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota
Judul
0,00
0,00
0,00
12.586,00
2214
2.23.000119
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota
Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota
Kegiatan
1,00
5,00
5,00
21,00
2215
2.23.000132
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota
Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota
Orang
36.548,00
38.373,00
40.545,00
42.049,00
2216
2.23.000140
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial
Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial
Orang
300,00
300,00
300,00
280,00
2217
2.24.000019
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Arsip
1.000,00
1.000,00
1.117,00
3.000,00
2218
2.24.000035
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota
Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota
Arsip
0,00
310,00
0,00
3.000,00
2219
2.24.000036
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Data Base Arsiparis
Data Base Arsiparis
Orang
6,00
9,00
21,00
21,00
2220
2.24.000002
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
Arsip
0,00
0,00
0,00
0,00
2221
2.24.000006
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan
Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan
Berkas
200,00
500,00
500,00
500,00
2222
2.24.000009
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
Arsip
0,00
0,00
0,00
0,00
2223
2.24.000010
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
Arsip
0,00
0,00
0,00
0,00
2224
2.24.000013
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Daftar
0,00
0,00
0,00
0,00
2225
2.24.000015
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Arsip
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2226
2.24.000029
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan
Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan
Berkas
1.169,00
1.792,00
1.633,00
1.396,00
2227
2.24.000031
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
Berkas
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.396,00
2228
3.25.000020
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data pengendalian lingkungan budidaya
Data pengendalian lingkungan budidaya
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2229
3.25.000006
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Benih ikan
Benih ikan
paket
770,00
1.098,70
1.131,00
1.135,00
2230
3.25.000010
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data pengendalian residu
Data pengendalian residu
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2231
3.25.000012
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2232
3.25.000013
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2233
3.25.000023
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2234
3.25.000032
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2235
3.25.000044
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2236
3.25.000045
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2237
3.25.000046
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2238
3.25.000047
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2239
3.25.000050
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2240
3.25.000051
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2241
3.25.000065
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
Ton
230,00
232,00
234,00
236,00
2242
3.25.000066
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
Ton
230,00
232,00
234,00
236,00
2243
3.25.000079
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2244
3.25.000080
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2245
3.25.000081
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2246
3.25.000082
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2247
3.25.000112
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan
Kelompok
0,00
0,00
0,00
8,00
2248
3.25.000113
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan
Kelompok
0,00
0,00
0,00
0,00
2249
3.25.000114
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas
Kelompok
6,00
7,00
8,00
9,00
2250
3.25.000115
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi
Kelompok
6,00
7,00
8,00
9,00
2251
3.25.000116
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK
Kelompok
6,00
7,00
8,00
9,00
2252
3.25.000117
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Kelompok
6,00
7,00
8,00
9,00
2253
3.25.000118
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya
kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya
Kelompok
0,00
0,00
0,00
0,00
2254
3.25.000119
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Kelompok Usaha Bersama (KUB)
KUB
0,00
0,00
0,00
0,00
2255
3.25.000123
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Laporan hasil pengujian sampel
Laporan hasil pengujian sampel
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2256
3.25.000134
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Obat Ikan
Obat Ikan
Unit
3,00
3,00
3,00
3,00
2257
3.25.000136
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Pakan Ikan
Pakan Ikan
Unit
5,00
5,00
5,00
5,00
2258
3.25.000139
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Panjang saluran air
Panjang saluran air
Meter
0,00
0,00
0,00
Belum tersedia datanya
0,00
2259
3.25.000207
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
pupuk ikan
pupuk ikan
paket
1,00
1,00
1,00
1,00
2260
3.25.000226
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
sampel yang diuji
sampel yang diuji
Sampel
144,00
144,00
144,00
144,00
2261
3.25.000258
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
wadah pembudidayaan ikan
wadah pembudidayaan ikan
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
2262
3.25.004116
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
2263
3.25.004117
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan
Pelaku Usaha
0,00
2,00
3,00
0,00
2264
3.25.004118
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan
Pelaku Usaha
0,00
2,00
3,00
0,00
2265
3.25.004119
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2266
3.25.004120
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2267
3.25.004121
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2268
3.25.004122
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2269
3.25.004165
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2270
3.25.004166
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2271
3.25.004167
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2272
3.25.004168
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
Rekomendasi
0,00
96,00
96,00
0,00
2273
3.25.004174
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2274
3.25.004175
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
Unit
1,00
1,00
1,00
2,00
2275
3.25.004176
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
Unit
1,00
1,00
1,00
2,00
2276
3.25.004189
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
pos kesehatan ikan terpadu
pos kesehatan ikan terpadu
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2277
3.25.000148
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi
pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi
Pelaku Usaha
2278
3.25.000149
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi
pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi
Pelaku Usaha
2279
3.25.000028
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data rehabilitasi lingkungan budidaya
Data rehabilitasi lingkungan budidaya
Dokumen
2280
3.25.000241
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko
Unit Usaha
2281
3.25.000245
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko
Organisasi
2282
3.25.000391
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil
Kegiatan
2283
3.25.000021
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Data pengendalian penyakit ikan
Data pengendalian penyakit ikan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2284
3.25.004190
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat
Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat
Kelompok
6,00
7,00
8,00
3,00
2285
3.25.000127
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi
Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi
Kelurahan
17,00
17,00
17,00
17,00
2286
3.25.000154
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
Orang
90,00
90,00
90,00
30,00
2287
3.25.000164
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses
permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2288
3.25.000165
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk
permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2289
3.25.000179
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses
permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2290
3.25.000180
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk
permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2291
3.25.000189
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan
Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2292
3.25.000212
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan
rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2293
3.25.000216
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2294
3.25.000217
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2295
3.25.000218
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan
rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2296
3.25.000227
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan
Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
2297
3.25.000242
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha
Unit Usaha
1,00
1,00
1,00
1,00
2298
3.25.000246
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha
Unit Usaha
3,00
3,00
3,00
2,00
2299
3.26.000178
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Dokumen
1,00
0,00
0,00
0,00
2300
3.26.000159
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2301
3.26.000168
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2302
3.26.000188
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota
Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota
Dokumen
1,00
11
1,00
1,00
0,00
2303
3.26.000217
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Orang
40,00
40,00
40,00
data peserta penguatan pokdarwis dari pokdarwis kramat utara dan pokdarwis bersemi
40,00
2304
3.26.000218
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Orang
1,00
1,00
1,00
4,00
2305
3.26.000232
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi
Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi
Orang
35,00
11,00
39,00
peserta sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata
40,00
2306
3.26.000233
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan
Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan
Orang
0,00
0,00
1,00
Sertifikasi bagi tenaga kerja dibidang pariwisata
1,00
2307
3.26.000245
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan
Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan
Dokumen
30,00
30,00
30,00
- peserta penguatan pokdarwis 40 orang ( pokdarwis bersemi dan pokdarwis kramat utara )
- peserta forum komunikasi pokdarwis ( 2 orang dari Kelurahan Cacaban
- Peseta lomba pokdarwis ( 4 orang dari podarwis cacaban)
- peserta pelatihan penerimaan kunjungan dipokdarwis/desa wisata ( 14 orang dari pokdarwis cacaban )
1,00
2308
3.26.000246
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan
Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan
Dokumen
1,00
2,00
1,00
1. kegiatan komunikasi pokdarwis
2. Penguatan pokdarwis
3. Lomba pokdarwis
4. Pelatihan penerimaan kunjungan dipokdarwis / desa wisata
1,00
2309
3.26.000259
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
3.26.000260
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan
Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2311
3.26.000261
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf
Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf
Data
0,00
0,00
akan dilakukan tahun 2025
0,00
17 profil pelaku usaha subsektor ekonomi kreatif
17,00
2312
3.26.000169
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf
Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2313
3.26.000171
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Lokasi
0,00
0,00
dilakukan th 2024
0,00
0,00
2314
3.26.000172
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan
Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan
Dokumen
280,00
280,00
dilakukan th 2024
0,00
0,00
2315
3.26.000174
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Destinasi
0,00
0,00
1,00
Taman Kyai Langgeng, Kebun Raya Gunung Tidar, dan Kampung Gesikan
3,00
2316
3.26.000175
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Kawasan Genangan
0,00
0,00
1,00
Taman Kyai Langgeng, Kebun Raya Gunung Tidar, Kampung Gesikan
3,00
2317
3.26.000180
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2318
3.26.000189
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
1
0,00
0,00
RIPPARKOT
1,00
2319
3.26.000193
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota
Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota
Dokumen
280,00
280,00
dilakukan th 2024
0,00
0,00
2320
3.26.000195
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2322
3.26.000201
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota
Unit
6
5,00
1
5,00
1
5,00
Kebun Raya Gunung Tidar
Museum Sudirman
Mantyasih
Kebun Bibit Senopati
4,00
2323
3.26.000202
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Unit
5,00
5,00
5,00
Kebun Raya Gunung Tidar
Museum Sudirman
Mantyasih
Kebun Bibit Senopati
4,00
2324
3.26.000204
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan
Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2325
3.26.000206
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu
Dokumen
1
0,00
1
0,00
0,00
RIPPARKOT
1,00
2326
3.26.000210
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)
Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)
Dokumen
0,00
1,00
1,00
2,00
2327
3.26.000214
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Orang
1,00
1,00
1,00
1. kegiatan komunikasi pokdarwis
2. Penguatan pokdarwis
3. Lomba pokdarwis
4. Pelatihan penerimaan kunjungan dipokdarwis / desa wisata
4,00
2328
3.26.000144
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota
Lokasi
1,00
2,00
13,00
15,00
2329
3.26.000162
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Unit
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
3.26.000163
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata
Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata
Data
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
1,00
usul dihapus
0,00
0,00
2331
3.26.000166
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata
Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata
Dokumen
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
1,00
dilakukan th 2024
0,00
0,00
2332
3.26.000167
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota
Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota
Dokumen
280,00
280,00
usul dihapus
0,00
0,00
2333
3.26.000181
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata
Unit
1,00
1,00
1,00
Kebun Raya Gunung Tidar
Museum Sudirman
Mantyasih
Kebun Bibit Senopati
4,00
2334
3.26.000182
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata
Unit
1,00
1,00
1,00
Kebun Raya Gunung Tidar
Museum Sudirman
Mantyasih
Kebun Bibit Senopati
4,00
2335
3.26.000184
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan
Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan
Kawasan
3,00
0,00
0,00
0,00
2336
3.26.000185
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu
Dokumen
1,00
1,00
1,00
RIPPARKOT
1,00
2337
3.26.000196
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor
Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor
Laporan
140,00
140,00
238,00
arsitektur 17, aplikasi 3, film/video 14, DKV 24, Desain interior 10, periklanan 27, radio 7, tv 1, penerbitan 8, fotografi 7, seni lukis 7, seni pertunjukan 187, deain produk 20, fashion 25, kriya 139, kuliner 16, musik 54
566,00
2338
3.26.000221
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Orang
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
1,00
usul dihapus
0,00
1. pemberdayaan duwis di ceremonia pemerintah Kota Magelang
2. pemberdayaan duwis dalam APEKSI ( Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
3. Keikutsertaan dalam pemilihan duwis tingkat Provinsi Jawa Tengah
3,00
2339
3.26.000222
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Orang
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
40,00
usul dihapus
0,00
- peserta penguatan pokdarwis 40 orang ( pokdarwis bersemi dan pokdarwis kramat utara )
- peserta forum komunikasi pokdarwis ( 2 orang dari Kelurahan Cacaban
- Peseta lomba pokdarwis ( 4 orang dari podarwis cacaban)
- peserta pelatihan penerimaan kunjungan dipokdarwis/desa wisata ( 14 orang dari pokdarwis cacaban )
60,00
2340
3.26.000225
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
SDM memiliki kompetensi di pokdarwis gesikan, cacaban
20,00
2341
3.26.000226
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
Orang
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
2,00
akan dilakukan tahun 2025
0,00
untuk pokdarwis ( pokdarwis kramat utara dan pokdarwis bersemi).
pokdarwis bersemi adalah pengelola kampung gesikan
1,00
2342
3.26.000229
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Orang
12,00
18,00
27,00
Pelatihan pembuatan iket kepala ciri khas Kota Magelang
40,00
2343
3.26.000240
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan hasil monitoring dan evaluasi
Laporan hasil monitoring dan evaluasi
Orang
0,00
1,00
0,00
laporan hasil monitoring dan evaluasi usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif
1,00
2344
3.26.000247
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
Orang
600=baseline th 2021
600,00
80= realisasi th 2022
80,00
realisasi th 2023
119,00
peserta sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata
40,00
2345
3.26.000248
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan
Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan
Orang
3,00
2,00
0,00
0,00
2346
3.26.000249
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Orang
12,00
18,00
27,00
Pelatihan pembuatan iket kepala ciri khas Kota Magelang
40,00
2347
3.26.000250
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Orang
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
0,00
1,00
Pelatihan pembuatan iket kepala ciri khas Kota Magelang
20,00
2348
3.26.000253
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
Orang
tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan tersebut
0,00
80,00
280,00
peserta pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata
100,00
2349
3.26.000015
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen
2350
3.26.000037
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri
Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri
Urusan
2351
3.26.000038
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri
Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri
Dokumen
2352
3.26.000039
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri
Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri
Dokumen
2353
3.26.000040
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri
Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri
Dokumen
2354
3.26.000041
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
Dokumen
2355
3.26.000048
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen
2356
3.26.000049
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen
2357
3.26.000051
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dokumen
2358
3.26.000052
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia
Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia
Unit
2359
3.26.000054
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
-
2360
3.26.000056
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
Laporan
2361
3.26.000057
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Laporan
2362
3.26.000060
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi
Laporan
2363
3.26.000061
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif
Laporan
2364
3.26.000062
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi
Laporan
2365
3.26.000063
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi
Laporan
2366
3.26.000076
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan
Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan
Laporan
2367
3.26.000114
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan
Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan
Dokumen
2368
3.26.000145
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota
Lokasi
2369
3.26.000263
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
Dokumen
2370
3.26.000266
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
Kegiatan
2371
3.26.000268
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
2372
3.26.000001
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)
Lokasi
2373
3.26.000002
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)
Lokasi
2374
3.26.000003
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)
Lokasi
2375
3.26.000014
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen
2376
3.26.000016
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen
2377
3.26.000264
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
Dokumen
2378
3.26.000265
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
Pelaku Usaha
2379
3.26.000267
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Fasilitasi pemberian insentif
Fasilitasi pemberian insentif
Pelaku Usaha
2380
3.26.000165
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan
Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan
Data
2381
3.26.000274
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pengembangan Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Dokumen
2382
3.26.000283
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)
Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)
Dokumen
2383
3.26.000293
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
Pelaku Usaha
2384
3.26.000262
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
Promosi
2385
3.26.000200
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara
Unit
2386
3.26.000004
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)
Lokasi
2,00
2,00
2,00
Deswita Tidar Dudan,
Deswita Tidar Campur
2,00
2387
3.26.000005
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Lokasi
13,00
15,00
Destinasi pariwisata kab/kota yang ditetapkan:
1. TKL
2. Gunung Tidar
3. Museum Abdul Jalil
4. Museum Sudirman
5. Museum OHD
6. Museum BPK RI
7. Museum Bumiputra
8. Museum Diponegoro
9. Prasasti Mantyasih
10. Borobudur Golf
11. Kebun Bibit Senopati
12. Vandersteur
13. Desa Wisata Tidar Dudan
14. Desa Wisata Tidar Campur
15. Jambon Gesikan Bersemi
15,00
Deswita Tidar Dudan,
Deswita Tidar Campur
2,00
2388
3.26.000013
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2389
3.26.000017
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
0,00
1,00
2390
3.26.000019
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2391
3.26.000020
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2392
3.26.000021
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dokumen
0,00
1,00
0,00
0,00
2393
3.26.000022
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dokumen
1,00
1,00
0,00
1,00
2394
3.26.000023
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
2395
3.26.000026
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2396
3.26.000027
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri
Dokumen
0,00
0,00
belum ada
0,00
1,00
2397
3.26.000031
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2398
3.26.000032
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri
Dokumen
0,00
0,00
1,00
0,00
2399
3.26.000033
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2400
3.26.000034
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2401
3.26.000035
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri
Dokumen
1,00
1,00
0,00
1,00
2402
3.26.000036
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri
Dokumen
1,00
1,00
0,00
0,00
2403
3.26.000044
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
2405
3.27.000356
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi
Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
2406
3.27.000314
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Puskeswan
Jumlah Eksisting Puskeswan
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2407
3.27.000299
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
2408
3.27.000301
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2409
3.27.000264
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi
Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
3.27.000265
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi
Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi
Anakan
0,00
0,00
0,00
0,00
2411
3.27.000266
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi
Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi
Batang
0,00
0,00
0,00
0,00
2412
3.27.000267
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi
Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi
Program
0,00
0,00
0,00
0,00
2413
3.27.000293
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2414
3.27.000295
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah eksisting DAM Parit
Jumlah eksisting DAM Parit
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2415
3.27.000296
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Embung Pertanian
Jumlah Eksisting Embung Pertanian
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2416
3.27.000327
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan
Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2417
3.27.000238
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya
Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya
Laporan
1,00
1,00
1,00
2,00
2418
3.27.000239
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan
Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan
Laporan
1,00
1,00
1,00
2,00
2419
3.27.000241
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah analisis Risiko produk hewan
Jumlah analisis Risiko produk hewan
Laporan
1,00
1,00
1,00
2,00
2420
3.27.000244
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
Ton
100,00
100,00
100,00
2421
3.27.000270
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Benih Ternak yang beredar
Jumlah Benih Ternak yang beredar
Dosis
0,00
0,00
0,00
0,00
2422
3.27.000271
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah benih ternak yang bermutu
Jumlah benih ternak yang bermutu
Dosis
0,00
0,00
0,00
0,00
2423
3.27.000272
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah benih ternak yang bersertifikat
Jumlah benih ternak yang bersertifikat
Dosis
0,00
0,00
0,00
0,00
2424
3.27.000274
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Benih Ternak yang tersedia
Jumlah Benih Ternak yang tersedia
Dosis
0,00
0,00
0,00
0,00
2425
3.27.000275
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar
Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2426
3.27.000278
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Bibit Ternak yang beredar
Jumlah Bibit Ternak yang beredar
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2427
3.27.000279
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah bibit ternak yang bermutu
Jumlah bibit ternak yang bermutu
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2428
3.27.000280
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah bibit ternak yang bersertifikat
Jumlah bibit ternak yang bersertifikat
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2429
3.27.000282
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Bibit Ternak yang tersedia
Jumlah Bibit Ternak yang tersedia
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
3.27.000287
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali
Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali
Wilayah
17,00
17,00
17,00
17,00
2431
3.27.000289
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi
Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2432
3.27.000290
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Dokumen
1,00
2433
3.27.000298
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani
Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani
Unit
2,00
2434
3.27.000302
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota
Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2435
3.27.000304
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar
Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar
Dosis
5,00
5,00
5,00
0,00
2436
3.27.000306
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan
Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan
Kasus
0,00
0,00
0,00
1,00
2437
3.27.000307
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN
Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN
Orang
2,00
2,00
5,00
5,00
2438
3.27.000308
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Pintu Air
Jumlah Eksisting Pintu Air
Unit
0,00
2439
3.27.000310
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya
Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya
Unit
8,00
8,00
8,00
7,00
2440
3.27.000311
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya
Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2441
3.27.000312
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya
Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya
Unit
2,00
2,00
2,00
0,00
2442
3.27.000313
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya
Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya
Unit
0,00
2443
3.27.000321
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi
Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi
Laporan
0,00
2444
3.27.000324
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi
Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2445
3.27.000329
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah galur yang dimanfaatkan
Jumlah galur yang dimanfaatkan
Galur
0,00
0,00
0,00
0,00
2446
3.27.000335
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan
Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan
Laporan
12,00
12,00
12,00
12
12,00
2447
3.27.000336
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Laporan
12,00
12,00
12,00
12
12,00
2448
3.27.000337
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah hewan yang berhasil ditangani
Jumlah hewan yang berhasil ditangani
Ekor
37,00
34,00
30,00
119
119,00
2449
3.27.000341
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
3.27.000342
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2451
3.27.000343
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah HPT yang beredar
Jumlah HPT yang beredar
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2452
3.27.000344
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi
Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2453
3.27.000349
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi
Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2454
3.27.000350
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi
Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2455
3.27.000351
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi
Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2456
3.27.000352
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen
Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2457
3.27.000353
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis
Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis
Dokumen
0,00
0,00
0,00
3,00
2458
3.27.000354
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi
Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2459
3.27.000355
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi
Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
3.27.000357
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner
Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2461
3.27.000361
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2462
3.27.000362
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kader zoonosis
Jumlah kader zoonosis
Orang
17,00
17,00
17,00
0,00
2463
3.27.000363
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan
Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan
Kasus
0,00
0,00
0,00
0,00
2464
3.27.000366
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kasus zoonosis
Jumlah kasus zoonosis
Kasus
37,00
34,00
30,00
0,00
2465
3.27.000367
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kasus zoonosis pada hewan
Jumlah kasus zoonosis pada hewan
Kasus
37,00
34,00
30,00
0,00
2466
3.27.000368
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kasus zoonosis pada manusia
Jumlah kasus zoonosis pada manusia
Kasus
0,00
0,00
0,00
0,00
2467
3.27.000369
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kebutuhan Benih
Jumlah Kebutuhan Benih
Ton
2,50
2,50
2,50
5,27
2468
3.27.000376
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan
Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan
Laporan
2,00
2469
3.27.000377
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi
Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi
Kasus
0,00
2470
3.27.000378
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
Kasus
37,00
34,00
30,00
0,00
2471
3.27.000379
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2472
3.27.000380
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2473
3.27.000382
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya
Unit
5,00
5,00
5,00
25,00
2474
3.27.000415
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional
Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional
Kasus
1,00
1,00
1,00
0,00
2475
3.27.000416
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar
Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
2476
3.27.000418
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2477
3.27.000419
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2478
3.27.000421
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2479
3.27.000422
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2480
3.27.000424
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2481
3.27.000425
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2482
3.27.000426
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2483
3.27.000427
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2484
3.27.000428
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2485
3.27.000429
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2486
3.27.000430
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi
Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2487
3.27.000431
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan
Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2488
3.27.000432
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola
Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2489
3.27.000433
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura
Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2490
3.27.000434
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani
Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2491
3.27.000435
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan
Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2492
3.27.000436
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani
Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2493
3.27.000437
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan
Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan
Ha
0,00
0,00
42,98
2494
3.27.000438
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani
Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani
Ha
0,00
0,00
35,85
2495
3.27.000439
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan
Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2496
3.27.000440
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan
Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2497
3.27.000442
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan
Orang
34,00
34,00
34,00
34,00
2498
3.27.000444
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar
Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1
1,00
2499
3.27.000446
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pascapanen perkebunan
Jumlah pascapanen perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
3.27.000449
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Laporan
1,00
1,00
1,00
12
12,00
2501
3.27.000451
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum
Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2502
3.27.000455
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda
Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2503
3.27.000458
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2504
3.27.000459
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2505
3.27.000460
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2506
3.27.000461
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2507
3.27.000463
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan
Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
2508
3.27.000465
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2509
3.27.000470
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2510
3.27.000471
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
2511
3.27.000474
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan alsintan
Jumlah penggunaan alsintan
Unit
109,00
127,00
1,00
127,00
2512
3.27.000475
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan pestisida
Jumlah penggunaan pestisida
Liter
67,00
67,00
59,00
100,00
2513
3.27.000476
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan pupuk
Jumlah penggunaan pupuk
Ton
15,35
14,43
15,10
15,98
2514
3.27.000477
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2515
3.27.000478
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2516
3.27.000479
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2517
3.27.000480
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2518
3.27.000481
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2519
3.27.000482
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
3.27.000483
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan
Unit
5,00
5,00
5,00
5,00
2521
3.27.000484
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik
Unit
5,00
5,00
5,00
5,00
2522
3.27.000485
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak
Unit
2,00
2,00
2,00
0,00
2523
3.27.000487
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2524
3.27.000488
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2525
3.27.000489
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2526
3.27.000490
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2527
3.27.000491
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2528
3.27.000492
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2529
3.27.000493
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2530
3.27.000494
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik
Unit
2,00
2,00
2,00
2531
3.27.000495
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2532
3.27.000496
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pengolahan hasil perkebunan
Jumlah pengolahan hasil perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2533
3.27.000497
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kasus
3,00
3,00
4,00
8
8,00
2534
3.27.000499
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
Kasus
0,00
0,00
0,00
-
0,00
2535
3.27.000500
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
Orang
2536
3.27.000501
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi
Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi
Orang
2537
3.27.000504
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)
Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2538
3.27.000505
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)
Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)
Setek
0,00
0,00
0,00
0,00
2539
3.27.000506
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Petugas Medik Veteriner
Jumlah Petugas Medik Veteriner
Orang
4,00
8,00
8,00
3,00
2540
3.27.000509
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi
Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi
Orang
2,00
2,00
2,00
0,00
2541
3.27.000510
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi
Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi
Orang
2,00
2,00
2,00
0,00
2542
3.27.000511
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pintu Air direhabilitasi
Jumlah Pintu Air direhabilitasi
Unit
0,00
2543
3.27.000513
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2544
3.27.000514
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2545
3.27.000523
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura
Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2546
3.27.000524
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan
Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2547
3.27.000525
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan
Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan
Unit
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2548
3.27.000526
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan
Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan
Unit
0,00
0,00
0,00
2549
3.27.000527
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura
Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2550
3.27.000528
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan
Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2551
3.27.000529
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan
Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan
Unit
1,00
1,00
1,00
2
2,00
2552
3.27.000531
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura
Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2553
3.27.000532
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan
Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2554
3.27.000533
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan
Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan
Unit
2,00
2,00
2,00
2555
3.27.000544
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan
Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan
Produk
3,00
3,00
3,00
2
2,00
2556
3.27.000546
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan
Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2557
3.27.000547
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Produksi Benih Ternak
Jumlah Produksi Benih Ternak
Dosis
0,00
0,00
0,00
0,00
2558
3.27.000548
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Produksi Bibit Ternak
Jumlah Produksi Bibit Ternak
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2559
3.27.000549
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Produksi HPT
Jumlah Produksi HPT
Ton
0,00
0,00
0,00
0,00
2560
3.27.000550
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Puskeswan yang dibangun
Jumlah Puskeswan yang dibangun
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2561
3.27.000551
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi
Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi
Unit
1,00
1,00
1,00
0,00
2562
3.27.000554
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM
Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM
Rekomendasi
1,00
1,00
1,00
0,00
2563
3.27.000555
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM
Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM
Rekomendasi
1,00
1,00
1,00
0,00
2564
3.27.000564
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun
Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2565
3.27.000565
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi
Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2566
3.27.000569
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
Rumpun
0,00
0,00
0,00
0,00
2567
3.27.000570
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah rumpun yang dimanfaatkan
Jumlah rumpun yang dimanfaatkan
Rumpun
0,00
0,00
0,00
2
2,00
2568
3.27.000572
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya
Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya
Rumpun
0,00
0,00
0,00
2
2,00
2569
3.27.000573
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2570
3.27.000574
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2571
3.27.000575
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan
Ekor
0,00
0,00
0,00
0,00
2572
3.27.000579
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah sarana penyuluhan pertanian
Jumlah sarana penyuluhan pertanian
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
2573
3.27.000589
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Sertifikat Veteriner HPM
Jumlah Sertifikat Veteriner HPM
Sertifikat
1,00
1,00
1,00
1
1,00
2574
3.27.000590
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah SKKH/SKPH HPM
Jumlah SKKH/SKPH HPM
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2575
3.27.000591
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Dokumen
1,00
1,00
1,00
2576
3.27.000593
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Unit pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik
Jumlah Unit pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik
Unit
0,00
1,00
1,00
2577
3.27.000599
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis
Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis
Wilayah
17,00
17,00
17,00
17,00
2578
3.27.000601
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi
Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2579
3.27.000602
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah wilayah terkendali Zoonosis
Jumlah wilayah terkendali Zoonosis
Wilayah
17,00
17,00
17,00
17,00
2580
3.27.000603
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan
Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan
Wilayah
17,00
17,00
17,00
17,00
2581
3.27.000605
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Ha
63,34
63,34
63,34
63,33
2582
3.27.000609
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Ha
26,53
26,53
49,87
35,97
2583
3.27.000611
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luas kawasan hortikultura
Luas kawasan hortikultura
Ha
2584
3.27.000612
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luas kawasan perkebunan
Luas kawasan perkebunan
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2585
3.27.000613
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luas kawasan peternakan
Luas kawasan peternakan
Ha
0,00
2586
3.27.000614
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luas kawasan tanaman pangan
Luas kawasan tanaman pangan
Ha
143,26
95,69
105,55
105,55
2587
3.27.000615
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Ha
26,53
26,53
49,87
63,33
2588
3.27.000617
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Ha
0,00
0,00
0,00
27,36
2589
3.27.000619
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Ha
26,53
26,53
49,87
35,97
2590
3.27.000624
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2591
3.27.000626
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian
Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2592
3.27.000632
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain
Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain
Dosis
0,00
0,00
0,00
0,00
2593
3.27.000636
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan
Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan
Laporan
1,00
1,00
1,00
1
1,00
2594
3.27.000637
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik
Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2595
3.27.000638
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik
Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik
Unit Usaha
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2596
3.27.000641
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi
Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi
Unit Usaha
4,00
4,00
5,00
2
2,00
2597
3.27.000467
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Laporan
2598
3.27.000453
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Laporan
2599
3.27.000360
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara
Unit
2600
3.27.000242
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah analisis Risiko zoonosis
Jumlah analisis Risiko zoonosis
Laporan
2601
3.27.000454
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Laporan
2602
3.27.000456
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Laporan
2603
3.27.000469
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Laporan
2604
3.27.000473
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
Laporan
2605
3.27.000486
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya
Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya
-
2606
3.27.000530
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan
Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan
Unit
2607
3.27.000538
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun
Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun
Unit
2608
3.27.000539
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi
Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi
Unit
2609
3.27.000051
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
Dokumen
0,00
2,00
0,00
0
2,00
2610
3.27.000243
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar
Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar
Ton
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2611
3.27.000245
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun
Unit
0,00
0
0,00
2612
3.27.000246
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi
Unit
0,00
0
0,00
2613
3.27.000364
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani
Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani
Kasus
0,00
0,00
1,00
1
1,00
2614
3.27.000365
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah kasus Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan
Jumlah kasus Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan
Kasus
0,00
Tida ada
0,00
0,00
0
0,00
2615
3.27.000381
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya
Unit
0,00
0,00
1
1,00
2616
3.27.000383
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya
Unit
0,00
0,00
14 kelompok
14,00
2617
3.27.000404
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
Laporan
1,00
1,00
8
8,00
2618
3.27.000408
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Laboratorium
Jumlah Laboratorium
Unit
3,00
3,00
3,00
3
3,00
2619
3.27.000420
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan
Ha
17.6
17,60
2620
3.27.000423
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi
Ha
14,85
2621
3.27.000448
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pelayanan jasa laboratorium
Jumlah pelayanan jasa laboratorium
Laporan
0,00
36,00
36,00
3
3,00
2622
3.27.000462
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
Laporan
1,00
1,00
6
6,00
2623
3.27.000520
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun
Unit
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2624
3.27.000521
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi
Unit
5,00
4,00
5,00
0
0,00
2625
3.27.000522
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara
Unit
8,00
8,00
8,00
7
7,00
2626
3.27.000534
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah prasarana penyuluhan pertanian
Jumlah prasarana penyuluhan pertanian
Unit
1,00
1,00
1,00
1
1,00
2627
3.27.000541
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun
Unit
0,00
1,00
0,00
0
0,00
2628
3.27.000542
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi
Unit
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2629
3.27.000580
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
VUB
4,00
4,00
4,00
2
2,00
2630
3.27.000581
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan
Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan
VUB
4,00
4,00
4,00
4
4,00
2631
3.27.000582
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya
Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya
VUB
4,00
4,00
4,00
2
2,00
2632
3.27.000587
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani
Unit
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2633
3.27.000607
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Ha
36,34
36,40
36,64
27.36
27,36
2634
3.27.000135
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Panjang Jalan Usaha Tani eksisting
Panjang Jalan Usaha Tani eksisting
km²
tersier 4924 meter dan kuarter 10097 meter
15.021,00
15,021 km^2
0,00
2635
3.27.000137
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara
Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara
km²
0,00
0
0,00
2636
3.27.000152
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang
pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
Laporan
1,00
1,00
1,00
1
1,00
2637
3.30.000083
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kegiatan
1,00
0,00
1,00
0,00
2638
3.30.000084
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2639
3.30.000102
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
3.30.000107
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
2641
3.30.000108
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota
UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota
UMKM
11.153,00
10.535,00
10.541,00
8.691,00
2642
3.30.000109
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2643
3.30.000010
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Distributor B2
Distributor B2
Orang
2644
3.30.000064
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar
Kegiatan
2645
3.30.000065
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang
Kegiatan
2646
3.30.000066
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur
Kegiatan
2647
3.30.000085
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Kegiatan
2648
3.30.000001
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Agen dan Pasar Rakyat
Agen dan Pasar Rakyat
Unit
8,00
8,00
5,00
5,00
2649
3.30.000014
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2650
3.30.000015
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Gudang yang telah terdaftar
Gudang yang telah terdaftar
Unit
49,00
52,00
47,00
51,00
2651
3.30.000019
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan
1,00
1,00
0,00
0,00
2652
3.30.000020
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan
1,00
1,00
0,00
0,00
2653
3.30.000021
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2654
3.30.000022
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
Kegiatan
1,00
1,00
1,00
0,00
2655
3.30.000023
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi
Kegiatan
0,00
1,00
0,00
3,00
2656
3.30.000024
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Kegiatan
1,00
1,00
0,00
0,00
2657
3.30.000025
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan
12,00
12,00
0,00
0,00
2658
3.30.000029
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2659
3.30.000044
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan
Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan
Lokasi
0,00
3,00
1,00
1,00
2660
3.30.000045
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti
Kegiatan
0,00
0,00
1,00
0,00
2661
3.30.000046
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pameran Dagang Lokal yang Diikuti
Pameran Dagang Lokal yang Diikuti
Kegiatan
2,00
2,00
2,00
5,00
2662
3.30.000047
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pameran Dagang Nasional yang Diikuti
Pameran Dagang Nasional yang Diikuti
Kegiatan
1,00
1,00
3,00
0,00
2663
3.30.000048
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit
0,00
3,00
3,00
3,00
2664
3.30.000049
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Unit
1,00
3,00
3,00
3,00
2665
3.30.000053
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2
Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2666
3.30.000057
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kegiatan
8,00
3,00
1,00
0,00
2667
3.30.000058
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kegiatan
0,00
0,00
1,00
1,00
2668
3.30.000060
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Kegiatan
4,00
3,00
4,00
3,00
2669
3.30.000061
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
Kegiatan
2,00
3,00
4,00
3,00
2670
3.30.000063
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan
Kegiatan
7.494,00
7.189,00
Pelaksanaan dilaksanakan pada 17 kelurahan masing-masing 2 hari,
Pasar 21 hari :
Rejowinangun 8 hari,
Kebonpolo 4 hari,
Gotong royong 3 hari,
Tukangan 2 hari
Sidomukti 2 hari,
Cacaban 2 hari)
34,00
51,00
2671
3.30.000067
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi
Pelaku Usaha
1.450,00
1.450,00
0,00
125,00
2672
3.30.000068
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Unit
8,00
8,00
7,00
7,00
2673
3.30.000070
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaku Usaha Ekspor
Pelaku Usaha Ekspor
Pelaku Usaha
3,00
4,00
3,00
2,00
2674
3.30.000071
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan
Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan
Pelaku Usaha
3,00
3,00
1,00
2,00
2675
3.30.000073
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Kegiatan
240,00
248,00
0,00
0,00
2676
3.30.000074
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kegiatan
48,00
48,00
1,00
1,00
2677
3.30.000075
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2678
3.30.000076
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2679
3.30.000077
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2680
3.30.000078
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail
Kegiatan
1,00
2,00
1,00
1,00
2681
3.30.000079
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan
0,00
2,00
0,00
2,00
2682
3.30.000080
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan
4,00
4,00
4,00
4,00
2683
3.30.000081
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
2685
3.30.000091
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Pelaku Usaha
2,00
2,00
Satuan : Unit Pengelolaan
5,00
0,00
2686
3.30.000092
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2687
3.30.000094
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Produk Unggulan Daerah
Produk Unggulan Daerah
Produk
0,00
0,00
3,00
3,00
2688
3.30.000097
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan
0,00
0,00
2,00
0,00
2689
3.30.000098
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan
Unit
2,00
2,00
2,00
2,00
2690
3.30.000099
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%
Unit
2,00
3,00
2,00
2,00
2691
3.30.000103
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Sarana Distribusi Perdagangan
Sarana Distribusi Perdagangan
Unit
24,00
27,00
27,00
28,00
2692
3.30.000104
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Unit
4,00
4,00
0,00
0,00
2693
3.30.000110
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
Kegiatan
2694
3.31.000008
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri
Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri
Laporan
2695
3.31.000014
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri
Laporan
2696
3.31.000027
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun
Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun
Dokumen
2697
3.31.000010
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi
Laporan
2698
3.31.000039
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota
Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota
Data
2699
3.31.000041
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota
Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota
Data
0,00
200,00
280,00
55,00
2700
3.31.000047
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi
Data
1.834,00
1.922,00
1.958,00
2.131,00
2701
3.31.000048
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan
Data
1.834,00
1.922,00
1.958,00
2.131,00
2702
3.31.000049
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan
Data
1.834,00
1.922,00
1.958,00
2.131,00
2703
3.31.000050
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan
Data
1.834,00
1.922,00
1.958,00
2.131,00
2704
3.31.000051
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan
Data
0,00
0,00
0,00
0,00
2705
3.31.000052
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas
Data
145,00
638,00
198,00
111,00
2706
3.31.000053
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional
Data
1.834,00
1.922,00
1.958,00
2.131,00
2707
3.31.000002
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Evaluasi pemenuhan komitmen usaha
Evaluasi pemenuhan komitmen usaha
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2708
3.31.000003
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah
Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah
Laporan
1,00
2,00
3,00
1,00
2709
3.31.000004
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Hasil pelaksanaan RPIK
Hasil pelaksanaan RPIK
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2710
3.31.000062
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota
Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota
Data
2,00
1,00
2,00
5,00
2711
3.31.000006
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan
Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan
Laporan
1,00
1,00
1,00
5,00
2712
3.31.000007
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh
Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
2713
3.31.000009
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya
Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2714
3.31.000013
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah
Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah
Laporan
1,00
1,00
1,00
7,00
2715
3.31.000016
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM
Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM
Laporan
1,00
13,00
12,00
11,00
2716
3.31.000017
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Laporan
0,00
0,00
1,00
1,00
2717
3.31.000018
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2718
3.31.000020
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Laporan
1,00
13,00
12,00
11,00
2719
3.31.000022
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
2720
3.31.000023
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi
Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi
Laporan
1,00
1,00
1,00
0,00
2721
3.31.000025
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah
Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah
Laporan
15,00
2,00
2,00
1,00
2722
3.31.000029
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Penyediaan Informasi dan Analisa Industri
Penyediaan Informasi dan Analisa Industri
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2723
3.31.000063
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Data
1,00
0,00
0,00
1,00
2724
3.31.000032
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri
Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
2725
3.31.000033
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya
Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2726
3.31.000034
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan
Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2727
3.31.000037
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri
Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri
Laporan
1,00
0,00
1,00
1,00
2728
3.31.000038
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang
Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri
Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri
Laporan
1,00
0,00
0,00
0,00
2729
3.32.000052
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Transmigran yang diberangkatkan
Transmigran yang diberangkatkan
Kepala Keluarga
0,00
0,00
0,00
0,00
2730
3.32.000053
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
Transmigran yang ditampung
Transmigran yang ditampung
Kepala Keluarga
0,00
0,00
0,00
0,00
2731
4.01.000183
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Organisasi Setda
Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
2732
4.01.000184
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Organisasi Setda
Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
2733
4.01.000039
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
Dokumen
2734
4.01.000145
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Dokumen
2735
4.01.000142
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Dokumen
107,00
52,00
101,00
52,00
2736
4.01.000143
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Dokumen
0,00
1,00
0,00
1,00
2737
4.01.000133
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dokumen
3,00
3,00
3,00
4,00
2738
4.01.000134
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2739
4.01.000150
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Administrasi Pembangunan
Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
Dokumen
Variabel ini mulai tahun 2021
1,00
Variabel ini mulai tahun 2021
1,00
Variabel ini mulai tahun 2021
1,00
1,00
2740
4.01.000136
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2741
4.01.000135
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2742
4.01.000158
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2743
4.01.000154
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2744
4.01.000131
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Dokumen
1,00
1,00
0,00
1,00
2745
4.01.000132
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Dokumen
1,00
1,00
0,00
1,00
2746
4.01.000153
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2747
4.01.000147
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Magelang
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2748
4.01.000140
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
POLRES Magelang Kota
Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
Jumlah
50,00
45,00
62,00
53,00
2749
4.01.000144
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Laporan
0,00
0,00
0,00
1,00
2750
4.01.000152
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Administrasi Pembangunan
Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Laporan
Variabel ini mulai tahun 2021
36,00
Variabel ini mulai tahun 2021
36,00
Variabel ini mulai tahun 2021
36,00
36,00
2751
4.01.000146
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Magelang
Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2752
4.01.000151
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Administrasi Pembangunan
Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Laporan
Variabel ini mulai tahun 2021
12,00
Variabel ini mulai tahun 2021
12,00
Variabel ini mulai tahun 2021
12,00
12,00
2753
4.01.000155
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Orang
60,00
60,00
60,00
60,00
2754
4.01.000139
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Hukum Setda Kota Magelang
Produk Hukum Daerah yang Disusun
Produk Hukum Daerah yang Disusun
Dokumen
1.085,00
791,00
737,00
852,00
2755
4.01.000141
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Hukum Setda Kota Magelang
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
Jumlah
1.085,00
791,00
737,00
852,00
2756
4.02.000041
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2757
4.02.000044
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Dokumen
12,00
12,00
12,00
15,00
2758
4.02.000046
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Dokumen
6,00
13,00
6,00
3,00
2759
4.02.000045
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2760
4.02.000042
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2761
4.02.000015
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan APBD
Dokumen Hasil Pembahasan APBD
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2762
4.02.000063
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2763
4.02.000013
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2764
4.02.000017
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2765
4.02.000018
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2766
4.02.000014
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2767
4.02.000055
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Dokumen
9
10,00
13
15,00
11
10,00
Perda yang sudah di bahas
8,00
2768
4.02.000028
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
Dokumen
3,00
3,00
3,00
3,00
2769
4.02.000025
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2770
4.02.000024
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2771
4.02.000031
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2772
4.02.000027
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2773
4.02.000007
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Dokumen
8
3,00
16
3,00
11
3,00
3,00
2774
4.02.000010
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2775
4.02.000009
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Kajian Perundang-Undangan
Dokumen Kajian Perundang-Undangan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2776
4.02.000035
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
Dokumen
1,00
1,00
2,00
2,00
2777
4.02.000033
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Dokumen
15,00
15,00
15,00
15,00
2778
4.02.000040
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2779
4.02.000032
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Rencana Kerja DPRD
Dokumen Rencana Kerja DPRD
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
2780
4.02.000011
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun
Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun
Dokumen
0
1,00
0
1,00
0
1,00
1,00
2781
4.02.000001
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Dokumentasi DPRD
Dokumentasi DPRD
Jumlah
2,00
2,00
2,00
2,00
2782
4.02.000036
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
Jumlah
3,00
3,00
3,00
2,00
2783
4.02.000043
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
Laporan
13,00
13,00
13,00
13,00
2784
4.02.000034
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
Laporan
37
18,00
56
48,00
82
53,00
40,00
2785
4.02.000020
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2786
4.02.000019
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2787
4.02.000022
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2788
4.02.000023
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2789
4.02.000029
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Orang
0,00
60,00
60,00
60,00
2790
4.02.000002
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah
Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2791
4.02.000012
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2792
4.02.000004
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Publikasi DPRD
Publikasi DPRD
Jumlah
15,00
15,00
15,00
20,00
2793
4.02.000005
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan
Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan
Jumlah
0,00
0,00
0,00
0,00
2794
4.02.000026
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Jumlah
1,00
1,00
1,00
1,00
2795
4.02.000006
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Situs resmi dan saluran publikasi DPRD
Situs resmi dan saluran publikasi DPRD
Jumlah
2,00
2,00
2,00
2,00
2796
4.02.000030
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kota Magelang
Tenaga Ahli Fraksi
Tenaga Ahli Fraksi
Orang
5,00
5,00
5,00
tenaga fraksi tambah 1
6,00
2797
5.01.000001
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Orang
30,00
30,00
30,00
36,00
2798
5.01.000003
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Berita Acara
1,00
1,00
1,00
4,00
2799
5.01.000004
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Berita Acara Konsultasi Publik
Berita Acara Konsultasi Publik
Berita Acara
1,00
1,00
4,00
6,00
2800
5.01.000005
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Berita Acara
1,00
1,00
1,00
2,00
2801
5.01.000010
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Dokumen
0,00
0,00
0,00
4,00
2802
5.01.000013
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen
3,00
2,00
2,00
4,00
2803
5.01.000015
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen
3,00
2,00
2,00
4,00
2804
5.01.000016
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen
3,00
2,00
2,00
4,00
2805
5.01.000017
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen
3,00
2,00
2,00
4,00
2806
5.01.000018
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen
3,00
2,00
2,00
4,00
2807
5.01.000019
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Dokumen
3,00
2,00
2,00
3,00
2808
5.01.000031
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Laporan
4,00
4,00
4,00
2,00
2809
5.01.000032
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Laporan
4,00
4,00
4,00
2,00
2810
5.01.000033
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Laporan
4,00
4,00
4,00
2,00
2811
5.01.000034
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Laporan
4,00
4,00
4,00
2,00
2812
5.01.000035
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Laporan
4,00
4,00
4,00
2,00
2813
5.01.000037
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Laporan
4,00
4,00
4,00
4,00
2814
5.01.000038
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
Laporan
3,00
3,00
2,00
4,00
2815
5.01.000040
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Laporan
6,00
6,00
Tahun 2023 : dihitung dari jenis dokumennya (Renja dan renja perubahan )
tahun 2019-2022: dihitung jumlah OPD
2,00
4,00
2816
5.01.000041
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Laporan
14,00
14,00
Tahun 2023 : dihitung dari jenis dokumennya (Renja dan renja perubahan )
tahun 2019-2022: dihitung jumlah OPD
2,00
4,00
2817
5.01.000042
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Laporan
3,00
3,00
2,00
4,00
2818
5.01.000043
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Laporan
2,00
2,00
2,00
4,00
2819
5.01.000065
5.01 - PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Usulan
387,00
396,00
889,00
359,00
2820
5.02.000007
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
2821
5.02.000008
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
2822
5.02.000009
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Dokumen
0,00
0,00
1,00
1,00
2823
5.02.000010
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2824
5.02.000011
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2825
5.02.000012
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2826
5.02.000026
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2827
5.02.000027
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2828
5.02.000028
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Dokumen
112,00
112,00
112,00
112,00
2829
5.02.000029
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2830
5.02.000030
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Dokumen
16,00
16,00
16,00
16,00
2831
5.02.000031
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2832
5.02.000033
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2833
5.02.000034
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2834
5.02.000035
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2835
5.02.000036
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang
103,00
103,00
103,00
103,00
2836
5.02.000037
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Laporan
2,00
2,00
20,00
20,00
2837
5.02.000038
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Dokumen
103,00
103,00
102,00
102,00
2838
5.02.000039
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2839
5.02.000040
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
2840
5.02.000042
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2841
5.02.000043
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2842
5.02.000044
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
2843
5.02.000045
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2844
5.02.000046
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2845
5.02.000050
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2846
5.02.000051
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2847
5.02.000052
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2848
5.02.000053
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2849
5.02.000054
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2850
5.02.000055
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2851
5.02.000056
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2852
5.02.000057
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
2853
5.02.000059
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2854
5.02.000060
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2855
5.02.000063
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Dokumen
2,00
3,00
2,00
2,00
2856
5.02.000064
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Dokumen
7,00
7,00
7,00
7,00
2857
5.02.000068
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Laporan
2,00
1,00
12,00
12,00
2858
5.02.000069
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
Laporan
7,00
6,00
6,00
6,00
2859
5.02.000070
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Laporan
1,00
1,00
2,00
2,00
2860
5.02.000071
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Dokumen
7,00
7,00
7,00
7,00
2861
5.02.000072
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Laporan
1,00
14,00
14,00
14,00
2862
5.02.000075
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
2863
5.02.000078
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Unit
4,00
0,00
0,00
0,00
2864
5.02.000080
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Laporan
17,00
17,00
17,00
17,00
2865
5.02.000081
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Dokumen
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
2866
5.02.000087
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Laporan
4,00
3,00
4,00
4,00
2867
5.02.000088
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Laporan
0,00
0,00
1,00
1,00
2868
5.02.000101
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2869
5.02.000123
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang
103,00
103,00
103,00
103,00
2870
5.02.000125
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2871
5.02.000126
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2872
5.02.000135
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2873
5.02.000138
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2874
5.02.000153
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Dokumen
4,00
4,00
4,00
4,00
2875
5.02.000156
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2876
5.02.000160
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Layanan
1,00
1,00
1,00
1,00
2877
5.02.000161
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2878
5.02.000162
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Dokumen
12,00
8,00
10,00
10,00
2879
5.02.000163
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2880
5.02.000164
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2881
5.02.000001
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
2882
5.02.000002
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
Dokumen
2,00
2,00
2,00
2,00
2883
5.02.000032
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran PFK
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran PFK
Laporan
2,00
2,00
2,00
2,00
2884
5.02.000124
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina
BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina
Jumlah
7,00
7,00
7,00
7,00
2885
5.02.000093
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
DPA- SKPD yang Diverifikasi
DPA- SKPD yang Diverifikasi
Jumlah
28,00
28,00
28,00
28,00
2886
5.02.000065
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perda
0,00
0,00
1,00
1,00
2887
5.02.000073
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Laporan
14,00
14,00
14,00
14,00
2888
5.02.000067
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2889
5.02.000077
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2890
5.02.000066
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2891
5.02.000158
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Jumlah
800,00
3.700,00
1.200,00
1.200,00
2892
5.02.000074
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Orang
200,00
200,00
200,00
200,00
2893
5.02.000006
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
Jumlah
28,00
28,00
28,00
28,00
2894
5.02.000004
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
Jumlah
28,00
28,00
28,00
28,00
2895
5.02.000117
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Raperda
1,00
1,00
1,00
1,00
2896
5.02.000003
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
RKA-SKPD yang Diverifikasi
RKA-SKPD yang Diverifikasi
Jumlah
28,00
28,00
28,00
28,00
2897
5.02.000062
5.02 - KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang
Standar Harga yang Disusun
Standar Harga yang Disusun
perwal
2,00
4,00
4,00
4,00
2898
5.03.000068
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN Fungsional yang Dibina
ASN Fungsional yang Dibina
Orang
0,00
0,00
0,00
2,00
2899
5.03.000061
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan
Orang
0,00
0,00
0,00
56,00
2900
5.03.000001
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
Dokumen
2,00
2,00
2,00
0,00
2901
5.03.000003
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Dokumen
4,00
4,00
4,00
2,00
2902
5.03.000006
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2903
5.03.000010
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
2904
5.03.000011
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
2905
5.03.000012
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
2906
5.03.000013
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
2907
5.03.000014
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Laporan
2,00
2,00
6,00
6,00
2908
5.03.000015
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
2909
5.03.000017
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2910
5.03.000018
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Dokumen
2,00
1,00
1,00
0,00
2911
5.03.000032
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
2912
5.03.000033
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
2913
5.03.000036
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Dokumen
12,00
12,00
12,00
1,00
2914
5.03.000038
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Laporan
12,00
12,00
12,00
3,00
2915
5.03.000039
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
Dokumen
12,00
12,00
12,00
5,00
2916
5.03.000040
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
Laporan
12,00
12,00
12,00
12,00
2917
5.03.000004
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
Laporan
0,00
0,00
0,00
2,00
2918
5.03.000005
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Dokumen
1,00
1,00
1,00
0,00
2919
5.03.000009
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2920
5.03.000020
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2921
5.03.000022
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
Laporan
0,00
0,00
0,00
1,00
2922
5.03.000023
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Orang
0,00
0,00
0,00
11,00
2923
5.03.000030
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
Laporan
0,00
0,00
0,00
1,00
2924
5.03.000031
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2925
5.03.000047
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2926
5.03.000064
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2927
5.03.000066
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional
Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional
Laporan
0,00
0,00
0,00
1,00
2928
5.03.000067
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2929
5.03.000069
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
Orang
213,00
356,00
386,00
347,00
2930
5.03.000034
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Diberikan Penghargaan
ASN yang Diberikan Penghargaan
Orang
35,00
345,00
351,00
350,00
2931
5.03.000035
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Diberikan Tanda Jasa
ASN yang Diberikan Tanda Jasa
Orang
132,00
44,00
75,00
49,00
2932
5.03.000065
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN
Orang
43,00
100,00
82,00
56,00
2933
5.03.000037
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
Orang
0,00
2,00
5,00
3,00
2934
5.03.000059
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Orang
39,00
34,00
29,00
32,00
2935
5.03.000016
5.03 - KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Meningkat Kapasitasnya
ASN yang Meningkat Kapasitasnya
Orang
875,00
1.076,00
1.425,00
1.313,00
2936
5.04.000016
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2937
5.04.000024
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2938
5.05.000048
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2939
5.05.000050
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2940
5.05.000051
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2941
5.05.000052
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Laporan
3,00
2,00
2,00
2,00
2942
5.05.000057
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2943
5.04.000028
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Laporan
12,00
12,00
12,00
1,00
2944
5.04.000001
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2945
5.04.000002
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2946
5.04.000008
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2947
5.04.000009
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
Dokumen
0,00
0,00
0,00
4,00
2948
5.04.000034
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2949
5.04.000021
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2950
5.04.000022
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2951
5.04.000023
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik
Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik
Lembaga
0,00
0,00
0,00
0,00
2952
5.04.000027
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun
Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2953
5.04.000029
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
2954
5.04.000032
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2955
5.04.000003
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Orang
875,00
1.076,00
1.425,00
1.313,00
2956
5.04.000014
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2957
5.04.000013
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Orang
0,00
0,00
0,00
0,00
2958
5.05.000089
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Daftar Kerja Sama
Daftar Kerja Sama
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
2959
5.05.000013
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan
Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan
Rekomendasi
0,00
1,00
1,00
1,00
2960
5.05.000016
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Dokumen
0,00
0,00
3,00
1,00
2961
5.05.000025
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dokumen
0,00
0,00
1,00
0,00
2962
5.05.000040
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Dokumen
0,00
2,00
2,00
1,00
2963
5.05.000042
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Laporan
0,00
3,00
3,00
2,00
2964
5.05.000043
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Laporan
2,00
2,00
2,00
2,00
2965
5.05.000059
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
Laporan
0,00
1,00
1,00
1,00
2966
5.05.000090
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Kinerja
Laporan Kinerja
naskah
0,00
0,00
0,00
4,00
2967
5.05.000027
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dokumen
6,00
6,00
6,00
7,00
2968
5.05.000044
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Laporan
1,00
1,00
1,00
1,00
2969
7.01.000030
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Dokumen
3,00
3,00
3,00
3,00
2970
7.01.000031
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Laporan
25,00
25,00
28,00
28,00
2971
7.01.000032
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Laporan
26,00
26,00
26,00
27,00
2972
7.01.000041
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Lembaga Kemasyarakatan
17,00
17,00
17,00
17,00
2973
7.01.000042
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Unit
17,00
17,00
17,00
17,00
2974
7.01.000043
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pokmas / Ormas
18,00
18,00
18,00
18,00
2975
7.01.000044
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
Laporan
17,00
17,00
17,00
17,00
2976
7.01.000071
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Laporan
36,00
36,00
36,00
36,00
2977
7.01.000084
7.01 - URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI
Walidata Kota Magelang
Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Dokumen
25,00
25,00
25,00
25,00
2978
6.01.000001
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Laporan
34,00
40,00
55,00
45,00
2979
6.01.000002
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan
7,00
7,00
7,00
18,00
2980
6.01.000003
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
Laporan
25,00
25,00
30,00
30,00
2981
6.01.000004
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Laporan
29,00
38,00
49,00
52,00
2982
6.01.000007
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
2983
6.01.000009
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Laporan
25,00
25,00
26,00
34,00
2984
6.01.000010
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
Rekomendasi
1,00
1,00
2,00
2,00
2985
6.01.000012
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah
11,00
11,00
16,00
28,00
2986
6.01.000013
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah
17,00
20,00
30,00
59,00
2987
6.01.000014
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kegiatan
26,00
26,00
30,00
37,00
2988
6.01.000015
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Perangkat Daerah
30,00
30,00
30,00
30,00
2989
6.01.000008
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Laporan
0,00
0,00
0,00
0,00
2990
6.01.000011
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah Kota Magelang
Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
Rekomendasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2991
8.01.000029
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Orang
0,00
0,00
0,00
800,00
2992
8.01.000051
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Dokumen
4,00
4,00
4,00
4,00
2993
8.01.000052
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Dokumen
3,00
3,00
10,00
5,00
2994
8.01.000055
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Laporan
4,00
4,00
4,00
7,00
2995
8.01.000061
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
3,00
2996
8.01.000062
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Dokumen
4,00
4,00
4,00
4,00
2997
8.01.000063
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Orang
200,00
200,00
250,00
345,00
2998
8.01.000064
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Orang
200,00
200,00
350,00
345,00
2999
8.01.000065
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Laporan
4,00
4,00
4,00
4,00
3000
8.01.000066
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
3001
8.01.000067
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
Dokumen
6,00
6,00
6,00
5,00
3002
8.01.000068
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Orang
6,00
6,00
6,00
6,00
3003
8.01.000069
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Orang
101,00
101,00
101,00
101,00
3004
8.01.000070
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
12,00
3005
8.01.000089
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
3006
8.01.000093
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Laporan
1,00
1,00
1,00
2,00
3007
8.01.000104
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
12,00
12,00
12,00
12,00
3008
8.01.000033
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
3009
8.01.000040
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
3010
8.01.000041
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Orang
0,00
0,00
0,00
970,00
3011
8.01.000042
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Orang
0,00
0,00
0,00
300,00
3012
8.01.000043
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Laporan
0,00
0,00
0,00
5,00
3013
8.01.000044
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
3014
8.01.000054
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Orang
0,00
0,00
850,00
500,00
3015
8.01.000072
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
3,00
3016
8.01.000073
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
0,00
3017
8.01.000075
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Orang
0,00
0,00
0,00
105,00
3018
8.01.000091
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Informasi
0,00
0,00
99,00
200,00
3019
8.01.000094
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Dokumen
0,00
0,00
0,00
3,00
3020
8.01.000002
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Calon Paskibraka
Calon Paskibraka
Orang
0,00
142,00
Pendaftar seleksi dari SMA/S1
166,00
200,00
3021
8.01.000003
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan
1,00
1,00
1,00
1,00
3022
8.01.000004
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
Kegiatan
1,00
1,00
1,00
1,00
3023
8.01.000005
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan
1,00
1,00
1,00
1,00
3024
8.01.000006
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka
Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka
Orang
0,00
0,00
0,00
45,00
3025
8.01.000007
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila
Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
1,00
3026
8.01.000008
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka
Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
3027
8.01.000009
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Unit
1,00
1,00
1,00
1,00
3028
8.01.000010
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Unit
0,00
0,00
0,00
1,00
3029
8.01.000011
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
Kegiatan
0,00
1,00
1,00
1,00
3030
8.01.000012
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Orang
0,00
0,00
0,00
100,00
3043
8.01.000027
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
Orang
0,00
0,00
0,00
45,00
3044
8.01.000028
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Orang
0,00
0,00
0,00
45,00
3045
8.01.000031
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Purnapaskibraka
Purnapaskibraka
Orang
0,00
200,00
243,00
243,00
3046
8.01.000032
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Orang
0,00
0,00
0,00
45,00
3047
8.01.000034
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi
Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi
Orang
0,00
20,00
20,00
25,00
3048
8.01.000035
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Orang
0,00
4,00
4,00
45,00
3049
8.01.000036
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Training of Trainer Kepamongan
Training of Trainer Kepamongan
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
3050
8.01.000037
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka
Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
3051
8.01.000038
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Transportasi pada pembentukan paskibraka
Transportasi pada pembentukan paskibraka
Unit
0,00
0,00
0,00
0,00
3052
8.01.000039
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Unit
0,00
3,00
3,00
2,00
3053
8.01.000046
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka
Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
3054
8.01.000047
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
3055
8.01.000048
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
3056
8.01.000049
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Dokumen
0,00
0,00
0,00
1,00
3057
8.01.000050
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Paskibraka
Paskibraka
Program/Kegiatan
1,00
1,00
1,00
1,00
3058
8.01.000088
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Kegiatan
0,00
1,00
1,00
1,00
3059
8.01.000024
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila
Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
3060
8.01.000025
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Peserta Calon Paskibraka
Peserta Calon Paskibraka
Orang
0,00
0,00
0,00
280,00
3061
8.01.000045
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Purnapaskibraka Duta Pancasila
Orang
0,00
0,00
0,00
45,00
3062
8.01.000053
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan KESBANGPOL Kota Magelang
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
